Kutai Kartanegara, biwara.co – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), diikuti Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto secara Virtual, di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Senin (14/11/2022).
Kegiatan yang juga diikuti peserta rakor dari provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI John Wempi Wetipo, mengatakan rakor tersebut merupakan rakor keempat dari beberapa kali pelaksanaan rakor pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan.
Dikatakannya, terdapat enam upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah, yaitu melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan dukungan terhadap tranportasi dari APBD.
Sementara itu, Asisten III Totok Heru Subroto, mengatakan, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama dari Pemkab Kukar kedepannya, diantaranya model dan mekanisme sistem pelaporan kegiatan penanganan Inflasi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar.
Karena menurutnya, selama ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, namun pada sistem pelaporan kepada Pemerintah Pusat belum terdata dengan baik.
“Sehingga, kita khawatir kedepan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar datanya belum diterima Pemerintah Pusat, sehingga dianggap belum melaksanakan,” ucap Totok Heru.
Totok Heru juga menyampaikan, bahwa selama ini kegiatan yang dilaporkan kepusat hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan dana BTT dan dana belanja wajib Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Padahal menurutnya, selama ini banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait dilingkungan Pemkab Kukar, kegiatan tersebut menurutnya berkaitan dengan upaya penanganan inflasi di daerah namun belum terlaporkan dengan baik kepusat.
“Menurut evaluasi kita, ada pelaporan yang seharusnya dilaporkan ke Pusat namun tidak tersampaikan, nah itu kita khawatir nanti di Pusat terdeteksi tanda-tanda merah gitu ini yang kita khawatir, makanya itu yang akan kita konsolidasikan,” jelasnya.
Dirinya juga memberi contoh, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Pemkab Kukar dalam upaya penanganan inflasi daerah namun belum terlaporkan kepusat seperti event-event keolahragaan, pentas seni, dan lain sebagainya.
Dimana, menurut Totok Heru, hasil rakor yang diikutinya tersebut, termasuk upaya penanganan inflasi khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi.
“Kedepan kita akan buatkan laporan secara menyeluruh kegiatan penanganan Inflasi daerah yang telah kita lakukan, telaahan oleh pak sekda kepada bapak Bupati, kemudian nanti untuk diagendakan rapat tingkat pimpinan (Forkopimda- red),” pungkasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan persiapan menjelang natal dan tahun baru, sesuai arahan Wamendagri pemerintah daerah diminta untuk siap siaga, karena menurutnya ada kemungkinan menjelang natal dan tahun baru harga-harga barang mengalami kenaikan.
Berkenaan dengan itu pemerintah daerah diminta untuk mengontrol pendistribusian barang-barang komoditas sehingga tidak terjadi kekosongan dan kenaikan harga yang bisa menyebabkan inflasi meningkat. (Cyn/Adv/KominfoKukar)
