Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji meyakini petani serai di Maluhu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, pada 2024 mendatang mampu mandiri karena mulai dari pelatihan budi daya, pemanfaatan mesin, hingga pemasarannya sudah difasilitasi instansi terkait.

“Lahan di Maluhu ini bagus, sehingga cocok untuk pengembangan serai. Targetnya di tahun 2023 ke 2024 para peserta Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG) ini sudah bisa mandiri, sudah memiliki usaha dan
pemasaran yang bagus,” ujar Seno di Maluhu, Tenggarong, beberapa hari lalu.

Ia ke Tenggarong dalam rangka menghadiri Workshop TTG Budi Daya Serai Terintegrasi yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim.

Pelatihan ini disebut terintegrasi karena materi yang disampaikan tidak hanya mengenai teknik budi daya serai, tapi juga menyasar hingga pengolahan pascapanen, yakni cara pengolahan serai sampai diprediksi menjadi minyak atsiri, kemudian peserta mendapat bantuan peralatan pengolah serai, bahkan calon pembeli minyak atsiri pun dijadikan narasumber, sehingga produk mereka sudah ada yang siap menampung.

Seno Aji juga meminta kepada pihak terkait mulai dari tingkat desa hingga provinsi untuk terus memonitor, sehingga produk dari petani serai dari hasil pelatihan TTG ini memiliki manfaat besar bukan hanya bagi peserta, tapi juga bagi masyarakat luas, seperti manfaat ekonomi maupun manfaat ilmu yang dibagikan ke warga lain.

Workshop TTG Budi Daya Serai Terintegrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar selama tujuh hari ini dibuka oleh Ketua Panitia sekaligus Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumbar Daya Alam dan TTG DPMD Provinsi Kaltim, Elvis.

Menurut Elvis, tujuan workshop adalah agar masyarakat mampu meningkatkan daya saing, nilai tambah, menambah produksi, meningkatkan produktivitas, dan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini tentu diharapkan bisa menambah pengetahuan serta keterampilan bagi peserta. Diharapkan pula semuanya peserta dapat terus menggali dan berkreasi dalam memanfaatkan potensi SDA dan SDM di lingkungan masing-masing,” ucap Elvis. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin, Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kukar Aji Ali Husni, melepas Ratusan Rider se-Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Luar Kaltim, yang mengikuti Trail Adventure Blukar Idaman, di halaman parkir Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, pada Sabtu (12/11/2022).

Dalam kegiatan itu, Bupati Edi Damansyah, memberikan apresiasinya atas kegiatan tersebut, yang telah mengumpulkan para rider untuk berpetualang disekitaran Tenggarong Seberang dengan melewati rintangan yang cukup menantang dan memacu adrenalin.

“Blusukan di alam Kukar ini sekalian mengenalkan kepada para rider yang sebagian pesertanya dari luar, untuk melihat tempat-tempat wisata Tenggarong Seberang yang mempunyai keindahan alam yang menarik untuk ditelusuri,” ujarnya.

Dirinya, berharap dengan terlaksananya Trail Adventure Blukar Idaman ini, bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dalam perputaran perekonomian rakyat.

“Dengan berkumpulnya para rider ini nantinya bisa berbelanja di Kukar, maka para pelaku UMKM bisa terbantu, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar hingga ke garis finish sore nanti, para peserta bisa menikmati suasana alam dengan baik tentunya,” tandas Edi sapaan akrabnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni, menjelaskan kegiatan Trail Adventure Blukar Idaman sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin yang diadakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dispora.

“Namun karena terkendala adanya Covid selama kurang lebih 2 tahun terakhir, maka kegiatan ini baru sekarang lagi di laksanakan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut, diikuti sebanyak 850 orang rider yang berasal dari Kaltim hingga luar Kaltim.

“Kegiatan ini dilaksanakan memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022, dimana Dispora Kukar bersama komunitas Ready Trail Refreshing (RTR) Tenggarong untuk melaksanakan kegiatan ini dan bekerjasama dengan OPD terkait,” ujar Ali sapaan akrabnya.

Rangkaian kegiatan, kata Ali, dilaksanakan selama 2 hari yang sebelumnya dilakukan bhakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu, juga membagikan seragam sekolah ke desa-desa yang dilewati para rider.

“Dengan begitu masyarakat sekitar bisa merasakan hal positif dari kegiatan ini. Dimana start awal, dihalaman parkir ini tempat acara yang nantinya setelah berpetualang menempuh 45 KM, sorenya mereka akan kembali ketempat berkumpul semula dimana tempat ini disiapkan untuk para UMKM berdagang,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, bahwa ada 5 desa yang akan dilewati oleh para rider di Tenggarong Seberang, perkiraan pukul 15.00 wita sore para rider sudah kembali.

“Acara dilanjutkan pada malam harinya pengundian hadiah door prize dan pembagian hadiah utama berupa 1 Mobil, 1 motor trall, 4 Sepeda motor dan hadiah hiburan lainnya,” pungkas Ali. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit tentang pelayanan keluarga berencana (KB) metode kontraseptik jangka panjang, disaksikan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dimana, penandatangan MoU tersebut ialah rangkaian dari kegiatan upacara peringatan Hari kesehatan nasional ke 58 yang terlaksana di halaman kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Sabtu (12/11/2022).

“Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani antara Kepala DPPKB Adinur MAP sebagai pihak Kesatu, dan Martina Yulianti selaku pihak kedua,” sebut Edi.

Kegiatan tersebut dirangkai juga dengan penandatangan MoU yang sama antara DPPKB Kukar dengan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (Abadi), Kecamatan Samboja.

Sehubungan dengan itu, Kepala DPPKB Kukar Adinur mengatakan, maksud dan tujuan perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan KB MKJP/MOW.

“MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakalannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), implan, medis operatif wanita (MOP),” jelasnya.

Dimana, tujuan perjanjian ini adalah untuk mengikat para pihak dalam memberikan pelayanan KB MKJP/MOW bagi peserta.

“Pihak kesatu berhak mendapatkan pelayanan KB MKJP/MOW dari pihak kedua secara profesional dan efisien yang diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan media secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan syarat yang berlaku,” rincinya.

“Mendapatkan ruang perawatan peserta yaitu kelas tiga, juga mendapatkan laporan medis peserta dari pihak kedua,” pungkas Adinur. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dalam Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah yang hadir serta bertindak sebagai inspektur upacara, terlaksana di halaman Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Sabtu (12/11/2022).

Dimana, upacara tersebut juga diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, Sekretaris Daerah Sunggono, para Staf Ahli, Asisten dan III Pemkab Kukar, para Camat, Tenaga medis serta sejumlah Perangkat Daerah lainnya.

Peringatan Hari Kesehatan ke 58 Tahun 2022 mengangkat tema “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”.

“Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu membahu, dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat,” ujar Edi dalam sambutannya.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Budi G Sadikin dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Orang nomor 1 di kabupaten Kukar itu mengatakan, bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat.

“Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun, di tengah tantangan yang berat, patut disyukuri, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini,” kata Edi.

Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikkan sampai dengan Oktober 2022.

“Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah. Sejak bulan Oktober, kita telah mendeteksi adanya kenaikan kembali kasus Covid-19. Data kematian menunjukkan 4 dari 5 pasien meninggal belum divaksinasi booster,” ucap Edi.

Meski dihadapkan pada prioritas penanganan Covid-19, pada saat yang sama pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional.

“Seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” jelasnya.

Edi melanjutkan, Pandemi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus berbenah, melakukan transformasi pada sistem kesehatan di tanah air.

Untuk itu, Kemenkes saat ini sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 Pilar, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang.

“Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan,” rincinya.

Kemenkes RI juga merasa bersyukur dan bangga, pencapaian Presidensi G20 Indonesia di bidang kesehatan. Sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya, kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia.

“Perjuangan kita masih panjang. Saya berharap semua insan kesehatan agar terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, di antaranya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktifitas fisik setiap hari, juga mencuci tangan dengan sabun,” ujarnya.

“Terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, baik pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, Imunisasi, pemeriksaan penyakit-penyakit sesuai siklus hidup dan terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ajaknya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan, pihaknya akan membahas detail APBD 2023 melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Pembahasan akan dilakukan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim terkait penyusunan program-program pembangunan pada 2023 mendatang.

Hal itu diungkapkan Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud memimpin Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim dengan salah satu agenda pembahasan adalah mendengar jawaban gubernur Kaltim terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltim, Selasa (11/10/2022).

“Akan dibahas secara cermat dan mendalam (oleh Banggar dan TAPD), sebagai suatu pertimbangan, persetujuan, kesepakatan dan laporan akhir yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” jelas Hamas sapaan Hasanuddin Masud kepada awak media.

Politisi Golkar itu melanjutkan, APBD Kaltim 2023 diproyeksikan sebesar Rp15,1 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan ke sejumlah program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastukur, serta penyelesaian beberapa kegaiatan yang belum rampung pada 2022 ini.

“Termasuk rumah sakit Korpri, gedung Inspektorat yang dianggarkan lagi. Pendidikan dan juga bonus atlet. Mengakomodir semua lah yang jelas, harapannya bisa sesuai ya,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengusulkan penyediaan fasilitasi bagi anggota dewan dalam mengikuti rapat secara hybrid zoom perlu dimasukkan dalam tata tertib DPRD.

“Tidak jarang ada kegiatan anggota dewan yang dilaksanakan di luar ruangan ketika jadwal bersamaan dengan pelaksanaan rapat Paripurna,” kata Rusman di Samarinda, Jumat.

Ia mengatakan, selama ini sejak pandemi hal itu tidak pernah diatur, sehingga keabsahan kehadiran orang melalui hybrid zoom kemana. Makanya harus ada pengakuan pengesahan bahwa apabila rapat Paripurna dinyatakan boleh dengan fasilitas hybrid.

“Kehadiran mengikuti rapat melalui hybrid zoom dinyatakan sah secara legalitas, meskipun dia tidak hadir secara utuh,” kata dia.

Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar seluruh kegiatan tetap bisa berjalan dengan baik meski anggota dewan ada yang tidak bisa hadir langsung, terlebih kasus penularan COVID-19 di Kaltim mulai meningkat.

Rusman mengemukakan, hal itu menjadi penting karena jika dalam pelaksanaan rapat Paripurna maupun kegiatan penting kedewanan lainnya anggota dewan yang hadir kurang, maka selalu ada skors perpanjangan waktu.

Lanjutnya, apabila sidang Paripurna, pimpinan sidang atau Ketua DPR membuka sidang lalu dibacakan daftar hadir ternyata belum kuorum, maka harus diskor 15 menit, lalu dibuka kembali tapi belum mencukupi kuorum, maka di skor lagi 15 menit.

“Kehadiran anggota dewan melalui hybrid zoom pada rapat-rapat boleh dianggap sah, walaupun tidak hadir secara langsung pada saat rapat,” ujar Rusman. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dunia Pendidikan selalu menjadi perhatian seluruh masyarakat, hal itu juga tidak lepas dari perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, yang mana terkhusus pada anak-anak sekolah, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat khususnya di Kukar menjadi tujuan utamanya.

Untuk itu, Edi turun langsung dan memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah ataupun masyarakat tidak mampu, seperti yang dilakukan saat mengunjungi sekolah-sekolah dan warga tidak mampu di beberapa desa, di Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Jumat (11/11/2022).

Dimana, dirinya membawa Ratusan paket sembilan bahan pokok (sembako) dan tas sekolah beserta buku, yang akan dibagikan kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang dikunjunginya.

Dimulai di Desa Loa Lepu Tenggarong Seberang, Edi berkunjung ke SD 006, di sekolah tersebut, dia membagikan tas dan buku kepada para siswa, kemudian dilanjutkan mengunjungi masyarakat tidak mampu dan memberikan paket sembako.

Berikutnya di Desa Teluk Dalam, Edi menyambangi masyarakat kurang mampu, yang didampingi Camat Tenggarong Seberang Sugiharto, dirinya menyerahkan paket sembako yang disambut bahagia oleh masyarakat.

“Ibu tinggal dimana, sehat aja kan Bu, mudahan kita semua diberi kesehatan,” ujarnya saat menyerahkan paket sembako.

Dan setiap menyerahkan bantuan pada para siswa, dirinya juga berkesempatan melakukan dialog ringan.

“Ini namanya siapa, udah kelas berapa, cita-citanya mau jadi apa,” tanya Edi, pada beberapa siswa SD.

Begitu juga saat mengunjungi sekolah SD 007 Desa Teluk Dalam, usai menyerahkan bantuan Tas dan Buku langsung membaur bersama siswa-siswi calon pemimpin bangsa itu, selain menyapa juga berphoto bersama dengan para siswa dan guru-gurunya.

Kemudian dilanjutkan ke Desa Loa Pari, Loa Raya dan berakhir di Desa Loa Ulung, melakukan kegiatan yang sama, yakni menyerahkan bantuan sembako dan peralatan sekolah.

Salah seorang warga RT 03 Desa Loa Lepu Emi Mariana, mengungkapkan kegembiraannya karena sebagai warga kurang mampu rumahnya disambangi orang nomor satu di Kukar tersebut.

“Terimakasih Pak Bupati, terima kasih atas bantuannya dan kunjungannya, semoga selalu sehat,” ujarnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77 Korps Brimob Polri, wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin, bersama Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Imam Sugianto menanam Pohon, di Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) DI Kecamatan Samboja, pada Jum’at (11/11/2022).

Pada kesempatan tersebut Wabup menanam pohon kelapa (Cocos nucifera), sementara itu Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto M.SI bersama Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujlyono menanam pohon Meranti (Shorea spp).

CEO BOSF Samboja Jamartin Sihite mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Kaltim, dalam melaksanakan penanaman pohon dalam rangka HUT Korps Brimob RI ke 77 dilokasi rehabilitasi orang utan yang dipimpinnya tersebut.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara dan melestarikan alam,” katanya.

Ditambahkannya, BOSF Samboja sendiri merupakan organisasi yang bergerak guna memberikan penyelamatan dan merehabilitasi orang utan agar bisa beradaptasi seperti sebelumnya saat nantinya dilepaskan kemball dihutan liar.

“Kenapa orangutan ditempat kami enggak nambah-nambah, karena tugas kami disini me-rescue dan merehabilitasi orang utan sehingga nantinya bisa kembali beradaptasi saat dilepas di hutan liar,” ujar Jasmartin Sihite.

Dirinya berharap, kerjasama antara BOSF dan Polri khususnya dalam bidang penanaman pohon di lokasi areal BOSF Samboja tidak hanya menjadi kegiatan serimonial semata, namun bisa terus berlanjut kedepannya.

“Kami juga berharap bantuannya khususnya dalam menjaga kawasan ini dari perambahan hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Imam Sugianto, dalam arahannya mengatakan semoga kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana cukup sederhana tersebut kedepan akan berdampak besar khususnya dalam berkontribusi terhadap pelestarian orang utan di kawasan konservasi BOSF.

Dirinya melanjutkan, Penggundulan hutan, penebangan hutan, atau deforestasi dan kebakaran hutan berdasar data masih cukup mengancam keberadaan hutan di Republik Indonesia, dimana menurutnya laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya.

“Ini yang masih menjadi kebiasaan masyarakat kita pak, mungkin di Kalimantan Timur ini masih belum begitu terasa, tapi diwilayah Kalimantan lain masyarakat yang masih membawa kebiasaan hidup ladang berpindah ini cukup berdampak signifikan terhadap sumbangan deforestasi yang terjadi diseluruh negara kita ini,” jelasnya.

Sedangkan menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO), menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen dengan penyebab utamanya deforestasi. berkenan dengan hal tersebut dirinya berharap hal tersebut bisa menjadi bahan perenungan bagi seluruh pihak.

Dengan begitu, dia berharap, kegiatan penanaman pohon tersebut bisa menjadi titik awal dan menggugah seluruh pihak untuk bersama-sama bergotong royong dalam memetakan dan memperbaiki hutan yang telah rusak, sehingga kedepan keberadaan hutan kembali sesual fungsinya bagi kehidupan. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Masykur Sarmian mengatakan Dewan siap mengawal persoalan aktivitas ship to ship transfer atau kegiatan kapal pemindahan muatan batu bara di perairan Muara Berau,Kabupaten Kutai Kartanegara yang dinilai merugikan para nelayan setempat.

“DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan ini hingga perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan aktivitas ship to ship transfer menyepakati untuk memberikan kompensasi kepada para nelayan di sekitar Muara Berau,” katanya di Samarinda, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan pemindahan muatan batu bara oleh perusahaan merugikan terhadap mata pencarian nelayan. Hal itu berlangsung sejak 2018, namun hingga sekarang belum ada titik terang.

Oleh karena itu DPRD Kaltim melalui Komisi II memfasilitasi mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengundang pihak-pihak terkait yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda.

Kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.

Masykur Sarmian menuturkan, sebelumnya para nelayan Muara Berau beberapa kali datang ke DPRD minta difasilitasi untuk menuntaskan persoalan kompensasi atas kegiatan ship to ship transfer dari pihak perusahaan tambang batu bara.

“Setelah Rabu (9/11) digelar rapat dengar pendapat, kemudian kembali dijadwalkan dua pekan lagi akan kami panggil para pimpinan perusahaan untuk menandatangani kesepakatan ganti rugi kepada pihak nelayan,” ujar Masykur.

Dia berharap pihak perusahaan memiliki kemauan untuk bisa memberikan kompensasi atas aktivitas perusahaan yang merugikan nelayan. Pihak perusahaan mengambil keuntungan, sementara para nelayan sekitar tidak mendapatkan apa-apa, padahal kegiatan mereka sedikit banyak memberikan dampak bagi mata pencaharian nelayan.

“Soal besaran kompensasi itu menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan, yang penting itikad baiknya untuk memberikan sumbangsih kepada nelayan,” kata politikus PKS tersebut. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara melaksanakan pembinaan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Selasa (11/10/2022).

Kegiatan yang terlaksana di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar Jalan Pahlawan, Bukit Biru, Tenggarong ini pun menghadirkan dua narasumber. Pertama, Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yuriantini yang membawakan materi penguatan fungsi dan peran PPID.

Kedua, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar Zainul Effendi Joesoef membawakan materi pentingnya memahami regulasi terkait pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pada kesempatan tersebut, Zainul Effendi Joesoef menyampaikan betapa pentingnya memahami prosedur serta memeriksa dengan teliti persyaratan permohonan informasi dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam persidangan.

Menurutnya, ada berbagai kasus-kasus yang ditangani dalam sidang sengketa informasi publik dan persoalan pendokumentasian serta ketidakpahaman regulasi pada OPD yang menyebabkan munculnya sengketa informasi.

“Banyak tantangan yang nantinya akan dihadapi Kukar terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengingat posisi Ibu Kota Negara saat ini ada di Kaltim,” ungkapnya.

Sementara Irene Yuriantini banyak memaparkan filosofi keterbukaan informasi publik serta tugas dan tanggung jawab seorang PPID kabupaten/provinsi dan PPID pelaksana pada OPD.

Dilanjutkan dengan materi terkait teknis informasi dan pengecualian informasi, PPID digital serta sengketa informasi publik, pengecualian informasi dan PPID untuk warga disabilitas.

Ditempat yang sama, Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Menurutnya, kegiatan seperti sangat penting diselenggarakan.

Sebab, memberikan pengetahuan dan pemahaman antara Diskominfo dalam kapasitas PPID kabupaten dan OPD sebagai PPID pelaksana itu sangat penting

“Pengetahuan dan pemahaman bersama sebagai Badan Publik itu sangat penting. Terutama dalam hal kolaborasi dan kerja sama dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” jelasnya.

Namun yang terpenting, terletak pada perubahan mindset ASN tentang hak akses dan mendistribusikan informasi publik oleh masyarakat. “Dengan pelayanan informasi publik, maka partisipasi publik dapat berjalan,” bebernya.

“Selain itu, akan terjadi kontrol publik terhadap praktek pemerintahan dan mengakomodasi publik dalam proses pengambilan keputusan baik real life ataupun secara online,” sambungnya.

Dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Publik melaksanakan demokratisasi dibidang informasi yang memungkinkan bagi publik untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pada praktek pemerintahan.

“Semoga terjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih baik antara Diskominfo dan OPD di Kukar dalam pengelolaan informasi serta dokumentasi untuk memberikan layanan informasi publik terbaik untuk masyarakat,” tegasnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)