Balikpapan, biwara.co – Perjuangkan hak-hak petani dan nelayan di Kalimantan Timur (Kaltim), ditegaskan oleh bakal calon (Bacalon) Anggota DPD RI Emir Moeis, dimana dalam hal ini, yang akan diperjuangkan ialah kebutuhan produksi seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pupuk dan kepastian lahan petani.
Hal tersebut, dikatakannya usai menghadiri diskusi bersama ratusan anggota Serikat Petani Nelayan (SPN) di Balikpapan, tepatnya Jalan Hunian Gema Tani, Kelurahan Lemaru, Kecamatan Balikpapan Barat, Minggu (26/2/2023).
“Kelihatannya pembagiannya (solar) kurang beres dan saya khawatir ada mafia-mafia. Nah ini yang nanti saya bilang ke pertamina, katanya untuk nelayan itu sudah ada alokasinya. Kalau kurang itu karena apa? itu yang mesti kita jaga. yah tapi semua secara komperhensif itu harus diselesaikan,” kata Emir Moeis.
Mengenai kebutuhan pupuk, Emir Moeis yang diketahui menjabat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sangat memahami keluhan para petani mengenai harga pupuk yang bisa meningkat hingga 6 kali lipat dari harga normal.
Mengenai harga tersebut, ia menjelaskan, harga pupuk di pasaran beragam akibat tidak semua pupuk diberi subsidi oleh pemerintah, bahkan jika disubsidi persentasenya pun hanya sedikit.
“Nah ini yang akan kita tekankan lagi. ada yang disubsidi tapi dikit, dan kurang. Ini yang mesti dibenerin sampai nanti pemerintah berpikir yaudah dihapus dan diberikan bantuan langsung ke petani dengan bentuk lain,” jelasnya.
Sedangkan mengenai mafia tanah, Emir Moeis menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkompromi jika mendapat aduan dari para petani atau nelayan yang lahannya diserobot paksa.
“Jika ada lahan yang diserobot bawa datanya. Nanti kita bisa temui perusahaannya. Sekarang kan tidak ada backing lagi. Kemarin kan dibacking aparat sekarang nggak. Nah ayok dibetulin ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum SPN, Wahyudi menegaskan bahwa tujuan Emir Moeis sebagai Bacalon DPD RI senada dengan apa yang dicita-citakan SPN yakni bagaimana membuat para petani dan nelayan bisa hidup sejahtera di Indonesia.
Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat, daerah serta seluruh stekholder bisa membantu memberikan CSR-nya untuk kedaulatan pangan.
“Khususnya petani dan nelayan ini kan kaum Marhaen ya, pada saat jaman Bung Karno sampai hari ini pun masih ada ketimpangan. baik secara keadilan maupun kesejahteraan,” tuturnya.
Wahyudi berpesan, jika terpilih sebagai anggota DPD RI nasib nelayan tolong diperhatikan. Sebab masih banyak nelayan Manggar yang hidupnya numpang di atas laut.
“Kalau untuk dukungan, suara kami bulat untuk pak Emir Moeis, baik yang sudah tergabung SPN dan yang belum, atau simpatisan, kita akan terus memperjuangkan beliau,” tandasnya. (*)
(Rdy)
