Samarinda, biwara.co – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), telah dicabut oleh Pemerintah Pusat. Informasi yang dihimpun, bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.

Keputusan ini diambil Presiden Jokowi setelah melihat kasus harian Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir. Kasus Covid-19 terkendali pada level yang rendah.

Melihat hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono, menyampaikan meski PPKM sudah dicabut bukan berarti masyarakat tidak waspada. Namun, menurutnya dengan pencabutan PPKM ini, perekonomian akan lebih membaik.

“PPKM secara Nasional sudah dicabut, bukan berarti kita tidak waspada. Tetapi intinya bahwa proses perekonomian kita bisa melaju lebih kencang lagi,” ujarnya, pada Rabu (4/01/2023).

Dirinya juga berharap, dengan pergerakan ekonomi saat ini, seluruh UMKM dapat lebih berkembang dan leluasa lagi.

“Dengan begitu, ujung-ujungnya taraf hidup kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa meningkat dan kita berharap 2023 nanti APBD bisa melonjak diatas Rp20 triliun. Itu poinnya,” jelas Tio sapaan akrabnya.

“Sehingga pemerintah bisa punya ruang yang lebih luas lagi untuk kemudian membangun Kaltim di 2023,” sambungnya.

Untuk itu, dia dan pihak komisi II DPRD Kaltim akan genjot banyak sektor, dan para Perusda, seperti salah satunya DBH kelapa sawit.

“Tadi sudah disampaikan pak Gubernur dan pendapatan-pendapatan lain. Kita juga mendorong Perda Pemanfaatan Aliran Sungai di Kaltim supaya bisa menjadi satu sektor yang kemudian bisa kita tingkatkan yang kemudian bisa kita naikkan PAD. Kemudian perusdanya. Kita lihat terus itu,” tutur Tio.

“Dan disisi lain, Bapenda terus bergerak untuk kemudian collect pajak baik itu kendaraan dan air permukaan, rokok, cukai dan yang lainnya, dan pada tahun 2023 optimis APBD Rp. 20 Triliun lebih,” pungkasnya. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Selama ini pengelolaan aliran Sungai Mahakam telah banyak dikuasai oleh pihak swasta yang mana terdapat izin konsesinya.

Melihat hal itu, ketua komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mendorong agar pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera membuat peraturan daerah (Perda) inisiatif terkait pengelolaan Sungai Mahakam.

“Saya pikir itu tidak menjadi masalah, tetapi menjadi masalah adalah kita bekerja sama dengan misalnya pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo),” sebutnya, pada Senin (2/01/2023).

Maksudnya, kata Tio, dimana positioning Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki semestinya lebih kuat daripada pihak Pelindo. Untuk itu, pihaknya mendorong agar dibuat perda inisiatif tersebut.

“Kami mendorong untuk diajukan Perda inisiatif terkait pengelolaan Sungai Mahakam,” tegas Tio sapaan akrabnya.

Dimana, komisi II yang bergelut di Bidang Perekonomian, Tio memohon kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk langsung melakukan pengecekan di lapangan.

“Mohon bisa dilakukan pengecekan langsung dan, saya titipkan perusda untuk aliran sungai kita. Selama ini aliran sungai kita ternyata banyak dikuasai oleh swasta bahkan ada izin konsensinya,” ujarnya.

“Karena konsesi wilayah sungai yang ada di kita adalah milik Kaltim, termasuk jembatan-jembatan,” pungkas Tio. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Bakal Calon (Bacalon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) Emir Moeis, menyerahkan surat dukungan minimal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang diterima langsung oleh ketua KPU Kaltim Rudiansyah, pada Senin (26/12/2022).

Pada Siang pukul 11.00 WITA, penyerahan dukungan minimal tersebut diserahkan oleh Liaison Officer (LO) dari Emir Moeis Supratono, dan diterima langsung Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, pada pukul 11.15 WITA.

Dimana, mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut merupakan orang ke tiga yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kepada KPU sejak dibuka 16 Desember lalu.

“Hari ini kami hadir ke KPU untuk menyerahkan surat dukungan minimal yang disyaratkan KPU, Surat dukungan minimal ini kami serahkan dengan jumlah 2.785 dari sebaran 8 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, saya selaku LO kemudian mendapatkan mandat penyerahan,” ujar Supratono LO Emir Moeis kepada media.

Dirinya melanjutkan dari persyaratan yang sudah ditentukan KPU minimal 2000 KTP pendukung bakal calon DPD RI.

Menurutnya, jumlah surat dukungan yang diserahkan tersebut telah diunggah oleh pihaknya ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang notabene diketahui bahwa silon tersebut merupakan suatu aplikasi yang digunakan para Bakal Calon Anggota DPD-RI untuk memasukkan sejumlah surat dukungan pemilih yang bersumber dari Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan.

“Kalau dari jumlah yang disyaratkan insya Allah lebih, mengingat jumlah yang disyaratkan adalah 2.000 jumlah surat dukungan, sementara kami telah melaporkan atau meyerahkan sebesar 2.785 surat dukungan,” jelas Tono sapaan akrabnya.

Pihaknya berterima kasih kepada KPU karena ini sistem baru, serba online dan rumit. Supratono bersyukur karena teman-teman di KPU sudah membantu terkait input di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Mudah-mudahan kedepan harapannya apa yang menjadi keinginan kita sebagai tim Bapak Emir Moeis bisa maju selanjutnya menjadi calon DPD RI untuk pemilu 2024,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, mengatakan hingga saat ini KPU Kaltim mencatat setidaknya terdapat 24 orang bakal calon telah meminta Silon, namun baru 3 diantaranya telah menyerahkan surat dukungan minimal ke KPU Kaltim, Ke tiga bakal Calon tersebut yakni H Nanang Sulaiman, H. Rendi Susiswo Ismail dan Emir Moeis, yang menyerahkan berkas dukungan.

“Kami dari KPU Kaltim akan terus menunggu para bakal calon untuk menyerahkan surat dukungan minimal sampai tanggal 29 Desember 2022 hingga pukul 23.59,” ucapnya.

Setelah menyerahkan surat dukungan minimal Bacalon yang harus dipenuhi persyaratannya, dengan minimal 2 ribu surat dukungan di Kaltim, yang sebarannya di 5 kabupaten/kota.

“Kemudian jumlah dukungan itu bersama lampirannya itu diupload di silon. Nanti sebelum menyerahkan Silon akan mendeteksi keterpenuhan syarat dan kelengkapan input terkait dengan data pendukung,” ujar Rudi.

Setelah memenuhi atau melebihi syarat minimal itu pihak calon mencetak form yang akan diserahkan di KPU Kaltim sehingga tidak bisa dibuat form sendiri untuk melakukan pendaftaran.

“Nanti dicetak melalui silon dan akan keluar angka jumlah dukungan maupun minimal sebaran dan kesesuaian itulah yang akan diserahkan pada KPU Kaltim,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan dalam peraturan, memberikan ruang bagi bakal calon yang berhalangan hadir saat penyerahan dukungan, boleh diserahkan melalui LO atau penghubung dengan syarat memberikan mandat sehingga mandat itu yang akan kita periksa bersama bakal calon dan yang menyerahkan adalah orang yang memiliki mandat.

Adapun untuk sampai hari ini ada 24 bacalon yang mengajukan akun silon. Yang baru menyerahkan dan menerima tanda terima baru 3 orang termasuk Emir Moeis.

“Hasil pantaun kami, yang lain masih sementara menginput,” ucapnya.

Selanjutnya, setelah tahap pengumpulan berkas selesai akan dilakukan verifikasi.
Dia menyebut ada dua verifikasi. Pertama ada verifikasi administrasi, di dalamnya ada klarifikasi setelah selesai baru masuk verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi nanti data yang setelah masuk di Silon tingkat Provinsi akan di serahkan kepada Kabupaten/Kota untuk meneliti perorang.

“Nomor Induk Kependudukannya sesuai atau tidak dengan hardkopinya. Setelah selesai lalu direkap di tingkat Provinsi baru masuk ke verifikasi faktual,” ucapnya.

Untuk diketahui bersama, penyerahan surat dukungan adalah salah satu syarat bagi para bakal calon anggota DPD RI untuk mendapatkan tiket maju ketahap lanjutan seperti tahap verifikasi dan lainnya.

“Tahap Verifikasi ini meliputi yaitu Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD, atau dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih,” jelasnya.

“Maka bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan, sesuai dengan rujukan PKPU No 10 Tahun 2022 pasal 11,” pungkas Rudi. (Cyn)

Samarinda, biwara.co – Pada Akhir Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan Penertiban bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) Segmen Kelurahan Bandahara harus tuntas, melalui tim terpadu penertiban di bantaran SKM telah menurunkan alat berat untuk membersihkan bangunan yang tersisa, pada Rabu (21/12/2022).

Kegiatan yang dipantau langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, beserta seluruh jajarannya, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Dinas PUPR Pera Kaltim yang menggarap kegiatan normalisasi di SKM.

Sedikitnya sudah ada 72 bangunan yang terbongkar terdiri dari RT 15,16,17 tepatnya disamping Jembatan Perniagan Pasar Segiri.

“Memang secara kondisi di lapanganan tidak sepenuhnya berjalan mulus, lantaran ada proses pergantian lahan yang terhambat untuk satu bangunan,” ujar Andi Harun.

Namun, Andi Harun memastikan hal ini tidak akan menghambat pengerjaan normalisasi yang akan dilakukan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Pera Kaltim.

“Persoalan ini wajar saja, tapi tidak perlu dibesar-besarkan karena pelan-pelan akan kami cari jalan keluarnya,” katanya.

Dirinya menyampaikan, dari bidang pertanahan Dinas PUPR Kota Samarinda sudah berupaya untuk menyelesaikan pembebasan lahannya. Namun untuk urusan pergantian lahan ini, tidak semua bisa dilakukan dengan mudah. Sebab ada satu bangunan milik seorang warga yang sudah berpindah tangan beberapa kali dengan pihak lainnya.

“Ini hanya masalah administrasi, surat tanahnya atas nama orang lain walaupun keterangannya orangtuanya sudah melaksanakan transaksi jual beli, namun aturan pengeluarakan keuangan itu harus sesuai dengan atas nama kepemilikannya,” jelasnya.

Selebihnya, orang nomor satu di kota Tepian itu, memberi perhatian terhadap masyarakat lantaran sudah memiliki kesadaran untuk tidak lagi bermukim di bantaran sungai. Sehingga ada warga yang sudah berupaya untuk membongkar sendiri, setelah menerima dana kerohiman dari Pemkot Samarinda.

“Itu yang patut kita syukuri, ya kalau di lapangan ada satu dua permasalahan seperti tadi, ya wajar saja insya Allah akan selesai semua,” tukasnya.

Menambahkan Kepala Bidang (Kabid) SDA Dinas PUPR Pera Kaltim, Runandar mengatakan untuk selanjutnya kegiatan normalisasi akan dikerjakan sepanjang 300 meter. Ia mengakui waktu penggarapan memang sedikit terhambat lantaran kegiatan penertiban baru saja dilakukan Pemkot Samarinda pada Rabu ini.

“Paling tidak sampai akhir tahun ini kami kerjakan dengan ada sedikit penambahan waktu,” tuturnya.

Namun ia memastikan setelah proyek penanganan banjir ini tuntas, setidaknya bisa mengurangi sedikit genangan di Jalan Pemuda-Ruhui Rahayu.

Diakhir, usai melakukan normalisasi, nantinya akan dilakukan penurapan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.

“Tapi ini masih akan kami koordinasikan lagi dengan BWS,” pungkasnya. (Cyn/smr)

Kutai Timur, biwara.co – Upaya meningkatkan rasa nasionalisme, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) terus digelar seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan tujuan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menguatkan ideologi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memperkuat nasionalisme tersebut, yang menjadi faktor penting dalam upaya menjaga persatuan dan memajukan suatu bangsa, dengan sasaran utamanya adalah generasi muda bangsa.

Dimana, juga merupakan salah satu agenda rutin seluruh anggota DPRD provinsi Kaltim. Salah satunya, Anggota komisi III DPRD Kaltim Safuad, dimana Sosbang kali ini, terlaksana di Jalan Pertamina Dusun VIII RT 002 kelurahan Sangkima lama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Senin (19/12/2022).

“Sosbang ini terus gencar digelar oleh DPRD kaltim bertujuan untuk menguatkan ideologi bangsa, serta menjauhkan anak bangsa dari Faham-faham radikalisme,” kata Safuad.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan informasi terkait pemahaman wawasan kebangsaan terutama pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Serta, juga menjadi salah satu upaya pemerintah mempertegas wawasan 4 pilar wawasan kebangsaan Republik Indonesia (RI), agar menciptakan penerus bangsa yang kuat dan tidak mudah di pecah belah.

“Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, sebab merupakan suatu hal yang perlu diketahui masyarakat luas hingga ke desa-desa dan Rt-Rt diseluruh Indonesia, apalagi era teknologi sekarang banyak tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap pelemahan nilai kebangsaan,” jelasnya.

“Tentu saja, menurut saya tujuan di selenggarakan sosialisasi kebangsaan agar masyarakat tetap bersatu dalam satu pemikiran dan sepaham mengenai kebangsaan dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” sambung Safuad.

Dirinya melanjutkan, agar anak muda bangsa ataupun seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk dipecah belah oleh paham-paham yang sengaja untuk memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan negara RI serta terus saling menguatkan.

“Agar tidak mudah dipecah belah mengingat sekarang masyarakat kita sangat mudah dipecah belah dengan paham-paham yang memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan,” tegas Safuad.

Safuad berharap, dengan terlaksananya kegiatan Sosbang ini, kedepannya dapat menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat di Kaltim dan menjauhkan masyarakat Kaltim terlibat dalam kasus radikalisme.

“Sebab anak muda saat ini, telah banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan lupa akan kecintaan terhadap bangsa,” ujarnya.

Dengan adanya, pengaruh paham-paham yang memecah persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat gampang untuk di adu domba.

“Ditambah lagi dengan kemajuan dunia tehnologi komunikasi seperti medsos yang kerap menyebarkan berita-berita hoax juga turut andil dalam tidak diterapkannya Pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Safuad. (Rmd)

Balikpapan, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) untuk menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menguatkan ideologi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk generasi muda bangsa.

Dimana Soswabang kali ini, terlaksana di Halaman Serbaguna di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada Minggu (18/12/2022).

Dirinya menyampaikan, Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni keberagaman dan perbedaan dalam satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan menguatkan, empat konsensus dasar yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, harus dapat dipahami dan diterapkan nilainya dalam kehiduphan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Supaya tercipta suasana yang harmonis, aman dan nyaman. Karena empat pilar ini satu saja tidak kita pahami nilainya dan terapkan tentu tidak akan tercapai tujuan negara,” katanya.

Hal tersebut merupakan cerminan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.

“Melalui pemanfaatan wawasan kebangsaan kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk menguatkan rasa Nasionalisme atau rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air kita,” ujar Eddy sapaan akrabnya.

Politisi dari fraksi PDI Pejuangan tersebut juga berharap, dengan tergelarnya sosialisasi ini, dapat menumbuh suburkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain dan juga membangun karakter dan nilai ideologi bangsa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Eddy menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap optimalisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

“Sosialisasi wawasan kebangsaan menyampaikan Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni nilai-nilai pancasila, keberagaman dan perbedaan dalam satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, hal tersebut merupakan mencerminkan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini,” pungkasnya.

Untuk menjelaskan lebih rinci kepada warga terkait Soswabang tentang Pancasila, Eddy juga menghadirkan dua narasumber yaitu Fadlianoor dan Akhyadi, yang dipandu oleh moderator Bachrul Nur. (Cyn)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) turut terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang). Demi memberi pendidikan wawasan kebangsaan kepada warga.

Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa melalui keterikatan kuat di tengah masyarakat, agar dapat menjaga serta menciptakan sikap bela negara dalam diri mereka.

Seperti yang dilakukan Anggota Dewan DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ely Hartati Rasyid yang menggelar Sosbang di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar, pada Minggu (18/12/2022).

Elly sapaan akrab, menyampaikan sebanyak 120 orang warga Kecamatan Loa Kulu ikut serta hadir dalam kegiatan tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman tentang Garis-garis Besar Wawasan Kebangsaan.

“Hari ini, Sosbang kembali kita lakukan. Nah target kami kali ini warga di Kecamatan Loa Kulu. Dimana kegiatan ini sudah tempat 6, yang kita datangi untuk memberikan pendidikan kebangsaan kepada warga,” katanya

Dalam sosialisasi itu, Ely mengundang dua narasumber sebagai pemateri wawasan kebangsaan, yaitu Bripka (Purn) Suyanto dan dosen Unikarta Erwinsyah, untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat terkait wawasan kebangsaan, yang mana juga di pandu oleh moderator Edly Racmadi.

Dirinya menyebutkan, masyarakat di era ini harus kembali disegarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Hal itu penting agar wawasan Empat Pilar Kebangsaan di tengah masyarakat dapat diaplikasikan agar menjadi konsepsi nasional yang dapat menyatukan keragaman.

“Jiwa patriotis ini perlu dihidupkan karena Indonesia adalah negeri yang sangat luas. Di mana kita memiliki 17 ribu pulau, dan lebih dari 500 suku bangsa. Ini perlu dikonsolidasikan dengan satu konsepsi yang merupakan konsepsi nasional. Tujuannya menyatukan keragaman baik agama suka dan bangsa,” tutur Ely.

Oleh sebab itu, menurut Ely, tidak sulit untuk memberikan paham ideologi Pancasila. Pasalnya, sebagai kader PDI Pejuangan, dirinya kental dengan materi kebangsaan yaitu ideologi Pancasila.

“Ideologi Pancasila sudah menjadi barang wajib dalam setiap pendidikan kader yang selalu disajikan di PDI Perjuangan. Jadi, ketika program Sosbang ini turut menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kepada masyarakat, maka saya pribadi antusias. Syukurnya ini sangat diminati oleh warga kita,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Suyanto sebagai narasumber memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kaltim yang telah menyelenggaralan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Tenggarong.

“Ini kemajuan yang tinggi dalam proyeksi kegiatan legislatif yang kolaborasi dengan eksekutif. Kita turun memacu kembali gairah masyarakat untuk semakin kuat mencintai bangsa yang diwariskan oleh para pahlawan kita ini,” tukasnya.(*)

Penulis : Cyn

KutaiTimur, biwara.co – Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis bertandang ke kabupaten Kutai Timur (Kutim), untuk mengajak serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda saat ini. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) terus Konsisten digelar demi perkuat jati diri bangsa.

Sosbang yang menyangkut 4 pilar bangsa Indonesia yang meliputi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga Kebhinekaan, maka menjadi penting untuk terus disegarkan kepada masyarakat sehingga menjadi pondasi kokoh berdirinya bangsa Indonesia.

Dimana kegiatan kali ini, terlaksana di Desa teluk lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim, pada Minggu (18/12/2022).

“Kegiatan Sosbang ini telah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan seluruh wakil rakyat di DPRD Kaltim, jadi saat ini seluruh anggota DPRD sedang menggelar kegiatan tersebut, dan saya saat ini datang ke Kutim untuk mengajak warga Kutim sama-sama belajar tentang wawasan kebangsaan,” katanya.

Nanda mengungkapkan, jika Indonesia terdiri dari masyarakat yang heterogen, artinya beragam suku, ras, agama, dan budaya yang dimiliki hingga pada karakteristik. Dan terjadinya perbedaan pendapat antar masyarakat tidak dapat dipungkirinya adanya.

“Namun hal demikian dapat dicegah bila kesadaran masyarakat akan pilar kebangsaan dapat dipahami dan diterapkan dengan semaksimal mungkin. Makanya DPRD Kaltim masifkan dilakukannya Sosbang,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut anggota komisi IV DPRD Kaltim itu, menghadirkan dua narasumber untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara rinci tentang wawasan kebangsaan yaitu Ronald Stephen dan Karim.

Dirinya mengajak, setiap masyarakat terlebih di Kaltim untuk dapat meresapi perjuangan pahlawan sebelumnya yang telah mencetuskan pilar-pilar kebangsaan Indonesia sehingga bisa lebih semangat lagi berkobar menjaga kesatuan Indonesia tercinta.

Untuk itu, Nanda berpesan, dan apapun perbedaannya, ruh persatuan menjaga kerekatan NKRI serta Pancasila terus ada dengan dimulai dari hal kecil seperti bergotong royong saling bahu membahu untuk membantu sesama.

“Pesan saya apapun perbedaannya, tetap dapat menjaga persatuan, jaga kerekatan NKRI, serta juga Pancasila dengan dimulai dari hal kecil yakni bergotong royong saling bahu membahu untuk membantu sesama,” tandasnya.(*)

Penulis : Cyn

Balikpapan, biwara.co – Untuk menegaskan empat konsesus dasar wawasan kebangsaan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bangsa, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H Baba, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) di Jalan Jendral Sudirman RT 22 Kota Balikpapan, Sabtu (17/12/2022).

Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa empat konsensus dasar yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, harus dapat dipahami dan diterapkan nilainya dalam kehiduphan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Supaya tercipta suasana yang harmonis, aman dan nyaman. Karena empat pilar ini satu saja tidak kita pahami nilainya dan terapkan tentu tidak akan tercapai tujuan negara,” kata H Baba.

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, dengan menerapkan nilai empat pilar, ia meyakini akan membuat pondasi yang kuat bagi negara untuk menghadapi tantangn di masa kini dan masa depan.

“Sekarang saja bisa kita lihat bahwa mulai disusupi paham dan nilai dari luar. Jadi memang sangat penting menanamkan kecintaan pada NKRI,” ujar H Baba.

Oleh sebab itu, agar dapat lebih jelas dalam gelaran yang mengahadirkan Johans Kadir Putra akademisi Uniba sebagai narasumber Sosbang tersebut, H. Baba menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat dari generasi muda dan tua, benar-benar harus memahami dan menerapkan nilai dari empat pilar tersebut.

“Khususnya anak-anak muda harus mulai dicekoki dengan wawasan kebangsaan, karena mereka adalah penerus kita,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Balikpapan, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang), untuk memperkuat nasionalisme yang menjadi faktor penting dalam upaya menjaga persatuan dan memajukan suatu bangsa.

Dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme tersebut, dengan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menguatkan ideologi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk generasi muda bangsa.

Kegiatan soswabang ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan informasi terkait pemahaman wawasan kebangsaan terutama pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dimana Soswabang kali ini, terlaksana di Halaman Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, pada Sabtu (17/12/2022).

“Wawasan kebangsaan adalah modal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan beragam suku, agama dan golongan,” ujar Eddy.

Eddy juga mengatakan sosialisasi ini, sebagai upaya untuk membentengi masyarakat dari pengaruh dari dalam maupun luar yang dapat memecah belah persatuan.

“Sudah sepatutnya tidak menyurutkan semangat kita dalam mengobarkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kampus dan masyarakat,” katanya.

“Sosialisasi ini juga bentuk upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945,” lanjutnya.

Kepada generasi muda, dirinya berharap nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan terus diamalkannya pancasila oleh calon penerus bangsa, maka keutuhan NKRI akan terus terjaga.

“Pancasila tak hanya dihafal tapi juga diamalkan. Dengan begitu toleransi dan kebersamaan dalam semangat gotong royong di masyarakat bisa terwujud,” tutur Eddy.

Untuk menjelaskan lebih rinci kepada warga terkait Soswabang tentang Pancasila, Eddy juga menghadirkan dua narasumber yaitu Fahrul Razi dan Jamaluddin, yang dipandu oleh moderator Rusniah.

Dengan menguatkan, empat konsensus dasar yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, harus dapat dipahami dan diterapkan nilainya dalam kehiduphan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Supaya tercipta suasana yang harmonis, aman dan nyaman. Karena empat pilar ini satu saja tidak kita pahami nilainya dan terapkan tentu tidak akan tercapai tujuan negara,” katanya.

Hal tersebut merupakan cerminan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.

“Melalui pemanfaatan wawasan kebangsaan kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk menguatkan rasa Nasionalisme atau rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air kita,” tandas Eddy.

Politisi dari fraksi PDI Pejuangan tersebut juga berharap, dengan tergelarnya sosialisasi ini, dapat menumbuh suburkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain dan juga membangun karakter dan nilai ideologi bangsa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Diakhir dirinya juga mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap optimalisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan. (Cyn)