Kutai Kartanegara, biwara.co – Sosialisasi terkait pentingnya data dan statistik terutama bagi aparatur pemerintah yang bertemakan ”Desa Cantik Cinta Statistik”, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bidang Statistik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya di Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, beberapa waktu lalu.

Yang mana, kegiatan tersebut berkolaborasi bersama-sama memberikan pengetahuan pentingnya statistik bagi masyarakat termasuk bagi aparatur pemerintahan desa serta Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibentuk Diskominfo ditiap kecamatan dan desa.

Salah satu narasumber dari BPS Rafli mengatakan, pengetahuan tentang statistik tersebut sangatlah penting dipahami aparatur pemerintahan desa setempat serta pengetahuan secara umum bagi masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan data statistik.

“Bimbingan dan monitoring ‘Desa cantik’ Gas Alam Badak I ini merupakan salah satu desa yang diberikan pemahaman pentingnya data dan informasi melalui statistik,” ujarnya.

Dirinya melanjutkan, dengan memahami statistik, semua pendataan berkaitan dengan pemerintahan khususnya di desa akan semakin mudah melakukan pendataan dengan pola dan sistem statistik sehingga data yang didapat pun betul-betul data valid.

“Inilah yang diharapkan dengan memahami statistik akan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemdes, memiliki data yang teratur, terupdate dan transparan sehingga sajiannya pun dapat dinikmati masyarakat dengan mudah apa yang diperlukannya,” ucapnya.

Sementara itu, kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Akhmad Rianto menambahkan, kehadiran BPS memberikan pemahaman pentingnya statistik juga akan mempermudah bagi forum KIM melakukan pendataan terutama bagi anggota dan prodak-prodak yang dihasilkan UMKM dalam berwirausaha.

“Saya menyambut baik atas sosialisasi statistik ini yang nantinya juga sangat bermanfaat bagi KIM sebagai user dalam mengelola produk-produk UMKM berbasiskan data dan informasi secara digitalisasi,” tukasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Melalui Program Kutai Kartanegara (Kukar) Inovatif, Berdayasaing, dan Mandiri (Idaman), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar serius dalam upayanya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakatnya. Tidak ketinggalan dalam bidang olahraga.

Maka dari itu, Bupati Kukar Edi Damansyah berharap pengurus Cabang Olahraga (Cabor) beserta stakeholder terkait terus membuat terobosan untuk mencetak atlet Kukar berprestasi.

“Saya berharap pemangku kepentingan terkait olahraga di Kukar untuk terus melakukan terobosan program kerja agar pemain usia dini sampai pemain senior dapat bermain dalam sebuah wadah kompetisi dan turnamen yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemkab, ungkap Edi, dengan cara menggelar turnamen atau even olahraga secara rutin hingga di Kecamatan-Kecamatan.

Hal ini, agar atlet asli lokal setempat dapat ikut serta dan menunjukkan kemampuannya, yang diharapkan mampu bersaing dengan pemain-pemain professional.

“Upaya ini agar terus tumbuh atlet berkualitas dan mempunyai jam terbang tinggi di setiap pertandingan pada semua level,” ucap Edi.

Orang nomor satu di Kukar itu, mengatakan, selain itu, even olahraga dibuat selain untuk prestasi juga dalam rangka mengkampanyekan gerakan masyarakat menjalankan pola hidup sehat, serta juga berdampak pada ekonomi mayarakat sekitar.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemda untuk bersama sama meningkatkan pola hidup sehat dengan berolahraga, serta even olahraga dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menampilkan dan menjual produknya,” pungkas Edi. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Seminar Partisipasi Masyarakat tentang Indeks Kebahagiaan digelar oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang terlaksana di ruang Rapat Balitbangda, kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Tenggarong, pada Rabu (16/11/2022).

Sekretaris Balitbangda Kukar Pahmiadi, mengatakan Indeks Kebahagiaan tersebut dikaji pihaknya bekerjasama dengan Universitas Surabaya.

Adapun pengukuran indeks kebahagiaan tersebut tidak selalu melihat materi yang dimiliki masyarakat, karena hal tersebut tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan.

“Seperti juga terkait kebiasaan mandi dan mencuci di sungai, hal ini merupakan budaya masyarakat Kukar yang berada di tepian Mahakam maupun danau, jadi bukan mengenai keterbatasan,” ujarnya, memberi contoh saat dalam sambutannya.

“Jadi banyak faktor yang mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat, tidak selalu melihat materi dan budaya masyarakat,” sambung Pahmiadi

Pahmiadi berharap, seminar tersebut dapat menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mengambil kebijakan terkait bagaimana membahagiakan masyarakat.

“Adapun rekomendasi yang dihasilkan, yakni perlunya meningkatkan dimensi kebahagiaan perasaan, hal ini terkait psikologi, kebijakan, termasuk hiburan,” sebutnya.

Selanjutnya, meningkatkan kepuasan hidup, baik personal (terkait pendapatan rumah tangga), maupun sosial/budaya (festival budaya dan revitalisasi penguatan identitas kultural asli Kukar). Kemudian meningkatkan makna hidup, hal ini terkait hubungan positif dengan orang lain.

Dari aspek Kesejahteraan yang perlu ditingkatkan adalah keberlanjutan, terutama pada sumber daya ekonomi. Serta kebijakan monitoring indeks kebahagiaan perlu dilakukan untuk melihat policy progression (kebijakan kemajuan).

“Hal ini untuk mewujudkan tujuan Kukar Idaman yaitu mencapai masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia,” pungkas Pahmiadi. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pada rapat koordinasi (Rakor) rekrutmen Badan Adhoc pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, meminta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan rekrutmen Badan Adhoc di tingkat kecamatan.

Dimana, Rakor tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Deslanti dan Camat se Kukar, di Lantai 3 Gedung Bappeda Kukar, pada Rabu (16/11/2022).

Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Taufik juga mengatakan, pada pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2024 mendatang tentu sangat menaruh harapan besar pada integritas penyelenggaraan Badan Adhoc, seperti mengaktifkan kembali PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

“Sesuai dengan perundang-undangan proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dilakukan melalui 2 tahap yaitu tertulis dan wawancara adapun tahapan-tahapan pebentukan Badan Adhoc antara lain pengumuman, pendaftaran, verfikasi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan calon terpilih menjadi penyelenggara Badan Adhoc,” jelasnya.

la mengatakan agar perekrutan nantinya tidak ada permasalahan, dimana berkaca dari pengalaman yang lalu pekerjaannya yang diemban cukup berat.

“Pada saat Pemilu dimulai pekerjaannya dilakukan dari pagi hingga malam sampai ada yang jatuh sakit,” ucapnya prihatin.

Dengan demikian perlu diatur waktunya dan pekerjaannya kembali agar tidak terlalu memforsir tenaga sehingga tidak ada masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya koordinasi.

Badan Adhoc bekerja ditingkat paling bawah dan berkenaan langsung dengan masyarakat maka dari itu Badan Adhoc harus memiliki skill kompetensi komunikasi dan memahami secara regulasi serta memiliki pengalaman sosial lingkungan masing-masing.

“Melalui rapat koordinasi ini agar ada kesamaan cara pandang dan frekuensi dalam tim kerja yang baru khususnya mengevaluasi kekurangan dan permasalahan untuk menjalankan aktivitas di tahapan pemilu 2024 yang lebih baik, jujur dan mandiri,” tuturnya.

Dalam hal ini KPU yang menjalankan tugasnya membutuhkan dukungan dari stakeholder, kepada camat untuk bisa memfasilitasi proses pendaftaran dan rekrutmen Badan Adhoc penyelenggara pemilu, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Edi juga kembali berpesan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kukar akan menjadi barometer demokrasi Indonesia dan upayakan Kabupaten Kukar menjadi yang terbaik.

Sementara Ketua KPU Kukar Purnomo menyebutkan penyelenggaraan Pemilu akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

Mengenai kesiapan Pemilu tersebut perlunya melakukan koordinasi mengenal kesiapan rekrutmen Badan Adhoc. KPU bersifat mandiri, tetap dan nasional, namun KPU tidak bisa bekerja sendiri.

Maka itu KPU sangat berharap koordinasi ini terbangun dengan baik sinergitas antara KPU dan seluruh stakeholder dengan tujuan akhirnya adalah melaksanakan Pemilu dengan sukses, damai dan tanpa adanya persoalan-persoalan yang nanti sifatnya mengarah ketidak harmonisan sesama warga.

“Kami berharap bahwa rapat koordinasi ini akan mengeluarkan kebijakan didalam sekretariatan untuk Badan Adhoc itu. Dalam Adhoc sendiri melibatkan ASN yang akan ada di wilayah kerja tingkat Kecamatan maupun desa,” ujarnya.

“Oleh karena itu pasca terbentuknya PPK dan waktu hanya 7 hari terkait dengan sekretariatan, kita harus sudah mendapatkan nama-nama agar bisa saling koordinasi untuk melaksanakan pemilu, selain itu untuk rekrutmen ini pada tahap awal pendaftar kami membutuhkan kerjasama koordinasi dengan semua pihak mengenai tempat, berkas pendaftaran dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini, bertemakan “Indonesia Solid, Bersatu Lawan Korupsi”, dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) yang terlaksana di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Rabu (16/11/2022).

Kegiatan itu juga dirangkai dengan pelaksanaan seminar dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Melalui BUMD”. Dimana kegiatan tersebut dibuka oleh wakil gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang juga dihadiri langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, Bupati/Walikota se-Kaltimtara, se-Sulsel serta undangan lainnya.

“Selamat datang dalam acara Road To Hakordia Tahun 2022,” ucap Hadi.

Menurut Hadi melalui hakordia bertemakan ‘Indonesia Solid, Bersatu Lawan Korupsi merupakan komitmen bersama seluruh kepala daerah khususnya di Kaltim dalam pencegahan dan melawan korupsi.

“Saya menyambut baik atas ditunjuknya Kaltim oleh KPK dalam penyelenggaraan hakordia tahun 2022. Semoga kegiatan yang disertai dengan seminar dengan tema optimalisasi pendapatan daerah sektor pertambangan melallui BUMD dapat menambah kapasitas dan wawasan bersama dan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Sementara itu Pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengatakan momentum harkodia akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2022 mendatang dan road to hakordia ini diawali dari provinsi Kaltim.

“Momentum hakordia ini sangat penting bagi seluruh elemen bangsa serta peran masyarakat untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi. melalui kegiatan ini, saya juga mengundang jajaran provinsi Kaltim untuk hadir dalam acara puncak hakordia 9 Desember 2022 di Gedung KPK,” ujarnya.

Dia berharap melalui hakordia, betul-betul dijadikan kesadaran bersama bahwa kejahatan korupsi harus diawasi oleh seluruh komponen bangsa dan cegah kerugian negara.

Disebutkan Nawawi menyebutkan tugas dan fungsi KPK yakni Pencegahan (Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi). Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Kemudian Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penindakan (Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan eksekus! tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

“Jadi ada delapan fokus area koordinasi yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Perizinan (Penguatan APIP). Manajemen ASN. Optimalisasi Pendapatan Daerah, Keuangan Desa dan Manajemen Aset Daerah,” ujarnya.

Usai mengikuti seminar hakordia, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, mengatakan bahwa KPK menunjuk Kaltim sebagai awal dari kegiatan hakordia 2022.

Dengan, banyaknya isu-isu yang berkembang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah, sehingga dirasa perlu dilaksanakan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sosialisasi ini sangat penting, bersama-sama dalam pencegahan korupsi, terutama dibidang sumber daya alam (SDA). Otomatis wilayah-wilayah yang memiliki SDA, seperti Kutai Kartanegara, Kaltim umumnya memiliki potensi SDA yang besar dan juga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap potensi SDA,” jelasnya.

“Artinya, kegiatan road to harkodia oleh KPK dapat menambah wawasan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi terutama bidang sumber daya alam,” pungkas Rendi. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah saat melakukan kunjungan ke desa-desa selalu mengingatkan warga agar segera mengurus Kartu Tanda Kelompok (KTK) baik itu yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan.

“Saya meminta semua ketua kelompok baik itu kelompok tani maupun nelayan proaktif dalam membina dan menguruskan kartu kelompok anggotanya masing-masing,” katanya.

Dirinya menjelaskan, pentingnya memiliki kartu tersebut, dimana akan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah baik itu yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga bantuan dari kementerian.

“Bantuan yang diberikan pemerintah baik itu yang bersumber dari kabupaten, provinsi maupun kementerian berdasarkan kelompok, sehingga sangat diperlukan adanya kelompok tani dan nelayan miliki kartu tersebut,” jelas Edi.

Tidak sampai disitu, Edi juga meminta, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP), terus melakukan penyuluhan atau sosialisasi langsung ke warga, agar terus memberikan bimbingan sesuai kompetensinya dibidang pertanian maupun nelayan sehingga apa yang diharapkan berdampak kemanfaatannya kepada masyarakat.

“Saya minta dinas pertanian dan peternakan, dinas kelautan dan perikanan melalui penyuluhnya di setiap kecamatan agar proaktif bergerak dengan sistem jemput bola, berikan pemahaman dan penyuluhan bagaimana cara bertani yang baik dan bagimana cara menangkap dan membudidayakan dengan baik sehingga kualitas yang dihasilkan para petani dapat diandalkan dan berdaya saing,” tuturnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Grand Final Pemilihan Duta Baca Pelajar tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, di Ruang Serba Guna Kantor Perpustakaan Tenggarong, pada Selasa (15/11/2022).

Asisten I kabupaten Kukar yang hadir mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan sambutannya, bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar melalui Gerakan Kukar Bercahaya (Kutai Kartanegara Belajar dan Membaca Sepanjang Hayat) memberikan motivasi pelajar dalam meningkatkan minat budaya baca masyarakat, serta memasifkan Gerakan Literasi.

Untuk itu, diselenggarakannya Pemilihan Duta Baca Pelajar Tingkat SLTA Kukar tahun 2022. Dimana, yang menurutnya, Duta Baca Pelajar Kukar ini sebagai ujung tombak dalam kampanye budaya membaca dan harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi di lingkup sekolah tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan tingkat Sekolah Menengah Atas sesama pelajar dan masyarakat.

Dilharapkan Duta Baca Pelajar dapat mendorong dan memotivasi serta mengajak teman- temannya untuk memberdayakan perpustakaan melalui bahan bacaan dan berkarya dalam mencapai prestasi pada usia sekolah.

“Duta Baca Pelajar juga harus mampu mempromosikan Layanan Perpustakaan Digital, yaitu dapat diakses secara Online yang dapat digunakan di manapun berada, melalui berbagai platfrom media sosial,” ujarnya.

Kepala Diarpus Kukar Aji Lina Rodiah dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan budaya baca masyarakat khususnys untuk kalangan pelajar dan sekolah di tengah budaya lisan atau tutur yang melekat pada masyarakat.

Seluruh finalis Duta Baca Pelajar yang ada saat ini merupakan figur pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas yang ada di Kukar. Figur atau role model yang dipilih adalah sosok yang mempunyai kelebihan atau komptensi baik kecerdasan, karena adanya dukungan dari sekolah maupun belajar mandiri melalui perpustakaan sekolah atau bahkan perpustakaan daerah

“Kami berharap agar kegiatan pada tahun ini bisa menjadi acuan untuk kegiatan pemilihan di tahun selanjutnya,” harapnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemenang Duta Baca Pelajar Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2022 diraih Rafi Pramana Putra, asal dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3, Tenggarong. Terpilihnya Rafi sebagai Duta Baca Pelajar ini tidak semata-mata langsung terpilih, namun telah melalui seleksi, lalu melalui rapat dari dewan juri.

Dimana, Wakil 1 Duta Baca Pelajar diraih Dieska Maidina Sari dari SMAN 1 Tenggarong, Wakil 2 Duta Baca Pelajar Kukar 2022 diraih Bintang Febriana Al -Adnani dari SMA IT Al-Hidayah, dan Wakil 3 Duta Baca Pelajar Kukar 2022 diraih Nabila Putri Cahyadi asal Sekolah dari SMK 2 Tenggarong.

Pelaksanaan Puncak Grand Final Pemilihan Duta Baca Pelajar tahun 2022 dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kantor Perpustakaan Tenggarong, pada Selasa (15/11/2022).

Ketua Panitia Penyelenggara acara itu, Heni dalam laporannya mengatakan, rangkaian kegiatan Pemilihan Duta Baca Pelajar diawali dengan sosialisasi dan pendaftaran sekaligus pengumpulan berkas pada tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2022, dilanjutkan seleksi administrasi pada tanggal 8 November, pengumuman finalis pada tanggal 10 November 2022, teknikal meeting pada tanggal 11 Nopember, pembekalan tanggal 12 Nopember, tes interview tanggal 13 Nopember dan Grand Final pada hari ini 15 Nopember 2022.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti pemilihan Duta. Baca Pelajar ini sebanyak 26 orang yang terdiri 13 sekolah yang ada di Kukar, setelah melalui seleksi administrasi yang lolos menjadi finalis sebanyak 10 orang.

Heni mengatakan, penyelenggaran Pemilihan Duta Baca Pelajar tahun ini merupakan yang pertama kalinya digelar, lalu menjadi salah satu strategi untuk memotivasi serta mempercepat tumbuhnya budaya gemar membaca di masyarakat Kukar, umum dan disekolah-sekolah pada khususnya.

“Dengan pendekatan munculnya motor penggerak yang menjadi panutan/role model serta motivator dalam menumbuhkembangkan pembudayaan kegemaran membaca,” ujarnya.

“Saya berharap yang menjadi Duta Baca Pelajar tahun 2022 ini dapat berperan aktif menyukseskan program perpustakaan daerah khususnya dilingkup sekolah dalam menumbuhkembangkan serta kegemaran membaca serta giat mengkampanyekan Gerakan Kukar Bercahaya (Kutai Kartanegara Belajar dan Membaca Sepanjang Hayat), dilingkungan sekolah maupun di Kutai Kartanegara melalui berbagai media,” tandasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Martinus mendorong dibuatnya Raperda inisiatif DPRD Kaltim terkait pemenuhan hak pekerja atau buruh lokal Kaltim.

Dia menilai, jika Perda yang mengatur tentang pemenuhan hak buruh lokal Kaltim sudah dibuat, maka akan ada payung hukum untuk mengatasi banyak persoalan terkait pemenuhan hak-hak buruh yang selama ini kerap diabaikan.

“Kami ingin membuat Perda tentang pemenuhan hak pekerja atau buruh lokal, nanti di situ juga diatur pasal-pasal, untuk dijadikan patokan atau dasar menentukan kebijakan. Termasuk hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya baru-baru ini.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berencana akan berkonsultasi kepada Kementerian Tenaga Kerja RI untuk pembuatan Raperda tersebut.

“Kami berencana akan mengunjungi Kementrian bersama dengan Serikat Buruh. Jadwalnya awal bulan depan di Minggu ke dua, tapi sebelum itu kami akan mengadakan hearing bersama dengan Serikat Buruh untuk menerima aspirasi dari mereka,” katanya.

Martinus menambahkan, nantinya usulan pembuatan Raperda tersebut menjadi inisiatif DPRD Kaltim. Diharapkan pihak Eksekutif juga akan mendukung dengan adanya wacana tersebut.

“Kami akan bahas usulan pembuatan Perda, karena nanti ketika jadi, tentu akan menjadi Pergub. Di situ jelas aturannya, ketika itu tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi. Karena yang sekarang ini belum ada Perdanya, sehingga kami mendorong dibuatnya Perda tersebut,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Seminar Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2022, digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kabupaten Kukar yang bekerjasama dengan CV. Cyprus, di ruang rapat Balitbangda Kukar, Tenggarong, pada Selasa (15/11/2022).

Kepala Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan Balitbangda Kukar Tulus Sutopo, mengatakan penelitian indeks kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam memberikan informasi pembangunan daerah melalui media industri baik cetak, online serta kritik dan masukan berjalan balk.

“Kajian kemerdekaan pers dilakukan dalam mempertahankan pilar-pilar domokrasi dan kemerdekaan pers itu sudah diatur dalam kode etik pers,” katanya.

Ditempat yang sama, pemateri Karno memaparkan hasil riset indeks kemerdekaan pers yang dilakukan timnya dengan rumusan masalah bagaimana indeks kemerdekaan pers di Kukar.

“Tujuannya sendiri untuk menyusun indeks kemerdekaan pers tahun 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers Kukar sepanjang tahun sebelumnya yaitu Januari hingga Desember 2021,” ujarnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan, sebutnya, yakni mix methode (kuantitatif-kualitatif), kemudian kuantitatif berdasarkan pendekatan survel dan kualitataif wawancara mendalam dan FGD.

“Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan yaitu, lingkungan fisik dan politik terdiri dari sembilan indikator, kemudian lingkungan ekonomi yang terdiri dari dari lima Indikator dan lingkungan hukum terdiri dari enam indikator,” jelasnya.

Sedangkan dari responden dan informan kunci, kata Karno, terdapat lima orang dari pimpinan perusahaan pers (cetak, siaram dan siber). sepuluh orang dari unsur pemerintahan (Pemerintahd aerah, DPRD dan penegak hukum) dan lima orang dari unsur masyarakat (lembaga swadaya masyarakat, terkait pers, akademisi, komisi informasi publik/KIP atau komisi penyiaran Indonesia/KPI).

“Dari ketiga variabel yakni variabel lungkungan meraih bobot paling tinggi yakni 50,21 persen menyangkut lingkungan fisik dan politik, kemudian lingkungan ekonomi diangka 23,59 persen dan lingkungan hukum meraih bobot 26,21 persen,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)