Samarinda, biwara.co – Banyaknya Tambang Ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang hingga saat ini belum juga mendapatkan penanganan yang serius. Pertambangan batubara yang telah memberikan banyak dampak negatif ke masyarakat maupun lingkungan, belum cukup untuk mendorong kebijakan yang progresif dalam penyelesaiannya.
Hal tersebut diperkuat dengan beredarnya kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) gubernur Kaltim terhadap 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke publik atau media sosial, namun belum ada tindakan berarti yang dilakukan.
Perihal tersebut, mendapatkan respon dari anggota komisi I DPRD Provinsi Kaltim Marthinus, dimana dirinya seringkali menyampaikan untuk dibentuknya pansus pertambangan di dalam rapat paripurna. Namun hingga kini belum juga menemui titik temu.
“Saya minta segera dibuatkan pansus tapi kami masih menunggu informasi pimpinan karena ini mekanismenya dirapatkan pimpinan dulu baru diserahkan ke komisi atau dibuatkan pansus,” ucapnya.
Namun dirinya meyakini, bahwa dalam waktu dekat persoalan dibuatnya pansus pertambangan atau di serahkan ke komisi, sudah bisa diputuskan.
Sebab menurut politikus dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, persoalan tambang batu bara menjadi persoalan yang mesti dituntaskan.
“Mengapa kita harus serius karena persoalan ini mendapatkan perhatian khusus juga dari Presiden, Kapolri dan Panglima,” ujar Marthinus.
Dia menyampaikan, juga bahwa persoalan tambang batu bara yang sampai hari ini menimbulkan dampak negatif harus segera diurai masalahnya dan ditemukan solusinya.
“Harus diperbaiki kondisi pertambangan kita di Kaltim, jangan sampai rusak semua baru kita sadar,” pungkas Marthinus.(*)
Penulis : Cyn
