Samarinda, biwara.co – Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan nasional. Tahun ini, hari penting itu jatuh pada Kamis (10/11/2022).

Momentum hari pahlawan ini digunakan untuk mengenang kembali sosok-sosok pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berbagai kegiatan dan pesan perjuangan dalam memperingati hari pahlawan ini pun kerap disampaikan. Tujuannya agar jasa dan tauladan para pahlawan bangsa tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses perjuangan.

Seperti halnya pesan yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun.

Di momentum hari pahlawan ini, Politikus PDI Perjuangan ini menyerukan semangat kepahlawanan kepada seluruh masyarakat di Kaltim, khususnya bagi kalangan pemuda.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi hari pahlawan ini dengan berbagai kegiatan yang membangun, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

“Selamat hari pahlawan Nasional. Dengan semangat hari pahlawan ini kita mengajak seluruh masyarakat Kaltim khususnya dan Indonesia umumnya untuk menjadi pahlawan dalam pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur di bidangnya masing-masing,” ucap Samsun

Bangsa Indonesia yang besar ini, kata Samsun, tidak serta merta berdiri begitu saja, melainkan telah melewati proses perjuangan yang panjang oleh para pendahulu bangsa dengan semangat perjuangan yang tinggi, ada darah dan keringat pahlawan.

Karena itu, ia mendorong seluruh masyarakat khususnya kalangan pemuda untuk betul-betul memaknai hari pahlawan ini dengan penuh semangat perjuangan, semangat persatuan.

“Jadi ada proses perjuangan yang panjang, darah dan keringat para pahlawan bangsa kita, panjang sekali sejarahnya untuk mencapai kemerdekaan dan untuk menjadi konsensus negara kesatuan RI. Ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama kalangan muda,” serunya.

Menurut Samsun, jika seluruh elemen masyarakat betul-betul memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, maka dipastikan tidak akan mudah terpengaruh dengan adanya paham radikalisme, paham khilafah yang sifatnya akan mengubah ideologi bangsa dan negara.

“Ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sejarah untuk menjadi negara ini panjang sekali, ada penumpahan darah dan keringat. Jadi kita tinggal mengisi saja dengan berbagai kegiatan positif, kita tinggal mengikuti kemerdekaan itu dengan pembangunan yang lebih baik. Artinya kita juga punya kesempatan untuk menjadi pahlawan di bidang kita masing-masing dengan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” terangnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Musibah kebakaran yang terjadi, pada Rabu (9/10) sekitar pukul 11.55 wita, di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, tepatnya di pasar Loa Kulu. Untuk itu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, bertandang ke lokasi kebakaran, dan serahkan bantuan bagi korban kebakaran tersebut, pada Kamis (10/11/2022).

Adapun bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan 13 Kepala Keluarga (KK) 40 jiwa yang terdampak tersebut diantaranya beras, ikan sarden kemasan, mie instan, daging sapi kaleng, gula, teh, minyak goreng, kompor gas, tabung gas, susu kaleng dan lain sebagainya.

Kepala desa Loa Kulu Kota Muhammad Rizali, dalam laporannya mengatakan bahwa, dari informasi yang didapatnya awal mula kebakaran terjadi disalah satu ruko warga.

“Kejadian kemarin sekitar pukul 11.55 wita. Ada 13 KK dan 40 jiwa yang menjadi korban, dengan jumlah rumah rusak berat sebanyak 11 rumah dan dua buah terdampak,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan pribadi turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi, menurutnya apa yang telah terjadi tersebut merupakan kehendak yang maha kuasa.

“Atas nama Pemerintah dan pribadi kami turut menyampaikan berbelasungkawa, turut berduka, turut merasakan apa yang bapak ibu rasakan, karena segala kejadian ini dipastikan itu sudah diluar kemampuan kita, dan tidak ada satupun diantara kita yang menghendaki kejadian ini,” katanya turut berbelasungkawa.

Dirinya menambahkan, bahwa musibah yang terjadi tersebut merupakan sebuah cobaan yang diberikan oleh yang maha kuasa, dimana menurut Edi, dalam setiap cobaan bisa dipastikan terdapat kemudahan dan hikmah tersendiri didalamnya.

“Cobaan ini tidak mudah, cobaan ini berat tapi kehadiran kami disini, kita disini diharapkan bisa memberikan kekuatan secara moril, sehingga dalam suasana kebatinan bapak-bapak dan saudara tidak merasa sendiri,” ucapnya.

Untuk itu, Edi berharap, kedepannya kepada masyarakat yang tertimpa musibah tersebut diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut. Dirinya, juga berharap para korban ke depan tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang telah dilakukan selama ini.

“Bantuan yang kami serahkan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kita, semoga bantuan ini dapat membantu memberikan keringanan atas beban-beban yang saudara-saudara rasakan saat ini,” ucapnya beri semangat.(*) (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diserahkan secara simbolis oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat, yang digelar di halaman Tugu Pahlawan Muso bin Salim, Kecamatan Muara Kaman, pada Kamis (10/11/2022).

Penyerahan SK dan Perjanjian Kerja P3K formasi tahun 2021 UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman tersebut, ialah rangkaian dari upacara peringatan Hari Pahlawan ke 77 Tahun 2022.

Yang mana, Penyerahan SK tersebut juga diserahkan secara simbolis kepada 10 orang P3K yang bertugas di UPT Dinas Pendidikan dalam wilayah Kecamatan Muara Kaman.

Taufik sapaan akrabnya, mengatakan bahwa mereka yang diserahi SK merupakan peserta yang dinyatakan berhasil lulus pada seleksi penerimaan P3K Pemkab Kukar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa bulan lalu.

Oleh sebab itu, berharap kepada para guru penerima SK P3K mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.

“Serta mampu mendidik dan mengayomi anak didiknya sekaligus mampu mencetak generasi muda yang pintar, cemerlang, berdedikasi serta berakhlak mulia sehingga nantinya bisa membangun Kukar lebih baik lagi,” harap Taufik. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim menyampaikan hasil kerja pansus dalam beberapa bulan terakhir.

21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertandatangan Gubernur Kaltim Isran Noor, dinyatakan palsu.

Menurut Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan, M Udin, kesimpulan tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, di mana akhirnya dinyatakan ke-21 IUP itu tidak terdaftar.

“Berkaitan dengan 21 IUP itu DPMPTSP menegaskan bahwa 21 itu palsu. Cuma mereka belum bisa memastikan apakah tanda tangan gubernur itu asli atau tidak,” ungkal Udin sapaannya, Rabu (9/11/2022).

“Kalau tanda tangan gubernur itu asli, berarti gubernur harus mengklarifikasi. Kalau itu palsu gubernur harus melaporkan ke aparat penegak hukum terkait pemalsuan,” sambungnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, Pansus juga telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim. Ia membeberkan bahwa salah satu perusahaan yang masuk dalam 21 IUP tersebut berada di Penajam Paser Utara.

“Dan kemarin juga saat pengembang di RDP, ada beberapa IUP yang sudah beroperasi tepatnya ada di Penajam. Kita klarifikasi dengan ESDM, mereka sudah sidak ke sana tetapi dilarang masuk. Perusahaan mengatakan memiliki izin resmi, tetapi masuk 21 IUP (diduga palsu) tersebut,” jelasnya.

Udin mengatakan, sebagai langkah lanjutan Pansus akan kembali memanggil pemilik perusahan yang ada di Kaltim berkaitan dengan CSR, reklamasi dan jamrek (jaminan reklamasi).

Tidak hanya itu, Pansus Investigasi Pertambangan, katanya, juga akan melakukan RDP terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Kami akan panggil perusahaan (tambang) di Kaltim. Banyak hal yang ingin kita konfirmasi secara langsung,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam sangat diperlukan untuk menyambut hadirnya ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Oleh sebab itu Komisi IV DPRD Kaltim sangat mendorong kepada Pemprov Kaltim untuk menyediakan berbagai pelatihan kepada muda-mudi sejak dini.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi menerangkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya mengadakan pertemuan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Dari pertemuan itu telah dirancangkan bahwa pada tahun 2023 mendatang, Pemprov Kaltim akan membuka program pelatihan pemuda berwirausaha.

“Targetnya, 10.000 pemuda di Bumi Etam bisa ikut dalam pelatihan ini nantinya,” ucap Reza, Rabu (9/11/2022).

Ia menginginkan tidak hanya sekadar pelatihan saja yang diberikan dalam program Pemuda Berwirausaha nantinya, melainkan perlu ada suntikan modal kerja sehingga mereka yang ikut pelatihan ini bisa mengembangkan pelatihan yang mereka dapatkan.

“Percuma dilatih tapi tidak dibantu dengan modal ataupun sarana dan prasarana. Jadinya nanti pelatihan itu tidak ada tindaklanjutnya,” singgungnya.

Lebih lanjut, pelatihan dan pembekalan ini tentunya akan mengarah pada pengembangan SDM dalam menyambut hadirnya IKN. Ia sangat berharap beberapa instansi terkait dapat ikut serta melakukan pengembangan SDM kepada kaum muda-mudi, sehingga ketika IKN sudah pindah ke Kaltim, masyarakat lokal tidak sekadar jadi penonton saja. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Diketahui, pemerintah daerah telah diinstruksikan mengganti kendaraan dinas konvensional dengan bahan bakar minyak dengan kendaraan dinas berbasis baterai atau listrik.

Kebijkan itu dituangkan Presiden Joko Widodo dalam Inpres 7/2022 yang berlaku sejak 3 September 2022 lalu.

Adapun langkah ini dilakukan untuk menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dari yang selama ini menggunakan energi sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai pengalihan mobil listrik dari yang sebelumnya konvensional terkesan masih sekedar euforia saja. Hal itu disampaikan politisi asal PDI-P itu kepada awak media pada Rabu, (9/11/2022) di Kantor DPRD Kaltim.

“Saya tidak mau itu jadi euforia. Kalau memang itu diprogramkan harus dilakukan secara masif, jadi kesiapannya sudah harus terukur semua,” kata Samsun kepada awak media.

Ia melanjutkan, Pemprov Kaltim beserta pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan segala infrastruktur pendukung penggunaan mobil listrik agar dapat berjalan optimal. Ia minta peralihan kendaraan listrik sebagai operasional kedinasan itu tak hanya sebatas kebijakan semata.

” Perangkatnya juga harus sudah siap. Seperti tempat charger baterainya memadai tidak?. Terus bagaimana dengan mobil-mobil yang sudah ada sekarang, itu perlu dipikirkan juga,” papar wakil rakyat daerah pemilihan Kukar tersebut.

Terpenting, Samsun tambahkan, pemerintah dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik juga perlu memperhatikan kesiapan masyarakat, khususnya di Kaltim sendiri.

“Jadi siapkan semuanya dulu. Masyarakat itu siap sedia setiap saat apabila diperintahkan oleh pimpinan. Kapanpun saja,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat Paripurna ke-48 dengan agenda tanggapan dan jawaban fraksi- fraksi terhadap Nota Penjelasan Perubahan Peraturan DPRD Kaltim tentang Tata Beracara, Kode Etik dan Tata Tertib Dewan, yang digelar di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Selasa (8/11/2022).

Usai Paripurna, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud pun memberikan tanggapannya terkait hasil rapat tersebut.

Dari pemaparan masing-masing Fraksi, 5 fraksi menyampaikan untuk mengembalikan kepada badan yang membidanginya yakni Banperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan Badan Kehormatan (BK). Sementara total Fraksi keseluruhan yakni 8 Fraksi.

2 Fraksi menyatakan agar kembali membentuk panitia khusus (Pansus) dan 1 Fraksi menyatakan abstain.

Dari hasil penyampaian itu, Politisi Golkar itu mengaku lebih condong kepada pilihan 5 Fraksi yang mengarah kepada kebijakan pengembalian tugas kepada masing-masing badan yang membidangi.

“Saya rasa tidak perlu membentuk Pansus baru. Hal ini agar DPRD lebih fokus pada 4 Pansus yang sudah dibentuk sebelumnya,” kata Hamas sapaan karibnya.

Menurutnya, 4 Pansus itu adalah Pansus Raperda Layanan Kepemudaan, Pansus tentang RTRW, Pansus Kesenian Daerah, dan Pansus Investigasi Pertambangan.

“Lebih baik mengoptimalkan Pansus yang sudah ada,” imbuhnya.

Untuk diketahui, salah satu tanggapan Fraksi yang menginginkan membentuk Pansus yakni dari Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya, Bagus Susetyo.

Adapun alasan pembentukkan Pansus adalah untuk mempertajam dan mendapatkan masukkan-masukkan dari berbagai pihak yang berkompeten dan memiliki kapasitas. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Yenni Eviliana salah satu anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Paripurna Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD Kalrim) membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Kebangkitan Bersama (PKB) pada Selasa, (8/11/2022) di Gedung D Lantai 6 Komolek DPRD Kaltim.

Dalam PUnya Yenni menyampaikan, PKB akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kedewanan yang secara profesional dan berlandaskan peraturan kode etik maupun peraturan tata beracara dari Badan Kehormatan.

“Fraksi PKB Siap mengedepankan sikap keterbukaan bila mana anggota Fraksi PKB melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan tatat beracara baik di lingkungan DPRD Provinsi Kaltim maupun di lingkungan masyarakat,”bacanya.

Yenni menyebut ,dirinya akan terus mendukung dan mendorong Badan Kehormatan untuk terus meningkatkan kenerja dan tugasnya dalam upaya mengimplementasikan bentuk Peraturan-peraturan kode etik dan peraturan tata beracara yang berada di lingkup DPRD Kaltim sebagaimana materi muatan Rancangan Peraturan DPRD Kaltim tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Adapun bentuk implementasi tata beracara dan kode etik oleh Badan Kehormatan yakni penelaahan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik. Proses penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Pelaporan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dalam rapat paripurna DPRD.

Ia menambahkan bahwa Badan Kehormatan berkewajiban dalam menjaga marwah dan martabat DPRD Kaltim sebagai lembaga sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah didukung oleh seluruh anggota DPRD. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Isu tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Pasalnya, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tambang mutiara hitam (Batubara) telah banyak merugikan warga, khususnya warga yang bermukim di sekitar perusahaan.

Hal ini mendapat perhatian serius dari anggota legislatif Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane bahkan mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membuat bilik aduan masyarakat.

Mimi mengungkapkan perkembangan teknologi yang sangat pesat setidaknya perlu dimanfaatkan dalam kerja-kerja pemerintahan, agar beberapa hal yang masih saja menggunakan sistem manula dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Setidaknya pemerintah bisa membuat sebuah hotline untuk aduan masyarakat mengenai dugaan tambang ilegal,” ucap Mimi, Selasa (8/11/2022).

Selain itu dari pihak kepolisian juga telah membuat pusat aduan serupa, sehingga ia turut mendorong Pemprov Kaltim juga dapat menyediakan hal serupa untuk memudahkan masyarakat.

Program ini pun sebut Mimi tidak akan masuk dalam pemborosan anggaran. Sebab dari segi fungsi masyarakat bisa menggunakan layanan pusat aduan tersebut dan bisa langsung ditindak oleh Dinas ESDM Kaltim serta melihat dari sisi kerusakan lingkungan atau penelaahan proses perizinan.

“Jadi diharapkan Dinas ESDM bisa membuat aduan yang serupa,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi keterlibatan tokoh lokal dalam jajaran petinggi Otorita IKN Nusantara.

Seperti yang diketahui, Myrna Asnawati Safitri berhasil duduki posisi Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengutarakan bahwa penunjukkan tokoh lokal dijajaran petinggi IKN Nusantara diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan Kaltim. Terutama untuk keperluan pengembangan SDM di Kaltim.

Sebab itu, Veridiana mendorong pengembangan SDM nantinya dapat menghasilkan beberapa warga lokal Kaltim sebagai tenaga kerja di IKN mendatang.

“Terlebih bagi anak muda, pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan atas kehadiran IKN, jangan sampai nantinya warga lokal hanya menjadi penonton saja,” tuturnya, Selasa (8/11/2022).

Veridiana meminta perwakilan tokoh lokal yang saat ini menduduki jabatan deputi bisa memberikan aksi nyata terhadap pembinaan dan pengembangan warga Kaltim, agar tak tersisih dengan hadirnya IKN.

“Banyak yang bisa dilakukan, terutama berkaitan dengan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti seminar hingga pelatihan,” terangnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)