Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mendorong agar Perusahaan Daerah (Perusda) untuk terjun di sektor pertanian.

Menurutnya, selama ini perusda-perusda di Benua Etam hanya terus berkutat pada sektor energi, perkebunan dan tambang. Namun belum ada yang melirik sektor pertanian.

“Padahal kan kalau di pertanian belum ada pesaingnya. Artinya peluang bisnis itu ada karena tidak ada persaingan. Namun kenyataannya sektor pertanian masih belum terlalu dilirik oleh mereka,” ucap Samsun, Rabu (1/3).

Ia meyakini, jika sektor pertanian mulai digarap, maka potensi bisnisnya cukup menguntungkan mengingat akan hadirnya IKN Nusantara di Benua Etam. Terlebih Kaltim memiliki lahan yang cukup luas untuk menggarap sektor pertanian. Apabila hal ini terjadi, maka ketahanan pangan Kaltim, khususnya untuk wilayah IKN akan terjaga.

Jika ada perusda yang tertarik, kata Samsun, pihaknya siap berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kaltim. Bahkan ia juga siap mengawal anggaran untuk penyertaan modal pada perusda tersebut.

“Kita harus buat inovasi baru, kalau hanya begini saja maka kita tidak akan siap bertarung mengisi ketahanan pangan,” sebutnya.

Politisi PDI-P ini menilai, saat ini Pemprov Kaltim belum terlalu fokus terhadap masalah pertanian di Kaltim. Hal itu tergambar dari minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk sektor pertanian yang hanya sebesar 6,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2023 sebesar Rp 17,2 triliun.

“Sayangnya sudah alokasi yang tidak terlalu besar, terus itu terbagi lagi untuk perkebunan dan lain-lain, sehingga anggaran untuk pertanian ini masih dirasa kurang. Makanya kami harap pemerintah bisa serius dalam mendukung sektor pertanian dengan anggaran yang cukup untuk menyokong sektor tersebut,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim meminta penambahan waktu tiga bulan terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mereka bahas. Usulan itu disetujui oleh Legislator Karang Paci yang hadir dalam Rapat Paripurna Ke-8 di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim pada Rabu (1/3).

Diketahui bahwa Komisi I DPRD Kaltim melaporkan hasil kerja penyelesaian Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sementara Komisi III menyampaikan laporan kerja yang membahas Ranperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, serta Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji yang memimpin rapat paripurna mengatakan, usulan penambahan waktu selama tiga bulan ini diterima karena kedua Komisi tengah menanti fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Fasilitasi ini sendiri merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum menetapkan Ranperda yang mereka bahas.

“Berkaca dari pembahasan RTRW yang diharapkan satu bulan selesai, ternyata fasilitasinya lebih dari tiga bulan. Inilah yang menjadi beban bagi kami terhadap penyelesaian ranperda tersebut, sehingga perlu penambahan waktu,” ucap Seno Aji, Rabu (1/3).

Meski demikian, Politisi Gerindra ini tetap mengingatkan kepada panitia khusus (Pansus) atau komisi jika fasilitasi dari Kemendagri RI telah selesai dalam kurun waktu 1-2 bulan, maka Ranperda tersebut segera dirampungkan agar bisa diparipurnakan.

“Ini yang selalu kami tekankan. Semoga fasilitasi dari Kemendagri ini sudah keluar sebelum tiga bulan, jadi kami bisa segera menetapkannya,” tutup Seno Aji. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid menyayangkan Pemerintah Pusat dalam melibatkan masyarakat lokal berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ely mengungkapkan salah satu hal yang turut ia sayangkan yaitu pembangunan mess untuk pekerja diseputaran wilayah IKN Nusantara yang awalnya tak diketahui kapan prosesnya berlangsung.

“Misal, dalam pembangunan mess di wilayah IKN yang tiba-tiba sudah selesai dibangun,” katanya, kepada awak media, medio Februari 2023 lalu.

Seharusnya ia tegaskan kedatangan IKN justru mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, maka dari itu, ia mendorong agar ke depan masyarakat kaltim lebih terlibat dan dapat berkontribusi, sehingga turut merasakan dampak positif dari hadirnya IKN.

Tidak hanya itu upaya lain ia mengharapkan agar Pemprov Kaltim dapat lebih aktif memperhatikan kepentingan tersebut, terlebih mengenai keterlibatan generasi muda Kaltim yang sangat mampu memberikan kontribusi.

“Jangan hanya menunggu tapi menjemput bola. Kalau perlu, anak-anak Kaltim ini dilatih dipersiapkan untuk bekerja di IKN. Bagaimana anak-anak Kaltim bisa terlibat dan merasakan hasilnya dari pembangunan IKN,” ujarnya.

Bahkan ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim juga dapat melakukan pendataan terhadap wirausaha lokal yang sejalur dengan sektor pembangunan untuk dapat menyuplai bahan usahanya ke sektor pembangunan IKN.

“Kalau perlu dibuat aturan melibatkan tenaga kerja lokal yang mengatur jumlah perusahaan lokal yang terlibat dalam IKN. Kita harus bisa ikut berperan dan mendapatkan hasilnya di IKN. Supaya tidak terdengar lagi nada-nada miring soal tenaga kerja,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Safaruddin, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyerap aspirasi masyarakat Kaltim.

Safaruddin yang juga menjabat sebagai ketua DPD PDI Perjuangan provinsi Kaltim tersebut, menggelar kegiatan Serap Aspirasi (reses) masyarakat, didampingi oleh sekretaris DPD PDI Perjuangan provinsi Kaltim Ananda Emira Moeis, di Jalan Mas Penghulu Gang Surya 1 Nomor 79 RT 9 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, pada Rabu (1/03/2023).

Anggota komisi III DPR RI itu, mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki program Bantuan UMKM ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang disalurkan oleh pemerintah, dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk itu, dirinya selaku wakil rakyat menyampaikan ke masyarakat yang memiliki usaha mikro untuk segera mendaftarkan dirinya agar dapat menerima bantuan modal atau tempat untuk berjualan.

“Jadi nantikan kita mendata UMKM yang memerlukan modal, dan tempat itu, setelah di data kita akan menyurat ke kementerian sosial, nanti ada tim yang akan memverifikasi, kalau memang sudah memenuhi persyaratan untuk dibantu, kalau warga yang mempunyai UMKM ini sudah memenuhi persyaratan akan segera dibantu,” jelas Safaruddin.

Dirinya mengatakan, bahwa program bantuan ini, tidak memiliki batas penerima, jadi dirinya meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kaltim, untuk membantu mendata warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Kita meminta semua kader-kader itu mendata warga yang memiliki UMKM yang perlu dibantu, supaya saudara kita yang membutuhkan betul-betul itu bisa tepat sasaran, karenakan kita dan para kader selalu ada ditengah masyarakat,” tegasnya.

Safaruddin berharap, dengan adanya program-program dari pemerintah seperti ini, dapat mensejahterakan seluruh masyarakat, serta dapat memulihkan kembali ekonomi nasional.

“Kita mengharapkan dengan adanya program-program dari pemerintah, dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Kaltim bahkan Indonesia,” harapnya.

Selain itu, dia juga mengatakan semua aspirasi masyarakat pihaknya akan mendorong anggota DPRD Kaltim dari fraksi PDI Pejuangan untuk memperjuangkan aspirasi warga Kaltim.

Sehubungan dengan itu, Ketua RT 04, kelurahan mesjid, kecamatan Samarinda Seberang Dahliana, menyampaikan selain bentuan untuk UMKM, ia mengatakan perlu adanya perbaikan drainase di jalan Mas Penghulu sepanjang 390 meter, kemudian drainase yang ada di 4 gang juga perlu perbaikan

“Alhamdulillah tadi yang disampaikan warga kepada bapak Safaruddin, terkait masalah perbaikan drainase. Kalau banjir disini itu biasanya air sungai pasang baru banjir, kalau hujan deras daerah pinggiran ini tidak banjir,” ujarnya.

“Tapi kalau daerah kaya gang ini hujan deras pasti banjir karena kurangnya drainase itu masih sangat kurang tinggi, karena drainase saat ini kedalamannya cuman 30 centimeter (cm),” sambung Dahliana.

Kemudian dirinya juga berharap, agar wakil-wakil rakyat untuk sama-sama gotong royong, turun ke masyarakat untuk mengetahui apa yang saat ini terjadi di masyarakat.

“Harapannya dengan seringnya ada kegiatan reses begini dapat mengenal wakil rakyat kita, dan semoga aspirasi yang kami sampaikan dapat terealisasikan,” pungkas Dahliana.(*)
(Cyn)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin berharap, Beasiswa Kaltim (BKT) dapat disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta Badan Pengelola BKT, dapat memperbaiki sistem pendaftaran lebih baik.

Saleh menerangkan, belakangan ini masih banyak kejadian siswa maupun mahasiswa yang tergolong mampu justru mendapatkan program itu karena bantuan dari orang dalam, tak ingin hal itu terulang kembali pada 2023, ia meminta kepada BP-BKT memperbaiki sistem pendaftaran online itu semakin diperketat.

“Memang benar kejadian seperti itu pernah terjadi bahkan dua tahun lalu, dan itu diakui oleh badan pengelola, maka dari itu kami meminta supaya mereka memperbaiki sistem yang ada supaya bisa sesuai tepat sasaran,” katanya, Senin, 24 Februari 2023.

Temuan kejadian tersebut juga berhasil ditemukan langsung oleh Saleh, ia menyebut keluhan itu datang dari siswa di Kota Balikpapan yang seharusnya menjadi siswa prioritas penerima BKT justru tidak dapat merasakan manfaatnya.

“Karena siswa tersebut merupakan siswa yang tidak mampu, seharusnya kan ini prioritas, tapi justru tidak masuk, saya pikir ini catatan penting bagi badan pengelola,” ungkapnya.

Upaya lain yang dapat mengantisipasi hal itu kembali terjadi keterlibatan pihak sekolah dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh siswanya sehingga evaluasi dari tahun sebelumnya dapat diminimalisir. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Memanfaatkan perkembangan zaman, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Eddy Sunardi Darmawan mengungkapkan implementasi Raperda tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan mestinya dapat melalui teknologi informasi. Hal itu guna memudahkan informasi itu dapat tersebar luas.

“Dalam era digital, PDI-Perjuangan menyarangkan agar implementasi Raperda nantinya harus juga memanfaatkan teknologi informasi, serta mengoptimalkan komunikasi. Sehingga tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional. Terlebih saat ini masyarakat didominasi oleh generasi muda, yang ramai menggunakan media sosial,” sebutnya dalam menyampaikan pandangan fraksi, di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/2/2023).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan, sudah waktunya implementasi pancasila dimaksimalkan dalam teknologi. Agar penyebaran konten terkait nilai-nilai pancasila ini dapat semakin masif tersebar.

“Teknologi informasi ini sangat mampu kita manfaatkan ketimbang implementasinya harus melalui cara-cara yang sudah ada penyebarannya tidak merata, jadi sudah waktunya kita melakukan terobosan,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda – Kedatangan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim dan berkaitan dengan potensi urbanisasi masyarakat secara besar-besaran diharapkan mampu menjadi keuntungan bagi masyarakat lokal khususnya yang berprofesi pada bidang pertanian. Kehadiran IKN juga menjadi momentum dalam optimalisasi pertanian untuk memperbesar peluang pasar bagi sektor pertanian Kaltim.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang melihat kedatangan masyarakat dari luar daerah ke Kaltim sebanyak 1.600 orang sebagai pekerja konstruksi pembangunan IKN, harapannya lumbung pangan di Kaltim semakin diperkuat agar mampu menyuplai bahan pangan.

Baginya melihat hal itu merupakan prospek pasar atau potensi yang mampu dimanfaatkan masyarakat lokal yang mampu masuk ke bidang tersebut.

“Hari ini apalagi mendengar program IKN sudah mulai bekerja dan ada 1.600 pekerja. Itu adalah pasar, dan pasar pertanian cukup luas karena sampai hari ini belum bisa swasembada. Artinya kecukupan pangan Kaltim harus masih mendatangkan dari daerah lain,” ucap Muhammad Samsun.

Mengenai prospek pasar yang memiliki potensi besar itu pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Diskominfo Kaltim untuk membicarakan hal itu agar dapat terwujud sesuai harapan.

“Setidaknya selain kita harus meningkatkan SDM masyarakat lokal dukungan pemerintah juga harus hadir di sini, karena ini dalam rangka mempersiapkan apa saja yang bisa kita lakukan mengenai kedatangan IKN,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, meyakini kerja sama yang akan dijalin Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan PT Pelindo dalam kegiatan pelayaran di alur Sungai Mahakam, dalam hal ini kegiatan pandu tunda dinilai berpotensi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

Menurutnya, kerja sama antara kedua perusahaan ini patut untuk didorong agar segera terealisasi, sebab dampak dari hal ini bisa membuat APBD Kaltim pada tahun 2024 mendatang mengalami peningkatan.

“Kalau ditelisik pada pertemuan dengan Pelindo ini, sebelumnya ada potensi pendapatan hingga Rp 500 miliar per bulan hanya dari pengelolaan alur Sungai Mahakam seperti bisnis kapal pandu dan tunda,” tutur Ely, Selasa (28/2).

Ely menerangkan, pembahasan soal kerja sama pandu tunda antara Perusda MBS dengan Pelindo sudah dirapatkan beberapa kali, bahkan sampai pada pertemuan kelima. Sehingga target untuk menandatangani nota kesepahaman antara kedua perusahaan tersebut patut dikejar paling lambat tiga minggu ke depan.

Di Sungai Mahakam sendiri, jelas Legislator Dapil Kutai Kartanegara itu, punya magnet tersendiri pada perekonomian Kaltim. Selain sebagai alur pelayaran penumpang, ekspedisi dan juga komoditas hasil tambang, perairan ini juga menjadi daya tarik investor dalam sisi kepariwisataan.

“Kami sudah berkomunikasi bagaimana perkembangan Perusda MBS dalam mempersiapkan kerja sama pandu tunda dengan Pelindo. Jadi untuk memenuhi hal tersebut mereka sudah berkoordinasi dengan vendor-vendor yang siap mendukung kegiatan tersebut,” tambahnya.

Selain jembatan kembar Mahakam dan Mahulu yang menjadi target kerja sama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerja sama di wilayah lainnya sehingga kegiatan bisnis pelayaran tersebut bisa berekspansi ke wilayah alur sungai lainnya di Benua Etam.

Pada intinya, Komisi II lebih terfokus mengupayakan sejumlah Perusda Kaltim bisa melebarkan sayap bisnis yang bermuara pada peningkatan PAD, guna menyukseskan program pembangunan Kaltim ke depan.

“Meningkatnya PAD dan majunya Perusda adalah keinginan kami bersama. Oleh sebab itu, kami minta pihak Pemprov Kaltim juga mendukung penuh langkah-langkah mereka. Di samping itu juga perlu didampingi untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim mengadakan rapat internal untuk menyusun beberapa agenda tambahan pada masa sidang I tahun 2023 di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (28/2).

Rapat internal Banmus ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan dihadari beberapa Anggota Banmus DPRD Kaltim. Ditemui usai rapat, Muhammad Samsun mengatakan bahwa terdapat dua agenda besar yang dibahas dalam rapat internal Banmus kali ini, yakni penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2042, serta mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2022.

“Kami agendakan penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kaltim tahun 2022-2042. Kemudian mengenai LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Kaltim 2022,” ungkap Samsun, Selasa (28/2).

Perihal penetapan RTRW Kaltim tahun 2022-2042, kata Samsun, pihaknya ingin melakukan finalisasi perihal rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut. Saat ini perjalanan Ranperda RTRW menjadi sebuah Perda sedang dalam perjalanan untuk dilakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Semoga setelah selesai fasilitasi dari Kemendagri, segera kita berikan laporan akhir Pansus dan menyepakati RTRW Kaltim tahun 2022-2042 pada Maret ini,” tuturnya

Selain membahas finalisasi RTRW, Samsun beserta Anggota Banmus DPRD Kaltim lainnya mengagendakan untuk mendengarkan LKPJ Gubernur Kaltim. Menurut Politisi PDI-P tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada, LKPJ Gubernur harus disampaikan maksimal setiap akhir Maret pada tahun berjalan.

“Sementara pembahasan lainnya hanya berkutat mengenai laporan reses dan pansus saja,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim terus mendorong Pemprov Kaltim agar dapat memanfaatkan alur Sungai Mahakam menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru. Bahkan pada Senin (27/2), Komisi II DPRD Kaltim mengajak Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo untuk membahas hal tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengemukakan, dalam pertemuan itu pihaknya mendorong agar Perusda MBS bisa menjajaki kerja sama dengan Pelindo guna mengelola alur Sungai Mahakam, dalam hal ini proses pengolongan di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu.

“Kami beri waktu tiga Minggu bagi Perusda MBS untuk menyepakati nota kesepahaman dengan Pelindo guna pengelolaan Alur Sungai Mahakam terkait dengan kapal pandu yang membantu proses pengolongan jembatan,” ucap Nidya Listiyono, Senin (27/2).

Legislator yang akrab disapa Tiyo ini mengatakan, selama ini kegiatan kapal pandu yang melintas di dua jembatan itu langsung ditangani oleh Pelindo. Padahal jika Pemprov Kaltim terlibat, maka hal tersebut bisa menjadi sumber PAD baru dari sektor pengelolaan alur Sungai Mahakam.

“Makanya kami mendorong perusda agar dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah dan masuk ke kas daerah,” sebut Tiyo.

“Di sisi lain, kami turut mengusulkan hal serupa kepada daerah lain yang menjadi jalur perlintasan kapal tongkang batubara di Sungai Mahakam,” sambungnya.

Sembari berjalan, Komisi II DPRD Kaltim juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang pengelolaan alur Sungai Mahakam agar kerja sama ini bisa terakomodir untuk peningkatan sumber PAD di Benua Etam.

“Tapi ini kan belum masuk di Propemperda. Kemungkinan ya di tahun ini atau tahun depan baru akan dibahas,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)