KPKT Sambangi DPW PKS Kaltim, Minta Klarifikasi Atas Pernyataan Tifatul Sembiring

Samarinda, biwara.co – Masih berlanjut polemik terkait pernyataan Edy Mulyadi yang disebut-sebut telah menghina Kalimantan sebagai tempat “Jin Membuang anak” menjadi perhatian masyarakat dan menuai banyak kecaman dari warga terkhusus di Kalimantan timur (Kaltim).

Namun belum selesai masalah Edy, masyarakat kembali dibuat marah oleh pernyataan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang membela Edy dan mengatakan bahwa kejadian itu tak perlu dibesar-besarkan, bahkan sampai mengatakan “Jangan Baperan”.

Terkait pernyataan itu, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Kalimantan Timur (KPKT) menyambangi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, pada Senin (24/1/2022) malam.

Dalam kesempatan itu, Anggota KPKT, Adnan Faridhan menyampaikan kedatangan pihaknya ingin meminta klarifikasi dari kader PKS di DPR RI yang dianggap justru membuat siatuasi menjadi kurang nyaman dan kembali gaduh.

“Ada bahasa bahwa katanya tidak ada hinaan dan kita jangan baper. Kita ga baper, orang Kaltim tu ga pernah baper. Ini masalah meluas sudah nasional,” kata Adnan.

Padahal, kata Adnan, sebelumnya dari PKS secara resmi telah menegaskan agar Edy dapat menjalani proses hukum. Tetapi justru terdapat pernyataan demikian. “Kita mau minta klarifikasi akan hal itu,” terangnya.

Mereka meminta agar Tifatul dapat meminta maaf atas pernyataannya tersebut yang dianggap dapat memicu kegaduhan di Kaltim.

“Kami berjuang untuk menjaga kondusifitas. Semua suku yang ada di sini marah. Tapi kita masih kemas dengan aksi yang benar dan terpuji. Kami meredam dengan sedemikian rupa. Seharusnya kalau seperti itu jangan memperkeruh suasana,” ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota KPKT Said Fuad Assegaff menambahkan, harapannya dari PKS sendiri dapat melakukan tindakan yang bersifat negarawan. Tidak membela orang yang salah. “Kalau memang pak Tifatul itu salah ya jangan cari pembelaan,” ungkapnya.

KPKT merisaukan pernyataan Tifatul dikarenakan sejatinya ketika mereka melakukan aksi unjuk rasa, sama sekali tidak pernah mengaitkan Edy dengan partai politik manapun, meskipun Edy ialah eks caleg dari PKS.

“Jadi kami datang kesini, baik-baik, bertabayun untuk meminta penjelasan soal pernyataan pak Tifatul itu. Jangan sampai itu jadi pemicu kembali marahnya masyarakat Kaltim,” ungkap Fuad.

KPKT diterima langsung oleh Ketua DPW PKS Kaltim Dedi Kurniadi, menyampaikan bahwa tidak ada yang ingin menghendaki kebersamaan, ketenangan di Kaltim terusik.

Dirinya menjelaskan, saat ini partainya telah menetapkan orang-orang yang memiliki wewenang pernyataan resmi dari setiap tingkatan. Sehingga ketika bukan orang yang memiliki wewenang mengeluarkan pernyataan, hal tersebut berarti bersifat pernyataan pribadi.

“Semua pernyataan resmi itu dari struktur partai akan disampaikan melalui Presiden, Dewan Syuro, Sekjen, juru bicara, baik di pusat atau daerah. Melalui struktur yang resmi,” kata Dedi.

Pernyataan Tiffatul, kata dia, memang secara internal menjadi pembahasan. “Bukan bapak (KPKT) saja yang tersinggung, tapi kami juga. Makanya akan kami sampaikan aspirasinya untuk diteruskan ke pusat melalui BPW (Bidang Pembinaan Wilayah,Red). Karena ini menjadi kontra produktif yang sudah kami bangun bersama-sama di Kaltim,” paparnya.

Hal ini dilakukannya, kata dia, agar tidak diulangi oleh kader PKS lainnya. Karenanya sesegera mungkin akan disampaikan ke BPW, guna tak membuat kegaduhan lanjutan.

Selain itu, Humas PKS Kaltim Abdul Rohim mengatakan DPW PKS Kaltim langsung berkoordinasi ke PKS pusat bahwa statement Tifatul menjadi sorotan bagi masyarakat Kaltim.

“Jadi ada dua hal klarifikasi dari Tifatul, yang pertama beliau juga sudah minta maaf jika ada kesalah pahaman dan membuat kegaduhan dan kedua Tifatul sudah menyampaikan duduk perkara terkait judul berita yang dimuat yang dipersoalkan kawan-kawan koalisi,” kata Abdul Rohim.

Rohim lalu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar.

“Selain ketua umum, pimpinan presiden dan juru bicara yang ditunjuk, kami pastikan itu tidak merepresentasikan sikap partai,” pungkasnya.(*)

 

Penulis : Cyn