Tenggarong, biwara.co – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana akan membangun 26 embung pada tahun 2023 ini sebagai upaya untuk mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Negara (IKN).

Kepala Distanak Kukar, Sutikno mengatakan bahwa embung tersebut rencananya akan dibangun di lima kawasan pertanian yang ada di Kukar.

Jadi lima kawasan ini memang penting dan prioritas tapi juga diluar kawasan tetap diprioritaskan,” ucap Sutikno saat dikonfirmasi, Kamis (13/4/2023).

Sutikno menambahkan, pembangunan infrastruktur pertanian tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan. Seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi ini dianggarkan sekitar Rp 27 miliar untuk kegiatan Karya Bhakti, diluar Karya Bhakti juga terdapat pembangunan jalan usaha tani dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Ditambah lagi pembangunan embung.

“Tapi yang jelas kurang lebih Rp 70 miliar dialokasikan untuk jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung, pintu air dan bendungan. Didalamnya juga ada sumbangsih karya bakti dari TNI. Insyaallah apa yg diinginkan Bupati secara bertahap bisa berjalan” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil Kukar bahkan melakukan layanan jemput bola atau langsung mendatangi masyarakat untuk mempercepat proses aktivasi.

Menurut Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, saat ini telah ada 8 ribu orang yang telah melakukan aktivasi IKD, angka itu merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita ingin cepat merealisasikan penerapannya ditengah-tengah masyarakat. Makanya kita lakukan jemput bola turun ke masyarakat,” ucap Iryanto saat dikonfirmasi Kamis (13/4/2023).

Ia mengungkapkan bahwa, aktivasi IKD ini merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pihaknya atas keterbatasan blanko KTP fisik. Karena, disebutnya aktivasi IKD sebagai pengganti elemen data pada KTP tanpa mengganti isi KTP.

Berbagai keuntungan dikatakannya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mengaktifkan IKD. Sebab, IKD terintegrasi dengan data yang afa di kartu keluarga, BPJS hingga Kartu Pemilih Pemilu.

Sehingga penggunanya dikatakan Iryanto tidak perlu khawatir jika lupa membawa indentitas diri atau data lainnya, karena aplikasi ini dapat di download dengan mudah. Bahkan jika masih dibutuhkan pengumpulan berkas secara fisik, kita dapat mendownloadnya atau cukup hanya dengan di scan untuk berbagi data KTP.

“Nah jadi selama punya smartphone, masyarakat bisa mengakibatkan dan menggunakan IKD,” jelasnya.

Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang terdapat dari IKD, Ia menghimbau kepada masyarakat agar segera melakukan aktifasi IKD. Bagi yang ingin melakukan aktifasi bisa datang ke Disdukcapil, MPP Kukar, dan di kantor kecamatan.

“Karena kan ada sistem layanan yang terintegrasi, jadi tinggal ngomong sama petugasnya. Nanti akan dilayani dan layanan aktifasi ini dibuka selama jam kerja,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Desa Kersik, yang berada di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki potensi menghasilkan garam dari air laut. Warga Desa Kersik telah memanfaatkan kondisi tersebut sebagai sumber penghasilan.

Hasil produksi garam Desa Kersik terkenal memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing di pasaran. Namun, sejauh ini hasil garam Desa Kersik belum dapat dipasarkan ke luar daerah dan hanya dijual di kawasan desa saja.

Menurut Kepala Desa Kersik, Jumadi, kendala utama dalam pemasaran garam dari Desa Kersik adalah cakupannya yang masih minim. Karena itu, garam hanya dipasarkan kepada masyarakat desa untuk digunakan sebagai bahan ikan asin dan bahan masakan saja.

“Karena masih kecil cakupannya, jadi untuk pendapatan itu masih kecil jauh dari target,” ucap Jumadi, Kamis (13/4/2023).

Padahal, Jumadi menerangkan sejauh ini hasil dari produk garam Desa Kersik itu mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Oleh karena itu, Pemerintah Desa (PemDes) Kersik pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk memberikan bantuan berupa tenaga ahli agar para petani garam dapat berinovasi sehingga garam yang dihasilkan pun lebih baik lagi

“Sebenarnya kami butuh tenaga profesional untuk dapat membina para petani garam, kami butuh pelakunya itu untuk melakukan inovasi,” ungkapnya.

Ia mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebenarnya telah memberikan bantuan kepada petani garam di Desa Kersik. Hanya saja bantuan yang diberikan tidak berbarengan dengan pendampingan tenaga ahli. Sehingga para petani garam minim inovasi untuk pengembangan produksi garamnya.

“Kami berharap semoga ada tenaga ahli yang siap membantu dalam pengembangannya,” paparnya.

Jumadi mengaku, beberapa waktu lalu petani garam bahkan telah memanen garam sebanyak 100 kilogram lebih.

“Itu juga di atas lahan baru yang digunakan oleh petani didukung dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Desa Kersik di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki pantai yang tak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Indonesia. Salah satu pantai di Desa Kersik yang menarik perhatian wisatawan ialah Pantai Biru Kersik.

Pantai Biru Kersik merupakan objek wisata baru yang menawarkan keindahan hutan mangrove yang memukau. Pantai ini dinilai dapat menjadi tujuan wisata baru bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan berlibur dari hiruk-pikuk kota.

Kepala Desa Kersik, Jumadi mengatakan bahwa selain hutan mangrove dan pantai, masih banyak juga hal yang bisa dieksplor di Pantai Kersik seperti menyelam untuk menikmati keindahan biota lautnya.

Pengunjung yang datang, disebutnya juga dapat mengedukasi diri dengan menanam pohon mangrove serta memancing ikan di empang yang telah disediakan warga di sana. Bagi pengunjung yang ingin menginap di Pantai Kersik tak perlu khawatir sebab telah disediakan Home Stay.

“Selama ini yang menjadi pengunjung Pantai Kersik masih turis lokal seperti dari Samarinda dan Bontang,” ucap Jumadi, Kamis (13/4/2023).

Untuk menjadikan Desa Kersik sebagai desa wisata, Jumadi mengaku masih perlu adanya pembenahan terlebih dahulu. Tak hanya masalah sosial, permasalahan lingkungan juga menjadi pangkal masalah. Namun masalah lingkungan ini berangsur diperbaiki oleh masyarakat desa.

“Kesadaran masyarakat harus kami ubah dulu untuk lebih kreatif sehingga bisa menciptakan daya jual,” ungkapnya.

Jumadi berharap, Desa Kersik akan menjadi desa wisata yang dikenal oleh banyak orang. Ia pun berencana membuat paket edukasi wisata bahari seperti menanam pohon mangrove.

“Nantinya juga akan membuat pengembangan wisata pantai dan beberapa rencana yang lain,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Desa (PemDes) Kersik mengambil langkah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik di era digital dengan meluncurkan website resmi bernama kersik.desa.id. Website ini dirancang oleh PemDes Kersik untuk melayani masyarakat secara digital, terutama dalam urusan administrasi.

Kepala Desa Kersik, Jumadi mengatakan bahwa laman resmi PemDes Kersik ini merupakan pengembangan pelayanan administrasi secara digital agar mempermudah masyarakat di desanya.

“Dengan adanya transformasi digital ini diharapkan mampu memudahkan pelayanan dan mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat,” ucap Jumadi, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (13/4/2023).

Website dengan nama kersik.desa.id yang dikembangkan desanya itu telah terdaftar dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI).

Jumadi mengaku, dalam upaya digitalisasi Desa Kersik itu pihaknya juga berkoordinasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kukar.

Lebih lanjut, Jumadi mengungkapkan kemudahan pelayanan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat desa. Meski begitu, pihaknya juga masih membuka pelayanan publik secara manual.

“Jadi semua tingkatan masyarakat bisa terlayani,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Gunung Hantu, yang terletak di Desa Giring Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki pemandangan yang memukau dari atas perbukitan. Melihat potensi itu, Pemerintah Desa (PemDes) Giring Agung berencana mengembangkan Gunung Hantu menjadi objek wisata baru di Kukar.

Kepala Desa (Kades) Giri Agung, Supriyadi, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendorong pengembangan Gunung Hantu sebagai objek wisata baru, bahkan telah membahas rencana tersebut dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Supriyadi juga mengatakan bahwa pihak dari Persatuan Pengusaha Pariwisata (PUTRI) sudah siap untuk berinvestasi pada pengembangan objek wisata Gunung Hantu.

“Kami juga mendapat dukungan penuh agar Giri Agung menjadi destinasi wisata unggulan, karena lokasinya strategis. Dan ini kita masih tahap perencanaan dan perkembangan,” kata Supriyadi saat diwawancarai oleh awak media, Kamis (13/4/2023).

Selain itu, sejumlah fasilitas hiburan lain juga dijadwalkan akan dibangun di objek wisata Gunung Hantu, seperti taman, tempat pemancingan, pasar burung, tracking sepeda, kolam renang, perkemahan, outbond, wahana bermain, dan spot foto dengan pemandangan alam yang indah.

Dari atas Gunung Hantu, pengunjung dapat memanjakan mata dengan pemandangan alam dari Tenggarong hingga Kota Samarinda. Supriyadi juga menambahkan bahwa pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari kawasan pemukiman warga untuk naik ke Gunung Hantu.

“Saya sudah ke Dispar untuk mendorong potensi ini agar bisa terlaksana. Karena Kukar belum punya wisata yang berbasis pembangunan. Saya harap tujuan ini bisa tercapai,” tutupnya.

Diharapkan dengan adanya objek wisata baru di Kukar ini, dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi untuk membahas permasalahan jalan rusak yang menghubungkan Desa Batuah dan Desa Tani Harapan.

Rapat ini digelar di ruang rapat Asisten II, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, pada Rabu (12/4/2023).

Asisten II Setkab Kukar, Wiyono melalui Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Setkab Kukar, Ety Erma Sumarni mengatakan bahwa, ruas jalan tersebut rupanya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Walau begitu, Pemkab Kukar dikatakannya tetap melakukan rapat untuk memberikan dorongan agar proses perbaikan jalan tersebut bisa segera dilakukan.

“Kami sudah cek kemarin memang jalan itu rusak parah, apalagi kalo hujan itu tidak bisa dilewati. Disitu juga ada SD 028 Loa Janan, itu kalo kondisi hujan mereka libur. Karena jalannya tidak bisa dilewati,” ucap Ety.

Ety mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mendengarkan langsung keluhan dari Kepala Desa Tani Harapan. Selama ini badan jalan tersebut, rutin mendapatkan bantuan perawatan jalan dari PT. Kutai Energi. Namun Pemkab Kukar berkeinginan, agar badan jalan tersebut bisa diperbaiki secara permanen.

Hanya saja karena status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka Pemkab Kukar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan, pada badan jalan sepanjang 4 kilometer tersebut.

“Tadi dari PUPR Provinsi sudah ada UPTD terkait, mereka masih perlu meninjau kembali panjang jalan dan kondisinya seperti apa. Karena ada jembatan yang rusak juga disitu, Meraka masih harus mensinkronkan dengan anggaran UPT yang mereka punya,” ungkapnya.

Sembari menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi, Pemkab Kukar disebutkannya sengaja mengundang pihak perusahaan untuk dapat membantu memberikan perbaikan ringan, pada badan jalan tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai rencana jangka pendek, agar jalan tersebut bisa diakses. Sehingga masyarakat pun dapat beraktivitas dengan nyaman.

“Jadi nanti bisa dibagi untuk perawatan jalan sementara, kita bisa minta bantu mereka (Pihak swasta). Sebelum dana perbaikan dari provinsi turun,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun angkat bicara setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024 mendatan.

Bendahara DPD PDIP Kaltim itu mengatakan, salah satu dasar pengambilan keputusan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarno Putri) untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden tentu berawal dari hasil serap aspirasi masyarakat.

“Yang mana kita tahu, setiap kita turun ke masyarakat mendatangi masyarakat, masyarakat selalu antusias menginginkan untuk Presiden pengganti pak Jokowi ke depan adalah bapak ganjar pranowo,” kata Muhammad Samsun.

Hal tersebut mendapat respon secara positif oleh PDIP dan hari ini di tetapkan oleh Ketua Umum PDIP bahwa Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indoensia berikutnya.

Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri resmi usung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Penentuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor, Jumat (21/4/2023). Momen tersebut dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan sejumlah elite Partai.

“Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden,” kata Megawati Soekarno Putri yang merupakan Presiden Republik Indonesia ke-5. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ely Hartati Rasyid melontarkan pendapatnya mengenai dana Bantuan Keuangan (Bankeu) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Pemprov Kaltim dinilai kurang.

Ely Hartati Rasyid menyebut, nilai Bankeu dari Pemprov hanya Rp 3,8 Miliar. Menurutnya angka tersebut terlalu kecil dan Pemerintah Provinsi perlu meningkatkannya.

Saat melakukan kunjungan dapil atau kundapil, Ely mengaku malu melihat besaran anggaran itu, karena Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, namun justru seolah diremehkan oleh Bankeu.

“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” kata Ely.

Menurut Ely, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan juga supaya lebih berkeadilan dalam hal keuangan.

Menilik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus di tombok.

“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” imbuh Ely.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik kepada pemerintah Provinsi sangat berpengaruh sehingga wajib diperhatikan.

Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.

“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” kata Ely.

“Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” pungkas Ely. (Adv/DprdKaltim/AL)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menegaskan bahwa seluruh perusahaan di Kukar wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan oleh Distransnaker Kukar.

Plt Kepala Distransnaker Kukar, M Hatta, menjelaskan bahwa surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada pengusaha atau perusahaan dalam memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh.

“Pembayaran THR sudah harus dibayarkan minimal tujuh hari sebelum jatuhnya hari raya keagamaan,” ucap Hatta, Selasa (11/4/2023).

Hatta menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang sudah bekerja selama satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

Besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh tergantung pada masa kerja mereka. Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, maka akan memperoleh THR penuh. Minimal sebesar gaji yang biasa diterima setiap bulan.

Bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun, THR akan dibayarkan dengan rumus masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali besaran gaji bulanan.

“Teknis pembayaran perhitungannya sama seperti tahun sebelumnya. Untuk masa kerja di bawah satu tahun proporsional. Di atas satu tahun minimal satu bulan gaji,” jelas Hatta.

Distransnaker Kukar dikatakannya tak segan memberikan sanksi bagi pengusaha atau perusahaan yang terlambat memberikan THR. Aturan sanksi ini merujuk pada Pasal 79 PP Nomor 36 Tahun 2021.

Distransnaker diakuinya akan memberi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Sebab itu, Hatta berpesan kepada seluruh pengusaha dan perusahaan untuk patuh atas regulasi penyaluran THR.

“Pembayaran THR bukan identik untuk lebaran saja, tetapi berdasarkan agama yang dianut masing-masing pekerja. Untuk Islam Idul Fitri, Kristen Natal, dan sebagainya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)