Samarinda, biwara.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana mengatur kegiatan penjualan kios pengisian bahan bakar mini atau Pertamini di Kota Tepian.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, memberikan apresiasi terhadap rencana tersebut.
Namun, ia minta agar penertiban ini harus disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana SPBU.
Menurut Sutomo Jabir, kehadiran Pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang di SPBU.
Ia berharap bahwa Pemerintah Kota Samarinda sudah memikirkan solusinya. Sebagai ibu kota, Samarinda harus tertib dalam menjalankan aktivitasnya.
“Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” kata Sutomo Jabir, Sabtu (4/11/2023).
Menurut pendapatnya, penertiban pertamini memiliki tujuan untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Bahkan, ada juga penyaluran BBM bersubsidi yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan, padahal data penggunaan BBM telah tersedia pada SKK Migas untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya.
Data ini menjadi acuan dalam penyaluran BBM bersubsidi namun sayangnya masih sering salah sasaran dari SPBU.
Sutomo memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM atau fuel card sebagai salah satu cara menertibkan distribusi BBM.
Menurutnya, fuel card ini merupakan langkah positif menertibkan distribusi BBM karena dapat menghindari antrean panjang dan kelangkaan akibat orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya.
“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” lanjutnya.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna lain jalan juga membuang banyak waktu dan tenaga.
“Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” tegasnya.
“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)
