Samarinda, biwara.co – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi tidak ingin pengunduran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim mengganggu persiapan kontingen dan para atlet di masing-masing daerah.

Pernyataan ini disampaikan Reza, sapaan karibnya usai dirinya mengetahui bahwa Ketua Panitia Besar (PB) Porprov Berau, Sri Juniarsih mengirimkan surat ke Gubernur Kaltim, Isran Noor terkait permohonan pengunduran pelaksanaan Porprov VII di Berau.

Sri Juniarsih meminta pelaksanaan diundur hingga 2 pekan yakni 26 November hingga 7 Desember 2022.
Yang pada seharusnya pelaksanaan Porprov VII di Berau akan dilaksanakan pada 12 hingga 23 November.

“Harapan kami sebenarnya tetap terlaksana sesuai jadwal. Karena di daerah lain juga ada kendala jika porprov ini diundur, masalah TC atau umur atlet,” kata Reza, Sabtu (6/11/2022).

Kendati demikian, Reza mengaku tidak mencampuri urusan persoalan pelaksanaan Porprov Berau. Hanya saja, Reza mendorong agar PB Porprov Berau, segera menuntaskan kendala yang dihadapi.

“Saya rasa untuk Porprov bagi kita ini salah satu event yang ditunggu para atlet dan para pecinta olahraga di Kaltim. Terkait kendala teknisnya kami serahkan kepada PB Porprov Berau,” paparnya.

Reza mencontohkan, terkait kendala venue pertandingan PB Porprov bisa memanfaatkan venue lain yang siap, meskipun venue tersebut tidak berada di Berau.

“Jangan sampai kendala-kendala itu tidak ada jalan keluarnya oleh panitia pelaksana, jadi mesti ada rapat pemantapan di PB Porprov Berau,” tegasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Para Pamong Belajar (PB) dan Tutor dituntut mampu berkreasi dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI), hal tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar Pendidikan Kesetaraan yang telah menggunakan Aplikasi Se-Tara Daring.

Salah satunya dengan membuat video pembelajaran, yang digelar di Kampus Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Muara Jawa, Jalan Diponegoro Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Minggu (6/11/2022).

Hal tersebut disampaikan Kepala SKB Muara Jawa Bukhori, saat membuka acara pelatihan Pembuatan Video pembelajaran bagi PB dan Tutor. Selain itu Bukhori menjelaskan pelatihan yang diikuti oleh PB dan Tutor SKB dalam pembuatan Video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi OBS atau open broadcaster software adalah sebuah perangkat lunak yang dapat meningkatkan kualitas video saat live di berbagai platform

“PB dan Tutor harus mampu membuat video pembelajaran yang berisikan materi yang akan dipahami peserta didik dirumah, sehingga pembelajaran tetap bisa terlaksana tanpa harus bertemu secara langsung” jelasnya.

“Selain itu Video pembelajaran dengan aplikasi yang dibuat bisa diupload di aplikasi Se-Tara Daring sehingga peserta didik langsung bias menyaksikan,” ujar Bukhori.

Sejalan dengan hal tersebut, PB dan Tutor juga diberikan pelatihan untuk mampu membuat kuis interakrif, dengan tujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan guru melalui video pembelajaran sebelumnya.

“Kuis Interaktif terdapat berbagai macam, bisa dibuat dalam bentuk objektif dan essay,” sebutnya.

“PB dan Tutor SKB Muara Jawa bisa berkreasi untuk membuat Quiz Interaktif menggunakan aplikasi Hot Potatoes. Berbagai macam bentuk kuis Interaktif sudah bisa dibuat PB dan Tutor untuk membantu evaluasi dalam pembelajaran yang sudah diberikan kepada warga belajar (WB),” sambung Bukhori.

Dirinya juga menyebutkan, pelatihan pembuatan video pembelajaran dan kuis interatif serta penggunaan macromedia flas diberikan untuk menambah pengetahuan PB dan Tutor dalam membuat video pembelajaran pada mata pelajaraan sesual yang diampu.

“Pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu dua hari yaitu pada tanggal 6 s/d 7 Nopember 2022, untuk teori dan praktek dengan menghadirkan narasumber pada pelatihan pembuatan Video pembelajaran M. Yahya, M.Kom dari Rumah Belajar Kalimantan Timur,” katanya.

“Pelatihan pembuatan video pembelajaran dan kuis interaktif serta penggunaan macromedia flas bagi PB dan Tutor sagat berguna untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar di SKB muara Jawa,” lanjut Bukhori.

Dengan demikian, dirinya mengungkapkan bahwa, PB dan Tutor sangat banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang media pembelajaran dengan adanya pelatihan ini.

“Sehingga banyak ilmu yang bisa diberikan sesuai dengan teknologi dalam pendidikan. Dalam pelatihan ini juga banyak dijelaskan tentang media lain yang bisa digunakan,” pungkasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Kutai Timur, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) mejadi salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, kepada anak muda bangsa.

Sosbang yang dilaksanakan oleh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terlaksana di masing-masing kabupaten/kota se-Kaltim, dengan tujuan guna mempertegas wawasan empat pilar kebangsaan Republik Indonesia (RI).

Untuk itu, anggota DPRD Kaltim Safuad, menyampaikan tentang Sosialisasi Wawasan tentang Pancasila tersebut, di daerah pemilihan (dapil) nya, Jalan Desa Martadinata, Rt 03, kecamatan Teluk Pandan, kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Sabtu (05/11/2022).

“Jadi menurut saya tujuan di selenggarakan sosialisasi kebangsaan agar masyarakat tetap bersatu dalam satu pemikiran dan sepaham mengenai kebangsaan dalam NKRI,” ucapnya.

Dirinya melanjutkan, agar anak muda bangsa ataupun seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk dipecah belah oleh paham-paham yang sengaja untuk memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan negara Republik Indonesia (RI) serta terus saling menguatkan.

“Agar tidak mudah dipecah belah mengingat sekarang masyarakat kita sangat mudah dipecah belah dengan paham-paham yang memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan,” tegas Safuad.

Dirinya berharap, dengan terlaksananya Sosbang ini, kedepannya dapat menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat di Kaltim dan menjauhkan masyarakat Kaltim terlibat dalam kasus radikalisme.

Untuk itu, agar tidak adanya salah persepsi, atau pemikiran, Safuad menghadirkan dua narasumber yaitu Serma Turyono dan Aipda M. Sholikin, untuk menjelaskan lebih rinci terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dan dipandu oleh moderator Macarius Dagu.

Sebab menurutnya, anak muda saat ini, telah banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan lupa akan kecintaan terhadap bangsa.

Dengan adanya, pengaruh paham-paham yang memecah persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat gampang untuk di adu domba.

“Ditambah lagi dengan kemajuan dunia tehnologi komunikasi seperti medsos yang kerap menyebarkan berita-berita hoax juga turut andil dalam tidak diterapkannya Pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Balikpapan, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda bangsa.

Pancasila menjadi salah satu dari Empat pilar wawasan kebangsaan, ideologi hidup ditengah masyarakat yang harus terus dijaga, karena keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Bangsa.

Untuk itu, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menyampaikan tentang Sosialisasi Wawasan tentang Pancasila tersebut, di Aula Serbaguna Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Sabtu (05/11/2022).

“Jadi menurut saya tujuan di selenggarakan sosialisasi kebangsaan agar masyarakat tetap bersatu dalam satu pemikiran dan sepaham mengenai kebangsaan dalam NKRI, dan anak bangsa paham akan nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.

Sebab seiring dengan terbukanya arus informasi, muncul berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eddy menyampaikan, bahwa tantangan terberat adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi wacana dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena Pancasila merupakan ideologi hidup di tengah masyarakat yang harus selalu dijaga, karena keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana warga negara menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa,” katanya.

Oleh sebab itu, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dengan baik, yaitu dengan cara menyebarluaskan pemahaman tersebut, sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai visi besar dari sebuah negara, serta memiliki landasan yang kokoh agar tidak jatuh kepada nilai-nilai yang merugikan bangsa.

Perkembangan wawasan kebangsaan diharapkan semakin pesat ketika dapat memanfaatkan segala sarana dan sumber daya yang ada, termasuk media sosial yang saat ini sedang digemari masyarakat.

Dimana nilai-nilai wawasan kebangsaan dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Namun, sayangnya kondisi saat ini media sosial belum banyak digunakan untuk menyosialisasikan materi wawasan kebangsaan,” ujar Eddy.

Maka, dilihat dari proporsi konten yang berisi tema wawasan kebangsaan masih jauh lebih kecil dibandingkan konten-konten lain yang bersifat hiburan yang banyak di antaranya kurang bermanfaat bahkan dapat memberikan dampak negatif.

“Media sosial memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan, oleh karena itu penggunaan media sosial untuk menyosialisasikan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan perlu diusahakan agar lebih optimal,” pungkas Eddy.(*)

Penulis : Cyn

Berau, biwara.co – Ir. Sutomo Jabir, ST., MT., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi PKB laksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan(Sosbang) dengan Tema ”Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara” di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Dalam Sosialisasi tersebut hadir Fachrudin Rijadi, S.Sos.,M.Si., Dosen UMB, Danramil 0902-05/Sambaliung Kapten Inf Haeruddin Alwin dan Kepala Kampung Sukan Tengah Bunyamin, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat dengan antusias.

Ini juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi Anggota DPRD Kaltim, diantaranya ialah Sutomo Jabir, yang menggelar Sosialisasi Kebangsaan dengan Tema “Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara” di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Sabtu 05/11/2022.

“Anggota DPRD Kaltim Fraksi PKB itu menyampaikan Pancasila merupakan dasar yang lengkap, dimana didalamnya terkandung tuntunan untuk masyarakat Indonesia tentang beragama, berbangsa dan bernegara, dan setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela Negara sesuai isi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3.

Di era saat ini dimana dunia digital berkembang pesat, sehingga Faham-Fakam yang memecah belah Persatuan Bangsa semakin marak tersebar didunia maya, jika tidak ada filter tentang wawasan kebangsaan maka ini akan menjadi bom waktu buat generasi-generasi penerus. Sehingga ini menjadi tugas bersama untuk mengedukasi seluruh elemen masyarakat agar memperkuat tentang wawasan kebangsaan, agar tidak mudah terpengaruh dengan ancaman ancaman yang ingin membuat bangsa kita tercerai berai kata Sutomo Jabir yang juga sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim itu.

Kemudian dijelaskan Sutomo Jabir, sebagai Masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai nilai persatuan, nilai nilai kebangsaan yang terkandung dalam pancasila dan kita juga harus mampu mengimplementasikannya didalam kehidupan kita sehari hari.

UUD 1945 telah mengatur dan meberikan tuntunan bagi kita dalam menjalankan aktifitas berbangsa dan bernegara, maka dari itu sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib mematuhi segala bentuk peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terciptanya kondusifitas untuk tercapainyanya Persatuan dan Kesatuan NKRI, jelas Sutomo Jabir.

Dirinya berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk dapat mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut dengan baik serta menerapkan dalam kehidupan sehari hari dimanapun berada, sebab sebagian besar yang hadir inilah yang akan menjadi penyambung dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya memiliki pemahaman terkait wawasan kebangsaan tuturnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Diskusi Panel dengan tema Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Wawasan Kenusantaraan, digelar untuk mengetahui pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak terkait pembangunan IKN yang saat ini sedang dalam pembangunan di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), provinsi Kalimantan Timur.

Dimana, acara diskusi tersebut menghadirkan Aktivis Lingkungan Rocky Gerung, ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) Dikki Akhmar, dan Sekretaris Kesultanan Ing Martadipura Awang Yacoub Luthman.

Dikki mengatakan, pihaknya menghadirkan Rocky Gerung pada acara diskusi kali ini, agar ada pemikiran lain dalam Fordamai IKN.

“Sebetulnya saya menghadirkan bang Rocky disini, untuk menjadi ada second pemikiran Fordamai IKN yang ingin menjadi counter part otorita IKN. Jadi sebenarnya bang Rocky juga bukan tidak setuju ibu kota negara dipindahkan, tapi harus jelas, perhatian dalam sisi sosial budaya dan lain-lain,” katanya.

“Dari sisi saya (pengusaha di Kaltim) yang sebetulnya ikut berpikir juga apakah ibu kota negara ini menjadi sesuatu yang menjadi blessing (anugerah) atau justru menjadi musibah nantinya,” jelas Dikki.

Sebab menurutnya, pemindahan IKN ini, perlu dipikirkan lebih mendalam, dengan harus mempertimbangkan pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak agar dapat menentukan pemindahan IKN.

“Akhirnya kita perlu pikirkan dengan lebih dalam, harus ada pemikiran seperti bang Rocky, budayawan, kepala adat, dan pemikiran birokrasi, semua itu harus ada bergabung untuk bisa menentukan ibu kota negara, sebab ini bukan hal yang sepele memindahkan IKN, itu bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa memindahkan IKN,” ujar Dikki.

Dikki melihat, di dalam pembangunan IKN hanya ada ambisi Presiden yang lebih besar daripada pertimbangan yang mendalam. Seperti pertimbangan sosial, budaya, adat, adab dan lainnya.

“Bisa jadi mereka belum mempertimbangkan itu, argumentasi yang positif banyak juga soal pemindahan IKN ke Kaltim,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak IKN, namun meminta untuk dipertimbangkan kembali secara mendalam, dari berbagai aspek kehidupan, dan lainnya.

“Tapi sekali lagi, kita bukan menolak atau tidak setuju, tapi tolong dipertimbangkan kembali secara mendalam, jangan sekedar membuat anggaran, tadi dia bilang bangun IKN tanpa uang negara (uang rakyat) tiba-tiba sekarang berubah lagi, minta sekian miliyar, nambah lagi sekarang 420 triliun,” ungkapnya.

Perubahan dari sisi anggaran, menurut Dikki, itu telah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam merencanakan pembangunan IKN. Dimana dirinya, tidak ingin nantinya masyarakat Kaltim yang akan tersingkirkan, tidak diperhatikan, dan akan menjadi korban dari pembangunan yang tidak benar.

“Nah itu yang ingin kita cegah, caranya adalah ayok kita perhatikan, kita kontrol, kita argumentasikan, kita debatkan secara ilmiah, masuk akal kah tidak, kalau masuk akal ayo kita dukung, bagaimana cara mendukungnya, perhatikan lingkungan, sosial, dan budaya,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Rocky Gerung mengatakan, dalam demokrasi semua bisa diatur ulang, dimana hak-hak suara lokal harus ada, dan suara batin lokal harus diperhatikan.

Yang mana menurutnya, dalam pembangunan IKN ini, tidak ada perencanaan sosial, tidak ada variabel kebudayaan, dan tidak ada variabel sejarah.

“Hal-hal itu yang mendasari saya untuk IKN tidak tejadi. Jadi semua ini proyek teknokratik. Ibu kota itu harusnya jadi proyek kultural bukan proyek teknokratik,” ujarnya.

“Di semua ibu kota negara itu ada asal-usul sejarahnya, ada genealogi peristiwa, ini tiba-tiba diputuskan, apa dasarnya? Tidak ada sejarah yang ditulis oleh pemerintah pusat, sejarah semua lokal, tidak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah lokal,” lanjut Rocky.

Mengingat Kutai sebagai kerjaan tertua di Indonesia, namun menurutnya, negara menjadikan itu sebagai lokasi proyek.

“Mengingat Kutai sebagai kerjaan tertua sendiri, justru itu Kutai tau bahwa ini kerjaan tertua, lalu negara bilang tidak itu bukan kerajaan itu adalah lokasi proyek, itu kacaunya disitu,” tegas Rocky.

“Ini saja, bagian ini terusir dari ide IKN itu tidak masuk di kepala kita hari inikan, karena itu kita bikin seminar sebagai second talk, pikiran alternatif dari for damai, bukan kita anti IKN kita anti cara berfikir teknokratik yang dipaksakan dari pusat,” tuturnya.

Maka diakhir, Rocky berpendapat IKN bukan berpindah, namun tidak perlu dipindahkan dari Jakarta.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) keduanya di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kota Bangun Seberang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara pada, Sabtu (5/11/2022).

Politisi Golkar ini menyebut, pelaksanaan Sosbang akan menjadi agenda rutin anggota dewan di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim yang tujuannya untuk memupuk kembali nilai-nilai persatuan melalui pemahaman empat pilar kebangsaan.

“Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Haji Alung sapaannya dihadapan puluhan warga dan aparat desa yang menghadiri Sosbang.

Menurutnya, upaya pecah belah bangsa saat ini patut diwaspadai oleh seluruh pihak. Pemerintah bersama rakyat disebut dia memiliki tanggung jawab yang sama menjaga keutuhan bangsa.

“Maka itu, Keempat konsensus kebangsaan ini wajib dikenalkan kepada generasi penerus bangsa untuk memastikan bahwa sebagai warga negara, kita benar-benar menjaga dan mencintai NKRI,” sebutnya.

Terpenting, Haji Alung berpesan tiap elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas di daerah lewat pemahaman ideologi dan dasar negara.

“Apalagi ditengah ancaman resesi saat ini. Jika Kaltim senantiasa terjaga kondusifitasnya, pasti perekonomian kita akan tetap bertahan dan membaik,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Haji Alung juga menghadirkan Ahmad Fadillah, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Ahmad katakan bahwa wawasan kebangsaan yang digelar kali ini memang patut diapresiasi ditengah degradasi moral akan paham liberal dan radikal yang mendoktrin sejumlah masyarakat.

“Makanya pemerintah dan DPRD harus gencar menggelar sosialiasi kebangsaan seperti ini, makanya perlu diapresiasi,” sebut dia.

Ditengah keterbatasan waktu, Ahmad juga banyak mengulas sejarah panjang Pancasila sebagai ideologi bangsa yang diibaratkan olehnya sebagai pondasi utama sebuah gedung.

“Tanpa dasar yang kokoh, bangunan itu pasti akan roboh,” kata dia.

“Jadi, Indonesia bukan hanya milik satu golongan saja. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kesatuan,” tutupnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Pendidikan Kader Pratama (PKP) tahun 2022, terus dilaksanakan oleh PDI Perjuangan yang kali ini terlaksana di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Penajam Paser Utara (PPU).

Dimana Pelaksanaan PKP di PPU ini dimulai pada 5 November 2022 hingga 7 November 2022, di Kecamatan Sepaku, diikuti oleh 100 orang kader, yang dibagi menjadi 2 kali pertemuan.

Terkait hal tersebut, Ketua DPC PDI Pejuangan PPU Hartono, menyampaikan bahwa calon kader PDI Pejuangan yang sedang melakukan PKP hari ini, agar dapat mengetahui batas-batas dan aturan yang ada dalam partai, dimana untuk menguatkan ideologi partai.

“Nah ini mereka ibaratnya masih mengikuti dasar-dasarnya agar lebih paham tentang bagaimana struktural partai, tanggungjawab nya, dan lain sebagainya,” ujarnya, saat dihubungi media, pada Sabtu (5/11/2022).

“Kita harus mengetahui batas-batas aturan didalam partai PDI Pejuangan itu apa saja, kami semuanya ada materinya dengan judul-judul yang harus dibawa kepada kader ini, yang terdidik sekarang ini,” jelas Hartono.

Dirinya berharap, agar kedepannya calon kader ini dapat memahami anggaran dasar rumah tangga partai, paham akan pembangunan daerah, serta dapat menjalankan program-program partai.

“Harapan kita agar kader kita ini semakin terutama yah pasti bisa memahami anggaran dasar rumah tangga partai, mesti apa yang harus kita lakukan itu tidak lepas dari anggaran rumah tangga partai juga,” harapnya.

“Paham dalam hal baik itu sebagai manusia, pembangunan di dalam daerah, karena kitakan satu komando, dari pusat dari DPP, untuk provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa, untuk bisa bersama-sama menjalankan program partai,” sambung Hartono.

Dia juga menyampaikan, bahwa PKP ini bertujuan untuk membuat kader yang militan dengan memberikan materi-materi.

“PDI Perjuangan ini betul-betul membuat kita bukan hanya jadi kader militan namun kita juga diberi materi, agar kita tau batas-batas, yang boleh dan tidak boleh dilakukan karena kita satu komando, dengan DPP,” tuturnya.

Sehubungan dengan itu, Wakabid Ideologi dan kaderisasi Iswandi, menyampaikan kegiatan PKP sendiri merupakan agenda rutin PDI Perjuangan yang bertujuan untuk mencetak kader-kader partai yang mempunyai Legalitas kader secara berjenjang.

“Seperti pelaksanaan di kota-kota sebelumnya yang telah terlaksana. Setelah ini nanti ada Pendidikan Kader Madya (PKM) yang dilaksanakan oleh DPD PDI Pejuangan, baru nanti ada Pendidikan Kader Utama (PKU) itu yang dilaksanakan oleh DPP jadi berjenjang mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, PKP adalah kegiatan yang memang dilakukan secara continue oleh DPD dan DPC. Lanjut Iswandi, sekarang tiap-tiap DPC melaksanakan PKP minimal melatih 100 kader setiap tahunnya. Dan setiap DPC telah melaksanakannya.

“Untuk hari ini kegiatan PKP ini terlaksana di Balikpapan, Minggu depan Kukar, Minggu depannya Mahulu, jadi ini terlaksana tiap Minggu,” ujarnya.

Dirinya berharap, kedepannya kader-kader PDI Pejuangan memahami tentang kepartaian yaitu tentang asas jati diri, watak partai, kemudian menjadi kader-kader yang militan, dan progresif revolusioner.

“Kader-Kader Partai yang siap menjalankan perintah partai sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI Perjuangan,” harapnya.(*)

Penulis : Cyn

Memberikan pengetahuan dan memperkuat 4 pilar wawasan kebangsaan, yang penting bagi warga negara Indonesia. Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang gencar melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang).

Anggota komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, turut menggelar kegiatan Sosbang tersebut di wilayah pemilihannya (Dapil).

Dirinya menyebutkan, ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan, dan menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda bangsa.

Kegiatan yang terlaksana, di Kota Samarinda tepatnya di Jalan Purwobinangun Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, ini disambut baik oleh masyarakat, untuk mendapatkan pembekalan, serta pemahaman tentang pentingnya Empat konsensus/pilar kebangsaan, pada Jum’at (4/11/2022).

Nanda sapaan akrabnya mengungkapkan, bahwa empat pilar tersebut, terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi kunci dalam menjaga dan membangun bangsa.

“Empat konsensus/pilar ini adalah hal yang sangat Fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ucapnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Kaltim, ini menyebut kalau bangsa ini ingin terus ada maka sosialisasi kebangsaan harus terus dilanjutkan.

Dirinya menyebut di era digital sekarang, dimana tidak lagi mengenal batas akibat teknologi yang semakin canggih masyarakat perlu dibentengi dengan pemahaman yang komprehensif.

“Hal ini agar masyarakat dihindari dari pemahaman buruk yang mampu memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Olehnya itu dirinya berpesan kepada masyarakat agar terus mempertahankan sikap kegotong royongan dan rasa saling menghargai antar sesama.

“Ada teman susah dibantuin, itu kekuatan kita, NKRI harus dijaga,” ucapnya.

Sementara itu, narasumber Sosialisasi Kebangsaan kali ini, Nanda turut menghadirkan Ronald Stephen, untuk menjelaskan lebih rinci dari 4 pilar kebangsaan Indonesia itu.

Dimana dirinya, mengungkapkan bahwa kokohnya NKRI hingga sekarang ini sebab empat konsensus kebangsaan telah menjadi perekat dalam kehidupan bernegara.

Dirinya, menyatakan bahwa telah hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia, sehingga segala kemajemukan yang ada dapat menjadi sumber kekuatan utama.

“Di negara lain banyak yang terpecah pecah padahal tidak semajemuk di Indonesia, kita bersyukur di Indonesia rasa persatuan masih kuat, ini yang mesti dipertahankan,” pungkas Ronald.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (4/11).

Sosialisasi ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota legislatif di Kaltim. Sesuai amanat Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disampaikan Siti Rizky Amalia, tujuan dari kegiatan Sosbang yang dilaksanakan oleh DPRD Kaltim adalah sebagai wujud komitmen yang tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD Kaltim terhadap pentingnya revitalisasi dan aktualisasi wawasan kebangsaan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara di Kaltim.

“Selain itu, wujud tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait aktualisasi dan revitalisasi wawasan kebangsaan di masyarakat. Termasuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” terang dia.

Tujuan lainnya yakni mengembangkan dan melaksanakan model pembinaan wawasan kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan wawasan kebangsaan di tingkat lokal sesuai Peraturan Perundang-undangan

“Pada dasarnya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi muatan wawasan kebangsaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah berasaskan wawasan kebangsaan,” jelas Politisi PPP ini.

Sementara itu, sasaran yang diharapkan dari kegiatan Sosbang ini yakni masyarakat mengenal dan mengetahui empat Konsensus Kebangsaan, pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara serta membentuk karakter nasionalisme dan kebangsaan.

“Pengetahuan dan pengamalan empat konsensus kebangsaan ini tidak hanya dilakukan dan dipahami oleh masyarakat, tetapi juga harus dipahami dan diresapi oleh pejabat publik yang mengelola pemerintahan, agar dalam setiap aktifitasnya memiliki kecintaan terhadap negara dan nusantara sehingga perbuatan negatif yang merugikan bangsa dan negara dapat diminimalisir,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)