Tenggarong, biwara.co – Kepala Desa Loa Duri Ilir, Fakhri Arsyad, mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas pencegahan peredaran narkoba. Satgas tersebut didirikan oleh Pemerintah Desa (PemDes) setelah menemukan adanya peredaran narkoba di lingkungannya setiap tahun.

Oleh karena itu, Desa Loa Duri Ilir pun akhirnya ditunjuk sebagai salah satu desa Bersih Narkoba (Bersinar) oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar.

“Oleh karena itu kemarin Kesbangpol Kukar juga menunjuk Desa Loa Duri Ilir sebagai Desa Bersinar,” ucap Fahri Arsyad, Selasa (11/4/2023).

Agar Desa Bersinar dapat terealisasikan, Pemerintah Desa (PemDes) Loa Duri Ilir juga hingga membentuk Satgas yang langsung dibawahi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kukar.

“Nantinya ada langkah sosialisasi terkait narkoba. Selanjutnya ada tim khusus untuk penindakan dan rehabilitasi. Sosialisasi pun dilakukan dengan menyasar tingkat SD, SMP hingga SMA di Desa Loa Duri Ilir,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Desa Margahayu di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Petani di desa ini bahkan dapat menghasilkan 4-5 ton padi dalam setiap panen.

Untuk memaksimalkan potensi pertanian itu dan menjaga ketahanan pangan di Kukar, Pemerintah Desa Margahayu saat ini sedang menggencarkan pengembangan industri pertanian di desanya.

Kepala Desa Margahayu, Rusdi mengatakan, untuk mendukung dan menjaga ketahanan pangan bagi warga yang ada di Kukar terutama di Kecamatan Loa Kulu, pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margahayu bahkan hingga memfasilitasi mesin pengolahan padi.

“Kalau nantinya Desa Margahayu ini sudah mandiri, maka Desa Margahayu sudah bisa menjadi swasembada pangan ketiga di Kecamatan Loa Kulu,” ucap Rusdi, Selasa (11/4/2023).

Oleh karena itu, Rusdi mengungkapkan jika ketahanan pangan serta pertanian di Desa Margahayu sangat berpotensi untuk dikembangkan lagi.

“Harapannya dapat Pemerintah tetap dapat mendukung realisasi pengembangan pertaniannya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Salah satu upaya menangani langkanya pupuk kimia di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berikan inovasi dengan menerapkan pemakaian pupuk organik untuk lahan pertanian yang ada di Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan bahwa, transformasi penggunaan pupuk kimia ke organik ini diharapkan akan sesuai dengan karakteristik lahan pertanian di Kukar.

“Semoga pengembangan ini nanti cocok dengan karakteristik lahan pertanian kita, sehingga kedepan nanti kita bisa lakukan lebih besar lagi. Sementara nanti kita akan coba di beberapa titik, seperti di wilayah muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Sebrang, dan Loa Kulu,” ungkapnya.

Edi memaparkan, pengembangan penggunaan pupuk organik ini merupakan upaya pemkab Kukar mengubah budaya kerja para petani di Kukar, yang mana selama ini selalau mengandalkan pupuk kimia. Dimana memang belakangan para petani kerap kesulitan mendapatkan pupuk di pasaran.

“Ya tentunya kita berharap dengan terobosan pengguna pupuk organik ini bisa membantu para petani kita, terutama dalam mengatasi permasalah kelangkaan pupuk,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut pelepasan Kirab Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Taman Kota Raja, Tenggarong pada Senin (10/4/2023).

Pada kegiatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti hadir menyambut Kirab Pemilu mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah.

“Pemkab sebagai salah satu pemangku kepentingan Pemilu sudah seharusnya memberikan dukungan dan bantuan terhadap proses sosialisasi pesta demokrasi pada masyarakat ini,” ungkapnya.

Rinda berharap, melalui Kirab Pemilu ini dapat menjadi media yang efektif dalam mengawal perjalanan pelaksanaan pesta demokrasi yang diselenggarakan per 5 tahunan sekali ini.

“Tentu kami juga menghimbau pada masyarakat bahwa, perbedaan pilihan merupakan hal yang lumrah,” ucapnya.

“Yang harus menjadi penting adalah bagaimana menjaga kondusifitas dan kerukunan antar masyarakat di Kukar agar tetap aman,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyediakan drone untuk membantu percepatan proses penyemprotan lahan pertanian di wilayah Kukar. Drone yang digunakan tersebut memiliki kapasitas 30 liter dan harga mencapai Rp 200 juta.

Kepala Distanak Kukar, Sutikno, menyatakan bahwa penggunaan drone ini merupakan upaya modernisasi pada sektor pertanian.

“Drone ini khusus untuk penyemprotan tanaman. Kita sudah melakukan beberapa kali ujicoba dan alhamdulillah respon masyarakat sangat antusias,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Senin 10 (10/4/2023).

Sutikno mengungkapkan, dengan adanya Drone ini terbilang terbukti efektif mempercepat proses penyemprotan lahan. Dimana pada masa uji coba, didapati fakta bahwa alat ini mampu menyemprot lahan seluas 10 hektar dalam waktu kurang dari 1 jam.

“Sehingga dengan alat adanya alat ini diharapkan, mampu mempercepat pengendalian hama pada lahan pertanian di Kukar,” ungkapnya.

Selain itu, Sutikno menguraikan bahwa dengan adanya modernisasi sektor pertanian ini, maka diharapkan dapat merubah stigma muda-mudi yang selalu beranggapan jika sektor pertanian selalu bersentuhan dengan hal kotor.

“Jadi kita juga sekaligus memberikan edukasi pada anak muda, supaya mau kembali bertani. Karena sebenernya pertanian di Kuakr ini kan sudah terbilang maju, dari persiapan lahan sampai panen kita semua pakai alsintan. Jadi kami berharap kedepan anak muda ini kembali melirik sektor pertanian” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Warga di Desa Lebak Mantan memiliki satu mata pencaharian, yaitu memproduksi tusuk sate. Hasil produksi tusuk sate yang dihasilkan warga bahkan bisa mencapai 5 ribu hingga 10 ribu tusuk sate dalam sehari.
Melihat potensi tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lebak Mantan memfasilitasi lima mesin produksi tusuk sate untuk meningkatkan perekonomian warga di Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Desa Lebak Mantan, Satibi Yusuf berharap, meskipun produksi tusuk sate ini hanya sampingan, tapi terus digeluti, berinovasi, sehingga produksi tusuk sate terus berkembang.

“Namun hanya ada 5 warga yang difasilitasi mesin oleh Bumdes. Jika memakai mesin hasil produksi tusuk sate dalam sehari bisa 5000-6000 tusuk sate,” ucap Satibi Yusuf saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/4/2023).

Sementara tusuk sate tersebut dijual per ikat isi 1000 dengan harga Rp. 15 ribu. Pemasaran tusuk sate ini masih minim, hanya dijual ke Tenggarong atau Samarinda.

“Kita kedepan akan berkoordinasi dengan Dinas terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, dan Dinas Koperasi dan UKM, untuk pemasaran, kemasan, dan pelatihan,” ucapnya.

Menurutnya, tusuk sate yang sudah di kemas dengan baik, tentunya ada nilai tambahnya. Sehingga perekonomian masyarakat juga meningkat.

“Sebenarnya produksi tusuk sate ini menjanjikan, dari bahan bakunya tidak ada kendala, namun pemasarannya saja yang belum luas. Kalau pemasarannya sudah luas, mungkin bisa saja ditambah mesin produksinya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemkab Kukar terus mengkebut program Terang Kampongku guna pemerataan penyaluran listrik di desa-desa yang ada di Kukar. Dalam program yang telah berjalan sejak dua tahun lalu itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menargetkan sebanyak 17 Desa di Kukar akan menikmati listrik 24 jam tahun 2023 ini. Hanya saja tahun ini terdapat tiga desa lagi yang tersisa untuk dirampungkan penyaluran listriknya.

Ketiga desa itu adalah Desa Kupang Baru, Desa Tunjungan Dusun Nangka Bonan, dan Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman. Program tersebut juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Program ini fokus menyasar desa-desa yang belum teraliri listrik 24 jam.

“Kita ingin semua desa di Kukar bisa terang benderang,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2023).

Arianto menjelaskan, sumber listrik yang digunakan untuk program ini berasal dari dua jenis, yaitu PLN dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Disebutkannya, untuk desa-desa yang menggunakan listrik PLN, saat ini sudah diselesaikan semua pembangunannya. Sedangkan untuk desa-desa yang menggunakan PLTS komunal, pembangunannya masih berlangsung.

“Sekarang tinggal menunggu proses penyalaan oleh PLN,” ungkapnya.

Arianto mengungkapkan bahwa, pembangunan PLTS komunal di Desa Kupang Baru telah menghabiskan dana sekitar Rp6,2 miliar. Sedangkan Dusun Nangka Bonan di Desa Tunjungan menggunakan anggaran kurang lebih Rp 6 miliar.

Arianto mengatakan, dalam pembangunan PLTS komunal, pemerintah kabupaten mengerjakannya melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Dana desa akan ditransfer sebagai APBDes. Kemudian, pengerjaannya dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5/2020.

Sementara itu, untuk Desa Liang Buaya, pemerintah desa meminta untuk difasilitasi jaringan PLN. Arianto mengatakan, hal ini karena jarak jaringan listrik terakhir kurang lebih 7 kilometer. Namun, geografisnya cukup sulit karena ada kawasan kehutanan dan proses perizinannya cukup panjang.

Arianto mengatakan, DPMD Kukar akan menganggarkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Desa Liang Buaya pada APBD Perubahan 2023. Ia mengatakan, hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan hasil diskusi dengan pihak terkait.

“Sekira nanti pemasangan jaringan PLN terkendala dan susah perizinannya, maka akan kami bangunkan PLTS. Karena diskusi kita hampir mengarah ke PLTS komunal,” jelasnya.

Selain itu, Arianto juga berencana untuk menuntaskan spot-spot yang lokasinya jauh dari induk desa. Seperti di induk Desa Tunjungan dengan Dusun Nangka Bonah yang wilayahnya terpisah. Pemda harus membangukan PLTS Komunal terpisah.

“Secara geografis, banyak desa yang terpisah. Desa induk dengan dusun berjauhan. Tidak bisa dijadikan satu jaringan listriknya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Samarinda, biwara.co – Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai terlalu kecil. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, menyoroti hal tersebut, serta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu meningkatkan Bankeu untuk Kukar.

Bankeu Kukar di tahun 2023 yang sekitar 3,8 miliar itu, dinilai Ely sapaan akrabnya terlalu kecil. Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar tersebut, mengatakan dirinya mengaku malu saat melakukan kunjungan dapil (kundapil) ke Kukar, saat melihat besaran anggaran tersebut.

Sebab, menurut Ely Kabupaten Kukar merupakan daerah penyumbang pendapatan daerah terbesar terhadap Benua Etam.

“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” ujarnya, saat intrupsi dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD Kaltim ke-12, pada Senin (10/4/2023).

Ely mengatakan bahwa, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan, sebab menurutnya, hal itu harus lebih berkeadilan dalam hal keuangan.

Melirik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus di tombok.

“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” sambung Ely.

Politikus perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik sangat berpengaruh bagi Pemprov, sehingga Kota Raja wajib diperhatikan.

Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.

“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” tuturnya

”Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” tandas Ely.(*)
(Cyn)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar telah menyiapkan posko pengaduan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut dibuka untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan pembayaran THR mereka.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kukar, Eko Budi Santoso, mengatakan bahwa posko tersebut akan menampung laporan dari para pekerja atau buruh yang mengalami kendala pembayaran THR dari perusahaan. Pekerja juga dapat melaporkan kendala penerimaan THR ke posko tersebut dengan menghubungi layanan hotline di nomor WhatsApp.

“Jangan ragu untuk melapor ke posko aduan di kantor Distransnaker Kukar yang beralamat di Jalan APT Pranoto, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong. Atau bisa melalui layanan hotline di nomor WhatsApp – Firman Hidayat 081256255280 dan Hariansyah 08125854379,” ucap Eko, Senin (10/4/2023).

Dengan adanya posko pengaduan itu, Ia mengimbau agar pekerja atau buruh yang merasa dirugikan bisa langsung melapor ke posko pengaduan agar dapat dibantu penyelesaian pemberian THR dari pihak perusahaan.

Setelah menerima pengaduan, Eko mengaku pihaknya akan melakukan mediasi antara pekerja atau buruh dengan pihak pengusaha atau perusahaan.

“Dengan mediasi itu, kami berharap ada titik temu antar kedua belah pihak itu,” ungkapnya.

Menurut Eko, setiap tahun persoalan THR masih sering mencuat, terutama soal pekerja yang belum memperoleh THR. Oleh karena itu, Pemkab Kukar berinisiatif membuka posko.

“Tahun lalu ada empat kasus. Ini karena perusahaan mengalami kerugian dan tidak bisa membayar THR, pada akhirnya kewajiban itu dicicil,” jelasnya.

Untuk itu, Eko ingin seluruh pengusaha dan perusahaan dapat memberikan THR tepat waktu. Sebab, pemerintah pusat juga sudah mengatur ketentuan penyaluran THR.

“Kami juga sudah sosialisasikan ini kepada para pengusaha dan pemberi kerja. Semoga tahun ini tidak terlalu banyak pengaduan soal THR, karena perekonomian sudah bangkit dan persoalan THR sudah kami sosialisasikan,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berencana akan mengubah 12 kecamatan di Kukar untuk dijadikan kawasan industri, mengingat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar di Kukar.

Sekretaris Disperindag Kukar, Syaid Fathullah, menjelaskan bahwa ke-12 kecamatan tersebut yakni Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Sanga-Sanga, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Kembang Janggut.

“Marangkayu yang paling luas, ada sekitar 2.658.092.876 Hektar lahan yang kita tetapkan sebagai kawasan peruntukan industri,” ucap Syaid Fathullah saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/4/2023).

Syaid menerangkan bahwa, sebelumnya Kukar telah menetapkan 19 kawasan industri. Namun dengan masuknya dua kecamatan yaitu Samboja dan Samboja Barat menjadi bagian dari IKN, mengharuskan Pemkab melakukan perubahan pada penetapan wilayah Perindustrian tersebut dan menyisakan 12 Kawasan.

Dengan penetapan kawasan penetapan industri ini, tentunya akan memberikan kepastian pengelolaan kawasan, sehingga dapat dikelola dengan baik. Mengingat perpindahan IKN berpotensi besar membawa banyak industri pabrikan, semacam hilirisasi produk-produk seperti tekstil, pabrik makanan kemasan dan produk lainnya.

“Jadi pemerintah telah mempersiapkan dengan menetapkan kawasannya, mana yang boleh menjadi wilayah industri dan mana yang tidak boleh,” sebut Syaid.

Ia juga mengungkapkan, Pemkab Kukar berkeinginan untuk menggaet para pelaku industri untuk bermitra. Mengingat Kukar sendiri memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA).

“Jadi kalo ada hilirisasi industrinya disini masyarakat bisa menjadi pemasok bahan baku, sekaligus juga sebagai konsumen. Tentunya dengan harga yang lebih ekonomis, karena kalo pabriknya ada di sini biaya transportasinya tidak besar,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)