Supriyadi Agus, Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kukar, mengungkapkan bahwa selama tahun 2023, telah dijalankan sekitar 60 proyek terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan total anggaran mencapai Rp 68,5 miliar.
Sebagian besar anggaran, sekitar Rp 19 miliar, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur SPAM baru, sementara sisanya, sekitar Rp 49,5 miliar, digunakan untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah ada.
Supriyadi menjelaskan bahwa dalam kerangka program pembangunan SPAM, saat ini terdapat 17 unit infrastruktur SPAM yang sedang dalam proses pembangunan di 8 Kecamatan di Kukar. Selain itu, ada 24 proyek peningkatan SPAM yang telah ada dan 19 proyek perluasan infrastruktur SPAM.
“Program pembangunan SPAM di desa-desa diharapkan akan terselesaikan pada tahun 2024, dengan hanya beberapa dusun yang akan dilibatkan lagi,” ungkap Supriyadi.
Peningkatan SPAM yang dimaksud mencakup sejumlah aspek, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur SPAM yang sudah ada, seperti penambahan kapasitas bak penampungan air dan pengubahan penampungan air tandon menjadi Water Treatment Plant (WTP).
Sementara untuk proyek perluasan infrastruktur SPAM, fokusnya adalah peningkatan jumlah sambungan rumah penerima manfaat sesuai dengan pertumbuhan penduduk setempat.
SPAM yang sedang dibangun akan dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka akan bertanggung jawab atas pengelolaan SPAM mulai dari perawatan hingga pembiayaan bulanan, dengan pelatihan yang akan diberikan sebelum mereka mengambil alih pengelolaannya.
Supriyadi juga menegaskan bahwa target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026 diharapkan akan tercapai pada akhir tahun 2023, yaitu menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa dalam waktu 2 tahun. Fokus pada tahun 2024 akan berpindah ke pemeliharaan dan perbaikan SPAM yang telah dibangun.
“Pembangunan tidak mengalami kendala teknis yang signifikan, tetapi tantangan utama adalah pengelolaan sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan yang memadai,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)
