Samarinda, biwara.co – Terkait pengelolaan Pandu Tunda di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu kota Samarinda, yang selama ini di kelola oleh perusahaan swasta, menjadi sorotan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang meminta untuk realisasi kerjasama antara perusahaan swasta dengan perusahaan daerah (perusda) Kaltim.

Untuk itu, Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KSOP kelas II Kota Samarinda, Biro Ekonomi Setda Kaltim, Perusda Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT. Pelindo, membahas Pengelolaan Pandu Tunda tersebut.

RDP yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, menyampaikan bahwa selama ini MBS tidak pernah terlibat langsung dalam pengelolaan Pandu Tunda di Kaltim. Terkait hal itu, pihaknya meminta untuk realisasi terkait kerjasama antara PT. Pelindo dengan Perusda MBS.

“Kita minta hari ini MBS terlibat langsung, jadi semua melalui MBS. Silahkan perusda nanti menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, kita kasih deadline 3 Minggu untuk mereka bisa ber MOU terkait pengelolaan, termasuk juga jembatan kita harus di asuransikan juga, karena sering ditabrak itu,” katanya saat ditemui media usai rapat di gedung E lantai 1, kawasan kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar – Karang Paci, Samarinda, pada Senin (27/02/2023).

Sebab, menurutnya dengan adanya kerjasama antara Pelindo dengan Perusda MBS ini, dapat memberikan dampak positif, yang dimana semuanya sama-sama diuntungkan, dan tidak ada yang dirugikan.

“Pelindo yang punya BOP, dan kemudian vendornya dari perusda, kenapa perusda karena dia kepanjangan tangan dari pemerintah inikan jembatan yang bangun APBD, wilayah kerjanya di Kaltim, kemudian kalau bekerja lalu lalang (kapal), baru pemerintahnya tidak dapat PAD,” tutur Tio.

Dia mengatakan, bahwa komisi II sebagai monitoring dari sisi pendapatan untuk menghasilan PAD Kaltim, dalam hal ini terus mendorong perusda agar bisa aktif, sehingga PAD bisa masuk ke dalam Kas Daerah.

“Bukan masuk ke kas dinas atau kas yang lain-lain,” tegas Tio.

Maka terkait hal tersebut, komisi II terus mendorong untuk APBD Kaltim di tahun 2024 mendatang minimum sebesar Rp 20 triliun.

“Kalau targetnya pak gubernur sebesar Rp 33 triliun atau Rp 36 triliun kalau tidak salah. Kalau bisa, nanti termasuk ada DBH, termasuk karbon dan sebagainya jangan-jangan bisa lebih dari 30 triliun,” harap Tio.

Komisi II, juga mengundang KSOP kelas II Kota Samarinda untuk bisa memonitor hal ini dengan baik, dan dapat memberikan rekomendasi dan izin terkait Pandu Tunda yang ada diseluruh jembatan yang ada di Benua Etam.

“Kan ada yang belum terjamah, karena poinnya ini untuk keselamatan. Seperti, yang tertera, bahwa pengelolaan DAS merupakan amanah Undang-undang nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, itu ada kaitannya dengan pengelolaan aliran sungai di Mahakam,” jelas Tio.

Terkait perda Aliran sungai Mahakam, pihak komisi II, disebutkan Tio, saat ini sedang di dorong sesegera mungkin. Namun, dia mengatakan walaupun sudah masuk perda itu, untuk bisa masuk pada propemperda di tahun ini atau tahun depan, masih menunggu.

“Masuk perda sudah, tapi apakah itu bisa masuk propemperda di tahun ini atau tahun depan kita tunggu. Sudah ada inisiatif, kita sudah usulkan tertulis dan itu disetujui oleh semua fraksi, untuk itu, saat ini sedang kita dorong,” tutupnya.(*)
(Cyn)

Samarinda, biwara.co – Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi berharap, penyaluran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), berjalan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola (BP) BKT telah membuka pendaftaran BKT sejak 20 Februari 2023 lalu. Petunjuk teknis maupun pendaftaran dapat diakses melalui lama https://beasiswa.kaltimprov.go.id/.

Menurut Reza, penyaluran beasiswa itu sangat bermanfaat terhadap pembangunan pendidikan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.

Sehingga Reza menegaskan supaya penyalurannya dapat lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. “Semoga pembukaan pendaftaran ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya, itu salah satu catatan untuk penyelenggara,” kata Reza, Senin, 20 Februari 2023.

Selain itu penyalurannya juga diharapkan dapat tepat sasaran dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat hingga ke daerah pelosok.

Sehingga ia mendorong agar penyelenggara dapat bekerja sama dengan pemkab maupun pemkot se-Kaltim untuk membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

“Karena banyak keluhan yang masuk ke kami ketika penyerapan aspirasi ada masyarakat yang tidak mengetahui maka dari itu kami meminta supaya ini bisa disosialisasikan secara merata kepada seluruh masyarakat,” tegas Politikus Partai Gerindra Kaltim itu.

Termasuk, mengenai infrastruktur sarana media pendaftaran yang disediakan oleh BP-BKT dalam menjaring penerima manfaat yang akan mendaftarkan dirinya.

Sebab, hal itu sempat mendapatkan keluhan masyarakat. “Karena ada juga keluhan yang datang mengenai situs pendaftaran kalau banyak yang mengakses sempat gangguan,” ucapnya.

Beberapa catatan evaluasi yang disampaikan itu bertujuan supaya kedepannya dalam proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar. (Adv/DprdKaltim/AL)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengapresiasi terbentuknya asosiasi pekerja bangunan di Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar).

Inisiatif warga tersebut, dinilai Samsun bakal memberikan dampak baik.

“Kami sempat temui asosiasi itu, perkumpulan tersebut murni inisiatif dari para masyarakat yang seprofesi,” kata Samsun, Sabtu, 18 Februari 2023.

Samsun menjelaskan dampak baik yang akan ditimbulkan seperti diantaranya berbagi informasi, sehingga masyarakat setempat yang hendak mencari tenaga pertukangan dapat dengan mudah menemukannya.

Hal itu baginya juga tak terpisahkan dari kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) yang telah ditetapkan di Kaltim, sebab pihaknya berharap agar penyerapan tenaga kerja konstruksi dapat didominasi oleh masyarakat Kaltim.

“Ini bagus, dan tentu juga menyangkut geliatnya pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang tentu berdampak pada seluruh wilayah di Kaltim. Agar jangan sampai orang lokal kalah dari pekerja luar daerah dalam menangkap peluang,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Balikpapan, biwara.co – Bakal Calon (Bacalon) Anggota DPD Republik Indonesia (RI), Emir Moeis tidak ingin melewatkan kesempatan bertemu dengan para veteran PDI Perjuangan, yang disebut dengan “Banteng Tua” saat dirinya bertandang ke Kota Balikpapan. Pertemuan tersebut, terlaksana di Rumah Makan Bondy, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Minggu (26/2/2023).

“Tidak ada yang dibahas, cuma temu kangen saja, cerita pengalaman masa lalu dan nostalgia. Sambil ya memberikan semangat ke yang muda,” ungkap Emir Moeis.

Ia mengaku senang bisa bertemu kembali dengan para veteran Banteng Tua setelah bertahun-tahun tidak berjumpa.

“Dan ini bertemu kembali. Terutama yang sudah nggak aktif lagi, karena kan suka rindu tapi kan nggak ada kesempatan. Jadi kita buka lah kesempatan ini agar bisa berkenalan lagi dengan yang lain. Saya rasa sudah banyak yang hilang kawan-kawan perjuanganku,” tuturnya.

Usai pertemuan tersebut, Emir Moeis nampak bersemangat menatap pesta demokrasi pemilihan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim).

“Dulu zaman susah kita saja bisa, sekarang kan zaman lebih baik seharusnya lebih bisa lagi. Terutama kita juga ingin meningkatkan kursi kita baik di DPRD Provinsi maupun di kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang veteran Banteng Tua, Leo Sukotjo mengaku senang pertemuan ini dapat terselenggara dan bertemu dengan tokoh seperti Emir Moeis.

“Jadi acara ini kan saya desain sudah lama, karena kita ingin bagaimana para senior-senior Ini bisa bertemu kembali,” ungkapnya.

Mantan Ketua Komisaris Kecamatan itu, juga berpesan agar ikatan silaturahmi di tubuh PDI Pejuangan itu terus dijaga dari generasi ke generasi.

Kendati demikian, dinamika politik terus bergerak, ia ingin agar seluruh veteran PDI Perjuangan yang memiliki jasa di masanya juga dikenang dan bisa menyambung silaturahmi dengan kader-kader baru.

“Tujuan kami ke depan, tidak ada lagi teman-teman yang terpojokkan dengan PDI yang baru. Tujuan kami bagaimana senior terpuaskan dengan perjuangannya,” terangnya.

Disingung mengenai langkah politik Emir Moeis, Leo Sukotjo berkomitmen akan membantu pergerakan politik para kader PDI Pejuangan.

“Harapan kedepannya ya kami tetap berjuang. Siapapun yang nanti akan mengikuti seleksi DPR RI, DPD RI maupun di daerah ya kami tetap membantu. Tapi ya diingat kami sudah membantu, cukup ingat saja sudah senang. Orang sepuh kan begitu aja. Tujuan kedepan ya tetap kami berikan support ke junior,” tutupnya.(*)
(Rdy)

Kutai Timur, biwara.co – Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, gencar digelar anggota DPRD provinsi Kaltim, sebab menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Oleh sebab itu, salah satu anggota DPRD provinsi Kaltim Safuad, menggelar kegiatan Sosialisasi penyebarluasan perda tersebut di daerah pilihannya (Dapil) di Gang Merpati RT.18 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Minggu (26/02/2023).

Dirinya menyampaikan, bahwa pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas saat ini, harus diperhatikan secara seksama untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

“Hal ini menjadi cara pemerintah cara kita perwakilan rakyat untuk bertanggung jawab akan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan dibuatnya dan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh DPRD Provinsi Kaltim,” ujar Safuad.

Perda yang menjadi dasar hukum atas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas ini, diharapkan dapat lebih terkontrol, terkoordinasi, dan mempunyai kedudukan hukum yang sama.

“Sesuai dengan pernyataannya, bahwa Penyandang disabilitas adalah warga Negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inonesia (RI) Tahun 1945,” ucap Safuad.

Sosper yang terus-menerus dilakukan secara konsisten ini, juga bertujuan untuk menjadi salah satu upaya agar kesadaran masyarakat dalam perbedaan dan pentingnya saling menghargai sesama warga negara terlihat.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Maka penyandang disabilitas wajib dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Itu pentingnya sosper ini dilakukan. Agar masyarakat yang menjadi konstituen kami mengetahui bahwa produk perda untuk melindungi hak teman-teman penyandang disabilitas itu ada,” ujar Safuad.

Pada kegiatan sosialisasi penyebarluasan perda tersebut, Safuad menghadirkan dua narasumber yaitu Rosdianto dan Rudy, untuk menjelaskan lebih rinci terkait perda itu, yang dipandu oleh moderator La Sarido

Dalam pelaksanaannya, Safuad menyampaikan, pemerintah daerah dan semua yang terlibat harus bersinergi dalam mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap para Penyandang Disabilitas.

“Infrastruktur untuk teman-teman penyandang disabilitas ini tidak bisa dari satu sisi saja yang bergerak tapi semuanya harus bekerjasama untuk itu,” ucapnya.

“Sumber pembiayaannya, berasal dari APBD dan penerimaan lain yang sah, serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku. Termasuk di dalamnya akomodasi yang layak bagi warga Penyandang Disabilitas,” pungkas Safuad. (Rdy)

Balikpapan, biwara.co – Perjuangkan hak-hak petani dan nelayan di Kalimantan Timur (Kaltim), ditegaskan oleh bakal calon (Bacalon) Anggota DPD RI Emir Moeis, dimana dalam hal ini, yang akan diperjuangkan ialah kebutuhan produksi seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pupuk dan kepastian lahan petani.

Hal tersebut, dikatakannya usai menghadiri diskusi bersama ratusan anggota Serikat Petani Nelayan (SPN) di Balikpapan, tepatnya Jalan Hunian Gema Tani, Kelurahan Lemaru, Kecamatan Balikpapan Barat, Minggu (26/2/2023).

“Kelihatannya pembagiannya (solar) kurang beres dan saya khawatir ada mafia-mafia. Nah ini yang nanti saya bilang ke pertamina, katanya untuk nelayan itu sudah ada alokasinya. Kalau kurang itu karena apa? itu yang mesti kita jaga. yah tapi semua secara komperhensif itu harus diselesaikan,” kata Emir Moeis.

Mengenai kebutuhan pupuk, Emir Moeis yang diketahui menjabat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sangat memahami keluhan para petani mengenai harga pupuk yang bisa meningkat hingga 6 kali lipat dari harga normal.

Mengenai harga tersebut, ia menjelaskan, harga pupuk di pasaran beragam akibat tidak semua pupuk diberi subsidi oleh pemerintah, bahkan jika disubsidi persentasenya pun hanya sedikit.

“Nah ini yang akan kita tekankan lagi. ada yang disubsidi tapi dikit, dan kurang. Ini yang mesti dibenerin sampai nanti pemerintah berpikir yaudah dihapus dan diberikan bantuan langsung ke petani dengan bentuk lain,” jelasnya.

Sedangkan mengenai mafia tanah, Emir Moeis menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkompromi jika mendapat aduan dari para petani atau nelayan yang lahannya diserobot paksa.

“Jika ada lahan yang diserobot bawa datanya. Nanti kita bisa temui perusahaannya. Sekarang kan tidak ada backing lagi. Kemarin kan dibacking aparat sekarang nggak. Nah ayok dibetulin ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SPN, Wahyudi menegaskan bahwa tujuan Emir Moeis sebagai Bacalon DPD RI senada dengan apa yang dicita-citakan SPN yakni bagaimana membuat para petani dan nelayan bisa hidup sejahtera di Indonesia.

Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat, daerah serta seluruh stekholder bisa membantu memberikan CSR-nya untuk kedaulatan pangan.

“Khususnya petani dan nelayan ini kan kaum Marhaen ya, pada saat jaman Bung Karno sampai hari ini pun masih ada ketimpangan. baik secara keadilan maupun kesejahteraan,” tuturnya.

Wahyudi berpesan, jika terpilih sebagai anggota DPD RI nasib nelayan tolong diperhatikan. Sebab masih banyak nelayan Manggar yang hidupnya numpang di atas laut.

“Kalau untuk dukungan, suara kami bulat untuk pak Emir Moeis, baik yang sudah tergabung SPN dan yang belum, atau simpatisan, kita akan terus memperjuangkan beliau,” tandasnya. (*)
(Rdy)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menghadiri kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan di Jalan Damanhuri, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Minggu (26/2/2023).

Dirinya mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan warga, dan bersama-sama untuk berolahraga serta hidup sehat, khususnya warga Gang Ogok yang sangat antusias menghadiri acara jalan sehat ini.

“Ini semua antusiasme warga, karena panitia dari warga juga. Sudah lama gak begini karena pandemi, akhirnya bisa kumpul-kumpul. Bisa jadi ajang silahturahmi,” ucap Nanda saat diwawancara awak media.

Nanda menambahkan, kegiatan terselenggaranya kegiatan jalan sehat ini juga tidak lepas dari peran aktif koleganya sesama politisi PDIP, yaitu Anggota DPRD Samarinda, Triana.

Untuk itu, Nanda turut mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.

“Terima kasih kepada warga yang sudah berkumpul, terima kasih kepada Ketua RT, para tokoh dan Pak Triana yang sudah menginisiasi jalannya kegiatan pagi hari ini,” tuturnya.

Sama halnya yang disampaikan Triana, terkhusus untuk warga Gang Ogok RT 28 dan RT 43. “Saya dari PDI Perjuangan membuktikan bahwa kader PDI itu dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Triana menyampaikan, kemeriahan jalan sehat kali ini bertambah dengan adanya ratusan hadiah yang dibagikan untuk masyarakat dengan sistem undian.

“Ada bagi-bagi doorprize sekitar 130 lebih. Alhamdulillah bisa pecah, sekaligus bisa jadi hiburan warga. PDIP kalau untuk rakyat Insha Allah terdepan,” ucapnya.

Sementara itu, mewakili warga yang hadir Ketua RT 28, Suwarto menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan para wakil rakyat untuk mendukung terselenggaranya acara jalan sehat hari ini.

“Kita berterima kasih kepada kader PDI Perjuangan karena sudah memberikan suport ke kami. Karena dari suport ini lah kami bisa mengadakannya. Semoga mas Triana semakin terdepan,” pungkasnya. (*)
(Cyn)

Balikpapan, biwara.co – Sekretaris komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menggelar Sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) tentang pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pemuda Indonesia yang di tuangkan dalam perda Kepemudaan.

Diketahui, Undang-undang baru tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai ’Warga Negara Indonesia yang Memasuki Periode Penting Pertumbuhan dan Perkembangan yang Berusia 16 sampai 30 tahun’, yang dituangkan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2009, Pasal 1.1

Untuk itu, Eddy sapaannya, menggelar sosialisasi tersebut di daerah pemilihannya (Dapil) Balikpapan, yang tepatnya terlaksana di Halaman di Prona III Rt. 34 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, pada Sabtu (25/02/2023).

“Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah untuk menyadarkan pemuda Indonesia terkhusus di Kaltim, akan pentingnya memiliki jiwa nasionalisme yang menjadi pengikat bagi seluruh warga negara Indonesia,” katanya usai kegiatan Sosper.

Dalam konteks kesejarahan Indonesia, pemuda adalah tonggak pendiri nasionalisme bagi Indonesia.

“Di masa kini, bentuk menguatnya nasionalisme dan identitas ideologis kebangsaan pemuda Indonesia, adalah dalam wujud toleransi dan kebersamaan. Saya kira, hal ini dapat menjadi wadah pemersatu bagi pemuda bangsa agar dapat menjamin keutuhan negara kita, bangsa Indonesia hingga ke masa yang akan datang,” sambung Eddy.

Selain itu, dirinya kembali menjelaskan, sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan, pemuda perlu menguatkan mentalitas positif berlandaskan pada nilai spiritual keagamaan yang menjadi kepercayaan masing-masing.

“Dengan begitu, perbedaan agama ini hendaknya tidak dijadikan alasan untuk mencurangi dan berprasangka buruk kepada sesama warga negara kita,” ujarnya.

“Namun, seharusnya bisa menjadi alasan utama agar kita saling bertoleransi sesama masyarakat Indonesia,” pungkas Eddy.

Dengan melakukan pembinaan mental spiritual, pemuda diharapkan dapat memelihara aktifitas keagamaan pemuda sebagai upaya memelihara jati diri pemuda
Indonesia yang santun dan berkeimanan.

Selanjutnya, pemuda Indonesia juga harus sadar akan pelestarian budaya yang dimana, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan kebudayaannya, maka pemuda harus terus menjaga, memperkokoh, dan terus melestarikan kebudayaan daerahnya masing-masing.

Diakhir, Eddy juga menyebutkan, pemuda itu, juga harus sadar akan partisipasi diri mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini, sangat diperlukan untuk menjamin kemanfaatan yang lebih optimal bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan mendorong, partisipasi pemuda dalam bidang sosial kemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran pemuda dalam berbagai kegiatan sosial yang menawarkan solusi bagi permasalahan di masyarakat,” pungkasnya.(*)
(Rmd)

Kutai Timur, biwara.co – Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait Perda provinsi Kaltim Nomor 4 tahun 2022, tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasa, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Mukti Utama kecamatan Long Mesangat kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Sabtu (25/2/2023).

Dirinya mengatakan, bahwa pengaruh lingkungan saat ini, untuk melindungi generasi muda bangsa, dengan sadar Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

“Seperti memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika melalui berbagai media informasi, serta melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata Agiel sapaan akrabnya, juga telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika.

“Serta terus melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik,” sambungnya.

Agiel juga mengatakan, dengan adanya Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa Kelurahan Bersinar) merupakan suatu gerakan, untuk menjadikan agar desa bersih dari narkoba.

“Hal ini, saya berharap dapat menjadi program prioritas di desa-desa atau seluruh kelurahan yang ada di kutim. Dengan alokasi anggaran APBD maupun anggaran lain. Yang sah dimana terselenggara kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi,” jelasnya. (Rdy)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun merespons keluhan warga Desa Rapak Lambur, Tenggarong, terkait minimnya infrastruktur pertanian.

Jumat, 17 Februari 2023, Samsun datang langsung ke lokasi, guna mendengar keluhkesah masyarakat. Agenda legistalor fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu juga untuk menampung aspirasi di derah pemilihannya.

Pada momen itu Samsun mengatakan, sebagian besar keluhan masyarakat yang diadukan yaitu terkait pupuk. Begitu pula infrastruktur pendukung pertanian hingga masalah irigasi dan jalan usaha tani.

“Memang yang masih menjadi kendala di desa seperti itu. Untuk itu pembangunan irigasi hingga jalan usaha tani sangat perlu dan memang harus ditingkatkan,” kata Samsun, Sabtu, 18 Februari 2023.

Menyikapi keluhan tersebut, politisi PDI-Perjuangan ini menyebut, pihaknya di dewan akan mendorong anggaran dibidang pertanian.

“Sebab kedepan Kaltim tidak bisa lagi bergantung pada tambang. Solusi terbaik buat kita mau tidak mau harus beralih ke bidang pertanian. Kalau dilihat, lahan kita cukup dan petani kita ada,” terangnya.

Begitu pula mengenai infrastruktur pada sektor pertanian. Dia menegaskan pada bidang infrastruktur merupakan hal yang tak kalah pending dalam mendukung pertanian di Kaltim.

“Untuk itu perlu mengoptimalkan pertanian kita sehingga menarik. Menariknya apa, pemasukan ekonomi petani kita banyak, hasil pertanian juga banyak. Selain itu kita perlu juga menelusuri terkait kelangkaan pupuk. Hal ini tidak bisa dibiarkan sebab pemerintah telah memberikan subsidi terhadap pupuk,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)