Kutai Kartanegara, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilaksanakan Paguyuban Besar Banyuwangi, silaturahmi itu berlokasi di rumah ketua paguyuban tersebut tepatnya di jalan Long Apari, Kelurahan Mahulu, Kecamatan Tenaggarong, Kutai Kartanegara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, pihaknya menyambut baik halal bi halal yang digelar, kedatangannya juga sekaligus menghadiri undangan sebagai pengurus DPP Ikapakarti Kaltim.

“Tentu hari ini saya hadir memenuhi undangan dan mengucapkan selamat merayakan Idul fitri mohon maaf lahir dan batin,” ucap Muhammad Samsun, Jum’at (28/4/2023) malam.

Dalam kesempatan ini dan bertepatan sebagai wakil rakyat Provinsi Kaltim, Samsun mengaku banyak membahas hal-hal bersama masyarakat yang memang perlu menjadi perhatian. Seperti halnya internal paguyuban hingga pemerataan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Selain itu, paguyuban Banyuwangi juga menyatakan bahwasannya kelompok keluarga yang mereka bangun ditujukan sebagai media berpolitik praktis, melainkan untuk mempererat jalinan silaturahmi antar sesama terlebih masyarakat Banyuwangi yang berada di wilayah Kota Raja Tenggarong.

“Artinya warga Banyuwangi pasti memiliki hak pilih dalam menyalurkan demokrasi atau menyalurkan hak politiknya. Kita serahkan kepada warga Banyuwangi sendiri untuk mencari wakil rakyat yang terbaik,” kata Samsun. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bisa segera bertugas usai waktu cuti bersama lebaran Idul Fitri 2023. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun.

Diketahui, merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2023, cuti bersama lebaran tahun 2023 berlaku hingga 25 April 2023. Itu berarti, masyarakat ASN sudah bisa kembali masuk kerja pada 26 April 2023.

“Kalau sudah waktunya kerja ya kerja, dengan tetap disiplin,” kata Samsun.

Masyarakat, lanjut Samsun, tetap berhati-hati dan tetap mentaati rambu lalu lintas dalam melakukan arus balik usai mudik lebaran. Itu bisa dilakukan juga dengan memeriksa kendaraan terlebih dulu sebelum melalukan perjalanan jauh.

“Periksa kendaraan dulu kemudian patuhi dan taati rambu lalu lintas. Jangan memaksakan diri jika lelah dan mengantuk. Lebih baik cari tempat untuk beristirahat sebentar, tetap jaga kesehatan diri sendiri dan konsisi kendaraan agar terhindar dari kecelakaan serta hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Samsun berharap, kondusifitas daerah tetap terjaga. Sehingga, arus lalu lintas tetap lancar dan masyarakat yang mudik bisa kembali dengan selamat.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, semoga Kaltim menjadi daerah yang kondusif. Saya harap para pemudik yang balik menggunakan pesawat, kapal dan jalur darat bisa kembali dengan selamat,” tuturnya.

Sementara terhadap para penegak hukum serta pihak yang melaksanakan operasi ketupat, agar tetap melaksanakan tugas dengan baik.

“Jaga kondisi masyarakat kita agar arus mudik lancar dan mereka selamat sampai tujuan masing-masing,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Tenggarong, biwara.co – Setelah diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Desember 2022, tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan MPP Kukar mencapai hingga 93,11 persen. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bambang Arwanto dalam konfirmasi dengan awak media, Jumat (28/4/2023).

Sejak kegiatan pelayanan publik ini berjalan, jumlah pengunjung untuk mengurus berbagai layanan administrasi maupun barang dan jasa di MPP Kukar terus meningkat setiap harinya.

“Terhitung saat ini jumlah pengunjung mencapai 300 orang setiap harinya. Kami melakukan SKM dengan memberikan kuisioner kepada para pengunjung untuk diisi, hasilnya mencapai 93,11 persen kepuasaan masyarakat,” ungkap Bambang.

Ia pun mengaku bahwa dari data MPP Kukar, nilai kepuasan masyarakat terhadap MPP Kukar dinilai sangat tinggi yakni mencapai 100 persen. Hal itu dikatakannya menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh petugas MPP cukup efektif dan efisien dalam membantu masyarakat.

“Hasil survei ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan kepuasan dalam layanan yang diberikan,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah , meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun 2023 . Hal itu ia sampaikan setelah hasil evaluasi kinerja Pemkab Kukar yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan bahwa OPD belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

Menurut Edi, hasil evaluasi tersebut dinilai belum mencapai sasaran pembangunan, terutama di sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan. OIeh karena itu, ia meminta semua OPD terkait untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di 2023.

“Pemkab Kukar dinilai belum mencapai sasaran pembangunan, karena masih kurang fokus, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas. Saya intruksi kepada semua OPD terkait harus melakukan perubahan terhadap RKA di 2023. Minggu depan akan kami evaluasi,” ungkap Edi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (28/4/2023).

Dijelaskannya, untuk OPD terkait harus melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah ditetapkan pada 2023, meliputi Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektornya.

“Dokumen-dokumen RKA harus sudah terintegrasi, namun ditemukan masih ada yang belum terintegrasi dengan baik. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Distanak, masih ada beberapa infrastruktur tani yang dibutuhkan Distanak, tapi belum sepenuhnya disupport oleh Dinas PU,” ucapnya.

Edi mengatakan bahwa Pemkab akan berupaya memaksimalkan semua anggaran terserap dengan baik dan tepat. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hasil BPKP, maka akan diubah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Semua anggaran dan program harus terserap dan terealisasi dengan baik, kalau tidak artinya kepala dinasnya bermasalah,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Selama beberapa waktu terakhir, seluruh wilayah di Indonesia merasakan cuaca terik yang terbilang sangat panas dari biasanya, termasuk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca panas ini akan berlangsung cukup lama dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus mendatang.

Namun, cuaca panas membawa potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Fida Hurasani, mengimbau agar seluruh masyarakat selalu waspada dan berhati-hati dalam mengantisipasi potensi terjadinya Karhutla.

“Menurut pola kerja saya di BPBD, saya tidak membedakan antara musim panas maupun musim penghujan. BPBD harus selalu siap dan siaga, tidak peduli bagaimana kondisinya, tidak ada alasan,” ucap Fida saat dikonfirmasi, Jumat (28/4/2023).

Dikatakan Fida, nantinya BPBD Kukar akan terus melakukan patroli keliling dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak lengah.

Fida juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat membakar sampah.

“Apabila memang harus membakar sampah, harus dilakukan dengan kehati-hatian. Artinya, sebisa mungkin hindari melakukan pembakaran sampah,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan perbaikan Jembatan Sambera yang rusak di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Jembatan ini menjadi salah satu akses penghubung menuju ke Kota Bontang serta sejumlah wisata yang ada di Muara Badak.

Rendi mengharapkan agar jembatan yang menghubungkan wilayah tersebut dapat segera diperbaiki untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat dilalui oleh kendaraan.

“Jika tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin bisa jatuh korban jiwa,” ucap Rendi Solihin saat dikonfirmasi awak media, Jum’at (28/4/2023).

Terkait perbaikannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar rencananya akan menggelontorkan anggaran dari APBD Kukar 2023 sebesar Rp 13 miliar untuk melakukan perbaikan permanen.

“Terkait Jembatan Sambera di Muara Badak, sudah kita minta Dinas PU untuk menguji dengan baik penanganannya agar tepat,” ungkapnya.

Rendi memastikan bulan depan proses lelang akan dilakukan guna dapat segera melakukan perbaikan Jembatan Sambera.

“Insya Allah sudah kita anggarkan penanganan permanen jembatan tersebut, di minggu ketiga bulan depan saya minta paling lambat PU segera lelang,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana untuk menggelontorkan dana senilai Rp 2 miliar untuk pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebanyak 200 ribu keping. Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebab pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar masih mengalami keterhambatan, karena kurangnya pasokan blanko KTP dari Pemerintah Pusat.

“Di Disdukcapil ini organisasinya menjadi tanggung jawab kepala daerah, namun secara operasional kewenangannya yang dilaksanakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucap Edi.

Ia berharap pelayanan di Disdukcapil Kukar dapat berjalan lebih maksimal. Kendati demikian, salah satu yang menjadi kendala yakni infrastruktur pelayanannya yang masih belum terlengkapi.

Oleh karena itu, Pemkab Kukar akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Milliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar untuk dihibahkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri RI untuk memenuhi kebutuhan blangko.

“Jika layanan ini lambat dan buruk, kepala daerah yang akan mendapatkan imbas buruknya. Jadi kami berupaya dengan mengalokasikan Rp 2 milliar untuk 200 ribu keping blanko KTP di 2023 ini, nanti untuk mekanismenya dana tersebut kami hibahkan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar sosialisasi di seluruh Kecamatan yang ada di Kukar terkait dengan pelayanan yang tersedia di MPP Kukar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bambang Arwanto, mengatakan bahwa pihak kecamatan memang telah meminta untuk diadakannya sosialisasi sejak dibukanya MPP Kukar. Karena masih banyak masyarakat ditingkat kecamatan yang tidak mengetahui apa saja layanan yang dapat diurus di MPP Kukar. Tujuan dari sosialisasi nantinya adalah agar masyarakat mengetahui apa saja yang tersedia di MPP Kukar.

“Nantinya kami akan menggelar sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Kukar. Karena banyak pihak kecamatan yang meminta untuk diadakan sosialisasi terkait apa saja pelayanan yang ada di MPP,” ucap Bambang.

Tujuan dari sosialisasi tersebut yakni agar masyarakat mengetahui apa saja yang dapat diurus di MPP Kukar.

“Di MPP Kukar sendiri banyak pelayanannya, mulai dari layanan imigrasi, pajak, Samsat, Pengadilan Agama, Kejaksaan, hingga Layanan Pendidikan semua ada di MPP jadi satu,” ungkapnya.

“Tujuannya agar masyarakat tahu MPP ini sudah membuka pelayanan publik yang lengkap, apalagi banyak warga dari Kecamatan yang belum memahami apa saja yang bisa diurus di sini,” sambungnya.

Selain itu, Bambang mengaku pihaknya juga akan membuat pelayanan publik dalam bentuk digital berupa metaverse hingga pelayanan administrasi via Drive Thru.

“Kedepannya kami juga akan mengembangkan layanan digital. Terutama bagi pelayanan kesehatan, nanti akan kami uji coba dengan teknologi metaverse, jadi semua tenaga kesehatan tak perlu datang lagi dan full Digital,” jelasnya.

“Nanti kita juga akan kembangkan pelayanan administrasi kesehatan dengan cara drive thru, untuk mempermudah masyarakat,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Jakarta, biwara.co – Terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang akan datang.

Dimana, Tiga pilar PDI Perjuangan yang tersebar di seluruh Indonesia segera bergerak dan bekerja keras bersama-sama, serta bahu-membahu dalam memenangkan pilpres 2024. Salah satunya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) yang diketuai oleh Irjen Pol (Purn) Safaruddin.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ananda Emira Moeis, saat dihubungi media usai pengumuman resmi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, pada Jumat (21/4/2023).

Politisi perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, bersyukur atas keputusan tepat yang telah dibuat oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Alhamdulillah Bu Ketum sudah mengumumkan calon Presiden RI dari PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Secara daring, Anggota DPRD Provinsi Kaltim ini pun menyimak baik atas pesan-pesan yang disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat DPP PDI Perjuangan ke-140 yang dihelat di Rumah Kediaman Bung Karno, tepatnya di Istana Batu Tulis, Bogor.

Ia memastikan seluruh kader, pertugas partai, anggota partai dan simpatisan dari DPD PDI Perjuangan Kaltim ikut serta memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. “Baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilpres, kita akan bekerja keras,” ujar Ananda.

Ananda mengharapkan, agar semua pihak untuk saling bahu-membahu memenangkan calon Presiden RI dari kader PDI Perjuangan. Tujuannya, membuat Indonesia semakin kuat menuju masa keemasan dan kejayaannya.

“Ini semua untuk Indonesia Raya, mari satukan diri, kepalkan tangan persatuan dan disiplin. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya akan memastikan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan khususnya di Kaltim akan semakin solid,” pungkasnya. (*)
(Rdy/biwara)

Bogor, biwara.co – Pada Pemilihan Presiden di tahun 2024 mendatang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah menentukan pilihannya, dengan resmi mengumumkan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres).

Penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres, disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Jumat (21/4/2023).

Dimana, acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan disaksikan sejumlah elite partai.

“Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden,” kata Megawati mengumumkan nama tersebut secara daring.

Megawati menjelaskan bahwa penetapan ini bukanlah keputusan sepihak. Ia mengaku telah melakukan dialog dengan berbagai pihak di internal partai, termasuk dengan Jokowi.

Selain itu, dirinya juga mengklaim bahwa usulan Ganjar sebagai capres merupakan aspirasi dari rakyat. “Demikian pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan Hari Kartini yang telah ditetapkan oleh Bung Karno,” tambahnya.

Ganjar sendiri merupakan salah satu kader PDI Perjuangan yang namanya kerap disebut-sebut sebagai kandidat kuat capres 2024. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada 2018.

Sebagai gubernur, Ganjar dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan aktif di media sosial. Ia juga mendapat apresiasi atas penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berulangkali mengatakan bahwa Megawati telah mengantongi nama capres. Namun, ketua umum PDI Perjuangan itu, baru akan mengumumkan pada momen dan waktu yang tepat, seperti hari ini. (*)