Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pilihan (Dapil) Kota Samarinda Ananda Emira Moeis mendukung penuh kinerja Pemerintah Kota Samarinda terkait Perencanaan Revitalisasi Kawasan Citra Niaga yang semakin nyata.

Dimana sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, bahwa Pemkot Samarinda telah menyiapkan rancangan untuk beberapa segmen di Kawasan Citra Niaga.

Diketahui juga, dalam proyek revitalisasi Citra Niaga ini hanya berfokus di area Blok B menuju Jalan Niaga Utara dengan anggaran masing-masing proyek Rp 4,8 miliar, jadi sekitar kurang lebih Rp 9,6 miliar anggaran yang digelontorkan.

Dimana, jalan Niaga Utara dibagi menjadi 2 sisi jalan, sisi sebelah kiri jalan Niaga Utara bakal disulap menjadi kawasan pedestrian. Sedangkan, di sisi kanan tetap untuk dilewati kendaraan dan menjadi area parkir.

Untuk itu, Ananda sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Revitalisasi Kawasan Citra Niaga ini baik untuk Kota Tepian, agar tata kota dapat terlihat lebih rapih dan nyaman.

“Kalau saya intinya sebagai warga Samarinda juga, intinya apa yang baik untuk Samarinda selama ini kita lihat. Sebab, ini ibu kota Provinsi loh jadi ikon kaltim kan semua terpusatnya ke sini maka harusnya di bikin lebih bagus, dan lebih nyaman,” katanya, Senin (8/05/2023).

Untuk itu, Legislator dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda itu, sangat mendukung dan mengapresiasi kinerja dan ide-ide kreatif yang dimiliki Pemkot Samarinda, demi membangun Kota Tepian menjadi kota yang rapih dan nyaman untuk warganya.

“Dari pemerintahnya punya ide ide bagus dan kreatif, maka kita dari masyarakatnya juga harus membantu dijaga lingkungannya supaya lebih nyaman,” tukasnya.(*)
(Cyn)

Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan Batu Bara DPRD Kaltim akhirnya menyampaikan laporan akhir. Selain itu Pansus juga sampaikan Rekomendasi dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim,

Beberapa poin yang disampaikan diantaranya, meminta pemerintah Provinsi kaltim untuk membentuk kembali tim investigasi yang lebih spesifik.

Rekomendasi ini berangkat setelah tim nya menangani tiga permasalahan sekaligus. Agar dapat di petakan dan diselesaikan secara terpisah. Pertama, Jaminan reklamasi (Jamrek) harus sesuai dengan temuan BPK RI Tahun 2021.

“Termasuk kegiatan pasca tambang,” kata Muhammad Udin selaku Wakil Ketua Pansus.

Kedua, terkait dengan CSR. Menurut Muhammad Udin, ini perlu di gali berkaitan dengan aliran kemana CSR dari perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur itu tersalurkan. Khususnya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar terkait PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat).

“Ada informasi terbaru, PT Berau Coal mengeluarkan dana CSR sebesar USD 16 juta. Ini tujuannya kemana belum diketahui, tapi ada informasi dari luar. Sehingga sudah layaknya pansus dari DPRD Kaltim dibentuk khusus untuk CSR maupun PPM,” tegas Muhammad Udin. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menegaskan perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak di bawah umur. Menurutnya hal itu sudah tertuang dalam Undana-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Agiel mengatakan usia muda seharusnya menjadi waktu emas bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan di sekolah. Jadi jelas melanggar UU Ketenagakerjaan, terutama pasal 68, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Jika melanggar dari aturan yang ada maka perusahaan dapat dikenakan saksi pidana.

Agiel menilai, Dinas berkaitan harus mengambil upaya atas fenomena yang masif di masyarakat ini. Sebab tantangan ke depan luar biasa sulit jika tidak dibekai dengan pendidikan.

“Karena sebagai tenaga kerja juga perlu pendidikan yang cukup agar tidak tertinggal,” kata Agiel.

Kaltim merupakan daerah yang luar biasa kaya dengan sumber daya alam (SDA) namun diakui Politikus PDI Perjuangan Kaltim ini bahwa di segmen pendidikan masih jauh tertinggal.

“Jadi saya juga akan minta misalnya sekolah yang ada di daerah seperti SMK/SMU yang menjadi kewenangan Provinsi dan di daerah harusnya punya kualitas yang sama di kota-kota besar jangan sampai jomplang,” kata Agiel.

Apalagi pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen. Maka sudah seharusnya dapat dipergunakan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Artinya jangan sampai kurang dari dana yang disiapkan.

Selain itu, pemerintah Provinsi kaltim juga telah menyediakan beasiswa pendidikan. Agar kiranya setiap daerah dapat menikmati beasiswa dengan tepat sasaran.

Agiel juga menyinggung jika salah satu faktor pendidikan yang kurang berasal dari orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang cukup pula, sehingga anak seolah diarahkan untuk bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Inilah yang tidak boleh terjadi. Makanya kalau ini terjadi pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait harus segera mencegah mengembalikan mereka pada kondisi awal. Misalnya harus sekolah ya harus di sekolahkan. Ini harus di kontrol bersama,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2022 meminta OPD segera menyerahkan evaluasi program kerja.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mendorong OPD dapat bekerja sama agar Pansus bisa mengerti dinamika yang sedang terjadi termasuk dalam penyusunan rekomendasi.

“Itu akan kita olah. Setelahnya akan diverifikasi dan dicarikan solusi bersama untuk kendala apa yang perlu di support oleh DPRD Kaltim. Artinya kita akan mengambil keputusan bersama yang tepat,” kata Samsun.

Kendati Pansus LKPJ telah berjalan, kesimpulan untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur Kaltim, sejauh ini belum dapat disampaikan.

“Belum ada, kemarin baru kita brainstorming alias curah pendapat. Kita masih akan observasi lapangan,” kata Samsun.

Dalam rangka monitoring juga, tim Pansus akan melakukan uji petik dan beberapa kegiatan lainnya dan dalam hal legislasi ini akan melihat kendala realisasi di lapangan seperti apa. Jika ternyata masih diperlukan legalitas dari Peraturan Daerah (Perda) maka DPRD Kaltim akan mendukung.

“Kemudian dalam bidang anggaran mana yang memungkinkan kita anggarkan kembali, nantikan semuanya ketahuan,” sambung Samsun.

Politikus PDIP Kaltim itu berharap semua OPD dapat berjalan efektif sehingga program-program kerakyatan berjalan demi hak-hak rakyat terpenuhi atas prinsip kesejahteraan dan keadilan di Kaltim terwujud. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut hadir mengikuti upacara mengahdiri upara peringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan menggelar Upacara, di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 2 Mei 2023.

Hasanuddin Mas’ud, mengatakan jika Hardiknas jangan dijadikan sebagai ajang seremonial saja dalam arti, hanya memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, melainkan bisa melihat dari filosofi pengajarnya yang perlu diperdalam.

“Jadi filosofi pengajarnya harus kita perdalam, pengajar secara modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga anggarannya,” kata Hasanuddin Mas’ud.

Di momen yang sama pula, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim bidang pendidikan, Akhmed Reza Fachlevi mengajak agar tema yang di angkat oleh Kementerian Pendidikan yakni “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar” dapat menjadi semangat baru bagi pelajar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan gerak cepat di dunia pendidikan.

“Kita berharap pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur juga bisa sejalan dengan adanya pembangunan Ibukota Nusantara (IKN), jangan sampai pendidikan menjadi tertinggal. Karena kita berbicara sumber daya manusia, baik pelajar maupun tenaga pendidik serta sarana prasananya agar terus di support baik secara anggaran maupun dalam bentuk pelatihan,” tegasnya.

Sementara itu, secara simbolis Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan bantuan secara simbolis berupa kendaraan operasional kepala sekolah sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan guru sebagai kepala SMA, SMK dan SLB se-Kaltim. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Rapat Paripurna ke XIV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas terkait Penyampaian Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahas Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Provinsi Kaltim, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus IP Muhammad Udin, pada Senin (8/05/2023).

Pansus IP dalam rapat paripurna tersebut, menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu tentang penanganan 21 IUP Palsu, Pelaksanaan Jaminan Reklamasi, dan rekomendasi pencairan dana PPM/CSR kepada OPD-OPD terkait serta Pemprov Kaltim dan Polda Kaltim.

Wakil ketua DPRD provinsi Kaltim Muhammad Samsun, berharap agar semua pihak dapat segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disarankan oleh pansus IP.

“Banyak tadi rekomendasi pansus yang disampaikan untuk banyak pihak mulai aparat penegak hukum, kemudian SDM bahkan ada buat gubernur tadi, juga DPRD. Tadi sudah kita dengarkan bersama mudah-mudahan segera ditindaklanjuti oleh beberapa pihak yang sudah disarankan oleh pansus investigasi pertambangan tadi,” ujarnya.

Perihal pembentukan pansus selanjutnya, politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa pansus dibentuk harus sesuai mekanismenya, yaitu melalui rapat pimpinan (rapim) dahulu untuk membentuk suatu pansus.

“Nanti kita lihatkan pembentukan pansus itu tidak melahirkan pansus, tapi pansus itu menyampaikan dalam paripurna nanti DPR, yaitu pimpinan melalui rapat pimpinan (rapim) akan membahas tindak lanjut nya seperti apa, kalau misalnya tindak lanjutnya dipandang perlu untuk membentuk pansus kita akan bentuk pansus,” jelas Samsun sapaan akrabnya.

Untuk itu, lanjut Samsun, perlu melalui mekanisme rapim, bersama pimpinan DPRD Kaltim, ketua-ketua fraksi, dan ketua-ketua komisi DPRD Kaltim, atau memilih alternatif lain, yaitu diserahkan kepada komisi pembidangannya.

“Misalnya masalah legalnya, masalah pemerintahannya itu di komisi I, kemudian masalah lingkungan hidup nya itu nanti di komisi III, lalu masalah pendapatan daerah nya itu komisi II, terus masalah kesrah nya itu di komisi IV, masing-masing sudah ada pembidangannya, nanti pasti kita akan rapim akan kita bahas secara seksama,” pungkasnya.(*)
(Cyn)

Samarinda, biwara.co – Penyerahan berkas pengajuan pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dilakukan Emir Moeis daerah pilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, pada Senin (8/05/2023).

Penyerahan berkas tersebut, secara langsung diterima oleh ketua KPU Kaltim Rudiansyah, di kantor KPU Kaltim jalan Basuki Rahmat.

Emir Moeis motivasi dirinya, untuk maju mencalonkan diri ke DPD RI tentu tidak lepas dari harapannya untuk membawa Benua Etam menjadi lebih baik, mengingat saat ini Kaltim merupakan suatu daerah penting, yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kaltim ini juga sangat berarti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini sejalan dengan filosofi Indonesia yang di gali bung Karno yakni Pancasila,” ucapnya, saat ditemui media.

“Untuk itu saya mohon doanya juga, semoga di rahmati Allah dan berhasil mencapai cita-cita republik yang sejahtera,” sambung Emir Moeis.

Selain itu, Emir Moeis mengaku sangat ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim, agar saat IKN telah berpindah ke Kaltim, jangan sampai masyarakat asli tersingkirkan.

Infrastruktur yang memadai di Kaltim juga nantinya akan menjadi fokus Emir Moeis jika berhasil menjadi Anggota DPD RI dapil Kaltim. Sebab menurutnya, hingga saat ini masih banyak infrastruktur yang perlu di tambah.

“Kalau bisa rencana pembangunan kereta api kaltim juga bisa di realisasi. Begitu juga dengan jalan tol karena baru ada akses ke samarinda dan Balikpapan. Padahal DBH Kaltim begitu besar,” tandasnya.(*)
(Cyn)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Sinergi di antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kalimantan Timur terus berlaku. Hal itu tergambar pada kegiatan pembagian bantuan benih ikan di Kecamatan Loa Kulu.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun bersama Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin melakukan kunjungan kerja lapangan untuk bertemu langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan benih ikan. Kegiatan ini bertempat di Kecamatan Loa Kulu, Desa Loa Kulu Kota, Kukar.

“Kegiatan hari ini merupakan bagian dari sinergitas antara pemerintah kabupaten Kukar bersama kami sebagai legislator selaku wakil rakyat untuk mengetahui secara langsung perkembangan pembangunan di daerah,” ungkap Muhammad Samsun.

Ia menambahkan kita juga ingin mendengar aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat, mana kira-kira bisa dikerjakan secara bersama-sama, mana menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana menjadi konsen pemerintah provinsi kita akan laksanakan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kukar.

“Hari ini kita di Loa Kulu, kemarin di Samboja dan barangkali besok daerah-daerah lain. Insyaallah kita akan selalu merespon atensi dari masyarakat,”ungkap Muhammad Samsun Wakil Ketua DPRD Kaltim daerah pemilihan Kukar.

Sebagai informasi, ada empat kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Kukar, di antaranya KUB Cahaya Ketari (Desa Rempanga), Pokdakan Lamin Manila Sejahtera (Desa Sepakat), KUB Putra Mahakam (Desa Loa Kulu Kota) dan Pokdakan Mina Mitra Jaya (Desa Loa Kulu Kota).

Masing-masing kelompok berhak menerima bantuan berupa 7.000 Kg pakan dan 600 Kg indukan ikan dan 140 Roll Kawat Tempirai.

Total Keseluruhan Bantuan Yakni, 28.000 Kg, Pakan Ikan 2400 Kg, 540 Roll Kawat Tempirai yang disalurkan oleh pihak Pemerintah Kutai Kartanegara di Kecamatan Loa Kulu.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan perkembangan budi daya perikanan dapat berkembang pesat dan bisa menjadi komoditi andalan di Kukar. (Adv/DprdKaltim/AL)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan dana hingga Rp 219 miliar untuk menjalankan program “25 Ribu Nelayan Produktif”. Program tersebut merupakan salah satu dari 23 program dedikasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Dana tersebut diberikan kepada para nelayan yang berada di Kukar melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) pada 2023 ini.

Bantuan tersebut merupakan program untuk memberdayakan dan mensejahterakan para nelayan di Kukar. Program ini meliputi bantuan bagi kelompok-kelompok nelayan atau Pokdakan di seluruh kecamatan di Kukar. Bantuan yang diserahkan bervarieatif, mulai dari perahu, alat tangkap ikan dan perlengkapan budidaya ikan hingga bibit dan pakan ikan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

“Kami berharap ada Multiplier Effect dari bantuan-bantuan yang kami serahkan, Ini semua saling berhubungan. Artinya dari bantuan perikanan ini juga ada yang menyasar kepada DTKS kita, atau masyarakat pra sejahtera, yang bergerak di bidang perikanan akan mendapatkan bantuan langsung,” ucap Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Dengan adanya bantuan itu, Rendi mengaku dapat membantu perekonomian para nelayan yanh ada di Kukar. Ia pun berharap, dengan adanya program ini, kedepannya sektor perikanan di Kukar dapat lebih berkembang lagi.

“Ada beberapa variabel yang sudah kelihatan dengan adanya IKN yang masuk di wilayah kita. Contohnya penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan juga otomatis kan mengalami peningkatan. Kita harus terus bersiap untuk itu,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Samarinda, biwara.co – Meningkatkan perhatian kepada para buruh di Kaltim, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub mewacanakan tentang pembentukan regulasi perlindungan dan kesejahteraan buruh di Kaltim.

Rusman membeberkan aturan itu baru sekedar wacana, namun pihaknya memastikan regulasi tersebut akan pihaknya ajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Prolegda DPRD Kaltim 2024.

“Ini kami masih kumpulkan bahan-bahannya, maka dari itu kami target 2024 bisa masuk,” jelasnya, Kamis (4/5/2023).

Masih dengan momentum Hari Buruh Internasional pihaknya merencanakan pembentukan aturan itu untuk memberikan perhatian kepada para buruh melalui sistem regulasi.

Setidaknya ia membeberkan sedikit gambaran mengenai tujuan pembentukan regulasi, seperti memprioritaskan buruh lokal di setiap kegiatan investasi yang masuk ke Kaltim.

Sebab menurutnya sejauh ini dari banyaknya investor yang masuk dan membuka lapangan pekerjaan namun dalam penyerapan tenaga kerja yang masih mengharapkan tenaga kerja dari luar daerah bahkan tenaga kerja asing, hal itu dapat diukur oleh Rusman melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Kaltim yang masih mencapai 5,71 persen menukil data dari Badan Pusat Statistik.

“Artinya sia-sia saja banyaknya investor masuk tapi tidak bisa berdampak untuk daerah, selain itu aturan ini juga diharap mengedepankan kesejahteraan buruh,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)