Samarinda, biwara.co – Rapat Paripurna (Rapur) ke 4, digelar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masa sidang I Tahun 2023 dengan agenda pengambilan sumpah jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD komisi II fraksi Gerindra dari Mashari Rais kepada Ambulansi Komariah.

Rapur yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD provinsi Kalimantan Muhammad Samsun itu, terlaksana sana di Gedung B kantor DPRD Provinsi Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (16/1/2023).

Dihadapan pimpinan, anggota DPRD Kaltim, serta para tamu yang hadir, di tuntun oleh Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Ambulansi Komariah mengucapkan janji sumpahnya.

Kemudian Komariah menyampaikan, bahwa dihari pertamanya menjabat, dirinya masih akan mengikuti agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim ke Jakarta.

“Besok kita berangkat ke Jakarta, mengikuti kegiatan Banmus. Memang masih mengikuti agenda saja,” ucapnya.

Serta, dirinya juga mengatakan, untuk prioritas yang akan di kerjakan selanjutnya, Komariah akan melihat dulu apa saja program yang sudah tercatat sebelumnya.

“Ini saya belum ke ruangan dan belum ketemu staf. Tapi pasti akan saya kerjakan langsung. Terutama kita akan melanjutkan program Pak Mashari Rais,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Muhammad Samsun mengucapkan selamat kepada yang baru saja dilantik. Besar harapannya, agar Ambulansi Komariah bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

“Bekerjalah secara maksimal untuk rakyat, emban tugas serta amanah dari partai dan konstituen. Saya harap kita bisa ber-DPRD dengan baik dan ikuti tata tertib yang sudah ada,” katanya.

Tidak lupa, Samsun juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Mashari Rais yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya menjadi wakil rakyat DPRD Kaltim.

“Selain itu, saya juga mau berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Mashari Rais. Sebab, sudah mendedikasikan waktu tenaga dan pikirannya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Kaltim selama ini,” pungkasnya. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Jajaran petinggi PLN Kalimantan Timur (Kaltim) bertandang ke DPRD provinsi Kaltim, untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang pimpinan DPRD Kaltim agar dapat datang saat peresmian PLN di proyek Smelter Nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara (Kukar). Pada Kamis 19 Januari 2023 mendatang.

Dimana kedatangan General Manager (GM) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Kaltim Josua Simanungkalit beserta jajaran diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, yang didampingi oleh Wakil Ketua Sigit Wibowo dan ketua Komisi II Nidya Listiyono, di ruang rapat pimpinan, gedung D kantor DPRD Kaltim, pada Senin (16/1/2023).

Untuk diketahui, PT PLN (Persero) berhasil melaksanakan pengisian tegangan pertama (energize) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan Bukuan–PT Kalimantan Ferro Industry (KFI). Energize ini untuk mendukung pertumbuhan industri nikel di Kalimantan, bahkan PLN berhasil meyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 tahun dengan 87,93 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pembangunan ini, kata Samsun sebagai bentuk pesan dan kepastian investasi. Memberikan kepercayaan pada investor baik dalam dan luar negeri, dengan tercukupinya pasokan listrik oleh PLN.

“Selain itu, tadi juga disampaikan PLN lagi membenahi diri terkait penyambungan listrik di IKN, jaring listrik PLN juga telah terkoneksi antara Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kaltara, jadi listrik di Kaltim ini di suplay dari provinsi lainnya di Kalimantan, sehingga kita bisa merasakan tidak ada lagi pemadaman bergilir, kecuali memang ada terjadi gangguan ,” terangnya.

Selanjutnya, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menuturkan, PLN kini telah berkomitmen untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel dari sekarang. Beralih ke pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan seperti tenaga air dan tenaga surya.

“Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang,” ungkap Samsun.

Tidak lupa, Samsun juga menyampaikan saat pertemuan tadi, juga membahas tentang daerah terdalam, daerah tertinggal dan daerah terluar, yang belum mendapatkan listrik.

“Sehingga diharapkan PLN memiliki terobosan atau program yang berfokus ke daerah-daerah tersebut,” tandasnya. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat Paripurna ke 3 masa sidang I tahun 2023, membahas beberapa agenda salah satunya penyampaian Laporan Hasil Kerja Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim, serta pembahasan pencabutan beberapa Peraturan Daerah (Perda), yang sudah tidak relevan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, serta didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo, juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Kaltim Didi Rusdiansyah Anandhani, yang terlaksana di gedung B kantor DPRD Kaltim, pada Senin (16/1/2022).

Samsun sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa ada tiga agenda yang dibahas. Pertama pengesahan revisi kagiatan dewan, kedua Penyampaian Laporan Masa Kerja Komisi I DPRD Kaltim Pembahas Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau untuk perda nomor 9 itu yang dirubah tentang OPD, jadi ada perubahan terkait dengan usulan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mesti ada badan riset disetiap provinsi, kemudian juga menyesuaikan dengan organisasi struktur daerah menyesuaikan dengan kebutuhan daerah juga,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, bahwa komisi I telah membahas hal tersebut, juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), hearing dan sebagainya ke beberapa pihak, namun memang tahapannya belum final.

“Hanya saja belum di Paripurna kan, atau belum final, karena memang tahapannya, kita memang harus asesmen atau kita harus konsultasi dulu ke Kemendagri. Nah asistensi di Kemendagri itu yang belum selesai sampai hari ini, nah jawaban belum kita terima,” ungkap Samsun.

Setelah itu, penyampaian Laporan Masa Kerja Komisi III DPRD Kaltim Pembahas Dua Buah Ranperda. Pertama, Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, kemudian Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

“Karena kita anggap itu tidak relevan, jadi kita akan rubah perdanya,” ujar Bendahara DPD PDI Pejuangan Kaltim tersebut.

Sementara penyampaian laporan masa kerja Komisi I disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Samsun menyampaikan, memang perlu adanya perpanjangan masa kerja sebab tahapan untuk pengesahan belum terpenuhi.

“Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, mengingat masih belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan Ranperda dimaksud sehingga perlu adanya perpanjangan masa kerja,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk Laporan Masa Kerja Komisi III disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan, Komisi III juga meminta perpanjangan masa kerja mengingat masih belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan ranperda dimaksud.

“Berdasarkan laporan Komisi I dan Komisi III yang telah disampaikan, mengingat belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan ranperda dimaksud maka perlu adanya perpanjangan masa kerja,” ujar Samsun.

Samsun juga mengatakan, bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim telah merevisi jadwal kegiatan.

“Maka sebelum revisi agenda ini dilaksanakan, sesuai dengan peraturan, jadwal ini harus disahkan dulu dalam rapat paripurna,” tuturnya.

“Ketika sudah ada jawaban dari Kemendagri untuk bisa dicabut yah kita cabut, kita ganti yah kita ganti,” tandas Samsun. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Kota Samarinda sebagai pusat perniagaan membuat aktivitas pendistribusian barang di kota Tepian ini, seakan tidak pernah tidur. Industri yang berkembang di kota ini membuat aktivitas kendaraan berbobot besar terus terlihat di sepanjang jalan Kota.

Mulai dari distribusi bahan pokok makanan, hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membuat kendaraan berkapasitas besar terus lalu lalang. Namun, sayangnya tidak semua kendaraan besar itu, dinyatakan layak beroperasi, terutama yang tergolong Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

Sebab, tidak jarang kendaraan ODOL ini, dapat berakibat fatal pada pengguna lalu lintas lain, bahkan hingga berujung na’as. Bahkan saat kendaraan ODOL memarkir di pinggir jalanpun tetap menjadi ancaman pengendara lain, lantaran memakan bahu jalan terlalu banyak.

Persoalan inipun membuat geram masyarakat, sehingga diharapkan ada langkah tegas dari pemerintah untuk menertibkan kendaraan ODOL ini. Padahal sejak tahun lalu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah membuat woro-woro, bahwa di tahun ini zero ODOL di Kota Tepian.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara, yang mengatakan bahwa pihaknya memang harus bertahap untuk menghilangkan kendaraan ODOL.

“Sebab aturan zero ODOL ini adalah keputusan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan,” ujarnya, pada Kamis (12/01/2023).

Di satu sisi, untuk mengurangi adanya kendaraan besar memarkir di pinggir jalan, Pemkot Samarinda sudah berancang-ancang menyiapkan lahan khusus. Sehingga upaya ini menjadi langkah teknis yang harus dipenuhi Pemkot Samarinda, dalam rangka penertiban kendaraan ODOL.

“Karena sebagian sudah dipindahkan ke gudang yang disamping polres. Jadi di sekitar lokasi itu dijadikan parkir untuk kendaraan besar,” tutur Andi Harun.

Menurut Andi Harun, bahwa langkah ini dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk mengurangi secara signifikan, kendaraan ODOL yang parkir di tepi jalan.

“Saat ini kerja sama dengan bulog, saya pastikan sekarang sudah memasuki tahap finalisasi,” ujarnya.

“Setelah itu tinggal pelaksanaan, mudahan bulan ini selesai semua dan awal Februari kita sudah bisa memanfaatkannya,” harap orang nomor satu di kota Tepian itu.

Namun, ia tetap meminta dengan tegas kepada seluruh pengusaha maupun pemilik kendaraan untuk segera menormalisasi kendaraannya, agar tidak ada lagi kendaraan ODOL beraktivitas di Kota Samarinda.

Sebab hal ini juga menyangkut keselamatan orang banyak, tidak kurang dari 14 warga Samarinda telah meregang nyawa akibat ODOL yang tidak layak jalan.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya memang sedang berupaya untuk mewujudkan zero ODOL.

Namun untuk melakukan penertiban, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan, dalam menertibakan kendaraan pihaknya harus menggandeng kepolisian, tepatnya melalui satlantas.

Saat ini, dari bagian uji kir sudah tidak lagi menerima kendaraan odol melakukan uji kir, sebelum melakukan normalisasi.

“Kalau tahun sebelumnya masih kami terima karena kita juga harus mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau tahun ini harus melakukan normalisasi dulu,” pungkasnya. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak secara nasional akan segera terselenggara pada tahun 2024. Dimana, seiring dengan penambahan penduduk yang ada saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Samarinda meyakini perlu ada penambahan Tempay Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut diungkapkan, Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat, untuk mempersiapkan kebutuhan pemilihan suara di kontestasi politik tahun depan, pihak berancang-ancang menyiapkan setidaknya 3008 TPS.

“Memang secara kuantitas, lebih banyak dari penyelenggaran pemilu pada 2019 lalu, dalam pemilihan legislatif Kota Samarinda yang hanya 2558 TPS,” ujarnya.

Firman juga menyampaikan, untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan TPS, termasuk pendataan pemilih yang berjalan dalam waktu dekat.

“Tujuannya tidak lain untuk memudahkan beberapa pemilih tertentu. Seperti yang ada di rutan, lapas itu akan dibangun sendiri. Termasuk pemilih dari mahasiswa juga akan kami petakan, karena sekarang di kampus tidak mau mendirikan TPS,” jelasnya.

Maka itu, beberapa TPS juga akan ditambah, guna menyesuaikan dengan jumlah pemilih. Khususnya di beberapa kawasan padat penduduk, di beberapa RT yang menjadi basis dari TPS itu sendiri.

Sebab jumlah penduduk tentu akan berimplikasi terhadap sebaran pemilih dari suatu daerah.

“Ketika jumlah pemilihnya di atas angka 300 dan bisa jadi luasan wilayah RT ternyata berjauhan, mau tidak mau harus didirikan TPS tersendiri, tak heran dalam satu RT terdapat dua TPS,” ungkap Firman.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menargetkan, partisipasi hak pilih warga tepian pada pemilu tahun depan bisa meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan TPS yang layak dan manusiawi.

Untuk itu, orang nomor satu di Samarinda ini, juga telah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda agar melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang memiliki karyawan dari luar daerah.

“Sehingga pemerintah nantinya bisa membantu menyediakan TPS khusus di perusahaan tersebut,” ujarnya.

“Jangan lupa dicek juga kelayakan tempat dan identifikasi karyawan dari perusahaan-perusahaan yang dimaksud agar pemerintah bisa membantu KPU untuk menyediakan TPS khusus,” pungkas Andi. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Pemanfaatan Lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dulunya Lapangan Bola yang terletak di Jalan Jenderal Suprapto, Vorvo, hingga kini masih menjadi pro kontra yang terus dibahas oleh pemerintah.

Diketahui, setelah sebelumnya ada upaya pembuatan mini soccer, membuat Wali Kota Samarinda Andi Harun, turun tangan dalam menghentikan pembangunan tersebut.

Meski diketahui lahan tersebut menjadi lahan Pemprov Kaltim, namun tetap saja segala pembangunan harus berlandaskan pada perizinan yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyoroti hal tersebut lantaran pembangunan mini soccer itu tidak memenuhi syarat pembangunan paling fatal, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal ini kemudian yang memancing Pemprov Kaltim untuk berpikir kembali dalam memberikan persetujuan terhadap pihak pembangunan mini soccer.

“Kemarin (Senin) saya melihat di HUT Kaltim Pak Gubernur (Isran Noor) statement nya mengatakan pilih yang lebih bermanfaat. Yang artinya, disposisi Gubernur adalah prinsipnya setuju selama sesuai aturan perundang-undangan” ujar Andi sapaan akrabnya, pada Selasa (10/01/2023).

Sehingga ia pun beranggapan bahwa yang pembangunan kolam retensi lebih bermanfaat, daripada sekadar sarana olahraga mini soccer. Pasalnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, lokasi tersebut menjadi kawasan rawan banjir.

“Nah saya menduga BPKAD Kaltim itu tidak mengkaji secara komprehensif. Memang ada pernyataan pak Fahmi di HUT Kaltim ‘itukan dulu lapangan bola jadi kalau dibikin mini soccer sesuai’,” sebutnya.

Meski sebelumnya lahan tersebut sebenarnya pernah ada lapangan bola, namun bukan berarti pembangunan baru tidak patut ditinjau ulang, untuk menyesuaikan fungsi lahan tersebut.

Sehingga dalam pertemuan bersama Pemprov kemarin, ia sudah mengarahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota, selaku pihak mewakili Pemkot Samarinda, agar tetap menyarankan agar lahan tersebut dijadikan kolam retensi.

Namun bukan berarti, orang nomor satu di kota Tepian ini, tidak mendukung adanya pembangunan mini soccer yang berada di lahan Pemprov Kaltim tersebut.

“Kami pokoknya dukung dan diharapkan direkomendasikan untuk dipindahkan ke lahan yang tidak masuk kawasan rawan banjir,” ucap Andi.

Pada dasarnya, mantan legislator Karangpaci itu, memberikan dukungan atas pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun besar harapannya, agar pengelolaan tersebut direkomendasikan untuk dipindahkan ke lahan yang tidak masuk kawasan rawan banjir di Kota Samarinda.

”Jadi gini, intinya master plan kita di daerah situ adalah kawasan rawan banjir. Hari ini BPKAD Kaltim rapat bersama Pemerintah Kota Samarinda. Saya sudah beri beberapa arahan. Prinsipnya saya mendukung upaya optimalisasi aset Pemerintah Provinsi Kaltim. Tapi mohon untuk tidak ditempat tersebut,” pungkas Andi. (Cyn)

Jakarta, biwara.co – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke 50 tahun, mengusung tema “Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam” dengan subtema “Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya”.

Dimana, peringatan HUT PDI Pejuangan yang saat ini telah berusia setengah abad itu, digelar di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (10/01/2022).

Peringatan HUT ini dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Tokoh sekaligus Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri hadir di lokasi acara pada pukul 09.00 WIB.

Serta, yang turut mendampinginya, presiden 2 periode besutan PDI Perjuangan, Joko Widodo. Hadir juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta sejumlah elite partai.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya untuk blusukan turun ke masyarakat langsung.

Megawati, inginkan agar seluruh kadernya bisa melekat dan dekat secara emosional dengan rakyat.

“Bonding, menyatunya itu bukan fisik, terasa ada getaran. Kalau nggak turun ke bawah nggak akan merasakan,” kata Megawati dalam sambutannya di acara HUT ke-50 PDI Pejuangan di JIExpo Kemayoran.

Megawati juga menyindir kadernya yang hanya leha-leha, dan malah mengedepankan penampilan ketimbang turun berinteraksi ke masyarakat.

“Gimana kamu jegrok-jegrok, hanya nodoh, datang keren, nggak mau turun ke bawah ayo angkat tangan siapa yang belum turun ke bawah,” kata Megawati.

“Ada yang sudah ada yang meneng (diem). Hayo kenapa belum turun? Katanya mau tempur mau menang atau tidak?” tanya dia dari atas panggung.

“Mau” seru ribuan kader dihadapan Megawati.

Perlu diketahui juga, bahwa HUT PDI Perjuangan kali ini, menjadi momen bersejarah karena akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal guna memperkuat jati diri PDI Pejuangan sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial.(*)

Jakarta, biwara.co – Perintah Harian dikeluarkan oleh ketua umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebanyak 7 (tujuh) perintah harian dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 50 tahun PDI Pejuangan, pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 mendatang.

Megawati menyampaikan, perintah tersebut dikeluarkan karena HUT PDI Pejuangan ke 50 merupakan momentum yang sangat penting untuk menggelontorkan semangat juang partai dengan melihat seluruh perjalanan kepartaian.

Semangat juang tersebut terlihat dari pembentukan PNI pada 4 Juli 1927, lalu pembentukan PDI pada 10 Januari 1973, hingga saat ini menjadi PDI Pejuangan.

“Itu guna menjawab panggilan sejarah PDI Perjuangan bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (7/01/2023).

Diketahui, berikut ketujuh Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri:

1. Perkokoh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Genggam tangan persatuan dengan rakyat, dan jadikan PDI Perjuangan sebagai kekuatan pemersatu bangsa, dan solid bergerak menyatu dengan rakyat guna memenangkan Pemilu 2024;

3. Gelorakan jiwa gotong royong guna menghapus paham individualisme, dan jadikan mimpi, harapan, cita-cita rakyat untuk diperjuangkan sebagai kepentingan kolektif utama Partai;

4. Terus nyalakan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya membangun semangat juang dari kalangan, petani, nelayan, dan buruh untuk diorganisir menjadi pilar-pilar kekuatan nasional Indonesia bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan;

5. Wujudkan semangat dan roh perjuangan Partai agar menjadi satu kekuatan yang solid bergerak ke bawah membangun semangat juang rakyat, sebab rakyatlah pemegang kedaulatan politik tertinggi kekuasaan pemerintahan negara;

6. Hadirkan program kongkrit di tengah rakyat melalui gerak kebudayaan membangun jati diri bangsa; gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan gerakan meningkatkan taraf kehidupan rakyat;

7. Lanjutkan langkah rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan secara sistemik, dan secara sungguh-sungguh menyerap seluruh aspirasi rakyat untuk menjadi kebijakan publik, serta terus perkuat 5 (lima) Mantap Partai, yakni mantap ideologi, organisasi, kader, program, dan sumber daya Partai, serta mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedepankan riset dan inovasi.

Demikian Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan untuk digelorakan semangatnya pada tanggal 10 Januari 2023, dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.(*)

Samarinda, biwara.co – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang ke 50 tahun jatuh pada Selasa (10/01/2023). Yang mana sebanyak 12 ribu Satuan Tugas (Tugas) dari seluruh penjuru Indonesia dikumpulkan dan terlibat dalam perayaan HUT PDI Pejuangan hari ini.

Serta Kader-kader, pengurus PAC, Ranting, Fraksi, dan petugas partai di eksekutif dari seluruh wilayah di Indonesia turut hadir dalam perhelatan tersebut.

Wakil ketua DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menyampaikan bahwa pada HUT PDI Pejuangan di Cibubur tahun ini, DPD PDI Pejuangan Kaltim mengirimkan kurang lebih 300 kader baik dari DPC, pengurus PAC, ranting, fraksi, hingga petugas partai di eksekutif.

“HUT PDI Perjuangan di Cibubur, Kaltim mengirimkan kurang lebih 300 kader baik pengurus PAC, Ranting, Fraksi, kemudian petugas partai yang di eksekutif berangkat semua,” ujarnya.

“Dari kaltim aja 300 orang nanti akan berkumpul jutaan warga PDI perjuangan dari seluruh Indonesia,” sambung Samsun.

Persembahan khusus, kata Bendahara DPD PDI Pejuangan Kaltim tersebut, Kaltim akan memberikan hadiah di 2024 dalam bentuk kemenangan pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Persembahan khusus nanti di 2024 ya dalam bentuk kemenangan Pileg dan Pilpres itu persembahan terindah untuk ibu Megawati Soekarno Putri,” ujarnya.

Dirinya optimis pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan kemenangan PDI Perjuangan, sebab menurutnya PDI Pejuangan sebagai Partai ‘Wong Cilik’ artinya menjadi magnet tersendiri dari rakyat untuk memilih PDI Pejuangan.

“Optimis dong, karena apalagi yang membuat kita tidak optimis, semua sudah dilakukan tinggal keputusan rakyat saja. Cara pendekatan dengan rakyat pastinya dengan bekerja, menangis dan tertawa bersama dengan rakyat,” pungkas Samsun. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 50 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebanyak 35 anggota Satuan Tugas (Satgas) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut dilibatkan dalam Apel Akbar, yang akan terlaksana di Cibubur, Jakarta Timur.

Dimana, Puluhan anggota Satgas DPD PDI Perjuangan Kaltim akan lebih dulu menjalani pelatihan sebelum mengikuti apel akbar ulang tahun emas partai yang akan dipimpin oleh ketua umum partai Megawati Soekarnoputri tersebut.

Wakil Sekretaris Internal sekaligus Komandan Satgas PDI Perjuangan Kaltim Supratono menerangkan, anggotanya telah tiba di Jakarta pada Rabu, 4 Januari 2023 kemarin.

“Anggota Satgas Kaltim bersama anggota Satgas partai dari seluruh Indonesia mengikuti rangkaian kegiatan mulai 5 hingga 8 Januari 2023,” ungkap.

“Mengikuti pelatihan khusus yang dilatih Brimob Polri. Setelah itu, tanggal 9 dan 10 Januari persiapan mengikuti apel akbar,” jelas Supratono dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (4/1/2023).

Pelatihan tersebut kata Supratono, dipersiapkan untuk atraksi pada acara HUT PDI Perjuangan. Maka dari itu, anggota Satgas yang terpilih mengikuti pelatihan tidak cukup hanya berwawasan anggaran dasar partai tapi juga memiliki kemampuan bela diri.

“Harapannya yang kita berangkatkan ini bisa mengikuti pelatihan kesatuan tugas dan menjadi ilmu mereka dan kemudian menyambung silaturahmi dengan teman-teman Satgas seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Supratono, berharap momentum ini juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas dan kerjasama antar satgas PDI Perjuangan dari seluruh daerah se-Indonesia.

“Kita berangkatkan hari ini untuk bisa mengikuti pelatihan kesatuan tugas dan menjadi ilmu mereka dan kemudian kita menyambung silaturahmi ke teman-teman Satgas seluruh Indonesia,” ucapnya

“Supaya ketika ada hal-hal yang diperlukan untuk bisa kita bekerja sama. Itulah yang kita inginkan,” pungkasnya.

Setelah itu pada tanggal 9 hingga 10 Januari 2023 persiapan pelaksanaan apel Akbar. (Cyn)