Samarinda, biwara.co – Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi tenaga pendidik yang belum cair sejak empat bulan lalu, jadi perhatian legislator di DPRD Kaltim.

Insentif tersebut ditujukan bagi 1.170 guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendorong pemprov segera memberikan kejelasan pencairan TPP tersebut, sehingga masalah tak menjadi berlarut-larut.

“Proses rekrutmen dan distribusi PPPK itu kan ada di Disdikbud Kaltim. Ini curhatan dari rekan-rekan PPPK Kaltim yang kurang lebih sekitar 1.170 orang, karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak TTP,” kata Salehuddin kepada wartawan di Samarinda, Senin (31/10/2022).

Salehuddin juga mengingatkan kepada Disdikbud Kaltim untuk segera menangani persoalan kejelasan TTP kepada guru PPPK, dengan berkoordinasi langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi ribuan PPPK terbilang memprihatinkan.

Sebab harus dituntut beradaptasi dengan lingkungan baru di wilayah mereka mengabdi. Terlebih mereka dihadapkan dengan keterlambatan pencairan TPP tersebut.

“Miris sekali, apalagi distribusi penempatan itu tidak linier dengan usulan mereka. Seperti ada yang tinggal di Kutim tapi ditempatkan di Kubar atau sebaliknya. Proses adaptasi ini tentunya sangat meresahkan mereka, apalagi mereka punya keluarga,” terang Salehuddin.

“Kalau ini tidak segera direalisasikan, maka akan luar biasa dampaknya. Mereka dituntut mengajar, tapi ekonomi tidak diperhatikan,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Bontang, biwara.co – Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ini menjadikan salah satu upaya yang terus dilakukan untuk mengingatkan, dan terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Safuad, yang konsisten dalam menyebarluaskan Perda tersebut. Dimana kali ini terlaksana di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada Senin (31/10/2022).

“Kita bisa melihat, masih banyak terlihat dimasyarakat bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas dalam bersosialisasi, sehingga dalam berbagai hal hak-haknya belum terpenuhi secara optimal,” ucapnya.

Dimana, dirinya menyebutkan, bahwa penyandang disabilitas adalah warga Negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan, tujuan utama Perda No 1 tahun 2018 ini, dibuat untuk melindungi teman-teman penyandang disabilitas dari penelantaran dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang mereka rasakan di masyarakat.

“Tentunya kegiatan ini sangat penting. Membuka informasi masyarakat, bahwa kita semua sejajar dimata hukum dan ini sudah ada Perdanya,” terang Safuad.

Maka perlu Penyandang Disabilitas wajib dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

“Maka dari itu, penting sosper ini dilakukan. Agar masyarakat yang menjadi konstituen kami mengetahui,” ucap Safuad.

Safuad melanjutkan, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap para Penyandang Disabilitas.

“Sumber pembiayaannya, berasal dari APBD dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku. Termasuk di dalamnya akomodasi yang layak bagi warga Penyandang Disabilitas,” ungkapnya.

Safuad memastikan, pendataan terhadap Penyandang Disabilitas wajib dilakukan untuk memperoleh data yang akurat terkait karakteristik pokok dan rincian terkait hal tersebut.

“Saya berharap kedepannya rumusan dan implementasi kebijakan ini dapat memenuhi secara utuh pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Peluncuran aplikasi SAPA Inspektorat terselenggara di Gedung Serbaguna lantai 1 Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kawasan Timbau Tenggarong, Senin (31/10/2022).

Aplikasi SAPA diresmikan oleh Bupati Edi Damansyah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Desa Tahun 2022 yang diselenggarakan pihak Inspektorat.

Disebutkannya, Aplikasi SAPA Inspektorat merupakan sebuah media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Bisa dikatakan sebagai sarana komunikasi dan informasi. Memudahkan masyarakat dalam memberi masukan dan menyampaikan pengaduan pelaksanaan pembangunan desa,” ungkapnya.

Sunggono membeberkan bahwa Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pun telah memberikan intruksi kepada seluruh institusi pelayanan publik untuk menjalankan fungsi fasilitasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

“Semua ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan trasparansi akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa,” jelasnya di Gedung Serbaguna Lantai 1 Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kawasan Timbau Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pria kelahiran Samarinda tahun 1967 itu pun benar-benar berharap agar aplikasi ini bisa menjadi media komunikasi antara Inspektorat dan masyarakat. Sebab, pelayanan untuk masyarakat adalah prioritas Pemerintah Kabupaten Kukar.

SAPA Inspektorat lanjut Sunggono, dihasilkan melalui proses panjang dan tidak mudah. Tahapan yang dilewati pihaknya pun relatif tidak sebentar. Dibutuhkan keseriusan, ketelitian dan dedikasi yang tinggi agar inovasi ini benar-benar terwujud.

“Kita semua berharap, SAPA Inspektorat membawa dampak yang positif. Menjadi media komunikasi yang mampu menyediakan informasi objektif sekaligus menyediakan alternatif solusi,” harapnya.

“Semoga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kita juga berharap bisa meningkatkan kualitas pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,” sambungnya.

Sekedar Indonesia, peluncuran aplikasi SAPA Inspektorat dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah Kukar, Kepala Inspektorat dan Kepala OPD se-Kukar, para Camat serta perwakilan Desa lainnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Desa Tahun 2022 di Gedung Serbaguna Lantai 1 Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kawasan Timbau Tenggarong, Senin (31/10/2022).

Kegiatan ini digelar untuk pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, juga sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Desa, Bupati berkewajiban melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh APIP Daerah Kabupaten dan Camat.

Bupati Edi Damansyah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono berpesan agar rakor ini bisa diikuti bahkan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para peserta yang hadir.

Menurutnya, momentum tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan, saling mensinergikan program dan kegiatan pengawasan, rekonsiliasi interpretasi aturan dan/atau kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi, efektif dan berorientasi pada solusi.

Permasalahan atau temuan dari hasil pengawasan diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk merumuskan model serta strategi pengawasan dan pembinaan kepada desa.

Dengan demikian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif. “Semoga peningkatan kualitas pengawasan dapat mendorong kepatuhan dan mencegah permasalahan hukum yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki banyak wilayah perdesaan yang sulit dijangkau. Oleh karenanya, pemerintah masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ dalam pemerataan pembangunan daerah. “Kita juga harus berfokus pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Atas dasar itu, partisipasi publik dalam berbagai pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. “Partisipasi publik yang dimaksud itu terletak pada fungsi pengawasan dan memberikan informasi pelaksanaan pembangunan di desa,” tegasnya.

Diakhir kata, ia berperan kepada seluruh jajaran Inspektorat Kukar agar dapat terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menjaga integritasnya. “Harapannya, Inspektorat benar-benar menjadi trust advisory (pemberi saran/nasehat yang terpercaya),” harapnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) saat ini sedang gencar digelar oleh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan berbagai materi atau tema yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada anak bangsa untuk menjaga dan menciptakan sikap bela negara dalam diri mereka.

Dengan begitu Anggota DPRD Kaltim Herliana Yanti, menggelar Sosbang pertamanya di Gedung Pelatihan GP Anshor Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam, pada Minggu (30/10/2022).

Dimana dirinya, berharap bahwa kegiatan ini bisa memberikan motivasi dan daya dorong yang besar kepada generasi muda agar bisa menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas yang siap menerima estafet kepemimpinan dari pemimpin saat ini guna membangun generasi yang lebih maju dan sejahtera.

“Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Peran generasi milenial dalam Bela Negara, menurut Herliana Yanti adalah cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut berperan dalam pembangunan sesuai bidangnya masing-masing serta memelihara hasil pembangunan.

Selain itu, menurutnya globalisasi tidak bisa kita hindari, sebagai generasi muda harus selektif dalam menerima informasi. Perang pada saat ini bukan lagi perang konvensional, melainkan proxy war dengan menggunakan pihak ke tiga.

“Bahwa Bela Negara tidak identik angkat senjata banyak cara untuk bela Negara. Generasi milenial harus mempunyai jiwa yang kokoh dalam mewaspadai berbagai informasi, pengetahuan dan konten yang dapat mengubah pola pikir, mental, kepribadian dan moral bangsa,” tegas Herliana.

Dengan adanya Sumpah Pemuda sebagai Pergerakan nasional yang juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia tahun 1945.

“Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan,” jelasnya.

Sehubungan dengan itu, untuk menjelaskan lebih rinci terkait wawasan kebangsaan pada warga, Herliana mendatangkan dua narasumber yaitu Setyarso Wahyudiono Kabid Kesbangpol Kabupaten PPU, dan Roni Setiawan Ketua GP Ansor Kabupaten PPU, yang di pandu oleh moderator Patimah.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia laksanakan Sosialisasi Kebangsaan di desa Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara.

Agenda tersebut dilaksanakan pada jumat 30 Oktober 2022. Politisi PPP ini menghadirkan Dosen Universitas Mulawarman Najidah sebagai narasumber.

Usai acara, Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia mengungkapkan untuk Sosialisasi Kebangsaan dirinya menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbhineka tunggal ika, berpancasila, UUD 1945 yang terangkum dalam wawasan kebangsaan.

“Esensinya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dihafalkan saja, agar kita terus menjaga NKRI,” ucap Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Bontang, Berau dan Kutim ini.

Pengamalan tersebut agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga utuh dan tidak tercerai berai, menghormati dan mengenang pahlawan.

“Apalagi di moment sumpah pemuda. Jadi gimana pemuda pemudi kita taat aturan dan terus berkarya untuk bangsa,” ucapnya.

Hal ini karena budaya mulai semakin terkikis dengan perkembangan zaman teknologi. Anak muda mulai hilang rasa nasionalisme dan kebersamaannya.

“Hal seperti ini yang perlu kita pantik kembali semangat nya untuk tetap melestarikan dan mengenal bangsa.

Sosialisasi kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia dan sangat substansial di implementasikan dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan masyarakat.

“Untuk itu sosialisasi kebangsaan ini harus dimaknai sebagai alat untuk lebih merekatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Diakhir Risky sangat mengharapkan agar apa yang telah di sosialisasikan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari masyarakat luas sehingga bisa melindungi generasi muda dari gangguan apapun yang bisa memecah belah bangsa. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Balikpapan, biwara.co – Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kecintaan masyarakat kepada bangsanya, dengan menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang), yang mana, saat ini sedang gencar di gelar oleh Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dimana, NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah dan kepualauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi negara merdeka.

Maka untuk meningkatkan kecintaan kepada NKRI, seluruh warga negara harus membangun rasa saling menghargai dengan segala macam perbedaan latar belakangnya.

Seperti Anggota DPRD provinsi Kaltim Eddy Sunardi Darmawan, yang menggelar Sosbang di Aula Serbaguna Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Minggu (30/10/2022).

Dirinya menyampaikan, Indikasi melemahnya wawasan kebangsaan dapat diperhatikan dalam fenomena seperti menguatnya semangat primordialisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, tumbuhnya gejala disintegrasi bangsa, dan munculnya sikap apatis terhadap proses pembangunan nasional.

Sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara ini penting dilakukan, terutama menyikapi fenomena lunturnya wawasan kebangsaan dan rendahnya bela negara dewasa ini.

“Para masyarakat perlu dibekali wawasan kebangsaan dan bela negara agar sebagai generasi penerus bangsa mereka dapat berperan serta dalam merawat NKRI,” kata Eddy.

Sosbang secara nasional menjadi agenda penting yang harus dilakukan. Dimana, sebut Eddy, Pelaksanaanya harus melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat agar dapat terus menciptakan iklim kondusif dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan nasional.

“Dengan demikian diharapkan wawasan kebangsaan dapat menjadi dasar perekat yang signifikan atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara bangsa (nation state),” jelasnya.

“Peningkatan pemahaman terhadap kemajemukan social budaya sebagai pencitraan dari budaya bangsa Indonesia yang semakin dewasa merupakan upaya membangun citra diri didasarkan aktualisasi nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki. Untuk itu diharapkan tindakan nyata agar kebhinekaan ini tetap terjaga,” sambung Eddy.

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan serta mewaspadai berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang menggerogoti wawasan kebangsaan dan bela negara Indonesia.

“Ada dua ancaman besar dari dalam negeri, yaitu radikalisme dan separatisme. Sementara ancaman dari luar negeri antara lain perang modern dan proxy war, dampak negatif globalisasi, bahaya narkoba, dan bahaya terorisme,” ungkap Eddy.

Selain itu, untuk membangun sikap bela negara diperlukan character building yang berbasis pada konsensus dasar bangsa Indonesia.

“Republik Indonesia tetap berdiri tegak karena kita menjunjung 4 konsensus atau pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika & NKRI,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terus dilakukan Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, di daerah pilihannya (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar). Dimana Sosialisasi Perda (Sosper) tersebut kali ini, diselanggarakan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu (30/10/2022).

Sosper terkait perda Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, ini menurut Anggota DPRD Kaltim yang juga duduk sebagai anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) itu menerangkan, Perda tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD Kaltim dan sebelum ditetapkan sebagai Perda.

Yang mana, dirinya ditunjuk sebagai Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh DPRD Kaltim.

“Perda ini sudah jalan dan menjadi Perda pertama di periode kami, saya ditunjuk menjadi Ketua Pansusnya. Mengapa Perda ini kita inisiasi? Karena ketahanan keluarga ini sangat penting untuk bangsa dan negara. Dari sana penguatan didapatkan, untuk menghindari gempuran budaya liar yang terjadi di lingkungan, terlebih dengan kemajuan informasi dan digitalisasi saat ini,” ucap Ely sapaan akrabnya.

Ely mengatakan, perlu dan pentingnya melakukan sosialisasi serta penyebarluasan Perda Ketahanan Keluarga kepada seluruh masyarakat Kaltim, walaupun saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim yang dikeluarkan.

Namun menurutnya, banyak manfaat yang didapatkan oleh pemerintah ataupun pihak terkait dengan adanya Perda tersebut. Salah satu diantaranya pendataan masyarakat dan sebagainya.

“Bahwa kita punya Perda Ketahanan Keluarga, yang kalau ini dimaksimalkan dalam peraturan dan dijalankan, juga disosialisasikan, pasti ada output yang diterima. Seperti pendataan tentang jumlah anak putus sekolah, tingkat perceraian, angka kematian, jumlah pengangguran dan banyak sekali. Termasuk paparan anak yang terjerat narkoba,” jelas Ely.

Ely juga menyebutkan, hasil kajian pihaknya, yang didapatkan saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung ketika masih dalam proses penggodokan Raperda Ketahanan Keluarga, dia mengatakan, Bandung dapat mengaplikasikan Perda Ketahanan Keluarga secara maksimal kepada seluruh masyarakatnya dengan membentuk motivator ketahanan keluarga (Motekar) dan kaum perempuan menjadi ketuanya.

“Ketahanan keluarga itu harus ada dibentuk Motekarnya, dia yang akan menjadi relawannya, sehingga nanti dia yang akan mengetahui bagaimana kondisi keluarga kita,” tuturnya.

Namun, kata Ely, jika mengacu pada Ideks Pembangunan Gender (IPG), Kaltim saat ini justru berada di urutan 3 nasional terendah. Untuk itu, dirinya meminta Pemprov Kaltim untuk terus melakukan pembenahan, khususnya pada gender perempuan.

“Kita nomor 3 di atas Papua. Artinya, ini rapuh sekali, khususnya posisi perempuan, ini ada apa? Yang kita dapati, perempuan hanya menjadi subjek di lingkungan keluarga. Ini yang harus kita benahi bersama-sama, tentu ini menjadi PR pemerintah pak Isran yang akan berakhir sebentar lagi, agar dapat meningkatkan IPG kita,” ucap politisi perempuan dari fraksi PDI Pejuangan itu.

Untuk di dapilnya, Ely telah membuat program yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan IPG, yakni dengan melakukan kajian bersama dan pelatihan-pelatihan bagi kaum perempuan di 6 kecamatan yang ada di Kukar.

“Kita membuat pelatihan untuk perempuan, untuk bagaimana mereka dapat memperjuangkan hak-haknya,” imbuhnya.

Mengingat, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu pembangunan ketahanan keluarga ini perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Menurut anggota komisi II DPRD Kaltim tersebut, dengan adanya perda ini pemerintah ikut berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga.

“Semua aspek termasuk pemerintah perlu ikut berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga agar kedepannya kuat, baik dari agama, ekonomi, social budaya, fisik dan berbagai aspek lain yang menunjang ketahanan keluarga itu sendiri,” ujar Ely.

Selain itu, anggota komisi II DPRD Kaltim tersebut, juga menghadirkan dua narasumber yaitu JohanSyah dan Muhammad Yuhdi, untuk menjelaskan perda ketahanan keluarga kepada masyarakat, yang dipandu oleh moderator Edly Rachmadi.

Dimana Johansyah, mengharapkan peran aktif pemerintah dalam merealisasikan aturan perda ketahanan keluarga ini.

“Dengan segera membuat peraturan pelaksanaannya/turunan dari Perda ini dapat segera diterapkan secara nyata dalam masyarakat, karena apabila hanya dibirkan saja tanpa adanya turunan dari perda tersebut akan stag ditempat tanpa pelaksanaan di lapangan atau di masyarakat,” pungkasnya.

Dimana dirinya menyampaikan, bahwa peran penting ketahanan keluarga menjadi garda terdepan perlindungan keluarga dari ancaman yang dapat merusak anak-anak generasi muda. Untuk itu, dirinya menginbau agar masyarakat dapat lebih aktif memerankan fungsi keluarga, mulai dari kini terkecil.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Edi Damansyah membuka lomba lari Lintas Alam Kukar Trail Run Series (KTRS) pada Minggu (30/10/2022) di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Lari Trail Indonesia bekerja sama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ini dirangkai dengan pengibaran bendera start oleh 173 peserta lomba lari lintas alam.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pun sangat mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut. Kegiatan ini bagian dari upaya pembinaan para atlet yang ada di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kutai Kartanegara.

Maka dari itu, event ini diharapkan bisa menjadi agenda wajib yang diselenggarakan setiap tahunnya. “Semoga memberikan dampak positif bagi warga Desa Loa Raya,” harap pria kelahiran 1965 itu.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Lari Trail merupakan cabang olah raga baru di Indonesia yang terkesan unik. Karena, mendekatkan para peserta atau atlet untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya.

Oleh sebab itu, panitia memiliki Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai lokasi terselenggaranya lomba ini. Tentu, dengan pertimbangan keindahan alam dan obyek wisata yang ada serta potensi UMKM.

“Peserta lomba harus melewati track yang ditentukan panitia. Ketika peserta melintasi track, para peserta lomba dapat menikmati keindahan hutan yang alami dan asri,” tegasnya.

Tidak hanya itu, namun peserta lomba juga bisa menyaksikan proses pembuatan gula aren oleh masyarakat lokal. Track lomba juga didesign melewati berbagai obyek wisata di sepanjang pesisir Sungai Mahakam kawasan Tenggarong Seberang.

“Tetap ikuti jalur track agar tidak tersesat dan berhasil menyentuh ke garis finis,” pesannya pada para peserta.

Menambahkan, Ketua Panitia Penyelenggara Aria Duta Pratama membeberkan bahwa total hadiah dalam event ini sebesar Rp13 juta untuk para pemenang. Selain itu, pihaknya juga menyediakan doorprize untuk masyarakat yang hadir dengan hadiah utama berupa mesin cuci.

“Kami mendukung harapan Bapak Bupati agar KTRS dapat digelar setiap tahun. Ini juga upaya kita mempromosikan wisata alam yang ada di kecamatan lainnya,” tuturnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Solution dengan subkontraktor PT Citra Panji Manunggal diprotes warga Samboja. Salah satu perwakilan warga Samboja bernama Alwi pun mempertanyakan komitmen bersama terkait jarak galian pipa gas dari badan jalan antara PUPR Kaltim dan pihak pelaksana (PT. PGN Solution – PT. CPM).

Selain itu, ia juga mempertanyakan proses scanning sebelum galian dan pemasangan pipa gas tersebut. Sebab, banyak menimbulkan dampak bocornya pipa PDAM dan putusnya kabel optic yang membahayakan masyarakat.

“Maka kita menuntut pelaksana kegiatan agar bisa menuntaskan setiap titik galian pipa hingga pengerasan dan bahkan sampai ke pembersihan sebelum berpindah ke titik selanjutnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, keluhan lainnya yang ditimbulkan akibat pemasangan gas ini yaitu penanaman pipa gas yang dianggap tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (SOP).

“Pihak perusahaan yang menanam pipa gas di badan jalan tak sesuai SOP. Pada akhirnya, dampak penanaman pipa ini mengakibatkan tanah longsor dan tak dilakukan pengerasan,” keluhnya.

Menanggapi keluhan di daerah pemilihannya, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun pun langsung melakukan peninjauan ke lapangan.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak dari aktivitas pembangunan jalan dan pemasangan pipa gas yang sudah mulai dikerjakan sejak Juli 2022 tersebut.

Pria kelahiran Jember itu pun meminta kontraktor agar aktivitas pemasangan pipa tidak dekat dari badan jalan. Sebab, ada beberapa titik pemasangan pipa yang begitu mepet sehingga galian tersebut longsor dan memicu rusaknya kondisi jalan.

“Jalan ini dibangun dengan dana rakyat dan sudah selayaknya rakyat menikmati jalan yang nyaman,” pintanya. (Nn/Adv/DprdKaltim)