Kutai Kartanegara, biwara.co – Dalam hal pembinaan Kearsipan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kukar, menyampaikan hasil pengawasan dari pengawasannya.

Dimana, terdapat 28 OPD dengan hasil kurang dan hasil sangat kurang berjumlah 2 OPD, kemudian hasil cukup berjumlah 18 OPD, serta yang memperoleh hasil baik 7 OPD dan hasil memuaskan berjumlah 2 OPD.

Hal tersebut, dikatakan Kepala Diarpus Kabupaten Kukar Aji Lina Rodiah dalam acara rapat koordinasi pengawasan kearsipan dan Launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang terlaksana di ruang Serba Guba Kantor Bupati Kukar, pada Senin (7/11/2022).

“Dari pengawasan kearsipan internal, kategori Pemkab Kukar mendapatkan nilai cukup karena penentuan jumlah objek pengawasan lebih mengutamakan kuantitas dengan menjadikan seluruh perangkat daerah dan rumah sakit daerah sebagai objek pengawasan,” sebut Lina.

Dengan maksud, sambung Lina, agar objek pengawasan lebih mengetahui dan memahami instrument yang harus dipenuhi dalam melakukan pengelolaan kearsipan internal.

“Belum terlaksananya pengelolaan arsip dinamis yang baik, belum semua objek pengawasan mengelola record center dengan baik, belum tersedianya sarana prasarana kearsipan sesuai dengan standar, belum tersedianya SDM kearsipan yang memadai,” lanjutnya.

Dengan perolehan tersebut tentunya memberikan hasil yang belum memuaskan bagi Pemkab Kukar.

“Karena itu untuk tahun akan datang kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan diseluruh OPD sehingga hasil pengawasan Kearsipan Internal kedepannya akan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Dirinya, berharap segala upaya dalam meningkatkan kemajuan dibidang kearsipan melalui kegiatan rapat koordinasi pengawasan kearsipan Pemkab Kukar dapat bermanfaat bagi semua, baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Dikatakannya, undang-undang kearsipan nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip yang otentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal untuk perlindungan kepentingan Negara, keselamatan dan keamanan arsip.

“Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan,” jelas Lina.

Hal tersebut selaras dengan tujuan pengawasan Kearsipan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kearsipan. Peraturan ANRI nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan Kearsipan yang mengatur pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan pengawasan atas penegakkan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Bagi peserta dari 58 unit terdiri dari dari 37 OPD, 18 Kecamatan, 3 Rumah Sakit Daerah dengan pengolah arsip sebanyak 417 unit, Lina berpesan, agar bisa mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin dan pemateri lainnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin mengatakan kebiasaan dari dulu sampai sekarang adalah mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak penting padahal penting seperti sebuah dokumen, dimana dokumen tersebut dari lahir sampai meninggal sangat diperlukan apalagi sebuah lembaga pemerintah.

“Apa yang telah dilakukan Dlarpus Kukar kali ini sangat luar biasa bahkan pertama kalinya yang ada diKaltim, SRIKANDI baru saja digaung – gaungkan namun Kukar sudah me-launching SRIKANDI, di Provinsi masih belum siap, selamat ya buat Kukar,” ucapnya.

Dengan adanya aplikasi SRIKANDI ini, kata Syafranuddin, akan membantu dalam memanajemen Kearsipan nantinya dalam mengelola arsip lebih baik lagi.

Dirinya juga mengatakan, pada tahun depan akan melakukan kerjasama dengan Diarpus Kukar bersama pihak kesultanan dalam pengarsipan kerajaan Kukar dari dulu sampai sekarang, perannya dalam pemerintahan yang ingin disusun kembali.

“DPK akan melakukan inovasi baru salah satunya ialah diorama sejarah. Diorama sejarah ialah sejenis benda miniatur tiga dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Seringkali, diorama memamerkan adegan sejarah di suatu daerah salah satunya Kutai Kartanegara, miniatur figur publik ataupun yang lain, ini perlu dilestarikan untuk generasi mendatang,” pungkas Syafranuddin. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pengurus Yayasan Bina Antarbudaya (YBA) Chapter Samarinda berkunjung dan menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terkait pertukaran pelajar siswa berprestasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Totok Heru Subroto, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Senin (7/11/2022).

Ketua YBA Chapter Samarinda Rina Juwita, mengatakan kunjungan dirinya bersama salah satu pelajar dari negara Polandia merupakan hasil pertukaran pelajar guna memperkenalkan yayasan Bina Antarbudaya dan membangun sinergi bersama Pemkab Kukar khususnya terkait dalam hal dukungan bagi para pelajar untuk pengalaman belajar budaya di luar negeri.

“Selain untuk membangun sinergi bersama Pemkab Kukar, kami juga ingin memperkenalkan yayasan Bina Antarbudaya yang khusus menangani pertukaran pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat kepada Pemkab Kukar,” ujarnya.

Dirinya berharap, melalui audiensi tersebut kedepannya akan semakin banyak para pelajar yang berasal dari Kukar mendapatkan pengalaman berangkat belajar di luar negeri.

Ditempat yang sama, Asisten III Kukar Totok Heru Subroto, menyambut baik kunjungan, audiensi dan paparan yang disampaikan YBA chapter Samarinda khususnya terkait pertukaran pelajar keluar negeri.

Menurutnya, dari hasil diskusi tersebut terdapat beberapa peluang yang bisa diusahakan oleh Pemkab Kukar dalam mendukung program pertukaran pelajar, diantaranya melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim yang memiliki kewenangan terkait pendidikan SMA.

Melalui program pertukaran pemuda berprestasi, program Tanggung Jawab Sosialisasi Perusahaan (TJSP), serta program beasiswa Kukar Idaman.

“Dari hasil diskusi kita terhadap empat peluang, yang pertama kita melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi melalui Disdik Provinsi yang dalam hal ini memiliki wewenang, sedangkan melalui program tukar menukar pemuda berprestasi, dan yang paling memungkinkan sendiri melalui program beasiswa Kukar Idaman yang nantinya bisa kita berikan batasan khusus, beasiswa tetapi untuk khusus dikirim ke luar negeri, sumbernya nanti bisa dari Pemkab maupun dari TJSP,” pungkasnya. Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Memperingati hari Pangan Sedunia Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Operasi Pasar dan Pasar Murah di Stadion Rondong Demang, pada Senin (7/11/2022).

“Harapan besar saya, dalam kegiatan hari ini, karena ini momentnya hari pangan sedunia, bagaimana membangun komitmen bersama dan kerja bersama,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah, saat ditemui media.

Dirinya, juga menyampaikan, program pangan menjadi hal yang utama di kabupaten Kukar, sebab program ini berkaitan dengan optimalisasi kawasan-kawasan pertanian di Kukar.

“Maksudnya adalah kita memberikan jaminan jangka panjangnya, sehingga kekuatan pangan ini bisa berbasis produksi lokal,” ucap Edi.

Oleh sebab itu, pihaknya saat sedang fokus dalam pembenahan infrastruktur, sarana prasarana, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertani di Kukar. “Itu bagian dari mempersiapkan jangka menengah dan jangka panjangnya,” ucapnya.

Kata Edi, seperti yang ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, bahwa negara Republik Indonesia (RI) penuh dengan karunia dan berkah Tuhan, tinggal bagaimana Pemkab Kukar mengelola karunia tersebut.

“Makanya saya memastikan Kukar idaman 2021-2026 itu, walaupun nanti hanya sampai 2024, kami bisa pastikan bahwa program pangan sektor pertanian dalam arti luas ini nanti akan bisa kita lihat peningkatan pengembangannya bisa terukur dengan baik, terutama dengan kawasan yang sudah kami tetapkan,” jelasnya.

Dia menegaskan lagi, bahwa dengan momentum hari pangan sedunia ini, juga dirangkai dengan pengendalian inflasi ditingkat daerah, serta dengan tersedianya pasar murah untuk masyarakat.

“Jadi saya memaknai, momentum ini bagian dari kita memperkuat komitmen itu, jadi bagaimana kita pemerintah bisa berkolaborasi, bekerjasama khususnya yang berkaitan dengan program pangan ini, harus secara bersama-sama kita mendorong,” sebutnya.

“Masyarakat dalam hal ini aktifitas, berkaitan dengan profesi yang ditekuni, bidang sektor pertanian di Kutai Kartanegara ini hampir 42 persen sekian itu penduduk Kukar mata pencahariannya di sektor pertanian, jadi hanya bagaimana kita mendorong dan memfasilitasi,” lanjut Edi.

Disisi lain, Edi menyampaikan, bahwa memang pihaknya memang memiliki tantangan mengenai statistik Kukar.

“Dimana rumah tangga petani itu menurunnya cenderung lebih tinggi dibanding 9 kabupaten/kota lain di Kaltim. Jadi ni memerlukan lagi, bagaimana fasilitasi pemerintah yang berkaitan, kita mendorong kepada generasi muda kelompok-kelompok tani muda-milenial ini bisa lebih aktif lagi disektor pertanian,” harapnya.

Dia juga sering menyampaikan, bahwa saat ini sektor pertanian tidak lagi berbasis kepada hal-hal tradisional, sekarang telah berbasis teknologi dan manajemen.

“Makanya yang bisa menguasai teknologi dan manajemen itu adalah generasi muda. Jadi saya menghimbau pada kesempatan ini generasi muda jangan ragu masuk sektor ini, sebab sektor ini besar potensinya, dan peluang-peluang nya sangat besar,” himbau Edi.

Oleh sebab itu, dirinya juga menyampaikan, sudah ada beberapa generasi muda petani-petani milenial yang berhasil

“Salah satu contoh di kecamatan Muara Jawa, itu kemarin sudah menembus prestasi ditingkat nasional, kepeloporannya. Apa yang dikerjakan? Dia mengerjakan bidang pertanian khususnya hortikultural dia mendapatkan prestasi secara nasional,” pungkasnya.

Pemuda yang dimaksud Edi, ialah pemuda dari Kukar, oleh karena itu, dirinya optimis bahwa pemuda Kukar akan berada di garda terdepan dalam membangun pangan di wilayah Kukar. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Sebanyak 17 desa yang kondisinya masih tertinggal dari 518 desa di Kalimantan Timur (Kaltim) berdasarkan catatan Indeks Desa Membangun (IDM) Pemprov Kaltim 2022, mendapat perhatian Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Nidya Listiyono.

Politisi asal Partai Golkar itu menilai pembangunan infrakstrutur jalan hingga dukungan pangsa pasar terhadap hasil produksi masyarakat desa khususnya, perlu untuk dilakukan untuk mengejar ketertinggalan desa-desa tersebut.

Tiyo sapaannya itu menyatakan, adanya jumlah desa tertinggal tersebut maka yang harus diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur dan mata pencaharian masyarakatnya.

” Dilihat jalannya bagaimana? latar belakang masyarakatnya apa, pertanian misalnya. Apakah pemerintah dalam hal ini sudah melaksanakan pembangunannya belum? Sudah dibeli berasnya belum, palawijanya juga misalnya,” jelasnya, Jumat (7/11/2022).

Menurut politisi Partai Golkar ini, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan agar siklus perdagangan akan berjalan lebih lancar dan seluruh pembangunan pun akan terlaksana optimal.

Selain itu, Tiyo juga meminta agar seluruh pemerintah kabupaten lebih memperhatikan perangkat pemerintah desa, agar perlu mengetahui pembangunan yang bersifat mendesak untuk direalisasikan dan tidak.

“Seluruh unsur pemerintah kabupaten, tolong diperhatikan kepala desa, para RT, lurah dan camatnya. Jangan diam-diam saja, biar bisa terjangkau pembangunannya,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Periode kepemimpinan Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim dipastikan tidak ada kegiatan pembangunan dengan skema pendanaan Multi Years Contract (MYC) atau pembiayaan tahun jamak.

Hal ini, juga berlaku untuk penanganan Simpang Rapak Balikpapan yang kerap mengalami kecelakaan maut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo membeberkan untuk penanganan wilayah itu telah diambil alih langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen-PUPR), yang di mana sempat diwacanakan pembangunan fly over dengan menggunakan metode MYC dalam pembiayaan namun hal itu terbentur oleh waktu atau masa periode Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

“Tidak cukup waktu kalau mau MYC, dan ketentuannya harus beberapa tahun anggaran,” ucap Sigit, Senin (7/11/2022).

Sigit mengungkapkan untuk penanganan pada kawasan itu nantinya akan dibuat buffer zone yang nantinya bakal menjadi area pengamanan pada saat terjadi masalah pada kendaraan khususnya kendaraan berdimensi besar.

“Jadi nanti dibuka jalur di samping jalan supaya ketika ada masalah pada kendaraan bisa langsung lari ke area tersebut, sehingga tidak lagi memakan korban, karena posisinya tepat di turunan gunung dan di persimpangan,” jelasnya.

Penanganan itu sebut Sigit sudah berdasarkan kajian dari beberapa pihak terkait, selain itu setelah kasus kecelakaan maut pada area tersebut juga sempat menjadi bahan diskusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho.

“Ini juga didorong oleh legislatif di tingkat RI ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kecamatan Muara Badak, pada Senin (7/11/2022).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat kabupaten (Setkab) Kukar Akhmad Taufik Hidayat, memimpin langsung upacara bendera dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politik tersebut.

“Sosialisasi bagi pemilih pemula dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan kesadaran dini akan arti pentingnya partisipasi pelajar sebagai pemilih pemula dalam demokrasi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang,” ucapnya, saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan upacara itu.

Dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik ini, juga turut dihadiri di antaranya Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rini Sulistyowati, Kepala Sekolah SMAN 2 Muara Badak beserta jajarannya.

Asisten I Setkab Kukar itu, juga menyampaikan, dalam amanatnya mengatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana menurutnya perwujudan dari kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang mana, rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang merupakan makna dari indonesia sebagai negara demokratis dimana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat,” lanjut Akhmad.

Dirinya juga menyebutkan, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi, Pemilu juga masih dianggap salah satu metode terbaik dalam penggantian kepemimpinan dan wakil rakyat, serta pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat.

“Salah satu unsur penting dalam pemilu adalah partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Operasi Pasar dan Pasar Murah digelar dalam rangka untuk pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, terlaksana di Stadion Rondong Demang, Tenggarong. Pada Senin (7/11/2022).

Dimana Bupati Kukar Edi Damansyah, mengatakan kegiatan ini sebagai temporer, maksudnya ialah operasi pasar ini sebagai kegiatan yang situasional, dimana pemerintah harus memastikan ketersediaan barang atau pangan ada, serta daya beli masyarakat juga terjangkau.

“Makanya ini pasar murah namanya, tapi sekali lagi ini kondisi temporer dalam situasional,” ujarnya.

Dia menyampaikan, bahwa alokasi kegiatan tersebut dari 2 persen dana transfer yang dimiliki Kukar. “Iya, Kita dalam program kegiatan semua daerah karena itu kebijakan nasional, maka ada pengalokasian pembiayaan seperti itu,” ungkap Edi.

Namun, kata Edi, pihaknya telah mengarahkan kepada tim inflasi Kukar, 2 persen dana tersebut tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan.

“Artinya kita harus bekerja berbasis kepada data, potensi kecamatan, misalnya kita mensubsidi biaya transportasi, seperti gas tiga 3 kilo, supaya dia sampai ke Tabang, atau dia sampai ke Kembang Janggut, itu harus tepat siapa yang menerima subsidi biaya transportasi ini, karena kebanyakan itu yang jaga toko misalkan di kembang janggut saya paham karena saya sering kesana, yang punya toko juga akan pulang balik ambil gas ke Samarinda, itu contohnya,” jelasnya.

Dengan begitu, subsidi dapat sampai kepada sasaran yang dituju, maka tidak boleh lagi melalui asosiasi, jadi menurutnya, data itu sangat penting.

“Jadi misalnya kita juga bicara transportasi pangan, jadi kita harus fokus dan tepat sasaran yang berkaitan penggunaan dana 2 persen, dengan juga berkaitan dengan pengendalian inflasi,” tegas Edi.

Untuk tingkat inflasi yang dimiliki Kukar, Edi mengungkapkan bahwa masih dalam batas terkendali, begitupun pada umumnya di Kaltim.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Kaltim Isran Noor yang juga mengunjungi kegiatan pasar murah itu, menyampaikan bahwa ini menjadi salah satu upaya dalam pengendalian inflasi.

“Jadi dilaksanakan lah pasar murah, operasi pasar, itu salah satu saja, dan yang lain pasti banyak caranya, seperti distribusi kemudian produsen, nah itu salah satunya,” ucapnya.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dengan suplai barang, kata Isran, inflasi harus terjadi, namun dapat terkontrol dengan baik.

Untuk 10 kabupaten/ kota yang ada di Kaltim, Isran menghimbau, untuk segera memonitor kondisi suplai barang, kebutuhan barang yang diperlukan.

“Terutama komuditi-komuditi yang dapat mempengaruhi inflasi, produksi barangnya. Sebab intensitas inflasi si Kaltim, agak bagus, jadi kita secara nasional berkelas lah, bukan kelas inflasinya tinggi tidak, maksudnya dapat terkendali. Sebab kita rata-rata antara 4,5 sampai 5,2 rate nya, masih bagus,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, resmi meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), bersama Deputi Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Desi Pratiwi.

Serta didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kukar Hj Aji Lina Rodiah, yang terlaksana di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, pada Senin (7/11/2022).

Sekda Kabupaten Kukar Sunggono mengungkapkan, Aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu jawaban atas upaya untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Mengingat sistem ini memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Tidak hanya itu, Sunggono, juga menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, yang mengingatkan bahwa sekarang eranya kerja kolaboratif. Dengan SRIKANDI kerja-kerja kolaboratif akan lebih maksimal, mengingat dengan sistem ini, sistem informasi kerasipan dinamis berbasis elektronik dan dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, serta digunakan secara bagi pakai oleh Lembaga negara dan Pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, jika organisasi saudara tidak cakap dalam menggunakan dan menerapkan sistem ini, maka saudara-saudara akan tertinggal. Kepada seluruh jajaran pejabat yang hadir dalam kesempatan ini, baik secara langsung maupun virtual, benahi tata kelola administrasi termasuk kearsipan di organisasi yang saudara pimpin,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan, disadari atau tidak, langsung ataupun tidak langsung, keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berdasarkan tupoksi secara tegas menangani urusan perpustakaan, menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mengatasi permasalahan.

“Karena lewat program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaanlah, berbagai upaya untuk bagaimana caranya perpustakaan semakin banyak, koleksi buku semakin beragam serta minat baca semakin meningkat dilakukan,” lanjut Sunggono.

Hadirnya para Duta Baca Daerah yang telah dikukuhkan, diharapkan menjadi jawaban atau solusi masih rendahnya budaya gemar membaca yang terjadi di wilayah Kukar. Partisipasi aktif masyarakat melalui para pegiat literasi dalam wujud akademi literasi harus didukung penuh dan wujudkan, sehingga pelan namun pasti akan tercipta masyarakat yang gemar membaca, berpengetahuan, Inovatif, kreatif dan produktif.

“Kerja-kerja kolaboratif perlu terus kita tingkatkan di semua lini, termasuk pada upaya meningkatkan minat baca masyarakat kita, terutama untuk anak- anak atau adik-adik pelajar dan mahasiswa kita, karena dengan itu semua kita berharap mereka akan tumbuh menjadi sosok-sosok yang cerdas, berpengetahuan luas, Inovatif dan kreatif. Modal yang akan sangat bermanfaat ketika pada akhirnya nanti mereka melanjutkan estafet kepemimpinan kita di masa depan,” tegasnya.

Sunggono menyampaikan juga, Komitmen Pemkab Kukar dalam mengelola kearsipan sudah semakin baik, bahkan sudah masuk dalam 14 Kabupaten/kota se-Indonesia yang telah melakukan tahapan Kearsipan yang baik.

Oleh sebab itu, dari aplikasi SRIKANDI tersebut diharapkan nantinya OPD-OPD di lingkungan Pemkab Kukar bisa mengaktualisasikannya dan melaksanakannya, karena aplikasi tersebut linear dengan aplikasi DISAPA.

“Jadi SRIKANDI ini sebenarnya aplikasi seluruh proses administrasi yang ada di Pemkab bisa dibuka dan diakses oleh siapapun, sehingga digitalisasi pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan benar-benar segera terwujud walau masih seputar OPD, diharapkan nantinya sampai kekelurahan dan Desa,” tuturnya.

Penataan kearsipan suatu OPD adalah suatu ukuran dari kinerja Kepala OPD artinya Kepala OPD yang membawahi wilayahnya masih rendah nilainya agar segera melakukan instropeksi diri, evaluasi dan berbenah dalam memperbaiki OPD tersebut.

“Ini akan menjadi ukuran Kepala daerah dalam memberikan reward pada OPD yang ada,” pungkas Sunggono.

Perlu diketahui kegiatan peluncuran tersebut juga dirangkai dengan acara pengukuhan Duta Baca Daerah dan pemberian Penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022 dengan kategori memuaskan diterima oleh Bappeda Kabupaten Kukar nilai 80,64.

Lalu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nilai 69,80 kategori baik, Kecamatan Anggana nilai 68,36 kategori baik, BKPSDM Kabupaten Kukar nilai 66,86 Kategori baik, Balibangda Kukar nilai 66,64 kategori baik, Disperindag Kukar nilai 66,29 kategori baik, Kecamatan Muara Badak nilai 61,50 kategori baik dan Dinas Perkebunan Kukar nilai 60,29 kategori baik. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Bontang, biwara.co – Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini gencar menggelar Sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang), sebab melihat anak muda bangsa sekarang, banyak lupa akan kecintaannya terhadap tanah air, dan pudarnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Sosbang ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda bangsa.

Oleh sebab itu, Sosbang yang kali ini dilaksana oleh anggota DPRD provinsi Kaltim Safuad, mengatakan sangat penting untuk menyebarluaskan pemahaman ideologi bangsa dan menanamkan empat pilar wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

Sosbang tersebut, digelar di Jalan Perintis No 08 RT 03 Kelurahan Kanaan Bontang Barat, pada Minggu (6/11/2022).

Dirinya mengharapkan, agar anak muda bangsa ataupun seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk dipecah belah oleh paham-paham yang sengaja untuk memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan negara Republik Indonesia (RI) serta terus saling menguatkan.

“Agar tidak mudah dipecah belah mengingat sekarang masyarakat kita sangat mudah dipecah belah dengan paham-paham yang memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan,” tegas Safuad.

Dirinya berharap, dengan terlaksananya Sosbang ini, kedepannya dapat menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat di Kaltim dan menjauhkan masyarakat Kaltim terlibat dalam kasus radikalisme.

Sebab menurutnya, anak muda saat ini, telah banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan lupa akan kecintaan terhadap bangsa.

Apalagi, dengan adanya, pengaruh paham-paham yang memecah persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat gampang untuk di adu domba.

“Ditambah lagi dengan kemajuan dunia tehnologi komunikasi seperti medsos yang kerap menyebarkan berita-berita hoax juga turut andil dalam tidak diterapkannya Pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Safuad.

Untuk diketahui, agar tidak adanya salah persepsi, atau pemikiran, Safuad menghadirkan dua narasumber yaitu La sarido dan Rudi, untuk menjelaskan lebih rinci terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dan dipandu oleh moderator Macarius Dagu.(*)

Penulis : Cyn

Penajam Paser Utara, biwara.co – Dalam rangka memperkuat kebangsaan dikalangan santri Baharuddin Muin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (6/11/2022).

Perlunya pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam empat consensus dasar negara; Pancasila, Undang-undang 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang secara sederhana disajikan. Bagi Bahar sapaan akrab politisi Partai Gerindra tersebut, sosialisasi ini sangat penting guna memantapkan kembali jati diri bangsa dan terus meneguhkan rasa nasionalis disetiap individu-individu masyarakat.

“Ini perlu, karena kita tahu akhir-akhir ini pemahaman empat pilar ini mulai terkikis, kita lihat di TV bahkan saya sampaikan dewan ndak tahu. Kenapa ini penting karena ini identitas negara, ini perlu diketahui oleh generasi-generasi muda saat ini,” Jelas Baharuddin dalam sambutannya.

Degradasi kebangsaan menjadi landasan wakil rakyat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, mengingat sebentar lagi adalah tahun politik yang mana kita ketahui bersama rawan akan konflik sosial.

Kita melihat banyaknya isu-isu bisa memecah belah bangsa kita antara umat antara anak bangsa dengan adanya pemahaman ini mudah-mudahan Indonesia gak terjadi apa yang kita lihat, artinya harus ada persatuan guna memantapkan kembali jati diri bangsa.” Tambahnya.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam sosialisasi tersebut ialah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten PPU, Agus Dahlan. Agus selaku Kepala Kesbangpol sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baharuddin Muin diwilayah kerjanya dan sangat membantu kerja-kerja pemerintah kabupaten salah satunya sosialisasi wawasan kebangsaan ini.

“Dasar dari sosialisasi wawasan kebangsaan itu adalah UU Nomor 27 Tahun 2009 dalam pasal 15 yaitu salah satu tugas MPR, DPD dan DPRD berkewajiban untuk mensosialisasikan, membudayakan Pancasila. Maka pada saat ini pak Baharuddin sebagai Anggota DPRD mensosialisasikan kegiatan tersebut,” Ungkapnya saat pemaparan materi. (Nn/Adv/DprdKaltim)