Samarinda, biwara.co – Terdapat 187 desa/kelurahan di Kaltim yang belum teraliri listrik dengan layak.
Padahal Kaltim merupakan daerah yang kaya sumber daya energi. Para legislatif mengusulkan pengadaan aliran listrik di desa/kelurahan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif sumber energi terbarukan.
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyuarakan keresahannya terhadap masalah ini. Dia mendorong kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan akses listrik yang layak.
“Kerja sama adalah kunci untuk mengatasi masalah listrik ini. Kami juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan mempromosikan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif sumber energi terbarukan,” kata Samsun, Rabu (24/10/2023).
Dengan kerja sama antara Pemprov dan Pemda, serta dukungan untuk pemasangan PLTS Komunal, diharapkan masalah listrik di Kaltim dapat segera teratasi.
Samsun berpendapat seharusnya tingkat elektrifikasi di Kaltim telah melebihi 90 persen daerah teraliri listrik.
Namun sayangnya hal tersebut masih jauh dari kenyataan.
Samsun menduga bahwa desa-desa tersebut mungkin berlokasi terlalu jauh dari saluran listrik yang ada. Sehingga dibutuhkan pembangunan alternatif sumber energi yang dapat menjangkau daerah-daerah jauh.
“Kaltim merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya energi, sehingga tidak wajar jika masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Dalam hal ini, kemungkinan besar, desa-desa tersebut berada terlalu jauh dari saluran listrik yang sudah ada,” jelas Muhammad Samsun.
Niat ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke daerah yang masih belum teraliri listrik, terutama di daerah Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai salah satu daerah pemilihannya.
Terjun ke lapangan dan melihat kondisi daerah secara langsung dilakukan Samsun agar dapat memeriksa dan memastikan situasi tersebut, sehingga ia memahami dengan lebih mendalam kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap desa. (SR/Adv/DPRDkaltim)
