Samarinda, biwara.co – Ancaman krisis global diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Menurut para pengamat ekonomi, krisis ini mulai ditandai dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, serta pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Walau ancaman krisis global masih menghantui berbagai negara di dunia, namun banyak yang meyakini bahwa Indonesia mampu melaluinya. Salah satu politikus yang optimis bahwa krisis ini dapat dilalui Indonesia adalah Anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid.

Menurutnya, Indonesia telah belajar dari pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi negara di dunia mengalami penurunan. Beruntung perekonomian Indonesia dapat dikatakan stabil dan secara tidak langsung, bangsa Indonesia telah memiliki imunitas dalam menghadapi segala macam krisis yang melanda global.

“Kalau menurut saya, pandemi Covid-19 sudah membuat kita secara tidak langsung punya imunitas. Kalau misalnya kita takut akan ancaman krisis itu, maka harus kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya karena ekonomi kita masih terus bertumbuh,” ucap Ely, Rabu, 15 Februari 2023.

Indonesia, kata Ely, telah berkomitmen jelas untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi ekonomi pasca pandemi, sehingga apabila negara kembali dilanda badai dan resesi, masyarakat sudah siap menghadapinya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini menilai, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara konsumen.

“Jadi kalau ada negara lain yang menghentikan produknya ke Indonesia, kita bisa memanfaatkan produk lokal. Tentu ini akan membantu pengusaha lokal untuk meraup keuntungan yang membuat perputaran ekonomi masih bisa berjalan,” sebutnya.

Melihat kekuatan perekonomian negara yang cukup stabil, Ely menilai bahwa secara umum Indonesia sudah berdaulat secara ekonomi karena kekayaan alam yang melimpah disertai SDM yang berkompeten mampu menghidupkan roda perekonomian di tengah ancaman krisis global yang sedang melanda beberapa negara di dunia.

“Saya yakin kita mampu melewatinya,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam masih menjadi persoalan untuk segera dibenahi. Hal ini menjadi sorotan mengingat masih banyak ditemukan infrastruktur pendidikan yang belum memadai untuk meningkatkan kualitas SDM di Kaltim.

Sorotan tajam tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Menurutnya, DPRD Kaltim sudah berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen APBD Kaltim untuk sektor pendidikan. Hanya saja, beberapa tahun kebelakang realisasi anggaran di sektor tersebut dinilai belum maksimal.

“Realisasinya paling tinggi hanya 16 persen,” sebut Salehuddin, Rabu, 15 Februari 2023.

Tentu penyerapan anggaran pendidikan yang belum maksimal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Kaltim, mengingat Benua Etam harus memiliki keinginan yang baik dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM karena pemindahan IKN akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Jika kualitas infrastruktur pendidikan di Kaltim tidak dibenahi, kata Saleh, maka jangan salahkan generasi muda mendatang kalau hanya jadi penonton dalam perkembangan IKN di Kaltim, mengingat merekalah yang menentukan nasib Kaltim 5-10 tahun kedepan.

“Kalau proses realisasi anggaran untuk pendidikan ini masih belum maksimal, maka keseriusan Pemprov Kaltim untuk dunia pendidikan patut dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saleh memaparkan, di tahun 2023 ini DPRD Kaltim telah menganggarkan Rp3 Triliun atau 21 persen dari APBD Kaltim untuk sektor pendidikan. Ia berharap dana segar itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana di dunia pendidikan sehingga mampu mencetak SDM yang unggul dalam menyambut pemindahan IKN. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim menemukan banyak kecurangan yang dilakukan perusahaan tambang batu bara, saat menggelar inspeksi mendadak (sidak).

Wakil Ketua Pansus IP DPRD Kaltim, M Udin menyampaikan, pihaknya telah melakukan sidak ke berbagai perusahaan dan menemukan adanya lubang void yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

Setelah itu pihaknya melakukan sidak ke Kubar. Di sana Pansus IP DPRD Kaltim menemukan kegiatan Shift to Shift (STS) tongkang batubara dari 180 feet ke 300 feet pada alur Sungai Mahakam.

“Aturan semestinya bahwa tidak boleh melakukan STS di alur sungai. Yang diperbolehkan itu di Muara,” imbuh Udin, Selasa, 14 Februari 2023.

Selanjutnya, kata Udin, pihaknya menemukan adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan crossing jalan untuk pengangkutan batubara.

Padahal perizinan crossing jalan tersebut hanya didapat oleh satu perusahaan, tetapi nyatanya crossing jalan dilakukan oleh dua sampai tiga perusahaan.

“Ini meninggalkan tanah di jalan dan membuat pengendara roda dua terjatuh. Bahkan ada perusahaan yang mendapat izin crossing jalan, tetapi menggunakan izin itu untuk perusahaan-perusahaan lainnya,” imbuh Udin.

Lebih lanjut, Udin memohon kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menindaklanjuti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim tidak maksimal dari sektor ini. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mampu menghidupkan perekonomian di Bumi Etam pada masa pandemi Covid-19. Melihat potensi itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid meminta Pemprov Kaltim memberi perhatian sektor ekonomi tersebut.

Ely menjelaskan, ketika pandemi di mana krisis ekonomi melanda hampir semua negara di dunia, UMKM telah terlihat menunjukkan kekuatannya dalam menopang perekonomian. Menurutnya, hampir 90 persen ekonomi di Kaltim ditopang oleh UMKM, sementara 10 persen lagi berasal dari investasi usaha besar.

“UMKM itu anti krisis, tumbuh di masyarakat, kemudian terseleksi dan beradaptasi dengan masyarakat. Kemudian resistensinya luar biasa kuat terhadap isu-isu ekonomi global. Jadi UMKM sekarang menjadi tonggak atau pondasi besar bagi perekonomian Kaltim,” ucap Ely, Selasa, 14 Februari 2023.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara ini menekankan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus menggenjot UMKM di Benua Etam untuk dapat meningkatkan produksinya. Tentu hal ini tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya dorongan dari pemerintah, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

“Resistensi UMKM di daerah ini kan layaknya ikan kecil di laut. Kalau ada ikan besar (industri besar) datang, maka ikan kecil ini akan habis. Itulah UMKM. Jadi kami harap pemerintah bisa melindungi UMKM dalam artian bukan membuat mereka manja. Tapi melindungi supaya mereka bisa bersaing secara sehat karena dari sisi manajemen dan pemodalan, UMKM ini masih kecil,” terangnya.

Lebih lanjut, legislator yang juga bergelut di bidang UMKM ini berharap kepada pemerintah untuk memberikan keadilan kepada teman-teman UMKM untuk berkarya. Hal ini dilakukan supaya Indonesia khususnya Kaltim, tidak selalu bergantung kepada hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan barang impor, sehingga produk UMKM lokal dapat bersaing. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim menemukan potensi kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan di Benua Etam.

Wakil Ketua Pansus IP DPRD Kaltim, M Udin memaparkan, pihaknya menemukan beberapa perusahaan pertambangan yang belum melakukan reklamasi secara maksimal, sehingga menyebabkan permasalahan lingkungan dan sosial.

“Berdasarkan laporan BPK RI terdapat beberapa temuan dalam Pemprov Kaltim tahun 2021 antara lain, nilai jaminan reklamasi tambang yang tidak sesuai ketentuan, serta area pasca tambang batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan,” sebut Udin, Senin, 13 Februari 2023.

Berdasarkan temuan pihaknya perihal area pasca tambang yang berdampak pada lingkungan,kata Udin, ada potensi sebanyak 1.133 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak aktif dan meninggalkan bekas lubang galian tambang tanpa reklamasi, serta potensi sebanyak 272 IUP yang tidak aktif dan tidak dilakukan pencairan untuk reklamasi pasca tambang.

Selain itu, Udin mengungkapkan, ada potensi kerugian negara minimal Rp10,9 Miliar atas kerusakan jaminan reklamasi pasca tambang yang telah kadaluarsa dan meninggalkan bekas lubang tambang tanpa dilakukan reklamasi pasca tambang, serta potensi kerugian minimal Rp11,9 Miliar atas kerusakan akibat tidak melakukan penutupan void dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

“Kami juga menemukan potensi kerugian minimal Rp199,9 Miliar atas pertambangan tanpa izin,” ucap Udin.

Berkaca dari temuan tersebut, Politisi Partai Golkar ini berharap Pemprov Kaltim dapat menindaklanjuti persoalan ini sehingga tata kelola dan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Benua Etam bisa lebih teratur.

“Kami juga berharap perusahaan bisa menjalankan praktik pertambangan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga mereka bisa bertanggungjawab terhadap pemulihan ekologis terhadap sistem lingkungan hidup dan sosial,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Berkembangnya zaman membuat penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah mulai mengalami degradasi. Beragam faktor seperti kurangnya ruang secara formal untuk memperkenalkan bahasa-bahasa tersebut menjadi generasi muda sekarang lebih condong menggunakan bahasa serapan dari sisi Bahasa Indonesianya itu tidak ada kaitannya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan, ruang secara formal dilakukan untuk membangkitkan kembali penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan bahasa daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong kepada civitas akademik, baik di tingkat SD, SMP, SMA diberikan kearifan lokal supaya bagaimana bahasa daerahnya itu bisa dimunculkan kembali.

“Sekarang itu ada 9 bahasa di masing-masing daerah di Kaltim. Itu yang teridentifikasi dan masih eksis. Selebihnya ada beberapa yang sebenarnya harus kita gali lagi karena memang sebagian besar itu punah. Makanya kami akan berkoordinasi untuk melibatkan akademisi yang memang punya bidang pembahasan, untuk coba akan kita gali nantinya,” ucap Saleh, kepada wartawan di Samarinda, Senin, 13 Februari 2023.

Pengenalan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasa daerah dalam kegiatan formal dinilai sebagai upaya agar generasi muda lebih mengenal kearifan lokal mereka. Saleh menuturkan, Jangan sampai tergerus dengan teknologi modern, digital dan segala macam, sehingga bahasa daerah akan punah.

Saleh menerangkan, pihaknya akan terus berupaya mengenalkan, sekaligus juga membahasakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui event formal, misalnya kegiatan sekolah atau event yang sifatnya melibatkan banyak orang.

“Dari sisi utama kami tetap mengupayakan bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi bahasa negara dan bahasa resmi. Tetapi di lain pihak, sastra dan bahasa daerah itu menjadi bagian tidak terpisahkan bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Terutama untuk lingkup kecil di lingkungan keluarga, supaya bahasa Indonesia tetap lestari, bahasa daerah juga tetap lestari,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus Investigasi Pertambangan (Pansus IP) DPRD Kaltim siap mengawal penyaluran dana Corporate Social Responsibilities (CSR) dari perusahaan pertambangan yang ada di Kaltim.

Beberapa waktu lalu, Pansus IP telah berkunjung ke kantor PT Bayan Resources Tbk untuk melihat sejauh mana penyaluran dana CSR perusahaan tambang batubara itu kepada masyarakat. Sebelumnya, PT Bayan Resources Tbk sempat mengundang polemik bagi publik Benua Etam, lantaran menggelontorkan dana CSR-nya kepada perguruan tinggi di luar Kaltim.

Namun berdasarkan tinjauan Pansus IP DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, M Udin, PT Bayan Resources Tbk telah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kaltim untuk menyalurkan dana CSR di sektor pendidikan. Mereka telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di sektor pendidikan dengan nominal bantuan mencapai Rp16 Miliar.

Selain Unikarta, PT Bayan Resources Tbk juga menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Balikpapan (Uniba) untuk sektor pendidikan dengan nominal bantuan sebesar Rp3,5 Miliar.

“Artinya keluhan masyarakat terkait dana CSR Rp200 Miliar yang disalurkan ke perguruan tinggi di luar Kaltim sudah terjawab,” sebut M Udin, Jumat, 10 Februari 2023.

Selain dua universitas tersebut, kata Udin, PT Bayan Resources Tbk juga tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya di Benua Etam untuk menggelontorkan dana CSR di sektor pendidikan, di mana salah satu yang sedang berproses adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Mulawarman (Unmul).

“Sementara ini dan saat ini sedang berproses, mereka tengah berkomunikasi dengan universitas-universitas lain di Kaltim, khususnya Universitas Mulawarman untuk bekerjasama di sektor pendidikan,” ungkap Politisi Golkar ini.

Lebih lanjut, selama masa kerja Pansus IP DPRD Kaltim yang telah diperpanjang selama tiga bulan kedepan, Udin beserta Legislator Karang Paci lainnya akan terus mengawal penyaluran dana CSR dari perusahaan pertambangan.

“Selama ini kan banyak yang tertutup. Makanya kami akan buka seterangnya karena masih banyak perusahaan tambang yang nakal dan tidak menyalurkan dana CSR sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini akan kami kawal terus,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Menyikapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menginginkan agar Pemprov Kaltim bisa memperbaiki, merawat dan menjaga semua fasilitas olahraga yang telah dibangun, termasuk Stadion Utama Palaran.

“Kami mendorong Pemprov Kaltim bisa memperbaiki, merawat, menjaga, kemudian mengelola Stadion Utama Palaran dengan baik,” kata Nidya Listiyono, Jumat, 10 Februari 2023.

Setelah merawat dan memelihara dengan baik, kata Politisi Golkar ini, Pemprov Kaltim bisa menyewakan Stadion Utama Palaran, kepada masyarakat.

Dengan demikian, dana tersebut bisa masuk ke dalam kas daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

“Kalau masyarakat umum mau sewa kan itu ada pemasukannya ke kas daerah. Jadi aset itu berguna bagi peningkatan PAD Kaltim,” ucapnya.

Nidya melanjutkan, Komisi II DPRD Kaltim sendiri telah mengecek dan meninjau segala fasilitas yang ada di Stadion Utama Palaran.

Ia berharap Pemprov Kaltim bisa serius untuk menata dan merawat Stadion Utama Kaltim agar aset daerah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga daerah.

Diinformasikan, Stadion Palaran menjadi venue utama pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Kaltim tahun 2008.

Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya agar stadion berkapasitas 67.000 tempat duduk tersebut, dilirik investor. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Semakin hari keberadaan Hotel Atlet yang berada dalam kompleks Gelora Kadrie Oening Samarinda semakin memprihatinkan. Padahal jika dikelola dengan baik, aset tersebut bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Benua Etam.

Melihat semakin muramnya wajah Hotel Atlet, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mendorong kepada Pemprov Kaltim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memanfaatkan aset tidur atau aset yang tidak produktif dalam operasional sehari-hari.

“Kalau mau cuan, kami mengusulkan supaya bangunan itu dapat difungsikan sebagai hotel komersial dengan pola kerjasama pihak ketiga. Ini dilakukan supaya aset tersebut dapat berfungsi dan menghasilkan PAD,” sebut pria yang akrab disapa Tiyo ini, Kamis, 9 Februari 2023.

Bukan tanpa alasan Tiyo mengusulkan demikian. Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa letak Hotel Atlet cukup strategis. Kemudian fasilitas pendukungnya seperti lahan parkir, sarana olahraga yang lengkap, membuat bangunan tujuh lantai ini memiliki nilai tawar yang tinggi.

“Harusnya OPD terkait bisa memperhitungkan mulai dari potensi sewa dan pendapatan yang akan diterima. Itu kan tinggal dipoles saja sudah terlihat bagus. Toh jika ada hotel umum di sana, Pemprov Kaltim bisa memanfaatkannya jika ada kegiatan berskala besar, tentu dengan harga spesial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tiyo berharap pemerintah mulai memperhitungkan pemanfaatan Hotel Atlet dengan mencari pihak ketiga yang mau menyewa bangunan tersebut untuk meraup PAD dari aset-aset yang saat ini belum berfungsi secara maksimal.

“Daripada diam begitu saja tidak menghasilkan sama sekali, lebih baik dimanfaatkan dengan menjalin kerjasama lewat pihak ketiga,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyarankan agar Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim melakukan komunikasi untuk mencari jalan keluar persoalan pembangunan Mini Soccer di kawasan Voorvo.

Mencuatnya polemik ini tidak lepas dari konsekuensi upaya komersialisasi olahraga yang berdiri di aset daerah melalui kerjasama pihak ketiga. Saleh menilai bahwa Pemprov Kaltim sebenarnya sah-sah saja menggunakan lapangan sepak bola di Voorvo untuk pembangunan Mini Soccer melalui skema kerjasama pihak ketiga.

“Apalagi jika berpotensi menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Kaltim. Tapi masalahnya adalah bagaimana aset Pemprov Kaltim itu dibangun pada posisi yang tidak seharusnya menurut pertimbangan rencana detail tata ruang kota. Ini yang jadi masalah sekarang,” kata Saleh, Kamis, 9 Februari 2023.

Pemkot Samarinda sendiri secara tegas meminta pihak ketiga yang membangun proyek Mini Soccer untuk mengurus seluruh perizinan terlebih dahulu. Keputusan ini pun didukung penuh oleh Salehuddin.

Meski demikian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini menginginkan agar Pemkot dan Pemprov terlebih dahulu berkoordinasi terkait perencanaan proyek Mini Soccer ini agar tidak bersinggungan dengan proyek pengendalian banjir yang sedang gencar dilakukan Pemkot Samarinda.

“Kami harap prosesnya bisa segera diselesaikan. Namun jika itu bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Samarinda, maka harus ada solusi atau jalan tengah. Terlebih lagi, aset Pemprov Kaltim juga banyak,” kata Saleh.

Lebih lanjut, Saleh berpendapat bahwa Pemprov Kaltim masih memiliki banyak aset yang bisa digunakan untuk proyek pembangunan Mini Soccer, sehingga proyek ini tidak bertentangan dengan rencana detail tata ruang kota dari Pemkot Samarinda.

“Kalaupun mau tetap dibangun ya silahkan saja. Tapi harus mengikuti pedoman yang lebih detail lagi karena lokasi itu masuk dalam rencana tata ruang dari Pemkot Samarinda,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)