Samarinda, biwara.co – Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi tenaga pendidik yang belum cair sejak empat bulan lalu, jadi perhatian legislator di DPRD Kaltim.
Insentif tersebut ditujukan bagi 1.170 guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendorong pemprov segera memberikan kejelasan pencairan TPP tersebut, sehingga masalah tak menjadi berlarut-larut.
“Proses rekrutmen dan distribusi PPPK itu kan ada di Disdikbud Kaltim. Ini curhatan dari rekan-rekan PPPK Kaltim yang kurang lebih sekitar 1.170 orang, karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak TTP,” kata Salehuddin kepada wartawan di Samarinda, Senin (31/10/2022).
Salehuddin juga mengingatkan kepada Disdikbud Kaltim untuk segera menangani persoalan kejelasan TTP kepada guru PPPK, dengan berkoordinasi langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi ribuan PPPK terbilang memprihatinkan.
Sebab harus dituntut beradaptasi dengan lingkungan baru di wilayah mereka mengabdi. Terlebih mereka dihadapkan dengan keterlambatan pencairan TPP tersebut.
“Miris sekali, apalagi distribusi penempatan itu tidak linier dengan usulan mereka. Seperti ada yang tinggal di Kutim tapi ditempatkan di Kubar atau sebaliknya. Proses adaptasi ini tentunya sangat meresahkan mereka, apalagi mereka punya keluarga,” terang Salehuddin.
“Kalau ini tidak segera direalisasikan, maka akan luar biasa dampaknya. Mereka dituntut mengajar, tapi ekonomi tidak diperhatikan,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)
