Samarinda, biwara.co – Melalui kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat yang diinisiasi oleh Komisi I DPRD Kaltim, akhirnya Jalan Ring Road II telah dibuka setelah penutupan yang kesekian kalinya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu memastikan pada Selasa (16/5/2023) jalan tersebut akan kembali beroperasi untuk umum berdasarkan kesepakatan antara warga terdampak dan pemerintah.

“Mudah-mudahan besok tepatnya pukul 10.00 wita masyarakat bersedia membuka jalan yang selama ini ditutup,” tuturnya, Senin (15/5/2023)

Dibalik pembukaan jalan tersebut juga terdapat komitmen yang kembali diberikan kepada masyarakat agar ganti rugi lahannya dapat segera terbayarkan.

Demmu menjelaskan terdapat dua kemungkinan mengenai proses pembebasan lahan yang bisa ditempuh oleh Pemprov Kaltim seperti proses pembayaran yang bisa menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT), atau akan dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

“Kalau menggunakan BTT bisa lebih cepat pembayarannya, tapi itu harus dilengkapi dengan dokumen milik masyarakat sesegera mungkin, tapi jika tidak akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2023,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Belum lama ini, DPRD Kaltim menyetujui pangajuan perpanjangan waktu yang telah diajukan oleh Komisi III DPRD Kaltim tentang pencabutan dua Perda.

Diketahui dua perda itu meliputi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reklamasi dan Pasca Tambang serta Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Ketua Komisi, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan pihaknya belum mengantongi hasil fasilitasi dari Kemendagri.

Veri menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima hasil tersebut bukan karena lambannya proses di Kemendagri, melainkan sempat mengalami miskomunikasi melibatkan antara dua instansi yang saling menunggu untuk mengajukan permohonan fasilitasi ke Kemendagri.

Padahal, lanjur Politisi PDI Perjungan itu, pada Januari lalu pihaknya telah mengajukan surat kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah.

“Melalui hasil konsultasi dengan Kemendagri kami diminta untuk bersurat ke Pemprov Kaltim, untuk menjemput hasil fasilitasi, kami tunggu sampai hari ini belum juga sampai ternyata surat yang kami ajukan itu tidak sampai ke Biro Hukum,” jelasnya.

Tak ingin larut dengan persoalan yang pernah terjadi Veridina mengharapkan Pemprov Kaltim dapat melakukan proses sesegera mungkin untuk mendapatkan hasil fasilitasi tersebut, sebab dokumen itu menurutnya begitu penting agar dapat melanjutkan proses pembahasan.

“Karena isi dari dokumen itu adalah rekomendasi untuk menjawab keresahan kita terlebih mengenai pengawasan reklamasi,” sebutnya.

Oerpanjangan yang diajukan merupakan perpanjangan terakhir, Veri menegaskan pencabutan itu merupakan tanggung jawab Komisi III DPRD Kaltim, sehingga apabila dalam masa kerja terakhirnya pembahasan itu masih saja tak tuntas karena ada kendala yang ditemukan maka pihaknya akan mengembalikan kepada unsur pimpinan. (Adv/DprdKaltim/AL)

Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) ke-15 dengan pemabahasan sejumlah capaian pembahasan Raperda sukses dilaksanakan. Pansus terkait mendapat perpanjangan masa kerja.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan pembahasan yang dilakukan yaitu tentang kelanjutan pencabutan dua Perda.

Di antaranya meliputi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reklamasi dan Pasca Tambang serta Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, sementara itu aturan yang turut disetujui dalam agenda ini adalah Raperda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hamas sapaan karibnya menjelaskan untuk progres pencabutan dua Perda telah diajukan perpanjangan masa kerja selama 3 bulan, kemudian disetujui oleh forum, sehingga Komisi III DPRD Kaltim selaku komisi yang menaungi akan kembali melakukan pembahasan terhadap perda tersebut.

“Memperpanjang masa kerja Komisi III untuk membahas pencabutan dua perda,” ucapnya.

Sementara itu Raperda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ia tegaskan, dalam Rapat Paripurna telah dilakukan pengesahan.

“Selanjutnya proses penetapan raperda tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia guna difasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyelenggarakan pelatihan digital branding, pemasaran, dan penjualan untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari berbagai desa di Kukar yang diadakan di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Selasa (16/5/2023). Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata di setiap desa secara digital.

Menurut Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo, pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pariwisata.

“Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), pengelolaan pariwisata,” ucap Slamet Hadiraharjo.

Terdapat lebih dari 50 Pokdarwis yang tersebar di berbagai desa di Kukar dan pelatihan ini diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi pariwisata di Kukar secara digital.

“Paling tidak kami berbagi ilmu, dari berbagai narasumber. Agar pala pengelolaan tempat wisata di Kukar, bisa mengelola tempat wisata lebih baik lagi,” ungkapnya.

Slamet menegaskan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dispar Kukar untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kukar.

“Jadi kedepan juga kita akan adakan kegiatan, yang berkaitan dengan peningkatan SDM di sektor pariwisata. Suapaya pariwisata di Kukar ini bisa maju. Karena ini merupakan program dedikasi kepala daerah, yaitu meningkatkan pelaku usaha ekonomi kreatif,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Samarinda, biwara.co – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki banyak potensi wisata. Salah satunya yakni Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja. Namun perlu peningkatan lebih lanjut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyayangkan kondisi pantai yang masih terbilang belum dapat memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. padahal ia mengakui untuk pantai tersebut berbicara keindahan alam sudah tak perlu diragukan lagi.

“Padahal kalau keindahan alam sangat bagus pantai itu, kita mengharapkan supaya pantai itu bisa dikelola lebih profesional lagi,” tegasnya, Senin (15/52023).

Samsun menuturkan, perbandingan dengan pantai lain yang justru dikelola oleh swasta terbilang jauh lebih indah dari Pantai Tanah Merah. Menyinggung hal itu, seharusnya pihak pengelola dapat berkaca dengan pantai lain di sekitarnya.

Inovasi terhadap sejumlah aspek penunjang turut dikomentar oleh Samsun, seperti menambahkan jumlah lapak untuk para pedangan bisa berjualan jadisalah satu harapannya, karena menurutnya hal itu dapat berdampak positif baik bagi warga maupun daerah.

“Masukan pelaku usaha UKM atau UMKM, jadi selain kita menjual keindahan alam juga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang memastikan perhatian Pemerintah Pusat untuk peningkatan jalan Kalimantan Timur terbilang cukup.

Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan hingga saat ini perbaikan yang kewenangannya dari Pemerintah Pusat telah banyak dilakukan, hal itu karena turut didukung kehadiran IKN, yang dianggap menjadi pemicu pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan di Kaltim.

“Menurut saya karena dukungan IKN jadi salah satunya, tidak mungkin Pemerintah Pusat tinggal diam melihat infrastruktur yang lain begitu saja,” sebutnya.

Ia menyampaikan khusus untuk tahun ini Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 10 triliun yang peruntukannya buat peningkatan jalan bersumber dari APBN, walaupun sebagian besarnya dilarikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN.

Kendati demikian tidak hanya karena kedatangan IKN, Veri membeberkan hampir sebagian besar jalan poros di Kaltim juga didominasi oleh status jalan nasional, sehingga hal itu juga menjadi poin tambahan terhadap kondisi jalan yang ada saat ini.

“Hampir sebagian besar jalan poros kabupaten kota milik nasional, yang menjadi kewenangan provinsi tidak sebanyak nasional,” ungkapnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Untuk menguatkan ideologi bangsa, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Herliana Yanti, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) di Log Fon SDR Rt.13 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Minggu (14/05/2023).

Herliana menyampaikan, dengan memberikan pembelajaran terkait pondasi 4 pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), generasi bangsa dapat menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaannya pada tanah air.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim itu, menyampaikan empat konsesus/pilar Wawasan Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kegiatan ini untuk memberikan motivasi kepada anak bangsa untuk menjaga dan menciptakan sikap bela negara dalam diri mereka,” ucapnya.

Dimana dirinya, berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi motivasi dan daya dorong yang besar kepada generasi muda agar dapat menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas.

“Serta generasi muda kita hari ini, siap untuk menerima estafet kepemimpinan dari pemimpin saat ini guna membangun generasi yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

“Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” sambung Herliana.

Peran generasi millenial dalam Bela Negara, menurut Herliana ialah salah satu bentuk cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut berperan dalam pembangunan sesuai bidangnya masing-masing serta memelihara hasil pembangunan.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa globalisasi tidak bisa kita hindari, sebagai generasi muda harus selektif dalam menerima informasi. Perang pada saat ini bukan lagi perang konvensional, melainkan proxy war dengan menggunakan pihak ke tiga.

“Bahwa Bela Negara tidak identik angkat senjata banyak cara untuk bela Negara. Generasi millennial harus mempunyai jiwa yang kokoh dalam mewaspadai berbagai informasi, pengetahuan dan konten yang dapat mengubah pola pikir, mental, kepribadian dan moral bangsa,” tegas Herliana.

Dengan adanya Sumpah Pemuda sebagai Pergerakan nasional yang juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia tahun 1945.

“Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan,” pungkasnya.(*)
(Rmd)

Samarinda, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang), ditujukan untuk menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, anggota komisi IV DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, terus menggelar Soswabang, yang kali ini terlaksana di Jalan Sultan Alimuddin RT 27, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, pada Sabtu (13/05/2023).

Dirinya menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi wasbang ini juga sebagai ajang silaturahmi dan kumpul bersama warga di Sungai Kerbau, dimana Ananda juga menghadirkan dua narasumber yaitu Edi Rachmad dari Kesbangpol Kaltim/ koordinator prodi PPKN FKIP Unmul dan Ronald Stephen Ketua Repdem Kaltim.

“Kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, rukun guyub, di tengah-tengah lingkungan, dengan banyaknya teman-teman yang berbeda suku agama, kita harus selalu bersatu dan bergotong royong,” katanya.

Untuk itu, dia percaya, bahwa masyarakat Indonesia telah terbukti selalu bersama-sama saling membantu dan gotong-royong.

“Yang pastinya saya percaya lah kita orang Indonesia itu semangat gotong-royong terbukti dari bung Karno menggali Pancasila dari kesehariannya bangsa Indonesia, bukan menciptakan tapi menggali dari keseharian kita,” jelasnya.

Dirinya menyampaikan, dengan adanya Sosialisasi Wasbang ini bertujuan untuk menguatkan semangat warga negara menjunjung tinggi nilai Pancasila agar tidak sampai pudar.

“Yang pastinya semangat itu jangan sampai pudar, dari DPRD provinsi menginisiasi untuk adanya sosialisasi wawasan kebangsaan, banyak hal-hal yang membuat kita menjadi intoleransi kan harus di hapuskan dengan cara sosialisasi seperti ini dan juga salah satunya berkumpul, bersilaturahmi, jadi warga juga makin, dekat makin rukun, makin guyub,” tuturnya.

Ananda juga berpesan, kepada anak muda bangsa yang saat ini dengan sangat ngampangnya mendapatkan informasi, dan harus pandai serta selektif memilih informasi yang didapat.

“Kan anak muda sekarang itu gampang sekali dapat informasi, dapat berita, dan lainnya, cepat sekali dengan kemajuan teknologi, harus bisa bersaing dan berkompetisi tapi jangan lupakan budaya kita yang saling tolong menolong, saling rukun dan guyub, jangan lupakan nilai-nilai Pancasila kita, dan dijadikan keseharian,” tandasnya.

Sehubungan dengan itu, Edi Rachmad Kaprodi PPKN FKIP Unmul, mengatakan persoalan wawasan kebangsaan itu sangat terbatas dipahami oleh warga saat ini, karena adanya disparitas pendidikan.

“Karena ada disparitas itu maka sosialisasi harus di butuhkan. Wawasan kebangsaan itu penting untuk semua generasi karena tantangan kita ke depan sangat kuat di tambah dengan teknologi,” ujarnya.

“Sekarang kita bermasalah dengan teknologi. Kejahatan melalui teknologi kan luar biasa. Misalnya tadi kesadaran bersatunya keragaman budaya tadi. Beragam tapi tidak bersatu,” ucap Edi

Sebab, menurutnya, jejak digital saat ini sangat sulit untuk hilang, oleh sebab itu, Edi berharap, warga harus mempunyai pemahaman yang luar biasa, dalam menyerap informasi yang tersebar di media sosial.

Untuk diakhir, dirinya berharap, Sosialisasi Wasbang ini penting untuk dikembangkan di segenap wilayah mulai dari RT sampai ke pusat, di seluruh kalangan masyarakat.

“Karena persoalan kita yang sangat mendesak tadi kita sudah terkoyak koyak karena politik identitas. Kita tidak ingin ada identitas lagi ini indonesia bung bukan yang lain,” pungkasnya.(*)
(Cyn)

Kutai Timur, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Safuad, hal ini dilakukan untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia tetap terjaga.

Untuk itu, kali ini Safuad, menggelar Sosbang di Jalan Pertanian, Kelurahan Singa Geweh, Sangatta Selatan, pada Sabtu (13/05/2023).

Sebab dirinya berpendapat, bahwa pemerintah perlu terus mengingatkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia. Safuad mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan membangun serta mengembangkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di masyarakat.

Selain itu, Safuad menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memupuk kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pilar dalam wawasan kebangsaan.,

“Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, sebab merupakan suatu hal yang perlu diketahui masyarakat luas hingga ke desa-desa dan Rt-Rt diseluruh Indonesia, apalagi era teknologi sekarang banyak tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap pelemahan nilai kebangsaan,” kata Safuad.

Safuad menjelaskan, bahwa wawasan kebangsaan 4 pilar utama kebangsaan, adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang menjadi komitmen bersama dalam bernegara.

Sosialisasi 4 pilar wawasan kebangsaan digelar untuk membumikan terus Pancasila kepada masyarakat di desa-desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya ideologi baru yang memecah belah bangsa.

“Pancasila merupakan suatu ajaran yang sangat lengkap, dalamnya terkandung falsafah bagaimana masyarakat Indonesia beragama, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Safuad berharap, bahwa program sosbang ke depannya akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam pertumbuhan bangsa dan negara.

“Untuk menerapkan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat maka kita harus mencintai bangsa sekaligus negara Indonesia ini,” tukasnya.(*)
(Rdy)

Balikpapan, biwara.co – Terus berupaya menanamkan dan memperkuat jiwa nasionalisme dalam diri generasi bangsa serta terus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi tujuan anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, dengan terus menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang).

Soswabang kali ini, terlaksana di Halaman Rt. 06 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada Sabtu (13/05/2023).

Eddy mengatakan, bahwa masyarakat harus kembali mengingat nilai-nilai kebangsaan, terkhusus generasi muda bangsa.

Dimana menurutnya, Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni keberagaman dan perbedaan dalam satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, lalu menguatkan ideologi NKRI, serta nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Hal tersebut merupakan cerminan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.

“Melalui pemanfaatan wawasan kebangsaan kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk menguatkan rasa Nasionalisme atau rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air kita,” ujar Eddy sapaan akrabnya.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berharap, dengan tergelarnya sosialisasi ini, dapat menumbuh suburkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain dan juga membangun karakter dan nilai ideologi bangsa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Eddy menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap optimalisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

“Sosialisasi wawasan kebangsaan menyampaikan Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bangsa NKRI,” ujarnya.

Lanjutnya, hal tersebut merupakan mencerminkan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah NKRI.(*)
(Rdy)