Kutai Kartanegara, biwara.co – Terus bergerak cepat Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dalam upaya pencegahan, penyebaran akan paham Radikalisme dan bahaya Terorisme.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di kecamatan Samboja, BPU Samboja Jalan Gunung Pasir, Rt. 05 Kelurahan Kampung Lama, Samboja, pada Senin (14/11/2022).

“Terima kasih atas sambutan dan fasilitasi yang telah diberikan kecamatan Samboja. Kegiatan ini tentunya akan memberikan kemanfaatan dalam menambah wawasan terutama dalam upaya kita bersama mencegah penyebaran paham radikalisme dan bahaya terorisme khususnya di wilayah Kutai Kartanegara,” kata Kepala Kesbangpol Rinda Desianti.

Rinda mengatakan, sosialisasi tersebut juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar, Kementerian Agama (Kemenag), serta stakholder lainnya dalam memberikan pemahaman dan wawasan bersama-sama mengantisipasi paham- paham radikalisme serta bahayanya terorisme bagi kehidupan berbangsa.

“Inilah yang mesti dipahami bahwa paham radikalisme merupakan suatu pemahaman yang dibuat olehs ekelompok orang yang menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem atau kekerasan. Upaya-upaya tersebut harus dicegah sebagai bagian dalam menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman dan tentram,” jelasnya.

Rinda juga menyampaikan, bahwa wilayah Samboja sendiri merupakan wilayah perlintasan antar kabupaten dan terdekat dengan pintu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu pemkab Kukar melalui Kesbangpol terus melakukan pemantauan dan upaya-upaya pencegahan paham radikalisme dan bahaya terorisme.

“Wilayah Samboja yang merupakan perlintasan menjadi atensi atau perhatian kesbangpol dalam memberikan sosialisasi bagaimana cara kita bersama-sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta mencegah bahaya terorisme dan paham radikalisme lainnya, termasuk di Anggana dan Loa Janan,” tuturnya.

Ketiga wilayah tersebut, sambung Rinda, ialah Samboja, Loa Janan dan Anggana merupakan akses terbuka dimana dengan adanya IKN maka tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang akan berbondong-bondong datang ke IKN.

“Kita sebagai warga harus pedull serta peka terhadap lingkungan masing-masing, dengan adanya pendatang baru yang bermukim atau tinggal diwilayah kita maka harus mewaspadai gerak-gerik serta tingkah laku yang tidak semestinya dan segera melaporkan ke aparat berwajib. hal tersebut juga sebagai langkah cepat dalam menyikapi yang tidak wajar sehingga wilayah kita tetap terkendall aman dan tentram,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, mengumumkan serapan anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah dengan serapan tertinggi diraih oleh bagian Keuangan (83,43) persen,peringkat kedua bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) dan ketiga bagian Kerjasama. Dirinya mengapresiasi atas capaian kinerja tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sunggono, saat memimpin Apel pagi dilingkungan Setkab Kukar, Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (14/11/2022) pagi.

“Saya berharap kepala bagian di setkab agar terus memantau dan mengupdate capaian kinerja, terutama yang berkaitan dengan serapan anggaran pada bagian masing-masing sehingga berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dirinya menyebutkan, 12 bagian yang ada di Setkab dengan serapan anggarannya tertinggi dan terendah sudah dapat dikalkulasikan yakni yang tertinggi serapan anggarannya bagian Keuangan, kedua Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) dan ketiga bagian kerjasama serta tertinggi keempat bagian pemerintahan.

Adapun bagian lainnya yakni Sumber Daya Alam (SDA), Umum, Kesra (Beasiswa, hibah) dan serapan terendah ada pada bagian Hukum, Administrasi Pembangunan, Organisasi, dan Bagian Ekonomi.

“Jika dilihat dari agregat angka, sebenarnya bagian Kesra dan Umum yang mendapat serapan 33 persen, tetapi dengan nilai kegiatannya cukup besar mencapai Rp 33 miliar, sangat tinggi dan bisa melewati beberapa bagian,” ujarnya.

“Kenapa saya sebutkan satu persatu, bukan berarti saling tinggi-tinggian dan rendah melainkan harus dipahami ketika anggaran itu berkaitan dengan masyarakat maka seharusnya segera diselesaikan realisasinya,” sambung Sunggono.

Lanjut Sunggono, capaian dan evaluasi terhadap kinerja juga menyangkut dengan pengelolaan arsip daerah terutama di Setkab masih terendah. Bahkan kata Sunggono pengelolaan arsip sebenarnya sudah dibantu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Saya sebutkan untuk pengawasan internal rata- rata baru dinilai cukup dan nilal yang meraih balk (B) bagian Tata Pemerintahan, Organisasi dan bagian Umum. Sedangkan yang lainnya dengan nilal cukup (C) dengan nilai 55 kebawah. Jika penilalannya di akademik maka nilainya tidak lulus mendapat (D) nilainya,” jelasnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa target-target capaian seperti ini sudah ada dalam Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Artinya, saya minta kepala bagian untuk bantu fokus dikerjakan dan diselesaikan secara keseluruhan. Target kita secara keseluruhan sudah baik dan harus baik ditahun 2022, tetapi baru meraih nilai cukup atau BB, tolong dikerjakan jika mendapat kesulitan hubungi Diarpus minta bantu dalam pengelolaan kearsipan,” pungkas Sunggono. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang dinanti-nantikan oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak lama lagi akan ada kenaikan dan akan mulai diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Kabar tersebut, menjadi kabar gembira bagi seluruh ASN kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut disampaikan Sekda Kukar Sunggono saat memimpin Apel Pagi ASN di Lingkungan Sekretariat Kabupaten, Kantor Bupati, Tenggarong, pada Senin (14/11/2022) pagi.

“Alhamdulillah minggu kemarin usulan kenaikan TPP Kukar sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat (Kemendagri-red). Ya, mudah- mudahan tahun depan 2023 sudah bisa diterapkan berbasiskan kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja,” katanya

Dengan diberlakukannya TPP berbasiskan e-kinerja, kata Sunggono, tidak ada lagi alasan pegawai tidak melaksanakan kinerja dengan baik, terutama terkait kedisiplinan.

“Kenaikan TPP berbasiskan e-kinerja dengan skema 60 persen itu akan dihitung berdasarkan kinerja dan 40 persen kehadiran atau kedisiplinan ASN,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa kewajiban penerapan e-kinerja bagian dari rencana aksi yang telah disepakati dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana, Aplikasi e-kinerja tersebut juga sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja serta menganalisis kebutuhan jabatan dan beban kerja.

“Pada intinya penerapan e-kinerja berkaitan dengan kenaikan TPP dengan sendirinya akan terpantau dan terlihat, mana ASN yang berkinerja dengan kedisiplinan dan mana yang tidak, maka secara sistem berpengaruh terhadap TPP yang diterima masing-masing ASN,” jelasnya.

Menurut Sunggono, proses pembahasan kenaikan TPP berjalan cukup lama dan mengingat sekitar 12.937 ASN di Kukar perlu perhitungan yang matang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang akan diterima ASN kedepannya.

“Ya, TPP yang bakal diterima masing-masing ASN nantinya bervariasi sesuai beban tugas yang diampu masing-masing pejabat maupun pegawai,” ujarnya.

Oleh sebab itu, saat ini bukan lagi era nya masa lalu dalam bekerja sesuai tupoksi melainkan sudah lintas birokrasi Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang semuanya bisa dimanfaatkan pemikirannya.

“Untuk itu saya juga mendorong semua ASN untuk meningkatkan kompetensi individu masing- masing, mengingat lajunya harapan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi belum maksimal, dan perlu ditingkatkan lagi,” tandasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Surabaya, biwara.co – Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan menghadiri acara Forum Ilmiah Nusantara (FIN) Seri I dengan tema “Strategi Penguatan Dan Pemerataan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Untuk Nusantara” yang digagas dari kolaborasi Balitbangda Kaltim bersama Bappeda Kaltim di Ballroom Hotel Leedon Surabaya, Rabu (9/11).

Hadir dalam forum, mewakili Gubernur Kaltim, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang membuka acara sekaligus keynote speech. Kemudian narasumber yang hadir langsung, Deputi Lingkungan Hidup Badan Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Raden Wijaya Kusumawardhana. Sedangkan narasumber yang hadir melalui video tapping yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Anies Rasyid Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kepala Balitbangda Kaltim Fitriansyah selaku ketua panitia pelaksana mengatakan, tujuan utama diadakan forum ini adalah untuk memberikan rumusan, ide, gagasan, konsep atau temuan yang dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah kedepan. “Balitbangda sebagai lembaga penelitian dan pengembangan yang sebentar lagi akan berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida memiliki tugas utama dalam melahirkan kebijakan daerah yang berdasarkan kajian ilmiah atau science based policy Adapun rangkaian acara FIN ini melalui beberapa tahap, antara lain perumusan tema, Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi maupun praktisi yang ada di Kalimantan Timur,” sebutnya.

Selanjutnya, Sri Wahyuni, saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang hebat, berkualitas, berdaya saing, berintegritas dan profesional untuk menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam. “Karena kita tidak mungkin terus bergantung pada kekayaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas dan batu bara yang pada saatnya pasti akan terus berkurang. Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan ekonomi Kaltim di masa depan, terutama menghadapi pembangunan IKN,” ujar Sri Wahyuni.

Ia berharap, dari forum ini dapat menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang nantinya dapat diterapkan di Kaltim dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesiaonal guna menghadapi pembangunan di segala bidang. “Melalui kesempatan ini, saya sangat berharap agar lembaga penelitian dan pengembangan daerah lebih meningkatkan peran strategisnya sebagai lembaga think-tank dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas dan terukur. Oleh karena itu, peran dan fungsi lembaga litbang daerah perlu diperkuat dan dikembangkan,” tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekwan Muhammad Ramadhan menyampaikan harapan agar forum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan masukan-masukan terhadap penelitian dan pengembangan daerah dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Saya harap, SDM kita mampu dan punya daya saing yang tinggi dan mempunyai strategi penguatan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini, kata Muhammad Ramadhan saat diminta tanggapannya usai acara. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Balikpapan, biwara.co – Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar uji publik di Ballroom Hotel Blue Sky Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, Balikpapan, Sabtu (12/11).

Kegiatan tersebut berlangsung meriah karena dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, sejumlah anggota DPRD Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah seperti Biro Hukum Pemprov Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, perwakilan TNI, Dewan Kesenian Daerah Kaltim dan dihadiri perwakilan organisasi disabilitas dan organisasi masyarakat, serta lainnya.

Acara uji publik semakin berbobot karena dihadiri sejumlah narasumber yakni Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Yekti Utami serta dari instansi vertikal yang hadir secara virtual Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Restu Gunawan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muslimin AR Effendy, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Cq Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI Makmur Marbun.

Ketua Pansus Pemajuan Kebudayaan Kaltim Sarkowi V Zahry menyebutkan pembahasan draf raperda telah memasuki tahap finalisasi oleh sebab itu dinilai perlu melaksanakan uji publik guna menerima aspirasi, masukan, kritik dan saran membangun demi sempurnanya raperda.

Sebelum uji publik, ia mengatakan proses panjang telah dilakukan pansus dalam rangka membahas rencana kerja, menyamakan persepsi, mengkaji dokumen, menindaklanjuti hasil masukan data dan informasi, serta hal-hal lain terkait rancangan perda. “Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi awal akan adanya perhatian terhadap kebudayaan termasuk kesenian didalamnya dalam bentuk payung hukum. Sebagian besar pertanyaan dari audiens telah ada dalam rancangan draf ini,” tutur Sarkowi.

Tak hanya itu, uji publik yang secara resmi dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo itu dilakukan guna membangun pemahaman bersama guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan di Kaltim sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional.

Ia menjelaskan sedikitnya ada tujuh belas tujuan utama dari hadirnya raperda ini, diantaranya menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, melindungi nilai-nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah terhadap peradaban dunia.

Selain itu, membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan lembaga. Mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya, lanjut dia pansus akan menjadwalkan untuk dapat disahkan pada rapat paripurna, kemudian dan akan membawa hasil draf raperda ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan evaluasi akhir lalu mendapatkan persetujuan. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Antrean pengisian bahan bakar subsidi, baik pertalite maupun solar masih menjadi pemandangan yang lumrah di Bumi Etam. Tidak jarang kendaraan yang berasal dari luar Kaltim turut mengantre di berbagai SPBU di wilayah Kaltim.

Hal tersebut mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin. Menurutnya, seharusnya kendaraan dengan nomor polisi dari luar Kaltim tidak diperkenankan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU area Kaltim.

Bukan tanpa alasan Politisi Golkar ini berkata demikian. Ia membeberkan, kendaraan dari luar Kaltim ini tidak membayar pajak kendaraan bermotor di Bumi Etam. Selain itu, kendaraan-kendaraan ini berpotensi merusak ruas jalan yang ada di Kaltim.

“Contohnya saja saya mendapat keluhan dari masyarakat tentang perusahaan tambang di daerah pemilihan (Dapil) saya, yakni di Bontang, Kutai Timur dan Berau. Hampir semua kendaraan yang digunakan untuk operasional berasal dari luar Kaltim,” ungkap Udin belum lama ini.

Di luar kedua faktor tersebut, kata Udin, kuota BBM di Kaltim masih sangat terbatas. Sementara jumlah kendaraan bermotor di Bumi Etam sangat tinggi, terutama yang berasal dari luar Kaltim. Hal inilah yang diduga melatarbelakangi antrean kendaraan di seluruh SPBU di Kaltim masih sering terlihat.

“Kita harus mengevaluasi hal ini, karena pertumbuhan kendaraan yang pesat di Kaltim tidak dibarengi dengan penambahan kuota BBM untuk area Kaltim,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Udin mengusulkan kepada DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim untuk membuat regulasi bagaimana pemerintah mengupayakan kendaraan yang membayar pajak di Kaltim dapat menikmati BBM sesuai kebutuhannya. Sehingga tidak ada lagi pemandangan antrean di berbagai SPBU yang dapat memicu kecelakaan jika antrean mengular sampai ke bahu jalan. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah inginkan pelayanan kesehatan lebih baik sesuai dengan tema “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”, dalam Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58, yang dikatakannya pada senam sehat di Taman Kota Raja, pada Minggu (13/11/2022).

Edi menyampaikan, bahwa kesehatan merupakan bagian penting dari indeks pembangunan manusia, tentu tenaga kesehatan maupun pihak terkait dengan kesehatan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta sinergitas dan kolaborasi antar lintas sektor untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kukar.

“Melalui momentum HKN ke-58 mari kita bersama sama meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dengan pengembangan inovasi layanan kesehatan, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi program kesehatan dengan semua lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kukar,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya juga mengajak seluruh stakeholder terkait dengan kesehatan, baik OPD, Institut, lembaga, organisasi, maupun tokoh masyarakat untuk lebih aktif meningkatkan keikutsertaan semua komponen masyarakat dalam upaya menggalakkan disiplin perilaku hidup bersih dan sehat.

“Apresiasi setinggi tingginya kepada para nakes seluruh Kabupaten Kukar dan semuanya. Hari ini saya bangga dan apresiasi yang setinggi tingginya. Selamat HKN yang ke-58, kesehatan merupakan bagian dari sistem indeks pembangunan manusia maka, mari terus galakkan, lakukan edukasi dan sosialisasi lebih aktif terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, dengan harapan kedepannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kukar benar-benar prima dan dapat dirasakan masyarakat luas,” tandasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun hadiri agenda penyerahan bantuan, Kapal, dan BLT oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sanga-sanga. Pada Minggu (13/11/2022) Siang.

Kegiatan yang mengumpulakan Nelayan dari 3 kecamatan itu di gelar di Terminal Handil II Desa Muara Jawa Ulu, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.

Kepada media, Samsun sapaan akrab, Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim itu mengatakan, penyerahan bantuan itu berasal dari APBD Kabupaten Kukar anggaran tahun 2022. Selain Kapal dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para nelayan, Samsun juga menyebut, Pemkab Kukar juga memberika Mesin Kapal, Bibit Udang bagi nelayan tambak.

Selain itu, kata Samsun, ada juga bantuan BBM subsidi nelayan. Hal ini karena belum ada sama sekali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) padahal menurutnya banyak sekali yang membutuhkan.

“Alhamdulillah pertamina memberikan alokasi BBM subsidi untuk nelayan di dua kecamatan samboja dan muara Jawa. Untuk saat ini sudah mulai hanya saja dari 950 ton per bulan baru dapat 95 ton perbulan. Kenapa karena persyaratan dokumennya belum lengkap. Kalo sudah terdaftar semuanya baru dipenuhi. Kita komitmen untuk mengawal itu, ” ucapnya.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menambahkan Kelompok nelayan adalah masyarakat Kukar, masyarakat pesisir yang notabene menjadi Konstituennya di DPRD provinsi.

“Maka saya ingin memastikan bahwa bantuan masyarakat di pesisir terfasilitasi oleh Pemkab,” ucapnya.

Dan harapannya dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pihaknya berharap nelayan semakin produktif untuk menyambut Ibu Kota Negara. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusung tema ”Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”, untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58.

Bupati Kukar Edi Damansyah ingin masyarakatnya dapat meningkatkan kesadaran mengenal pentingnya kesehatan. Hal tersebut, dikatakannya pada rangkaian kegiatan HKN yaitu Senam Sehat di Taman Kota Raja, pada Minggu (13/11/2022).

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemda untuk bersama sama meningkatkan pola hidup sehat dengan berolahraga, memberikan pelayanan serta informasi tentang pentingnya disiplin hidup sehat. Selain itu kita juga ingin masyarakat di Kukar bisa lebih bersemangat untuk disiplin menerapkan pola hidup sehat,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, tentunya Pemkab ingin bersama sama masyarakat menggalakkan pola hidup sehat dengan berolahraga seperti senam bersama.

“Dengan momentum ini kita ingin menunjukkan bahwa memang pada saat kondisi terburuk kita harus bangkit kemball, kita harus pulih kemball. Kalau kita bangkit maka ekonomi juga akan kembali meningkat, untuk itu kobarkan semangat untuk terus bangkit, membangun dan berkarya dalam mendorong keberhasilan pembangunan kesehatan,” tutur Edi.

Edi kemudian menyampaikan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang selama ini.

“Kesehatan merupakan bagian penting dari Indeks pembangunan manusia,” tutup orang nomor satu di Kukar itu. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Pembangunan smelter nikel di wilayah Pendingin, Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) disebut-sebut menelan investasi lebih dari Rp 8 triliun. Namun, adanya proyek tersebut dikatakan tak memiliki laporan kepada DPRD Kaltim selaku lembaga pengawas.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyebut, pihaknya tak diberi informasi terkait pembangunan tersebut. Politisi dari partai Golkar ini menyatakan bahkan pembangunan smelter nikel itu menggunakan aset milik pemerintah daerah di atas lahan sekitar 300 hektar.

Hamas sapaan Hasanuddin Masud ini menilai pembangunan smelter nikel itu juga diduga tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harusnya melibatkan pihaknya.

“Seharusnya sesuai dengan UU Nomor 7/2019, karena kebetulan disinggung pasal 3 ayat 1. Kemudian Peraturan Presiden (PP) Nomor 54/2017 pasal 23 ayat 2 tentang penyertaan aset dan modal. Kemudian Permendagri Nomor 52/2012 tentang pengolahan aset daerah. Harusnya ada persetujuan pemerintah daerah, Gubernur dan DPRD,” papar Hamas kepada awak media.

Akan hal tersebut, Hamas menyatakan DPRD Kaltim seharusnya mendapatkan informasi mengenai pembangunan tersebut, khususny dari Pemprov Kaltim. Untuk kemudian ditindaklanjuti pihaknya dalam pembahasan internal lembaga legislatif.

“Kita perlu mendapatkan informasi dari pemprov. Ini jadi pertanyaan, dan ke depan ini akan menjadi perhatian kami dan dibicarakan di internal,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)