Balikpapan, biwara.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Workshop Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pranata Komputer, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat fungsional pranata komputer, Dinas Komunikasi dan Informatika, yang terlaksana di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, pada kamis (19/05/2022).
Dalam workshop kali ini sebagai narasumber utama adalah Plt Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid serta narasumber lain dari BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
“Sebagai pembina para japung prakom di Kaltim tentu saja kami rutin setiap tahun melaksanakan program workshop seperti ini guna meningkatkan kualitas dan sosialisasi regulasi terbaru,” kata Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal.
Di era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti sekarang ini, tentu saja sangat dibutuhkan para Pranata Komputer (prakom) yang handal, kreatif dan inovatif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis digital.
“Salah satu kunci keberhasilan SPBE ini ada ditangan para japung prakom ini, jadi jangan berkecil hati, peranannya sangat vital sekali lho,” ujar Faisal.
Sementara itu Kepala Bidang Aptika yang juga ketua panitia Normalina mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pejabat fungsional Prakom.
“Jadi salah satu harapan lain dari kegiatan ini adalah memacu produktivitas para prakom di Kaltim,” kata Normalina dalam laporanya.
Dirinya juga menyampaikan, dengan meningkatnya kompetensi dan produktivitas maka akan menghasilkan output yang baik untuk mendukung peningkatan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara hybride, melalui offline terbatas serta juga melalui online dengan narasumber dari BPS Provinsi Kaltim,” lanjutnya.
Lanjutnya, bahwa jumlah Jabatan Fungsional (jabfung) prakom di Kaltim terus bertambah, untuk itu Normalina berharap beberapa kota yang memang sudah cukup banyak jabfung, agar dapat mempersiapkan diri melakukan penilaian DUPAK jabfung prakom tersebut secara mandiri.
“Untuk efektivitas dan efisiensi maka kami terus mengharapkan agar Pemda yang japung prakom nya sudah cukup banyak untuk bisa melakukan penilaian secara mandiri, tentu kami tetap memonitor dan melakukan bimbingan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Cyn
