Bahkan, Bupati Edi Damansyah telah menargetkan paling lambat sekitar bulan Desember 2022. Hal itu dikatakan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahmad Taufik Hidayat.
Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Dalam sambutannya membuka workshop penyusunan arsitektur SPBE di Ruang Emerald Hotel Mercure, Kota Samarinda. Taufik membeberkan bahwa arsitektur SPBE memuat 6 domain antara lain domain layanan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur serta keamanan.
“Jadi 6 domain dan 1 peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan OPD dalam menjalankan SPBE,” ucapnya, Rabu (2/11/2022).
Menurut Taufik, dengan adanya arsitektur SPBE di Kabupaten Kukar maka akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah beserta jajarannya, yakni organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Ini kemudahan bagi pemerintah dan OPD untuk saling bersinergi, berintegrasi, dan memiliki fungsi interoperabilitas terhadap aplikasi layanan publik,” tegasnya.
Selain itu, arsitektur dan peta rencana SPBE daerah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait semakin efektif dan efisiennya pelayanan publik.
“Dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE, diharapkan akan memberikan pembugaran bagi OPD dalam menyinergikan, mengintegrasikan aplikasi layanan publik kepada masyarakat,” harapnya.
Arsitektur dan peta rencana SPBE ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan penganggaran SPBE. Tidak hanya itu, namun jiga sebagai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE.
Salah satunya, seperti penyiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pembentukan layanan digital pada seluruh OPD. “Dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE, semoga layanan digital terpadu didaerah segera terwujud,” tuturnya.
Perlu diketahui, target itu untuk mewujudkan Smart Government pada Pemkab Kukar. Tujuannya, supaya tercapainya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi terpadu. (Dey/Adv/KominfoKukar)
