Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) akan dibentuk atas inisiatif DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) agar pengawasan penyaluran dana CSR perusahaan yang ada di Kaltim dapat sesuai sasaran, dan nantinya pansus ini akan mendata perusahaan mana saja yang sudah menyalurkan dana CSRnya.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, semua ini berawal dari PT Bayan Resources yang muncul kepermukaan dengan dugaan menyalurkan dana CSRnya pada Perguruan Tinggi diluar daerah.
“Kejadian beberapa waktu lalu yang dialami PT Bayan Resources seolah-olah seperti fenomena gunung es. Hanya PT Bayan Resources yang muncul kepermukaan,” ujarnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, pada Senin (30/05/2022).
Padahal, tidak menutup kemungkinan perusahaan PKP2B lainnya di Benua Etam ini juga mengalami hal yang sama. Dengan menyalurkan dana CSRnya tidak tepat sasaran.
Perihal tersebut, DPRD Kaltim memutuskan agar tidak hanya menindaklanjuti PT Bayan Resources saja. Tetapi juga menindaklanjuti perusahaan PKP2B lainnya.
“Saya sepakat dan senada, namun apakah pengawasannya akan dibentuk pansus. Ataukah pengawasan permanen yang akan dilakukan dengan komisi terkait, nanti akan kita diskusikan lagi,” ungkap Samsun.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir Seno Aji menegaskan bahwa hal ini wajib ditindaklanjuti agar dana CSR bisa tepat sasaran.
“Kalau ini merupakan sebuah usulan, tolong disampaikan minimal 5 orang dari tiga fraksi agar membuat usulan pembentukan pansus CSR,” terangnya.
Diwaktu yang berbeda, menanggapi akan dibentuknya Pansus CSR oleh DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pun merasa bahwa salah satu tupoksi legislatif yaitu melakukan pengawasan.
“Ada atau tidak adanya pansus itu, sebenarnya kan sifat DPRD itu memang dalam bentuk pengawasan. Pansus dibentuk agar bisa fokus pada hal tertentu. Tapi secara umum, tugasnya memang pengawasan,” jelas Hadi. (*)
Penulis : Cyn
