Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Ely Hartati Rasyid menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim. Agenda tersebut digelar di Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Sabtu (28/8/21).
Agenda rutin dari legislator Karangpaci ini dilaksanakan selain untuk menyebarluaskan informasi produk hukum yang telah disahkan oleh DPRD Kalimantan Timur, juga untuk mendengarkan tanggapan, saran atau masukan dari masyarakat Kalimantan Timur.
Kepada awak media, Ely Hartati menilai pelaksanaan sosper kali ini di Desa Kembang Janggut sangar tepat, hal itu dikaitkan dengan kondisi di Kecamatan Kembang Janggut itu sendiri.
Tak lupa, politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan saat ini bertujuannya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat.
“Terutama terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta hal-hal yang harus dilakukan menghadapi perubahan iklim yang terjadi,” jelasnya.
Dirinya mengaku puas dengan agenda yang terlaksana ini, melihat antusiasme masyarakat yang tak sekedar hadir, namun turut menyampaikan pandangan serta harapan-harapan mereka.
Selain permintaan agar sosialisasi digelar lebih intens lagi, warga juga banyak memberikan masukan yang lain, seperti persoalan pemanfaatan sumber daya energi.
Mereka berharap agar pemerintah mengembangkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat sejauh ini pemerintah lebih banyak berfokus mengelola sumber energi, seperti batu bara, gas alam atau minyak bumi yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Hal penting lainnya yang juga menjadi catatan pada agenda Sosperda kali ini, yakni terkait pasokan gas elpiji di Desa Kembang Janggut yang menurut warga masih kurang. Kondisi tersebut berdampak pada harga gas yang menjadi mahal.
Dalam momen ini, warga berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi terkait persoalan gas elpiji yang menjadi kebutuhan warga tersebut. (*)
Penulis : Abdul Rachman
