Samarinda, biwara.co – Tingginya angka masyarakat miskin ekstrim di beberapa kabupaten/kota Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menjadi persoalan penting pemerintah provinsi (Pemprov), untuk itu hal ini mendapat perhatian dari beberapa anggota DPRD provinsi Kaltim.
Salah satunya, yang memberi perhatian khusus yaitu anggota komisi IV DPRD provinsi Kaltim Ely Hartati Rasyid, yang menyampaikan bahwa di daerah pemilihan (Dapil) nya sendiri yaitu Kutai Kartanegara (Kukar) masyarakat miskin terdata kurang lebih sekitar 600.000 warga, yang mana menurutnya data tersebut perlu dikulik.
“Pada musrembang yang saya hadiri beberapa waktu lalu di Kukar. Masyarakat di Kutai Kartanegara itu masih terdata banyak ada sekitar 600.000 masyarakat miskin, data ini harus dikulik,” ujarnya, Senin (20/03/2023).
Menurut dia, warga yang terdata itu harus benar-benar valid, sebab jika di breakdown jadi miskin Extreme itu validasinya itu harus dijelaskan secara rinci.
“Itemnya apa saja, perluasan tanah, jumlah keluarga yang tidak sekolah, yang penghasilannya berapa, kemudian fasilitas di rumah tangganya apa, penghasilan per kapita per tahun kayak apa, kan kebanyakan katanya dari sisi pemkab Kutai Kartanegara bahwa kalau misal miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan, ternyata data itu ketika dia di rumah singgahnya. Kan ada rumah beneran di kampung, kemudian ada rumah disekitar pantai,” lanjut Ely sapaan akrabnya.
Oleh sebab itu, legislator perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, menyampaikan bahwa pentingnya pendataan yang real.
“Yang dicek, kadang-kadang ada yang suka juga dibilang miskin, kalau mindsetnya miskin. Ternyata itu bukan rumahnya hanya rumah singgah sementara, kalau dia di kerjaan untuk mampir lebih dekat dengan tempat kerjanya,” ujarnya.
“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting serealnya. Jangan mendata itu miskin itu ketika dia di rumah kosnya, karena beda kan,” pungkas Ely.(*)
(Cyn)
