Samarinda, biwara.co – Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai terlalu kecil. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, menyoroti hal tersebut, serta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu meningkatkan Bankeu untuk Kukar.
Bankeu Kukar di tahun 2023 yang sekitar 3,8 miliar itu, dinilai Ely sapaan akrabnya terlalu kecil. Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar tersebut, mengatakan dirinya mengaku malu saat melakukan kunjungan dapil (kundapil) ke Kukar, saat melihat besaran anggaran tersebut.
Sebab, menurut Ely Kabupaten Kukar merupakan daerah penyumbang pendapatan daerah terbesar terhadap Benua Etam.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” ujarnya, saat intrupsi dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD Kaltim ke-12, pada Senin (10/4/2023).
Ely mengatakan bahwa, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan, sebab menurutnya, hal itu harus lebih berkeadilan dalam hal keuangan.
Melirik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus di tombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” sambung Ely.
Politikus perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik sangat berpengaruh bagi Pemprov, sehingga Kota Raja wajib diperhatikan.
Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” tuturnya
”Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” tandas Ely.(*)
(Cyn)
