Kutai Kartanegara, biwara.co – Kegiatan Proyek Pembangunan Konektivitas jalan yang menghubungkan Desa Rapak Lambur menuju Senoni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 Miliar pada tahun 2023 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas PU Kukar Wisnu Wardhana, yang mengatakan, untuk jalan Desa Rapak Lambur menuju Senoni akan dituntaskan pada tahun 2023 mendatang, sepanjang 8 KM dengan nilai Rp 8 Milliar.

“Hal ini memang menjadi perhatian, Wakil Bupati Kukar bapak Rendi Solihin juga meninjau langsung terkait dengan kondisi jalan tersebut. Kurangnya tinggal sedikit saja,” kata Wisnu kepada media.

Wisnu melanjutkan, untuk total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan Rapak Lambur-Senoni itu sekitar Rp. 20 Milliar.

“Semoga tahun depan tidak ada kendala dan bisa menuntaskan kegiatan jalan tersebut,” harapnya.

“Sehingga nanti kondisi jalannya mantap, dan tentunya mudah diakses oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian kita,” lanjut Wisnu.

Dirinya menyebutkan, perbaikan jalan tersebut sangatlah penting, sebab jalan itu menghubungkan beberapa desa yang berada di Kecamatan Tenggarong dan Sebulu.

“Maka dari itu akses jalan tersebut sangat penting, sebab bisa menunjang SDM dalam hal ini pendidikan dan perekonomian, kalau jalannya bagus jadi gampang mengaksesnya kan,” jelas Wisnu.

Wisnu juga menyampaikan, pesan Bupati Kukar, dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan tetap dikontrol, dan dikerjakan tepat waktu. Sehingga peran kontraktor juga terlibat dalam pembangunan daerah.

“Pelaku kontruksi di Kukar juga harus berperan aktif, dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang saat ini gencar digelar oleh seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda bangsa.

Salah satunya, Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis, juga melakukan Sosbang di daerah pemilihannya.

Yang terlaksana, di Kota Samarinda tepatnya di Jalan Padat Karya, Loa Bakung, Sungai Kunjang menjadi lokasi pembekalan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya empat konsensus kebangsaan, pada Senin (7/11/2022).

Bertempat di kediaman Ketua RT 73, Nanda sapaan akrabnya mengungkapkan, bahwa empat konsensus yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi kunci dalam menjaga dan membangun bangsa.

“Empat konsensus ini adalah hal yang sangat Fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ucapnya.

Sekretaris PDI-Perjuangan ini menyebut jikalau bangsa ini ingin terus ada maka sosialisasi kebangsaan harus terus dilanjutkan.

Dirinya menyebut di era digital sekarang, dimana tak lagi mengenal batas akibat teknologi yang semakin canggih masyarakat perlu dibentengi dengan pemahaman yang komprehensif.

“Hal ini agar masyarakat dihindari dari pemahaman buruk yang mampu memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Olehnya itu dirinya berpesan kepada masyarakat agar terus mempertahankan sikap kegotong royongan dan rasa saling antar sesama.

“Ada teman susah dibantuin, itu kekuatan kita, NKRI harus dijaga,” ucapnya.

Sementara itu narasumber Sosialisasi Kebangsaan kali ini Ronald Stephen mengungkapkan bahwa kokohnya NKRI hingga sekarang ini sebab empat konsensus kebangsaan telah menjadi perekat dalam kehidupan bernegara.

Ia telah hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia, sehingga segala kemajemukan yang ada dapat menjadi sumber kekuatan utama.

“Di negara lain banyak yang terpecah pecah padahal tidak semajemuk di Indonesia, kita bersyukur di Indonesia rasa persatuan masih kuat, ini yang mesti dipertahankan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua RT 73 Dewa menilai agenda yang diadakan di lingkungannya sangat bermanfaat.

“Antusias warga luar biasa. Karena materinya kebangsaan. Jadi orang Indonesia aman, NKRI harga mati,” ucapnya.

Sebab menurutnya ada saja beberapa sekelompok orang yang ingin mencabik-cabik NKRI maka adanya sosialisasi agar warga tidak gampang terprovokasi dan memiliki pendirian yang kuat.

“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mba Nanda telah melakukan kegiatan bermanfaat ini, semoga terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkas Nanda.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dimulai Tahun 2019 hingga awal 2022 membuat tatap muka dan seluruh kegiatan interaksi sosial harus berbatas guna menghindari penyebarluasan virus mematikan tersebut.

Dimasa-masa tersebut DPRD tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya namun tetap memperhatikan aturan tentang pandemi. Anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin mengatakan padatnya kegiatan kedewanan, khususnya rapat-rapat komisi, badan dan pansus serta lainnya membuat DPRD melaksanakan hybrid meeting.

Untuk diketahui, hybrid meeting merupakan penerapan protokol Kesehatan yang ketat akan tetapi keperluan rapat dan presentasi tetap dapat terus dilakukan dengan dilengkapi visual. Hal ini membuat suatu pertemuan yang melibatkan banyak orang tetap dapat dilaksanakan.

Kendati pasca pandemi seperti sekarang, dengan memperhatikan kasus positif covid-19 masih turun naik dan memperhatikan efesiensi maka hybrid meeting tetap diterapkan dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Oleh sebab itu, diperlukan ada aturan yang jelas di internal DPRD sebagai regulasi maka pengaturan dan penerapan hybrid meeting diusulkan masuk dalam perubahan tata tertib DPRD.

“Perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kaltim menjadi lebih optimal lagi,” tuturnya belum lama ini. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pengendalian inflasi oleh Pemprov Kaltim diminta tak hanya berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, namun juga berfokus menangani sejumlah jalan rusak yang ada di Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, pasalnya menilai jalan rusak yang menjadi akses komoditas barang dan jasa di Bumi Mulawarman ini mempengaruhi perputaran perekonomian dalam daerah.

Tiyo sapaan politikus asal Partai Golkar itu menyebutkan, menurutnya jika infrastruktur jalan rusak maka dipastikan harga bahan pokok penting (Bapokting) dan komoditas lainnya pun akan semakin mahal, khususnya di daerah Kaltim.

Tio memaparkan, selama beberapa bulan terakhir ini seluruh negara secara global memang mengalami kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Pun Kaltim tengah menghadapi hal serupa. Angka inflasi mencapai sekitar 4,76 persen, membuat pemprov perlu berupaya keras untuk tetap mengendalikan dan menurunkan angka inflasi.

Selain itu, Tio mengakui dirinya juga sempat bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni baru-baru ini, membahas terkait penanganan inflasi di Kaltim.

“Pemerintah Provinsi telah menyalurkan beberapa bantuan. Seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat Kaltim dan bantuan kepada UMKM,” ungkapnya kepada awak media.

Meski demikian, Tio tegaskan ulang bahwa yang menjadi perhatiannya adalah infrastruktur jalan yang kondisinya terhitung cukup parah.

“Pengadaan bahan-bahan makanan hari ini, kita masih mendatangkan dari luar. Kita meminta kepada Pemprov, jalan diperbaiki agar harga distribusi makanan kita lebih murah. Kalau rusak, pasti lebih mahal,” paparnya, Jumat (7/11/2022).

Akan hal tersebut, Tiyo juga mengimbau masyarakat Kaltim untuk tidak ‘panic buying’ ketika item-item Bapokting mengalami kenaikkan. Jangan sampai, kata dia, seperti halnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di Benua Etam.

“Tetap beli seperti biasa saja dan sesuai kebutuhan. Gunakan konsumi yang disesuaikan dan berhemat. Yang tidak perlu, tidak usah dulu,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim mendorong kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terkait potensi rupiah di alur Sungai Mahakam yang melewati aset milik Pemprov Kaltim.

“Kerjasama untuk kegiatan pandu tunda angkutan ponton batubara selama ini tidak ada satu rupiahpun masuk ke kas daerah. Nah, ini yang digali kerjasama Pelindo dan MBS untuk pandu tunda yang melewati aset Pemprov Kaltim seperti Jembatan Mahakam Kembar dan Jembatan Mahakam Ulu,”sebut Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono usai rapat Komisi II dengan PT Pelindo, dan Perusda MBS, Senin (7/11/2022).

Ia menjelaskan bahwa pola ini sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda dengan kerjasama perusda dengan Pelindo dan terbukti mampu menambah pundi-pundi rupiah bagi kas daerah.

Bentuk kerjasamanya nanti masih mereka (Pelindo dan MBS,red) kaji. Untuk kegiatan pandu tunda misalnya apakah nanti MBS menyediakan kapalnya kah atau kegiatan lain yang menjadi potensi bisnis. Contohnya seperti Kaltim Kariangau Terminal itu kerjasama MBS dan Pelindo nah seperti itu,” tuturnya.

General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 4 cabang Samarinda Yusuf Yunus mengatakan sampai saat ini untuk kegiatan pandu tunda kapal dilakukan pada konsesi Sungai Mahakam mencangkub Jembatan Mahakam Ulu, Jembatan Mahakam Kembar, Jembatan Tenggarong, Jembatan Ing Martadipura Kota Bangun, Jembatan Achmad Amins Samarinda.

“Banyak potensi yang nantinya akan digarap kedepan sebagai nilai tambah bagi semua, termasuk bagaimana nanti tata kelola termasuk penentuan tarif yang berinpect kepada return invest terhadap aset-aset yang ada di daerah,” katanya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan audiensi bersama Bupati Kukar Edi Damansyah, yang digelar di Ruang Kerja Pendopo Etam Tenggarong, pada Senin (7/11/2022).

Dimana, ketua IDI Kukar Dr Arif Risdianto, menyampaikan kunjungan pihaknya kali ini dalam rangka silaturahmi Organisasi Profesi IDI Cabang Kukar pada periode kepengurusan 2021-2024.

“Dimana IDI Kukar sebagai organisasi profesi sangat mengapresiasi dan mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kukar khususnya pembangunan di bidang kesehatan,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, IDI Kukar siap bersinergi dan menyelaraskan program kerja dengan Program Kukar Idaman, sekaligus penyampaian program kerja IDI Kukar Priode 2021-2024 terkait dengan pengembangan keilmuan, profesionalisme dan pengabdian kepada masyarakat.

“Khusus untuk pengabdian kepada masyarakat, IDI Kukar sudah melalukan beberapa kegiatan dalam bentuk bakti sosial, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia, Hari Ulang Tahun IDI ke 72, Hari Hipertensi Sedunia, Hari Jantung Sedunia dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia,” tutur Arif.

Arif mengungkapkan juga, bahwa awal tahun 2023 pihaknya akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam skala besar, yang melibatkan seluruh anggota IDI Kukar baik dokter umum dan dokter spesialis di Kecamatan Muara Muntai dan sangat mengharapkan dukungan Bupati Kukar.

Optimalisasi peran IDI sebagai organisasi profesi dokter dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat, maka IDI siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Bupati dalam program Kukar Idaman.

“Serta dengan dilibatkannya juga stake holder terkait maupun, semua organisasi profesi kesehatan lainya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjadi prioritas utama,” ucap Arif.

Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam setiap kegiatan-kegiatan IDI terkhusus cabang Kukar.

Sementara itu, ditempat yang sama, Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh IDI selama ini.

Dirinya berharap, berkaitan dengan profesi selain memang berada struktural maupun fungsional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Edi berharap optimalkan tugas struktural maupun fungsional.

“Berkaitan dengan pengabdian masyarakat, ahamdulillah dapat berjalan lancar, dan saya harap bisa menjangkau kecamatan-kecamatan lainnya terkhusus di Kukar,” harapnya.

Dirinya mengakui, bahwa selama ini edukasi pelayanan di bidang kesehatan belum dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Maka untuk itu, Edi meminta, kepada Dinas Kesehatan, misalnya pemeriksaan layanan kepada ibu hamil (USG) yang berada di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis atau zona ulu, yang pada umumnya sangat terbatas.

“Pemkab Kukar siap mensupport rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, silahkan dipadukan sekaligus berkolaborasi dengan dinas instansi terkait serta dunia usaha dengan berdasarkan data kebutuhan masyarakat,” pungkas Edi. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Polemik ganti rugi lahan di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda belum kunjung usai.

Bahkan, warga diketahui sempat menutup jalan penghubung Simpang Pasir-Rapak Dalam, Samarinda Seberang. Akibatnya, kendaraan besar tidak dapat melintas di jalur itu.

Aksi penutupan akses jalan ini pun tak kunjung membuat warga mendapatkan hak yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Daerah.

Sebab itu, beberapa waktu lalu perwakilan warga mendatangi kantor DPRD Kaltim untuk menyampaikan aspirasinya.

Pihak Legislatif Karang Paci (sebutan DPRD Kaltim) menerima kedatangan warga dan melakukan rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Seno Aji.

Kepada awak media, Seno Aji menyampaikan bahwa pihaknya akan mencoba menjembatani masalah yang terjadi antara warga dan pemerintah.

“Saya menilai bahwa hak masyarakat tetap harus dibayar apalagi sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Dan saya yakin Pemprov juga mempunyai semangat yang sama,” kata Seno Aji, Senin (7/11/2022).

Sebagai informasi, warga diketahui sempat menutup jalan penghubung Simpang Pasir- Rapak Dalam, Samarinda Seberang. Akibatnya, kendaraan besar tidak dapat melintas di jalur itu.

Seno menjelaskan, gugatan warga atas lahan telah mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam hal kewajiban Pemprov Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 118 Kepala Keluarga (KK) transmigran.

Merespon persoalan itu, DPRD Kaltim segera melakukan pembahasan dan komunikasi bersama Gubernur Kaltim.

“Saya akan minta Komisi yang membidangi yakni Komisi IV untuk memfasilitasi permintaan masyarakat ini sehingga dapat didudukkan bersama antara keinginan warga dan pemerintah. Yang penting tidak ada penumpang gelap yang ikut serta di permasalahan ini,” tegasnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, perwakilan masyarakat transmigran Simpang Pasir, Slamet mengaku, sejak tahun 1973 sampai dengan 1974 masyarakat transmigran dijanjikan memiliki lahan sekitar 2 hektare meliputi 5.000 meter persegi untuk permukiman dan 1,5 hektare untuk perkebunan, ternyata sampai saat ini hanya setengah hektar yang bersertifikat.

“Yang 1,5 hektare belum ada kepastiannya, bahkan pemerintah hanya memberikan janji-janji saja,” ungkapnya.

Dia menambahkan, masyarakat hanya menuntut pembayaran hak lahan mereka yang saat ini telah menjadi Stadion Utama Palaran.

Lahan yang dijanjikan masyarakat ada seluas 1,5 hektare untuk satu KK dan masyarakat menuntut pembayaran sebesar Rp 500 juta untuk 118 KK dari jumlah keseluruhan 223 KK. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meninjau langsung perkembangan mekanisme komoditi jagung modern di PT Mitra Niaga Cornindo Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.

Hal tersebut, dilakukan untuk mewujudkan Kukar sebagai Lumbung Pangan. Dalam kesempatan itu juga Edi, melihat pengembangan mekanisasi pertanian modern dalam arti luas khususnya pengembangan komoditi jagung yang telah dilaksanakan oleh PT Mitra Niaga Cornindo.

“Kegiatan ini selain menjalin silaturahmi dirinya juga ingin mewujudkan kabupaten Kukar menjadi lumbung pangan menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN),” katanya.

Pada Audiensinya, bersama Perwakilan PT Mitra Niaga Cornindo Bupati Kukar tersebut, mengatakan Kabupaten Kukar memiliki lahan potensial yang bisa ditanami jagung untuk peningkatan ekonomi petani. Tentunya, Pemerintah Daerah (Pemda) terus melakukan upaya pengembangan komoditi jagung dengan mekanisasi pertanian modern.

“Ya, PT Mitra Niaga Cornindo memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan bisa menjadi role model untuk pengembangan komoditi Jagung yang berbasis mekanisasi modern, sehingga kami sangat terkesan dan ingin melakukannya di Kukar karena dengan mekanisasi yang dilakukan disini,”ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini ada beberapa wilayah di Kukar yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi jagung dengan mekanisasi modern.

“Maka dari itu, Pemda saat ini sedang gencar mengoptimalkan lahan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam ini petaninya, sehingga manfaatnya kedepan bukan hanya menambah penghasilan para petani, lahan tanaman yang kosong juga bisa menjadi beroperasi dan produktif kembali,” pungkas Edi.(*) (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Brigjen Pol Edhy Moestopa, bertandang ke Kutai Kartanegara (Kukar), yang disambut baik oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Kerja Bupati Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Senin (7/11/2022).

Kedatangan kepala BNN Provinsi (BNNP) Kaltim ini sebagai silaturahmi, serta banyak hal yang dibahas mulai dari penyalahgunaan narkotika sampai dorongan adanya pendirian kantor BNN Kabupaten (BNNK) di Kukar.

“Saya ingin tahun 2023 kantor BNNK sudah berdiri di Kukar,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah, yang disambut senyum oleh Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edhy Moestopa.

Penyediaan kantor BNNK di Kukar, sebut Edi, bahkan sudah menjadi keinginannya dari jauh hari, disiapkan melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) yang berada di kawasan komplek perumahan DPRD Kukar.

“Bila perlu kita (Kepala BNNP Brigjen Pol Edhy Moestopa dan Bupati Edi Damansyah-red) siap menemui Menpan RB untuk meminta persetujuan pembangunan kantor BNNK Kukar. Untuk sementara ini sudah disiapkan kantornya di kawasan perumahan DPRD Kukar,” ujarnya.

Sebab menurutnya, dengan adanya kantor BNNK Kukar pemberantasan narkoba dapat dengan mudah dilakukan sehingga penekanan, pemberantasan, peredaran, penyalahgunaan narkotika serta pencegahannya dapat dilakukan BNNK Kukar, secara terorganisir.

“Semoga legalitas dan persyaratan pendirian kantor BNNK Kukar segera diwujudkan sehingga upaya dalam memberantas narkoba dan menjawab kekhawatiran seluruh masyarakat terhadap semua penyebaran dan peredaran narkoba dapat teratasi dengan cepat,” kata Edi optimis.

Sehubungan dengan itu, Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edy Moestopa mengapresiasi atas sambutan hangat bupati Edi Damansyah, sekaligus mendukung penuh dibangunnya kantor atau diadakannya kantor BNNK Kukar.

“Saya mengapresiasi atas dorongan dan dukungan bupati (Edi Damansyah-red) dalam menfasilitasi penyediaan kantor BNNK Kukar. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi BNNP Kaltim menyiapkan segala sesutunya terutama menyangkut administrasinya,” katanya.

“Siap, saya akan kirim tim BNNP Kaltim untuk melakukan survey lapangan dan koordinasi pendirian kantor BNNK Kukar, sehingga bisa segera direalisasikan dalam upaya mempercepat penanganan penyalahgunaan nartokotika khususnya di Kutai Kartanegara,” ujar Edhy.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa tugas dan fungsi BNNK mulai dari sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, penindakan penangkapan sampai dengan proses penyidikannya.

“Tentu ini akan semakin memudahkan daerah dalam penindakan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Kutai Kartanegara yang saat ini bagian dari mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan sudah seharusnya kantor BNNK berdiri di Kukar,” pungkas Brigjen Pol Edhy. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Pengendalian inflasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjaga kestabilan ekonomi tahun 2022.

Oktober 2022 lalu, Kaltim mencatat inflasi sebesar 5,84 persen berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK.

Capaian ini pun menjadi perhatian serius dari Anggota DPRD Kaltim.

DPRD Kaltim juga turut mendorong berbagai pihak agar bisa mengambil peran dalam pengendalian inflasi. Salah satunya sektor UMKM.

Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan dan membantu dalam pengendalian Inflasi sepanjang masa pandemi Covid-19.

“Untuk itu, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Karenanya, terkait bahan, peralatan produksi hingga sertifikasi pengembangan usaha menjadi perhatian khusus di Kaltim,” ungkap Tio, sapaan akrabnya, Senin (7/11/2022).

Tio menambahkan, berdasarkan analisa Komisi II, kondisi ekonomi di Kaltim saat ini dinilai sudah cukup baik.

“Namun tetap diperlukan perhatian dan upaya lebih serta optimisme,” sambung Politisi Golkar itu.

Ia menekankan, untuk menjaga kestabilan ekonomi di Bumi Etam diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya komoditi pendukung.

“Untuk kemajuan Kaltim dan kita juga harus tetap mendukung komoditi-komoditi pendukung perkembangan Kaltim,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)