Tenggarong, biwara.co – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun enam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa lokasi di Kukar. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan mengatakan bahwa pembangunan TPA ini bertujuan untuk menampung sampah warga agar tidak terjadi kelebihan beban yang dapat menurunkan nilai estetika di Kukar.

Menurut Irawan, TPA akan dibangun di enam kecamatan, yaitu Kota Bangun, Loa Janan, Marangkayu, Sebulu, Kembang Janggut, dan Samboja. Namun, untuk tahun ini, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan TPA di Loa Janan dan Kota Bangun.

“Untuk tahun 2023 ini hingga 2024, ada 2 TPA yang akan kita bangun, yakni Loa Janan dan Kota Bangun,” kata Irawan kepada awak media pada Senin (10/4/2023).

Pembangunan TPA di Loa Janan dan Kota Bangun saat ini diakuinya baru memasuki tahapan mempersiapkan anggaran untuk kegiatan pembangunannya. Sementara untuk pengerjaan fisiknya baru akan dikerjakan pada tahun 2024 mendatang.

“Jadi dengan menyiapkan TPA ini warga memiliki tempat khusus membuang sampah, juga menjaga estetika. Oleh sebab itu kita tetap juga peran aktif dari masyarakat, karena bagaimanapun kita tetap membutuhkan bantuan masyarakat dalam mengelola sampah,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menggencarkan vaksinasi hewan ternak untuk mencegah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sebanyak 28 ribu dosis vaksin telah disiapkan oleh Distanak Kukar untuk didistribusikan kepada para peternak yang berada di 20 kecamatan Kukar.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distanak Kukar, Aji Gozali Rahman, mengungkapkan bahwa tahap kedua penyuntikan vaksin telah dilakukan pada 18 ribu dosis. Meski begitu tak semua hewan ternak diberikan vaksinasi. Aji mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan vaksinasi bagi hewan ternak sapi saja.

“Kita dapat jatah itu masing-masing 9 ribu untuk tahap pertama dan kedua, nanti ada tambahan lagi 10 ribu, jadi total keseluruhan sebanyak 28 ribu dosis vaksin yang akan kita salurkan,” ucap Aji Gozali Rahman saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/4/2023).

Vaksinasi nantinya dikatakan Aji akan dilakukan sebanyak tiga kali. Dengan jarak vaksin satu dan dua yakni selama satu bulan. Sedangkan untuk vaksin ketiga memerlukan waktu 6 bulan.

“Nah kita agak kesusahan untuk vaksin dosis ketiga ini, karena ini kan masalah ekonomi warga. Seringkali banyak binatang ternak yang sudah dipotong sebelum di vaksin dosis ketiga,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi para janda di Kukar. Program ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengentasan kemiskinan.

Kepala Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Kepramukaan Dispora Kukar, Dery Wardhana, menjelaskan bahwa tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kukar.

“Program pelatihan untuk janda itu arahan dari bapak bupati langsung. untuk membantu penguatan ekonomi mereka yang belum beruntung dalam membangun rumah tangga,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/4/2023).

Melalui program tersebut, Dery berharap para janda di Kukar dapat kembali percaya diri, dan memiliki semangat untuk bekerja.

Ia juga berharap agar keterampilan yang diberikan nantinya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

“Akan segera kami realisasikan, sambil kita menunggu data teman-teman ini, mungkin nanti akan kita mulai dari kecamatan terdekat dulu, seperti Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu,” imbuhnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan untuk mengidentifikasi jumlah janda dengan rentan usia 16 hingga 30 tahun di Kukar untuk kemudian diberikan penguatan SDM dengan pelatihan-pelatihan.

“Seperti menjahit, tata boga, makeup dan pelatihan lainnya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera menggelar Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 di Kecamatan Kota Bangun Darat.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dan akan segera dirilis pihaknya kepada publik.

“Sudah kita sepakati SK-nya bahwa kecamatan Kota Bangun Darat kita tetapkan sebagai lokasi untuk pelaksanaan MTQ tahun 2023,” ungkap Sunggono Jum’at (7/4/2023).

Sunggono berharap dengan diselenggarakannya MTQ ke-44 di Kota Bangun Darat, diharapkannya dapat membantu mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini adalah bukti bahwa kita sudah memberikan kepercayaan dan perhatian kepada kecamatan baru di Kukar,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Kepala Desa Menamang Kiri, Jainuddin, mengungkapkan bahwa desanya selama ini telah mengandalkan Pendapatan Asli Desa( PADes) dari sektor pertanian kelapa sawit untuk pengembangan desa. Hampir 80 persen penduduknya merupakan petani sawit yang mengelola lahan mereka secara pribadi, sehingga perekonomian desa sangat tergantung pada sektor ini.

“Untuk penghasilan dari sawit itu dari satu kelurahan mencapai 300 ton, yang artinya potensi perkebunan sawit di desa kami cukup besar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/4/2023).

Dengan hasil 300 ton sawit setiap kali panen, Jainuddin mengaku perlu adanya pengembangan industri perkebunan sawit yang selama ini dikelola sendiri oleh desanya itu.

Nilai jual sawit di desanya juga diakui Jainuddin terbilang murah, yakni dikisaran harga Rp 1,7 ribu per kilonya.

Hal ini terjadi akibat, akses jalan menuju Desa Menamang Kiri yang belum baik dan perlu ada pembenahan infrastruktur, sehingga tengkulak dan Terima Beli Sawit (TBS) perusahaan membeli sawit warga dengan harga murah, akibat perlu biaya angkutan lebih.

“Dijual ke Tengkulak atau Terima Beli Sawit (TBS). Untuk harga jualnya terbilang lebih murah dari pasaran yang Rp.2,4 ribu perkilo,” ungkapnya.

Dirinya berharap dengan potensi yang ada, pemerintah bisa mendukung perkebunan sawit di Desa Menamang Kiri.

“Seperti memberikan bantuan yang dibutuhkan saat ini berupa bibit sawit, pupuk, dan jalannya,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Desa (PemDes) Loh Sumber bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purnama untuk meningkatkan sektor pertanian padi. Kerja sama ini telah berjalan beberapa tahun terakhir. Kerjasama yang dibangun oleh PemDes dan BUMDes berfokus pada pengolahan gabah dari para petani untuk dijadikan beras.

BUMDes Purnama bahkan telah menyediakan sebuah pabrik pengolahan dengan kapasitas 1 ton per jam guna mengolah beras. Hasil beras dari Desa Loh Sumber diberi label dengan nama Cap Tugu dan dipasarkan di Kawasan Kecamatan Loa Kulu dengan harga sekitar Rp 10 ribu per kilogram.

Kepala BUMDes Purnama, Sudarmadji, menyatakan bahwa saat ini pabriknya didukung oleh dua karyawan dan telah berhasil memproduksi beras dengan kualitas yang baik. Menurutnya, ini merupakan tahap uji coba dan jika telah diresmikan, jumlah karyawan dan produksinya akan meningkat.

“Untuk memperkuat armada mesin pemanen, kami akan menambah tiga unit sehingga jumlahnya menjadi tujuh,” tambahnya saat dihubungi pada Jum’at (7/4/2023).

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno juga mengaku optimis jika beras Cap Tugu hasil desanya itu dapat bersaing dengan produk-produk impor lainnya. Oleh karena itu, ia tak ingin ada produk beras lain masuk ke desa. Hal itu untuk meningkatkan perekonomian para petani di Desa Loh Sumber.

“Itulah yang menjadi pertimbangan kami selain tentunya kesesuaian program dengan pemerintah daerah, kami tidak ingin ada beras dari luar masuk disini, target kami bisa memenuhi kebutuhan beras kecamatan Loa Kulu, bahkan masyarakat Kukar” ungkapnya.

Dengan adanya pabrik itu, diharapkan mampu mengatasi semua permasalahan yang dialami oleh para petani.

“Sebab, sejauh ini BUMDes membeli harga gabah dari petani diatas harga rata- rata,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang berupaya mengebut sosialisasi Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengikuti perubahan mekanisme pendataan yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 150 Tahun 2022.

Kepala Dinsos Kukar, Hamly, menyatakan bahwa terdapat perubahan pada pendataan di DTKS Kukar yang cukup signifikan, yaitu tidak adanya kolom profesi. Menurut Hamly, profesi seperti petani, pedagang, atau pengangguran penting untuk didata dalam DTKS, karena hal itu menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan intervensi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Sebab hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan intervensi kepada yang bersangkutan, agar bisa keluar dari garis kemiskinan,” ucap Hamly saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Tujuan dari sosialisasi itu sendiri yakni agar pemberian bantuan sosial (bansos) di 20 Kecamatan di Kukar dapat merata dan tepat sasaran.

“Kita sosialisasikan lagi untuk pembinaan fakir miskin, sekarang sudah ada 10 kecamatan yang mendapatkan sosialisasi ini. Ada beberapa kriteria yang tidak terakomodir lagi tapi ada juga yang terakomodir,” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terletak di sekitar lubang bekas tambang yang cukup luas. Salah satu di antaranya adalah lubang tambang di Desa Loa Pari yang mencapai luasan sekitar 34 hektare.

Melihat luasnya kawasan tersebut, Pemerintah Desa (PemDes) Loa Pari bermaksud untuk mengubahnya menjadi objek wisata yang baru dalam upaya meningkatkan perekonomian warga di sektor pariwisata.

Kepala Desa (Kades) Loa Pari, I Ketut Sudiyatmika mengatakan bahwa sebenarnya wacana mengubah danau pasca tambang menjadi objek wisata ini telah ada sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, pada saat itu aksesnya jalannya masih sulit untuk dilalui, sehingga pihaknya lebih memilih fokus untuk membenahi infrastrukturnya terlebih dulu.

“Nah sekarang hanya sisa sedikit saja yang perlu kita benahi, jadi di tahun ini kita akan fokus kepada pengembangan wisata,” ucapnya, Jum’at (7/4/2023).

Lubang bekas tambang itu dikatakannya merupakan yang terbesar di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sehingga, untuk mengubah lubang tambang menjadi objek wisata memerlukan biaya besar.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengaku jika pihaknya membuka pintu bagi para investor untuk menanamkan modal bagi objek wisata yang akan dibangun di desanya itu.

“Tapi mungkin perlu waktu, kami sih berharap ada investor. Tapi sepertinya investor ini kurang berani untuk masuk ke area pasca tambang. Jadi sekarang kita coba sendiri dulu, desa yang kelola,” ungkapnya.

I Ketut mengaku optimis, sebab diakuinya konsep dari wisata danau desanya itu akan memiliki nuansa yang berbeda.

Sementara itu, untuk mengawali pengembangan wisata di desanya itu, I Ketut menguraikan bahwa PemDes Loa Pari akan terlebih dulu membuka camping ground di lokasi tersebut sebab anggaran membangun wahana yang masih minim.

“Sambil pelan-pelan kita kembangkan, konsep awalnya sih kita mau semua serba diatas air (Terapung),” pungkasnya. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Tenggarong, biwara.co – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah gencar melakukan sosialisasi terkait pengetahuan politik di setiap sekolah di Kukar. Upaya ini dilakukan untuk menanamkan jiwa politik sejak dini pada para siswa, agar kelak mereka dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, serta tanggung jawab sosial.

Menurut Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, hal ini sangat penting dilakukan agar para siswa dapat menjadi individu yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab di masa depan.

“Orang sering menganggap datang ke tempat pemilihan suara (TPS) hanya untuk sekedar memilih, padahal mereka tidak tahu siapa orang yang dipilih itu,” ujarnya pada Jum’at (7/4/2023).

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi tentang politik, diharapkan siswa di Kukar dapat memahami bagaimana menilai figur secara objektif.

“Mereka harus memahami visi dan misi calon serta partai sebelum menjatuhkan pilihan,” jelas Rinda.

Selain itu, pihak Kesbangpol akan terus mendorong sosialisasi ini agar masyarakat, khususnya siswa, memahami politik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu).

“Tingkat partisipasi Pemilu di Kukar pada tahun 2019 mencapai 81,24 persen. Kami berharap target partisipasi pemilih di tahun 2024 dapat lebih meningkat karena itu adalah perpaduan antara Pileg dan Pilpres,” tutup Rinda. (Adv/KominfoKukar/Ksm)

Samarinda, biwara.co – Unjuk rasa kembali dilakukan aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) didepan kantor DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (6/04/2023) sore.

Seruan aksi yang digelar kali ini, dalam rangka menolak dan menuntut agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja segera dicabut.

Untuk itu, berdasarkan pantauan media di lokasi, massa aksi kali ini tidak terlalu ramai seperti di demo-demo sebelumnya. Bahkan, hingga adzan Ashar berkumandang, sebagian massa juga menjalankan salat di depan kantor DPRD Kaltim.

Serta diketahui juga, sejumlah kampus di Samarinda turut berpartisipasi, dalam aksi demo tersebut.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahakam, Muhammad Ilham Maulana, itu menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan agar Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan DPRI RI mencabut dan membatalkan Perppu Cipta Kerja.

“Perppu tersebut akan berdampak ke seluruh sektor, wilayah, hingga lingkungan. Kami juga mendesak DPRD Kaltim untuk mendengarkan aspirasi dari kami,” tegasnya kepada awak media.

Menurut korlap yang sering dipanggil Alwi itu, bahwa Perppu Cipta Kerja akan berdampak kepada buruh dan masyarakat menengah ke bawah. Khususnya penambahan jam kerja yang tak lazim. Termasuk ada beberapa upah minimum yang dihapus dari Perppu tersebut.

Di sisi lain, Aliansi Mahakam juga membawa tuntutan terkait isu-isu yang sedang hangat di Kaltim. Khususnya soal tambang ilegal yang saat ini masih beredar.

“Tambang ilegal masih beredar karena pelaku utama dari tambang ilegal itu kembali dibebaskan pasca tidak ada tindak lanjut dari kepolisian,” sambungnya.

Jika Aliansi Mahakam masih belum menerima respons dari para anggota DPRD Kaltim, Alwi menyebutkan, bahwa pihaknya memastikan akan membawa massa dan gejolak yang lebih besar dibanding hari ini.

Sekaligus membangun organisasi masyarakat dan mahasiswa lainnya untuk turut serta terlibat di Aliansi Mahakam. “Kami mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mencabut Perppu Cipta Kerja ini,” pungkasnya.(*)
(Cyn)