1

Komisi I DPRD Kaltim Akan Pastikan Pembayaran Pembebasan Lahan Ring Road II

Samarinda, biwara.co – Komisi I DPRD Kaltim akan menelusuri terlebih dahulu atas proses pembebasan lahan yang ada di wilayah Ring Road II menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada potensi pembayaran dua kali dalam proses ganti rugi lahan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Mengingat agar selanjutnya tidak terjadi perselisihan antara warga dan pemerintah.

Selain itu juga, upaya yang akan dilakukannya itu karena buntut dari informasi yang berhasil diterima atas adanya temuan anggaran bertajuk ganti tugi lahan dengan total nominal Rp 188 miliar pada APBD beberapa tahun lalu.

“Jadi mengenai pembebasan lahan itu juga masuk dalam rencana kerja kita untuk ditindak lanjuti, tapi sementara ini sebelum ada pertemuan lanjutan kami mau mendalami dulu adanya data tersebut,” ujarnya.

Ia membeberkan meskipun telah dikabarkan rencana pergantian rugi lahan tersebut akan dilakukan Pemprov Kaltim pada APBD Perubahan 2023 ini, setidaknya penelusuran mengenai anggaran tersebut dapat ia tuntaskan sebelum rencana itu direalisasikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari temuan hukum akibat dugaan yang mengarah.

“Memang benar ada kabar pembayaran akan dilakukan pada perubahan nanti, makanya kami akan kejar dulu untuk mendalami adanya anggaran itu sampai benar-benar past,” jelasnya.

Tak heran jika pihaknya ingin memastikan lebih dulu, melihat adanya kejanggalan lain yang ditemukan dari tiga segmen Ring Road tersebut namun Ring Road II yang belum terbayarkan sementara Ring Road I dan Ring Road III sudah dilakukan pembebasan lahan.

“Justru yang kita lakukan ini supaya memastikan rakyat yang lahannya sudah dimanfaatkan mendapatkan haknya,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)




Pemkab Kutai Kartanegara Siapkan Kesiapsiagaan Potensi Karhutla

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan surat resmi terkait imbauan dan kesiapsiagaan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono.

Dalam surat nomor B-950/BPBD/950/04/2023 tersebut, Sunggono mengimbau kepada 20 Kecamatan di Kukar agar meningkatkan kesiagaan terhadap Karhutla, sesuai dengan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan akan terjadi musim kemarau pada awal Juni dan puncaknya pada Agustus 2023 mendatang.

“Saya meminta seluruh camat agar selalu menginformasikan dan berkoordinasi dengan kepala desa di wilayahnya masing-masing. BPBD Kukar akan mengadakan patroli terpadu pada bulan tersebut,” ucap Sunggono saat dikonfirmasi Rabu (10/5/2023).

Selain itu, Sunggono juga memerintahkan para camat untuk melakukan upaya pencegahan Karhutla. Yakni dengan cara melakukan patroli karhutla secara terpadu, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla, dan membuat posko karhutla terpadu di masing-masing kecamatan.

“Yang terpenting, selalu berkoordinasi dengan BPBD Kukar,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)




Komisi I Mediasi Persoalan Ganti Rugi Lahan Masyarakat Desa Sepatin Kukar

Samarinda, biwara.co – Komisi I DPRD Kaltim berencana kembali mengundangan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) serta Pemkab Kukar untuk memastikan bagaimana proses penentuan harga ganti rugi. Pasalnya nilai yang ditawarkan tak sesuai.

Diketahui, masyarakat Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) geram dengan penentuan harga ganti rugi lahan yang per meter perseginya hanya dihargai Rp 8 ribu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu pasca Rapat Internal berkaitan dengan evaluasi kerja Komisi I DPRD Kaltim pada Masa Sidang I. Persoalan tersebut salah satunya yang akan pihaknya tindak lanjuti melihat sebelum hal itu disampaikan Komisi I DPRD Kaltim juga telah menerima aduan masyarakat tentang dugaan penyerobotan lahan.

“Beberapa waktu lalu kan kami sudah pernah mengadakan RDP dari persoalan ini, nah ini akan kami tindak lanjuti berhubungan adanya aduan masyarakat ganti rugi lahan sangat kecil,” ucapnya, Minggu (7/5/2023).

Memanggil pihak terkait seperti PT PHM dan Pemkab Kukar merupakan langkah yang tepat, sebab dalam proses perhitungan nilai ganti rugi yang akan disalurkan kepada masyarakat itu ditentukan oleh tim terpadu.

“Masa harga per meter perseginya ini dihargai Rp 8 ribu aja, untuk nasi goreng juga tidak cukup ini apalagi ganti rugi lahan,” tuturnya.

Sehingga ia mengungkapkan dalam rencana pertemuan yang akan datang dapat membuahkan hasil yang tak merugikan antar pihak. (Adv/DprdKaltim/AL)




Dishub Kukar Targetkan Capai Pendapatan Asli Daerah Rp 3 Miliar di Tahun 2023

Tenggarong, biwara.co – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Junaidi, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2023. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dishub Kukar untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengoptimalkan retribusi dari berbagai sumber, seperti pelayanan parkir dan pengujian kendaraan bermotor.

Junaidi menjelaskan bahwa capaian pendapatan pada triwulan pertama tahun 2023 berasal dari enam sumber pendapatan, yaitu retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan pemakaian kendaraan bermotor, serta pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

“Alhamdulilah capaian pendapatan pada triwulan I terus meningkat, dilihat dari tren peningkatan sejak Januari. Secara keseluruhan pendapatan pada awal tahun mencapai Rp 74 juta, Februari Rp 163 juta, dan Maret Rp 267 juta,” ungkap Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023).

Diakui Junaidi bahwa, Dishub Kukar memiliki pagu anggaran 2023 sebesar Rp 67 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp 7,3 miliar atau 10,88 persen.

Rincinya, realisasi belanja berdasarkan program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 16,80 persen. Sementara, program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1,85 persen dan program pengelolaan pelayaran 1,40 persen. Lalu, untuk realisasi fisik berdasarkan program yakni program penunjang urusan pemerintah 26,80 persen.

“Kemudian itu Program LLAJ 18,30 persen dan program pengelolaan pelayanan 27, 20 persen sesuai dengan Aplikasi e- Pantau,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)




Dewan Kaltim Lakukan Uji Petik Evaluasi RS KORPRI Samarinda

Samarinda, biwara.co – Pansus LKPJ Gubernur 2022 telah melakukan uji petik untuk mengukur evaluasi dokumen LKPJ Gubernur 2022 yang pernah disampaikan.Ketua Pansus LKPJ, Sutomo Jabir membeberkan pihaknya telah melakukan tinjauan tersebut ke Rumah Sakit Korpri di Jalan Wahid Hasyim.

Diketahui rumah sakit tersebut hingga saat ini tengah tertunda proses pembangunannya, oleh sebab itu Jabir menegaskan rekomendasi yang akan disampaikan mengenai fasilitas kesehatan itu untuk mempercepat proses kelanjutan pembangunannya.

“Kita mengharapkan pembangunan yang sudah setengah jadi itu dituntaskan, karena sudah ada investasi anggaran yang masuk, untuk Rumah Sakit Mata mudahan bisa segera dimanfaatkan,” ucapnya.

Jabir menyampaikan apabila tidak dituntaskan pembangunan tersebut maka sangat disayangkan besaran anggaran yang telah digelontorkan apabila bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, kemudian berbicara tentang fasilitas kesehatan tentunya sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

“Apalagi kita melihat ada kepadatan di sejumlah rumah sakit, sehingga penambahan fasilitas ini sangat diperlukan,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)




Dispar Kukar Siap Lakukan Pembenahan Fasilitas Wisata

Tenggarong, biwara.co – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan pada sejumlah objek wisata yang dinaungi oleh Dispar Kukar. Objek wisata tersebut mencakup Pulau Kumala, Waduk Panji, Jam Bentong, dan Planetarium.

Slamet menguraikan bahwa perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya akan lebih dulu melakukan rehabilitasi pada fasilitas penunjang wisata di Pulau Kumala.

“Rencana kita akan membangun waterboom, memenuhi sarana prasarana (sapras), membenahi wahana didalamnya. Hingga rencana untuk membangun jembatan bagi kendaraan,” ucap Slamet, Rabu (10/5/2023).

Pembenahan Pulau Kumala sebagai wisata unggulan Kukar itu dinilainya dapat memberikan multiplier effect, bagi pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

Jika nantinya perbaikan infrastruktur telah dilengkapi, disebutkannya akan ada banyak event yang dapat diselenggarakan di Pulau Kumala. Bahkan nantinya Pulau Kumala dapat dibuka 24 jam untuk umum.

“Tapi masih perlu sapras pendukung. Kami optimis itu bisa terwujud dan memberi sumbangsih besar bagi pendapatan daerah kita,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)




Disperindag Kukar Siap Benahi Infrastruktur Pasar Mangkurawang

Tenggarong, biwara.co – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan melakukan perbaikan pada infrastruktur Pasar Mangkurawang. Hal ini dilakukan untuk kembali menarik minat para pedagang agar mau berjualan di dalam pasar.

Kepala Disperindag Kukar, Arfan Boma, menjelaskan bahwa banyak pedagang memilih tidak berjualan di dalam pasar karena merasa kurang nyaman dengan kondisi di dalam pasar.

“Rupanya banyak pedagang merasa kurang nyaman dengan kondisi pasar didalam. Sehingga lebih memilih berdagang di luar. Makanya kita coba pelan-pelan memperbaiki semua infrastruktur yang ada didalam. Contoh pasar Mangkurawang 2, kan tidak ada sarana air bersih dan pengolahan limbah air disana,” ucapnya saat dikonfirmasi Rabu (10/5/2023).

Untuk Pasar Mangkurawang 2 sendiri, diakui Boma pihaknya belum bisa berbuat banyak sebab pasar tersebut belum tercatat sebagai aset Disperindag Kukar.

“Kalau untuk pasar mangkurawang 1, relatif tidak ada masalah. Tahun ini akan kita lakukan pembenahan, yang pertama kita lakukan adalah pemasangan listrik di seluruh kios,” ungkap Boma.

Pemasangan aliran listrik di Pasar Mangkurawang disebutkan Boma masih menunggu proses lelang, diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat. Sedikitnya Rp 500 juta telah dialokasikan pihaknya untuk melakukan pemasangan aliran listrik itu. Setelah dipasang nantinya, para pedagang dapat melakukan pembayaran listrik secara mandiri.

Dengan dilakukannya pembenahan ini, diharapkan para pedagang dapat kembali berminat untuk berdagang di dalam Pasar Mangkurawang.

“Setelah kita benahi pelan-pelan, kita akan arahkan pedagang yang ada diluar untuk masuk kedalam pasar. Kita optimis pasar ini nantinya akan tertata dengan rapih,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)




Dispora Kukar Berkomitmen untuk Meningkatkan Pembinaan Olahraga

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen untuk mengembangkan dunia olahraga di daerah tersebut. Mereka menyadari bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembinaan olahraga di Kukar.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menyatakan bahwa kondisi dunia olahraga di Kukar tidak buruk, tetapi masih ada beberapa cabang olahraga yang perlu diperhatikan dalam pembinaannya, seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan agar pembinaan olahraga dapat berjalan lebih optimal.

“Dalam rangka meningkatkan SDM di bidang olahraga, kami berencana akan melaksanakan sertifikasi dan kursus kepelatihan, wasit, serta termasuk massage untuk beberapa cabang olahraga yang masih kurang SDM-nya,” ujar Aji saat dihubungi pada Rabu (10/5/2023).

Karena masih adanya Cabor yang minim SDM, maka dengan dengan diadakannya Sertifikasi dan Kursus Kepelatihan itu diharapkan dapat diterapkan dan menjadi pengetahuan baru untuk membina atlet-atlet Kukar.

“Yang terpenting itu selalu konsisten, komitmen dilakukan baik pengurus maupun kami yang ada di Dispora. InsyaAllah kami komitmen untuk hal itu,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)




Pansus Investigas Pertambangan DPRD Kaltim Kembali Menggali Temuan IUP Palsu

Samarinda, biwara.co – Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim kembali menggali temuan baru atas penelusurannya tentang permasalahan 21 IUP palsu, Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Muhammad Udin mengungkapkan dokumen asli belum dapat ditemukan hingga saat ini.

Atas informasi tersebut yang berhasil ditemukan pihaknya saat mengundang Polda Kaltim dalam Rapat Dengar Pendapat ia mengharapkan agar seluruh pihak hingga masyarakat yang mengetahui berkaitan dengan dokumen asli yang tegah dicari itu dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Karena dokumen asli itu akan menjadi bukti kuat, sementara ini Polda Kaltim sedang bekerja, kita meminta kepada seluruh pihak untuk dapat terbuka, kalau ada informasi di luar yang bisa kita percaya tolong sampaikan,” Jelas Udin.

Selain itu adapula laporan dari Polda Kaltim bawa telah mengantongi 2 orang terduga pelaku yang telah diperiksa oleh Polda Kaltim, salah satu terduga mengungkapkan peristiwa tersebut ia lakukan atas perintah dari atasannya.

“Sementara terduga yang satunya diketahui telah meninggal dunia,” tuturnya.

Ia membeberkan saat inj Polda Kaltim juga membuka pusat pengaduan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan, hal itu ungkapnya untuk mendapatkan informasi siapa dalang di balik kasus 21 IUP palsu. (Adv/DprdKaltim/AL)




PSN Pembangunan Pipa Gas Senipah-Balikpapan Tidak Sesuai Kesepakatan, Samsun: Ini Merusak Badan Jalan Provinsi

Kutai Kartanegara, biwara.co – Aktivitas pemasangan pipa gas yang pengerjaannya tidak sesuai dengan kesepakan, menjadi temuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang berakibat beberapa ruas jalan provinsi mengalami rusak, retak dan longsor di jalan Wonotirto, Samboja, kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal ini disampaikan oleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun, yang mengatakan bahwa pemasangan pipa gas oleh PT Pertamina Gas (Pertagas) tersebut sangat dekat sekali dan terlalu mepet dengan badan jalan provinsi yang baru saja selesai dicor.

“Aktivitas pemasangan pipa dari Pertagas ini harus segera dikoordinasikan, karena saya melihat sangat mepet sekali dengan badan jalan yang baru saja kita cor,” ungkapnya, pada Selasa (9/05/2023).

Seharusnya, kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim itu, proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan pipa gas Senipah-Balikpapan ini mengikuti kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah dan pertagas.

“Akan tetapi, kesepakatan itu dilanggar sehingga terjadi longsor terhadap jalan provinsi. Sebenarnya kan ini sudah ada kesepakatan antara Dinas PUPR dan pertagas agar galian pipa itu 1-2 meter menjauh dari badan jalan. Nah ini nggak ditepati, kita pasti akan lakukan evaluasi,” tutur Samsun.

Legislator dari Dapil Kabupaten Kukar itu, merasa miris melihat jalan provinsi yang kondisinya rusak parah. Sebab menurut Samsun, jika dibiarkan begitu saja maka akan sangat rawan dan berbahaya bagi pengendara yang melewati jalan tersebut.

“Jika dibiarkan, maka akan semakin parah longsorannya. Soalnya dibawah bahu jalan yang kita kerjakan kemarin itu kondisinya kosong. Ini sangat rawan sekali,” terangnya.

Saat pihaknya turun langsung ke lapangan, dirinya menyampaikan segera berkoordinasi dengan tim teknis Pertagas untuk segera bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini.

“Tadi saya langsung tegur karena kondisinya sudah terlalu parah. Pihak Pertagas langsung minta maaf dan akan memperbaiki pola kerja dilapangan,” paparnya.

“Kami melakukan ini dengan harapan, tidak ada pengendara yang menjadi korban jiwa saat melewati jalan Wonotirto,” pungkas politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu.(*)
(Rmd)