Samarinda, biwara.co – Sektor pariwisata dinilai dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang menjanjikan, jika dikelola dengan benar.

Sayang sampai saat ini masih banyak destinasi-destinasi wisata di Benua Etam yang belum mendapat dukungan secara optimal sehingga kurang diminati masyarakat.

Melihat hal itu, Anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mendorong kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan destinasi wisata yang ada di Kaltim. Menurutnya, banyak destinasi wisata di Kaltim yang mampu menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Tapi fasilitas pendukung yang kurang menjadi sektor pariwisata kurang diminati. Padahal kalau dikelola dengan benar, maka sektor pariwisata bisa menyokong PAD Kaltim selain hasil alam,” ucap Ely, Senin, 20 Februari 2023.

Oleh sebab itu, kata Ely, pihaknya menginginkan pemerintah untuk lebih memperhatikan fasilitas penunjang pada destinasi-destinasi wisata di Benua Etam, utamanya perihal akses jalan. Tidak hanya Pemprov Kaltim, pemerintah di kabupaten/kota juga harus memperhatikan hal ini jika ingin meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

“Ketika daerah ditunjuk menjadi kawasan wisata, maka daerah itu wajib menyediakan sarana seperti akses jalan, air dan listrik,” imbuhnya.

Di sisi lain, Politisi PDIP ini juga berharap pemerintah bisa meningkatkan alokasi anggaran di sektor pariwisata. Menurut Ely, saat ini anggaran pariwisata masih sangat kecil. Padahal ruang lingkup yang terlibat di sektor pariwisata itu cukup banyak.

“Jadi kami berharap anggaran di sektor pariwisata bisa ditingkatkan supaya infrastruktur pendukung bisa dibangun. Sehingga PAD di sektor pariwisata bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Pemprov Kaltim selalu menggembar-gemborkan pencapaiannya yang memperoleh dana kompensasi karbon melalui program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Adapun nominal yang diperoleh Pemprov Kaltim atas kompensasi dalam berkontribusi mengurangi emisi karbon mencapai Rp 69 Miliar.

Namun masih banyak yang belum tahu bahwa dana tersebut hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu saja. Pemanfaatan dana yang diterima dari hasil kompensasi emisi karbon sudah diatur berdasarkan juknis dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), di mana dana tersebut hanya bisa dibelanjakan untuk mengurangi dan mencegah deforestasi, serta menjaga hutan.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, dana kompensasi itu akan disalurkan kepada entitas tertentu, yakni masyarakat yang bergelut dalam upaya penghijauan dan pencegahan deforestasi. Namun bentuknya bukan berupa uang tunai, melainkan beragam program antara lain pelatihan, serta pemberian bibit-bibit tanaman.

“Tentu pelatihan dan pemberian bibit ini pastinya akan ada timbal balik ekonomi kepada masyarakat,” kata Veri, Senin, 20 Februari 2023.

Dikatakan Politisi PDIP itu, misalnya ada kelompok masyarakat yang giat berkebun untuk menghijaukan kawasan hutan. Setelah dibekali pelatihan dan pemberian bibit, ketika tanaman yang mereka tanam berbuah, maka mereka bisa menjual hasilnya.

Kemudian ada juga kelompok masyarakat hukum adat. Mereka ditempa dengan pelatihan dalam melestarikan lingkungannya serta diberikan bibit-bibit tanaman, misalnya Durian. Dalam pelatihan itu, mereka akan diajarkan nantinya bagaimana merawat durian supaya bisa berbuah lebat dan hasilnya bisa dijual.

“Jadi disitulah timbal balik ekonominya kepada masyarakat. Tetapi mereka tidak boleh menjual kayu dari tanaman yang mereka budidayakan nanti” sebut Veri.

Program-program seperti itulah yang seharusnya membuat Pemprov Kaltim bisa segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal pemanfaatan dana emisi karbon yang diperoleh. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa apa yang mereka upayakan dalam melestarikan alam bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah.

“Karena baru tahun ini kita akan menerima, jadi harus segera disosialisasikan supaya masyarakat tahu kalau ada semacam stimulan kalau kita melakukan penghijauan,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK menyikapi wacana yang dilontarkan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), yang mengajak Kabupaten Berau bergabung ke wilayahnya.

Mantan Ketua DPRD Kaltim itu, menerangkan jika hal tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun, menurutnya merupakan hal yang wajar. Asalkan perbedaan pendapat dan penyampaiannya jangan sampai menyakiti perasaan.

“Bagaimanapun ajakan itu harus dihargai dan kami ucapkan terima kasih. Walaupun, sejauh ini masih Kaltim belum bisa bergabung. Soal penyampaiannya juga harus santun. Harus dikaji betul-betul tawaran yang ada, kalau menolak juga harus ada dasarnya,” kata Makmur, kepada wartawan di Samarinda, 19 Januari 2023.

Makmur berpendapat, hubungan baik antar daerah harus tetap dijaga. Sebab, secara geografis Kabupaten Berau bersinggungan langsung dengan Kaltara. Hal ini membuat tidak menutup kemungkinan jalinan kerjasama dalam beberapa sektor dapat berlangsung.

“Kaltim berkepentingan juga. Salah satunya soal perbatasan dengan Kaltara mungkin pengamanan laut dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada ketersinggungan dari hal ini saja,” terang anggota DPRD Kaltim Dapil Berau-Kutai Timur itu.

Ajakan Berau untuk bergabung ke Kaltara sejatinya disambut baik oleh Makmur. Namun disisi lain perlu ada analisa yang harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Terlebih keinginan masyarakat Berau.

“Pelajari saja, artinya kalau saya berpendapat dengarkan saja suara rakyat Kaltim,” ucapnya.

Diinformasikan, ajakan untuk bergabung dengan Kaltara itu disampaikan langsung gubernur serta didampingi beberapa jajaran Pemprov Kaltara.

Penyampaian itu dilontarkan saat pertemuan dengan Pemkab Berau Sabtu (14/1/2023) pekan lalu di Balai Mufakat Kecamatan Tanjung Redeb.

Beberapa faktor menjadi poin penawaran juga disampaikan agar Kabupaten Berau bisa menerima pinangan tersebut. Salah satu poin yang diberikan ialah mengenai kemudahan urusan pemerintahan dan pelayanan. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co –  Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang angkat bicara soal 17 titik di provinsi ini yang masuk dalam kategori desa tertinggal.

Menurut Politisi PDI-Perjuangan Kaltim itu, penyelesaian masalah ini merupakan satu proses pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, demi mendorong pemberdayaan masyarakat perlu adanya stimulan. Sehingga, pembangunan desa tertinggal bisa dilakukan sampai statusnya menjadi desa berkembang dan mandiri.

“Berdaya dalam artian secara energi sudah punya daya survival. Sudah bisa hidup. Tapi bagaimana sumber daya mereka bisa diberdayakan perlu pendorong atau stimulan,” ucap Veridiana, saat diwawancarai awak media di Samarinda, medio Januari 2023 lalu.

Mencermati 17 desa tertinggal di Kaltim pada 2022, Veridiana Huraq Wang mencatat bahwa daerah tersebut masih terisolir. Kebanyakan desa itu dilalui Sungai. Terutama di wilayah Mahakam Ulu.

“Ini kabupaten (Mahulu) baru lahir dengan jumlah penduduk 35 ribu kebanyakan di Long Apari. Desa tertinggal itu di pedalaman, perbatasan dengan Malaysia. Seharusnya bisa dibangun karena menjadi ujung tombak negara,” katanya.

Namun, upaya pembangunan desa di Kaltim juga sangat bergantung kepada politik anggaran. Pihaknya, menurut Veridiana Huraq Wang, bersama anggota legislatif selalu menyuarakan agar bisa melakukan pembangunan di kawasan tertinggal.

“Sayangnya politik anggaran kita mengacu kepada jumlah penduduk. Sementara penduduk Mahulu paling kecil. Jadi sangat tergantung dengan politik aanggaran,” ujar ketua Komisi III DPRD Kaltim itu.

Saat ini, pembangunan infrastruktur jalan dari APBN sudah dilakukan. Meskipun perkembangan pembangunan daerah di kawasan tersebut sangat lambat.

Sehingga tidak seiring dengan perkembangan pembangunan daerah lainnya di Kaltim maupun di Indonesia dengan pelbagai support fasilitas publik lainnya.

“Belum lagi jika berbicara tentang listrik, air bersih, internet. Sementara jaman sekarang cepat sekali perkembangannya,” tutup Veridiana.

Diketahui, data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, hingga 2020 masih ada 17 desa masuk dalam ketegori tertinggal. Seluruhnya tersebar di empat Kabupaten.

Pada Kabupaten Berau terdapat 1 desa, yaitu Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay. Di Kabupaten Kutai Timur ada 2 desa. Yakni Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon dan Desa Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar.

Untuk di Kutai Barat ada 6 desa tertinggal. Yaitu Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, dan Lemper di Kecamatan Bongan. Lalu, Kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak di Kecamatan Bentian Besar.

Terakhir di Mahakam Ulu ada 8 desa tertinggal. Yakni, Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur di Kecamatan Long Hubung. Ditambah, Kampung Nyaribungan di Kecamatan Laham. Sementara itu, empat desa lainnya berada di Kecamatan Long Apari. Ialah Kampung Long Penaneh II, Long Penaneh III, Naha Tifab, Naha Silat, dan Kampung Long Apari. (Adv/DprdKaltim/AL)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Keluhan dari warga Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terkait bencana Banjir Lumpur yang kerap terjadi di wilayah tersebut, disebutkan warga adalah dampak dari pertambangan batubara yang ada di sekitar pemukiman warga Sanga-Sanga Dalam.

Persoalan dampak pertambangan batubara di Bumi Etam seolah tidak pernah berakhir. Datang dari Sekretaris RT 24 Dasi, di Kecamatan Sanga Sanga Dalam, Kukar, mengatakan jika wilayah dimaksud memang kerap dilanda banjir lumpur.

“Kalau dirunut, bencana ini datang sejak kehadiran CV Sanga Sanga Perkasa (SSP) kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir karena melakukan aktivitas pertambangan,” katanya, pada Senin (20/2/2023).

Dirinya menjelaskan, jika perusahan berbentuk CV tentunya hanya diberikan izin produksi dibawah 100 hektare dan menurut SK yang pihaknya ketahui, masa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV SSP telah berakhir sejak 2014.

Namun produksi pertambangan kembali dilanjutkan pada tahun 2018 hingga saat ini. Karena menurut CV SSP sendiri, mereka telah mengantongi IUP berdasar Dinas ESDM Kaltim yang kewenangan saat itu memang berada di Pemerintah Provinsi. Meski pada tahun 2020 terdapat aturan baru yakni kewenangan pindah di Pusat.

Hal ini disayangkan masyarakat Sanga Sanga dan terus disuarakan hingga kepada Kementerian ESDM. Pasalnya, dalam proses perpanjangan izin ini pemerintah dinilai kerap kurang melakukan kajian mendalam dan hanya mengacu pada berkas yang ada.

“Mestinya dalam proses perpanjangan izin tetap mengacu pada aturan berlaku, misalnya 3 bulan sebelum izin habis, harus mengajukan perpanjangan jika memang ingin diperpanjang,” ujarnya.

“Tetapi ini tidak, tiba-tiba saja izin diperpanjang tanpa melakukan kajian mendalam di lapangan. Apalagi konveksi tambang ini begitu dekat dengan pemukiman warga dan tidak memberikan keuntungan,” sambung Dasi.

Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah tidak melakukan kajian lapangan yang mendalam, karena masyarakat setempat termasuk pihak Kecamatan dan Pemerintah Daerah (DLH Kabupaten) setempat dengan keras menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan CV SSP.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan (dapil) Kukar Muhammad Samsun, mengatakan jika pihaknya telah sering melakukan kunjungan di Sanga Sanga Dalam, dan di dekat wilayah RT 24 terdapat pertambangan batubara yang telah habis izin usahanya.

Namun beberapa tahun terakhir Samsun menerima aduan masyarakat lagi, karena pertambangan kembali dilakukan padahal izin usaha seharusnya telah berakhir.

“Maka telusuri kenapa bisa ada pengeluaran izin tanpa rekomendasi dari bawah, ini hal aneh. Harusnya ada rekomendasi dari DLH Kabupaten. Tapi justru DLH Kabupaten jelas tidak memberikan dukungan untuk perpanjangan IUP CV SSP,” jelas Samsun.

Dirinya menyampaikan, bahwa perpanjangan IUP itu tanpa melalui persetujuan DPRD. Untuk itu, hal ini dapat dikatakan sebagai temuan DPRD Kaltim bahwa ada IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tanpa koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

“Temuan bahwa, perpanjangan IUP CV SSP di RT 24 Sanga-Sanga Dalam, tanpa seizin pemerintah daerah. Karena DLH Kabupaten jelas menolak perpanjangan izin itu. Bukan itu saja, masyarakat setempat pun menolak dan mempertanyakan keluarnya izin baru,” tutup Samsun.

Karena hal tersebut, kata legislator fraksi PDI Pejuangan itu, pihaknya di DPRD Kaltim akan mengusut tuntas kejelasan perpanjangan IUP CV SSP di Sanga Sanga Dalam tersebut. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Beasiswa Kaltim tahun 2023 resmi dibuka secara online hari ini tanggal 20 Februari 2023 hingga tanggal 31 Maret 2023 mendang bagi mahasiswa di Benua Etam.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Badan Pengelola Beasiswa Kaltim (BP-BKT) menyampaikan pada tahun 2023 beasiswa Kaltim di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni di alokasikan dengan total anggaran sebesar Rp 375 miliar.

Hal itu, disampaikan langsung oleh kepala BP-BKT Iman Hidayat, saat menggelar Konferensi pers terkait Beasiswa Kaltim tahun 2023, di kantor Disdikbud provinsi Kaltim, Ruang Kersik Luway Lantai 4, jalan Basuki Rahmat Nomor 5, kota Samarinda, pada Senin (20/02/2023).

Beasiswa Kaltim, dimulai pada tahun 2019 hingga sekarang, dimana progresnya sudah berjalan selama 4 tahun, dan tahun ini merupakan tahun ke 5 dengan anggaran purkuatif.

Untuk anggaran pertama pada tahun 2019-2021 sebesar kurang lebih antara 150-165 miliar, itu termasuk anggaran total dari murni maupun anggaran perubahan.

“Tapi tahun ke 4 tahun 2022 gubernur Kaltim menaikkan anggaran APBD cukup banyak totalnya pada tahun 2022, itu mencapai Rp 304 miliar pada anggaran murni dan perubahan,” ujar Iman sapaan akrabnya, saat konferensi pers.

Kemudian di tahun 2023 ini, Iman mengatakan, bahwa pihaknya mendapatkan tugas lebih berat, sebab diketahui anggaran murni di tahun ini, di alokasikan totalnya sebesar 375 miliar pada APBD murni.

“Kita kurang tau apakah ada tambahan di APBD perubahan atau tidak karena pergantian pimpinan sesuai dengan waktu yang ada,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, untuk kategori BKT tahun 2020 sampai 2023 ini, tidak ada perubahan yang signifikan. Dimana, BKT tetap terdiri dari dua jenis yaitu Kaltim Tuntas dan Stimulan.

Bagi Beasiswa Kaltim Tuntas sendiri diperuntukkan untuk mahasiswa saja, sebab kaltim tuntas sendiri mendapatkan pembiayaan untuk sejumlah semester sisa yang belum di tempuh mahasiswa.

“Maka, untuk pelajar tidak mungkin di lakukan karena tidak tau nanti akan kuliah dimana dan berapa biaya UKT-nya jadi tidak di mungkinkan, untuk itu pelajar hanya diberikan beasiswa stimulan yang sifatnya setiap satu tahun sekali,” jelas Iman.

Untuk beasiswa Kaltim Tuntas sendiri, secara umum ada beberapa jenis yaitu Tuntas Umum, Tuntas Khusus, dan Kerjasama. Beasiswa Kaltim Tuntas Umum sendiri menjadi 2 jenis ialah akademik dan non-akademik yang sesuai dengan potensinya.

Sedangkan, untuk beasiswa tuntas Khusus diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai kondisi ekonomi yang kurang mampu, anak kebutuhan khusus, dan dari daerah 3T (harus ada surat keputusan dari menteri -,red), lalu anak cucu veteran juga dapat mendaftar beasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa kakek merupakan veteran.

Lanjutnya, penghafal Al-Qur’an (Hafidz dan Hafidzah), anak korban kekerasan rumah tangga (KDRT), atau kejadian khusus seperti anak dari korban pandemi Covid-19 yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 dibuktikan dengan adanya surat dari Satgas Covid-19 atau Rumah Sakit.

Kemudian, untuk beasiswa Tuntas Kerjasama diberikan kepada mahasiswa yang mengambil jurusan yang tidak ada di Kaltim sehingga mempunyai kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor.

“Contoh jurusannya, seperti kedokteran hewan, managemen sumber daya lahan, tidak ada di perguruan tinggi di kaltim sehingga memberikan kerjasama, dengan universitas negeri surabaya untuk guru yang mengajar bagi kebutuhan khsusu,” tutur Iman.

Lalu, untuk tahun ini pada tuntas Kerjasama ini pihak BP-BKT Kaltim akan menambah Kerjasama dengan sekolah penerbangan tahun ini akan dibuka kemungkinan sebanyak 1 sampai 2 kelas, kemudian pembuatan alat bagi tangan palsu yang berkaitan dengan kesehatan akan bekerja sama dengan politeknik kesehatan Solo.

“Tahun ini kerjasama untuk anak yang sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMK, sehingga mulai masuk kuliah semester 1 langsung diberikan beasiswa. Seluruh seleksi dilakukan perguruan tinggi yang bersangkutan kemudian jumlah yang diterima sesuai dengan yang memenuhi syarat dan kuota serta dana yang tersedia,” ungkapnya.

“Yang lain untuk teman SMA/SMK perikanan untuk mendapatkan sertifikasi kelautan dan perikanan. Perminyakan juga kerjasama untuk setifikasinya,” sambung iman.

Lalu, untuk beasiswa Stimulan Mahasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik dan non-akademik, serta yang sedang melakukan tugas akhir juga ada beasiswa khusus, begitu pun penempuh profesi juga tersedia beasiswa di stimulan profesi.

Selanjutnya, untuk stimulan khusus ada kelompoknya seperti miskin, berkebutuhan khusus, cucu veteran dan lainnya. Terkahir, untuk stimulan mahasiswa diberikan pada anak yang melakukan studi di luar negeri.

“Bahwa seluruh program beasiswa 2019, termasuk luar negeri tidak di hentikan tapi 2019 dilakukan pelunasan semua di luar negeri sampai selesai. Kemudian 2020 hingga seterusnya tidak ada beasiswa luar negeri karena sangat mahal,” tandas Iman.

Sehingga kebijakan di luar negeri hanya akan ada beasiswa stimulan saja. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Di Indonesia beberapa tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak perlu diragukan lagi, hal ini terlihat dari, krisis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia pada beberapa tahun belakangan, namun roda UMKM tetap berputar.

Hal ini, menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, yang mengatakan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Dapat dibuktikan bahwa sektor UMKM benar-benar memiliki pengaruh yang besar terhadap perputaran roda perekonomian, dimana UMKM menunjukkan potensinya selama masa pandemi Covid-19 beberapa tahun ini.

“Terhitung, hampir sekitar 90 persen ekonomi kita berasal dari UMKM. Sisanya, dari investasi besar dan usaha besar,” ungkap Ely, saat dihubungi media. Senin (20/2/2023).

Dia juga mengatakan, bahwa UMKM digambarkan sebagai sektor yang anti-krisis. Karena, UMKM bisa tumbuh dan beradaptasi baik di masyarakat. Bisa dikatakan, resistensi UMKM terhadap isu-isu ekonomi dunia sangat luar biasa kuat.

“Jadi UMKM merupakan sektor yang mampu menjadi pondasi besar ekonomi Indonesia. Sebab, 80 hingga 90 persen itu penyumbang ekonominya dari pergerakan UMKM. Maka tidak heran jika UMKM memiliki potensi besar sebagai pengganti sektor sumber daya alam (SDA),” jelas Ely

Untuk itu, Komisi II DPRD Kaltim melihat kondisi tersebut, tidak henti-hentinya selalu mendorong bahkan menggenjot UMKM untuk terus berperan dalam perekonomian di Benua Etam. Namun, untuk mewujudkannya juga harus dibantu pemerintah.

“Dari pertemuan dengan BanKaltim Tara, Bank Indonesia dan BUMD, kami terus mendorong agar sektor ini bisa mendapat bantuan. Resistensi UMKM ini ibarat ikan kecil yang ada di kolam, geraknya terbatas. Jika datang pemain seperti ikan paus dan lainnya, mereka akan habis. Maka UMKM wajib dilindungi,” tutur Ely.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa maksud dari dilindungi, bukan dalam artian untuk membuat para UMKM manja. Akan tetapi, supaya mereka bisa bersaing secara sehat.

“Karena dari sisi manajemen dan permodalan, UMKM ini kan masih kecil. UMKM itu golongan menengah yang mampu menjadi pijakan dan sandaran ekonomi Indonesia. Kita inginnya Kaltim dan Indonesia tidak tergantung pada SDA lagi. Tidak juga bergantung bahan-bahan impor. Kita harus mandiri secara ekonomi dan berdaulat melalui UMKM,” pungkas Ely.

Untuk itu, komisi II DPRD Kaltim, berharap pemerintah dapat memberikan keadilan agar UMKM bisa lebih berkarya dan semakin berkembang. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Hadirnya IKN di Benua Etam tentu mengundang beragam investor, baik lokal maupun luar negeri berdatangan ke Kaltim. Tentu hadirnya beberapa investor ini bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif terhadap pembangunan di Kaltim.

Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid menganggap bahwa masyarakat Kaltim jangan alergi dengan kehadiran investor asing yang berinvestasi di Benua Etam. Menurutnya, selama hal itu positif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal maka masyarakat harus bisa mendukung hal tersebut.

“Menurut saya kita harus menghormati investasi yang ada di Kaltim. Selam itu berdampak positif untuk lingkungan di wilayahnya, serta merekrut tenaga kerja lokal di sana kenapa tidak kita dukung,” ujar Ely, Jumat, 17 Februari 2023.

Hadirnya IKN memang membuat Kaltim menjadi magnet tersendiri di mata investor. Oleh sebab itu, Politisi PDI-P ini menyarankan agar publik Benua Etam harus bersiap karena dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan Kaltim akan dibanjiri investasi asing dan membuatnya menjadi daerah metropolitan.

“Sebenarnya kita tidak boleh anti asing. Kita harus terbuka dengan catatan adanya keterlibatan masyarakat lokal, kemudian berdampak positif pada pembangunan, serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah kerjanya,” imbuh Ely.

Secara umum, Legislator dapil Kukar ini mengharapkan masyarakat dapat menyambut baik hadirnya investasi di Benua Etam, lantaran kehadiran para investor ini mampu membuat perekonomian Kaltim meningkat, termasuk dalam sisi pendapatan asli daerah (PAD). (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Proyek pembangunan Gallery Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan, mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp15,7 Miliar ini mendapat protes dari masyarakat sekitar karena beberapa rumah warga mengalami keretakan dari pembangunan gedung tersebut.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, pihaknya sudah turun untuk meninjau pembangunan Galeri UMKM di Balikpapan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Meski demikian, kehadiran Komisi II DPRD Kaltim hanya sebatas melihat bagaimana pelaksanaan kontrak kerja dan perkembangan pembangunan gedung tersebut.

“Kami menjalankan fungsi kontrol terkait kontrak kerja dan adendum. Proyek ini awalnya dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Tapi mereka gagal melakukan pelelangan hingga akhirnya proyek ini dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltim,” ucap Ely, Kamis, 16 Februari 2023.

Setelah Disperindagkop dan UKM Kaltim telah melakukan lelang, akhirnya pengerjaan dilakukan oleh kontraktor melalui dua tahap pengerjaan dan terbagi dalam beberapa fase dengan total biaya Rp50 Miliar.

Namun, kata Ely, pengerjaan gedung ini tidak selesai tepat waktu dan mendapat adendum dari Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan pembangunan selama beberapa hari.

“Setelah itu, sisa dari pengerjaan yang belum selesai akan dilelang kembali pada tahun ini. Tetapi kami menekankan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya di fase pertama ini sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa proyek pembangunan Galeri UMKM ini masih dalam pengawasan dari DPRD Kaltim sebagai pelaksana fungsi kontrol menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pembangunan Galeri UMKM ini. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim untuk menggunakan Hotel Atlet sebagai gedung perpustakaan ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Pria yang akrab disapa Tiyo ini menerangkan, dirinya tidak menentang pemakaian Hotel Atlet untuk gedung perpustakaan karena memang lokasinya cukup strategis untuk menunjang operasional perpustakaan.

“Sebenarnya saya suka melihatnya ketika disitu ada perpustakaan, kemudian ada sentra UMKM untuk masyarakat belanja, ada juga sarana olahraga. Jadi semuanya lengkap disana dan mampu menarik masyarakat untuk datang membaca di perpustakaan,” ucap Tiyo, Kamis, 16 Februari 2023.

Meski demikian, Politisi Partai Golkar ini menyarankan agar Hotel Atlet tetap dimaksimalkan menjadi hotel juga lewat kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim bisa diusulkan untuk dibangun di tempat lain.

“Saya setuju saja kalau perpustakaan pindah ke Hotel Atlet. Tetapi kalau saya lebih baik bangun baru. Takutnya nanti ketika disewa atau digunakan, bangunan ini (Hotel Atlet) akan rusak dan direhab kembali. Atau nanti jika sewaktu-waktu pemerintah butuh gedung itu, mereka nanti akan terusir,” ungkap Tiyo.

Oleh sebab itu, Tiyo menyarankan untuk membangun kembali Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Dirinya pun siap mengusulkan saran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim agar bisa pembangunan gedung baru perpustakaan dapat disetujui.

“Makanya kita jalin dulu komunikasi antara Pemprov Kaltim dan komisi yang terkait di DPRD Kaltim. Tapi secara umum saya setuju kalau gedung perpustakaan itu perlu ada sesuatu yang baru untuk menarik minat baca masyarakat,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)